PANDEGLANG, BANPOS – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta kepada generasi muda di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, untuk bijak dalam menggunakan gadget khususnya dalam bermedia sosial.
Karena menurutnya, di era digital saat ini arus informasi semakin cepat dan sangat mudah diakses siapapun untuk berbagai kepentingan baik yang positif dan Negatif. Tapi dibalik kemudahan arus informasi ini, para generasi muda dituntut untuk tahu mana yang bisa dikonsumsi atau yang harus dijauhi agar bisa terhindar dari hal-hal negatif yang bersumber dari media sosial.
“Maka dari itu literasi digital atau pengetahuannya harus terus ditingkatkan, agar terhindar dari penyebaran berita-berita hoax dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa merugikan generasi muda di Pandeglang dan Lebak,” kata Rizki dalam agenda ngobrol bareng legislator yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (28/5).
Menurutnya, untuk melindungi masyarakat dalam penggunaan media sosial dan internet, Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu telah mendorong adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, agar perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia bisa terjamin keamanannya dari tindakan kejahatan yang bersumber dari penggunaan media sosial.
“Dari kami komisi I DPR RI pada beberapa waktu telah mendorong adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang sangat rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, para pengguna medsos atau dunia digital juga harus cakap, beretika dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Sekdispora) Pandeglang, Sutoto mengatakan, perkembangan dunia digital semakin hari semakin cepat berkembang dan terus berubah-ubah, yang mengharuskan para penggunanya meningkatkan kecakapan dalam penggunaan digital khususnya dalam penggunaan media sosial.
“Perkembangan dunia digital saat ini cepat berkembang dari masa ke masa, maka dari itu para pengguna medsos khususnya para generasi muda di Pandeglang harus terus meningkatkan pengetahuannya atau meningkatkan literasi digital agar cakap bermedia sosial,” katanya.
Sutoto juga mengingatkan, jika banyak kasus hukum di Indonesia terjadi hanya karena kurangnya pengetahuan dalam bermedia sosial atau termakan penyebaran berita hoax yang pada akhirnya melanggar UU ITE, maka dari itu para generasi muda harus bijak, beretika dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial atau media digital.
Saat ini, lanjut Sutoto, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga memberikan kemudahan kepada para peserta didik atau generasi muda di Indonesia untuk bisa mengakses aplikasi yang bermanfaat secara gratis dengan menggunakan akun merdeka belajar yang diperuntukan untuk siswa dan siswi di Indonesia.
“Kementerian Pendidikan juga saat ini sudah memberikan kemudahan kepada para siswa dan siswi di Indonesia untuk mendapatkan akses informasi secara gratis dengan menggunakan akun merdeka belajar yang banyak manfaatnya bagi penggunanya,” ungkapnya.(dhe/pbn)
Penulis: Gina Maslahat
-
Rizki Ajak Bijak Bermedsos
-
Satgas TMMD 116 Adakan Pelayanan Kesehatan Gratis
CILEGON, BANPOS – Kegiatan KB Kesehatan TMMD ke 116 Kodim 0623/Cilegon laksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kantor Posyandu Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Minggu (28/5).
Dalam kegiatan ini, Bati Puanter Kodim 0623/Cilegon Serma Nurul Iman mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan, sehingga menjadikan keluarga yang sehat dan sejahtera.
“Yang mana kegiatan KB Kesehatan ini, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan berupa pil, iud, implant dan kondom,” ujarnya.
Adapun kegiatan KB Kesehatan ini, menurut Bati Puanter Kodim 0623/Cilegon, ini adalah sebagai bentuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi lebih sejahtera.(LUK/PBN) -
Bapak Asuh Diklaim Turunkan Angka Stunting
CILEGON, BANPOS – Lurah Lebakgede, Kecamatan Pulomerak menyebut telah berhasil menurunkan jumlah anak stunting melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). BAAS sendiri sudah berjalan 4 bulan, dimana setiap bulannya Kelurahan Lebakgede memberikan makanan tambahan berprotein tinggi bagi anak-anak stunting di wilayahnya.
Lurah Lebakgede, Fatoni menjelaskan bahwa anggaran dari program BAAS itu merupakan anggaran di luar APBD Kota Cilegon yaitu melalui kerja sama antara CSR atau Corporate Social Responsibility di industri sekitar Kelurahan Lebakgede. “Sejak Pak Walikota menyerukan untuk menurunkan stunting, saat itu kami langsung berkomunikasi dengan 14 industri yang ada di wilayah Kelurahan Lebakgede namun hanya beberapa industri saja yang membantu program kami,” ujar Fatoni saat penyaluran bantuan makanan berprotein tinggi, Jumat (26/5).
Kelurahan Lebakgede diketahui terdapat 38 anak mengalami stunting, namun seiring berjalannya program BAAS yang berjalan selama 4 bulan itu mampu menekan atau menurunkan anak stunting sebanyak 27 anak. Artinya, kini Kelurahan Lebakgede masih memiliki anak mengalami stunting sebanyak 11 anak.
Fatoni menyebutkan makanan tambahan berprotein tinggi yang diberikan berupa susu prosure, biskuit milna, telur, kacang hijau dan lainnya.
“Kita memberikan makanan ini juga tidak sembarangan, harus konsultasi dulu dengan dokter gizi, protein dan kebutuhan gizi seperti apa yang dibutuhkan bagi anak anak stunting ini akhirnya yaa kita memberikan makanan sesuai arahan dokter gizi,” ungkapnya.
Dikatakan Fatoni, pihaknya akan terus menggalakkan pemberian makanan tambahan bagi anak stunting tersebut. Supaya anak stunting di wilayahnya turun secara maksimal.
“Tentu ini akan terus kita lakukan sampai 6 bulan lamanya, semoga dari 11 anak ini dapat terbantu dan tidak stunting lagi,” tutup Fatoni.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Dalduk KB pada DP3AP2KB Kota Cilegon, Wawan Ihwani mengapresiasi capaian Kelurahan Lebakgede dalam menurunkan jumlah anak stunting.
“Kelurahan Lebakgede dengan menggandeng perusahaan melakukan pemberian bantuan ini sejak bulan Januari lalu ini terus berlangsung dan ini kegiatan yang keempat kali. Cukup efektif karena memang bantuan yang diberikan kepada anak stunting melalui ibu-ibunya itu makanan yang diberikan betul-betul berkualitas sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan dan berat badan anak,” ujarnya.
Wawan mengungkapkan, kolaborasi dan inisiatif seperti inilah yang akan mempercepat penurunan stunting di Kota Cilegon.
“Target sebenarnya di angka 14 persen secara nasional tapi Cilegon melalui instruksi Pak Walikota menyampaikan bahwa target Kota Cilegon Ingin turun sampai 9 persen. Tentu ini bukan angka yang ringan tapi walaupun berat kalau kita lakukan dengan komitmen bersama dengan kerja bersama, kerja bareng, kerja keras kita Insyaallah angka penurunan 9 persen itu terwujud,” tandasnya.(LUK/PBN) -
Berani Besar, Yakin Benar
Oleh: Chandra Magga
Pemimpin Redaksi Banten Pos
MESKI tak terasa, perjalanan 12 tahun menjadi sebuah media massa yang memberi warna dalam perjalanan Provinsi Banten, tidaklah ringan. Ada aneka kegembiraan dan ragam kesulitan yang kami hadapi bersama.
Mei 2011, BANTEN POS dilahirkan dari sebuah kegelisahan tentang arus informasi yang berseliweran di Provinsi Banten. Bertekad menjadi pembaharu, kami pun mengusung tagline Inspirasi dan Semangat Baru Banten.
Tagline itu tentu menjadi sebuah visi yang sampai saat ini terus kami gaungkan. Menjadi media yang memberi inspirasi kepada para stakeholder dan masyarakat. Sekaligus membakar semangat mereka agar bisa menjadi unsur perbaikan dalam perjalanan wilayah yang 23 tahun lalu masih menjadi bagian dari Jawa Barat ini.
Dalam rangka memenuhi tujuan menginspirasi sekaligus menyemangati masyarakat Banten, selama 12 tahun perjalanannya BANTEN POS terus berinovasi dan bertransformasi. Landasannya adalah evaluasi diri yang kami gelar secara berkala.
Ya, hasil evaluasi memang melahirkan format BANTEN POS terbaru. Tak terlalu mengindahkan basa-basi. Lugas, langsung ke permasalahan. Kerap membuat stakeholder panas. Terutama ‘judul merah’ yang kerap menghiasi headline halaman 1 setiap harinya.
Terlepas dari pro dan kontra, format yang kami kembangkan saat ini tetap berpegang tegus kepada Undang-undang 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dua aturan itu menjadi pegangan dan rambu-rambu bagi kami dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik.
Meski kadang terasa kontroversial bagi sebagian pihak, format yang kami usung ini justru mendapat sambutan hangat dari pembaca. Dukungan dan kepercayaan dari pembaca lah yang membuat informasi terus mengalir ke dalam ruang redaksi BANTEN POS.
Format itu lahir dari kesimpulan yang kami petik secara teliti. Budaya literasi yang cenderung berubah, selera pasar yang makin sulit diterka, kondisi Banten yang makin dinamis, dan sumber daya yang dimiliki menjadi ruh dari inovasi dan gaya penyajian berita BANTEN POS hari ini.
Budaya literasi terkini memang dipengaruhi kemajuan teknologi yang membuat selera pasar bergeser ke informasi digital. Tetapi, sampai hari ini kami masih meyakini bisa menjadi media massa yang informasinya ditunggu-tunggu dan mendorong lahirnya perubahan.
Kondisi informasi di Provinsi Banten yang makin dinamis dengan beragam persoalannya juga menjadi tantangan kian kompleks. Persoalan birokrasi yang masih terus dikeluhkan, perilaku koruptif seperti tak mungkin dientaskan, budaya apatis tak bisa disalahkan, menjadi cermin betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi.
Namun, BANTEN POS punya individu-individu yang selalu ingin menjadi bagian dari perubahan. Jajaran manajemen hingga redaksi berusaha keras membangun jati diri sebagai jurnalis yang mampu memberi sumbangsih bagi perubahan di Provinsi Banten.
Dengan sumber daya yang ada itu, sampai saat ini BANTEN POS merasa yakin bahwa media massa bukan sekedar bisnis informasi semata. Ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan agar informasi yang ‘dibisniskan’ tetap memberi manfaat, minimal kepada pembacanya. Syukur-syukur bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Banten secara keseluruhan.
Nilai-nilai yang diperjuangkan itulah yang membuat kami berani menjadi besar dan bersaing dengan media lain dalam menyajikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tak peduli seberapa kencang angin yang menerpa kebesaran kami, kami akan terus melahirkan karya-karya jurnalistik dengan gaya kami. Karena Kami Yakin benar.(***)
-
Hama Wereng Menyerang, Petani Menjerit
LEBAK, BANPOS – Petani di Lebak Selatan (Baksel) khususnya penggarap persawahan di wilayah Kecamatan Wanasalam menjerit saat mendapatkan hasil panen yang jauh dari harapan. Pasalnya, lahan persawahan mereka terserang hama ganjur (Hama Wereng-red) sehingga berdampak pada panen padi musim ini.
Petani dari Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam Uding mengaku rugi saat panen belum lama ini, pasalnya ada gangguan hama wereng yang menyerang persawahannya.
“Iya betul, untuk panen beberapa waktu kemarin kita menangis. Sudah panen lalu hanya sedikit hasilnya, biasa satu kotak 8-9 Karung, kemarin cuma dapat 5-6 karung. Sekarang hampir semua terkena ganjur. Kita sudah pakai segala obat, tapi ga ada yang mempan, ” ujarnya.
Petani setempat lainnya, Hasan kepada BANPOS juga menyampaikan hal yang sama, dan para petani pun mengaku awam untuk penanganan hama tersebut. Menurutnya, ia selama ini mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai penanganan hama wereng dari dinas terkait.
“Jelas panen kemarin itu sangat pahit. Karena kita tak pernah diberi sosialisasi atau imbauan oleh dinas pertanian soal penanganan hama itu.
Dikatakan Hasan, sebagian besar para petani di daerahnya terkendala juga oleh program kartu tani yang begitu susah, sehingga berdampak pada kesulitan membeli pupuk.
“Jadi karena ini, tolong jangan persulit petani dengan kartu tani, kita mau beli pupuk dan lain sebagainya kebutuhan tani serasa dipersulit. Mana bikinnya susah dan lama. Tapi mereka yang ga jelas sawahnya justru pada dapat kartu tani. Kami mah sampai sekarang belum ada juga kartu tani nya,” ungkapnya.
Sementara, Koordinator Wilayah (Korwil) Pertanian Kecamatan Wanasalam, Atep Nugraha saat dikonfirmasi mengenai solusi hama wereng, mengaku sudah meninjau terkait serangan hama wereng yang terjadi itu, hanya saja masih tahap wajar.
“Kita sudah peninjauan langsung oleh PPL POPT dan juga dari dinas pertanian provinsi. Hama saat ini masih di ambang batas wajar. Dari orang ke orang sudah pada tahu sebenarnya, cuma mungkin mereka ga kebeli pupuk. Saat ini Sebagian sudah mulai panen. Yang efektif sekarang pakai 2 bahan aktif kontak dan sistemik,” terang Atep.
Pada bagian lain, Atep menjabarkan beberapa dampak faktor yang menguatkan terjadinya serangan hama wereng pada lahan persawahan di Kecamatan Wanasalam.
Dikatakan, serangan wereng ini bukan tanpa sebab. Terangnya, tidak ada jeda untuk tanah istirahat. Karena, ketika panen bulan Februari, namun bulan Maret sudah tanam lagi dengan alasan masih ada hujan. Selain itu juga, kondisi cuaca mendukung perkembangan hama penyakit, pagi sampe siang panas, siang sampe sore hujan.
“Jadi lahan sudah sakit akibat kelebihan nitrogen, menjadikan tanah masam dan mudah untuk perkembangan hama penyakit. Dan petani sudah memakai pestisida kimia dengan dosis tinggi, mengakibatkan hama penyakit kenal akan pestisida tertentu,” tutur Atep.
Adapun soal pengajuan pestisida, pihaknya mengaku sudah dilakukan, tetapi stok pestisida di dinas kabupaten dan provinsi tidak ada, jadi bantuan yang diharapkan tidak bisa diberikan.
“Kita pihak BPP sudah sosialisasi akan dampak dari elnino yang berakibat pada tanaman padi,” terangnya.
Adapun untuk solusi yang paling mudah yang pernah di lakukan adalah memberikan pemahaman akan perkembangan wereng.
“Dan penyemprotan harus dilakukan disaat umur dibawah 45 hari. Penyemprotan pestisida harus dicampur dengan perekat yang bisa dibuat sendiri atau pun beli di kios pupuk,” paparnya.(WDO/PBN) -
Tak Hanya Kurangi Emisi, Kendaraan Listrik Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM
JAKARTA, BANPOS – Menggunakan kendaraan listrik ternyata tak hanya mampu mengurangi emisi karbon karena ramah lingkungan. Menjamurnya kendaraan listrik di Indonesia juga telah menjadi ladang bisnis baru bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Kesadaran bahwa ekosistem kendaraan listrik merupakan upaya menjaga lingkungan dan merupakan ceruk bisnis masa depan dirasakan langsung oleh pemilik Warung Ayam Goreng Gringging Lombok di Surabaya. Steven, pemilik warung ayam ini memasang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di warungnya sejak April 2023 lalu.
“Ini bisnis masa depan, di satu sisi, saya mendukung program pemerintah soal insentif kendaraan listrik ini demi lingkungan yang lebih baik,” ujar Steven.
Sejak memasang SPKLU di warungnya, sudah ada 87 transaksi kendaraan listrik yang mengisi daya di SPKLU nya. Apalagi, warungnya berada di jalur strategis jalan utama dari Solo hingga Banyuwangi.
“Hasil dari SPKLU tentunya menjadi tambahan pendapatan baru bagi saya, ini peluang bisnis yang sangat prospektif,” imbuh Steven.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa hal tersebut membuktikan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sudah semakin terbentuk dan telah sampai kepada masyarakat luas. Jika sebelumnya franchise SPKLU menarik minat pengusaha mall, perkantoran, saat ini warung makanpun ingin berkontribusi terhadap pengurangan emisi.
Beralih ke kendaraan listrik menjadi pilihan strategis, mengingat sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon di Indonesia.
“Sebagai gambaran, 1 liter bahan bakar minyak (BBM) setara dengan 1,5 kilowatt hour (kWh) listrik. Emisi karbon 1 liter BBM setara dengan 2,4 kilogram (kg) CO2e, sedangkan 1,5 kWh listrik emisinya setara 1,5 kg CO2e,” jelas Darmawan.
Apalagi kata Darmawan, listrik yang disediakan untuk mengisi daya kendaraan juga akan semakin bersih, menyusul mulai dibangunnya pembangkit yang berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Artinya, pada kondisi saat ini pun, menggunakan kendaraan listrik sudah mampu mengurangi emisi lebih dari 35 persen. Seiring dengan pembangkit PLN yang menuju ke EBT, maka ke depan kendaraan listrik emisinya akan nol,” jelas Darmawan.
Darmawan menekankan bahwa selain ramah lingkungan, keunggulan kendaraan listrik adalah lebih hemat, baik dari sisi biaya operasional maupun pemeliharaan. Sebagai gambaran, mobil dengan BBM dengan jarak tempuh 10 kilometer (km) menghabiskan 1 liter BBM, sedangkan mobil listrik dengan jarak sama menghabiskan 1,5 kWh.
“Maka, dengan asumsi tarif listrik sebesar Rp 1.699,53 per kWh, hanya diperlukan biaya sekitar Rp 2.500 untuk mobil listrik dan sekitar Rp 13 ribu untuk mobil BBM dalam menempuh jarak 10 km. Dengan begitu, biaya operasional menggunakan mobil listrik tidak sampai 20 persen dari biaya menggunakan mobil BBM,” urai Darmawan.
Selain itu biaya pemeliharaan mobil listrik lebih efisien dibandingkan dengan mobil BBM. Antara lain, mobil listrik tidak menggunakan oli mesin, dimana pada mobil BBM harus dilakukan penggantian setiap 10 ribu kilo meter dengan biaya di atas 1 juta rupiah.
Darmawan juga menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik akan bermanfaat terhadap kedaulatan energi nasional, dimana akan mengurangi impor BBM.
“Dengan adanya transisi dari BBM ke listrik, maka akan terjadi peralihan energi berbasis impor yang kotor dan mahal, menuju energi berbasis domestik yang murah dan bersih. Sehingga kedaulatan energi nasional semakin kokoh,” tandas Darmawan.
Terkait infrastruktur pengisian daya, masyarakat tidak perlu khawatir. PLN saat ini telah menyediakan 616 unit SPKLU yang tersebar pada 237 lokasi untuk pengendara kendaraan listrik di tanah air. (*)
-
1.965 Pelaku Usaha Terima Dana KCS
CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian kembali menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aula Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Jumat (26/5).
Program yang masuk Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) itu berjalan sejak 2021 dan sudah diterima 1.965 pelaku usaha penerima manfaat dengan nilai total dana yang terserap Rp4.101.500.000.
“Dana bergulir program KCS ini sudah kita salurkan sejak tahun 2021 hingga 2023 ini. Pada tahun 2021 kami sudah salurkan ke-725 pelaku usaha, tahun 2022 kepada 842 pelaku usaha dan tahun 2023 sebanyak 398 pelaku usaha. Total keseluruhannya 1.965 pelaku usaha,” kata Helldy saat acara Penyaluran Dana Bergulir di Aula Diskominfo Kota Cilegon.
Program dana bergulir merupakan bantuan modal usaha yang terdapat di dalam KCS dan bukanlah dana hibah, namun sebagai pinjaman bergulir yang disalurkan oleh UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon untuk para pelaku usaha atau UMKM di Kota Cilegon.
“Bantuan modal usaha ini merupakan salah satu program yang terdapat di KCS. Program ini bukan bantuan dana hibah tapi pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga 0 persen yang memiliki beberapa tahapan, yaitu perintisan antara Rp1 juta hingga Rp3 juta dan penguatan sebesar Rp3 juta hingga Rp5 juta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Menurut Helldy, dana bergulir tersebut dapat meningkatkan kapasitas tata kelola para pelaku usaha UMKM di Kota Cilegon, baik dari sisi manajemen, strategi produksi hingga pemasaran.
“Program dana bergulir ini merupakan salah satu langkah pendekatan yang kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM Kota Cilegon. Jika UMKM kita meningkat, maka kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung operasionalnya-pun akan meningkat, sehingga akan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat,” tuturnya.
Helldy mengapresiasi atas upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon dalam menyalurkan pinjaman bergulir kepada para pelaku usaha. “Saya berharap agar program pinjaman bergulir KCS ini dapat terus berlanjut dan diperbesar, sehingga akan banyak para pelaku usaha yang merasakan program ini,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon Agus Ubaidillah mengatakan, program pinjaman bergulir KCS itu sangat berbeda dengan program sebelumnya.
“Ini sangat membantu bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha nya. Saya harap untuk kedepan bunga 0 persen ini tetap berlaku hingga pinjaman Rp1 juta hingga Rp5 juta,” katanya.
Sejak Januari hingga Mei 2023, sebanyak 398 pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) Kota Cilegon menerima bantuan dana bergulir dari Pemkot Cilegon. Dana bergulir tersebut disalurkan Dinas Koperasi (Dinkop) UKM Kota Cilegon yang dicairkan melalui BPRS Cilegon Mandiri (CM). Dari 398 pelaku UMKM tersebut Pemkot mengucurkan dana sebesar Rp964,5 juta.
Dijelaskan Agus, besar kecilnya bantuan tersebut tergantung dari jenis usahanya, ada perintisan dan penguatan. Adapun dana yang diberikan yakni perintisan Rp 1 juta sampai Rp 3 juta per-orang dengan bunga nol persen. Sedangkan penguatan dari Rp 3 juta sampai Rp 5 juta per-orang dengan bunga 3 persen. “Ini program pemerintah yang seperti biasa setiap tahun kita salurkan. Untuk tahun ini kita targetnya 1.000 pelaku UMKM sebagaimana yang sudah disepakati oleh pemerintah,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinkop dan UKM Kota Cilegon, Yessi Yunita mengatakan, penyaluran dana bergulir ini merupakan yang kedua dilakukan tahun ini.
“Baru ada 398 pelaku UMKM yang sudah kita salurkan pinjaman dana bergulir, saya optimistis bisa mencapai yang ditargetkan pemerintah yaitu 1.000 pelaku UMKM yang mendapat bantuan dana bergulir ini,” katanya.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya bisa datang langsung ke kantor wilayah yang sudah dibagi menjadi empat wilayah.
Di antaranya, wilayah satu Kecamatan Cibeber dan Cilegon, wilayah dua Kecamatan Citangkil dan Ciwandan, wilayah tiga Kecamatan Grogol dan Pulomerak, dan wilayah empat Kecamatan Jombang dan Purwakarta.
“Dari wilayah yang kita bagi itu semuanya bertugas melayani wilayahnya masing-masing, karena dari mulai survei hingga layak dan keputusan ada di kantor wilayah,” tambahnya.
Diketahui, sejak 2021 lalu sudah ada 1.965 pelaku usaha yang menerima program dana bergulir tersebut dengan total dana mencapai Rp4,1 miliar. Rinciannya, tahun 2021 sebesar Rp1,5 miliar untuk 725 pelaku usaha, tahun 2022 sebesar Rp1,6 miliar untuk 842 pelaku usaha dan tahun 2023 sebesar Rp964 juta untuk 398 pelaku usaha yang terdiri dari kategori KCS Baru, KCS Suplesi dan KCS Reguler.(LUK/PBN) -
BPN Banten Ikut Partisipasi Cetak Rekor Muri
TANGERANG, BANPOS – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Provinsi Banten ikut berpartisipasi dalam kegiatan ‘Pesta Cukur Rambut Gratis se-Indonesia’ yang diselenggarakan pada Minggu (28/5) dimulai pukul 08:30 hingga 10:00 WIB.
Cukur gratis ini digelar serentak pada kantor pertanahan se-Indonesia yang melibatkan 3 orang kapster atau pemangkas rambut di setiap kantor pertanahan, dengan peserta yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga pengguna layanan.
Pesta Cukur Rambut ini pun berhasil meraih 3 kategori rekor Musium Rekor Dunia Indonesia (MURI) yaitu jumlah pencukur terbanyak di atas 1.500, peserta terbanyak 3.375 dan waktu mencukur tercepat.
Kegiatan utama berlangsung di Pamedan Mangkoenegaran Solo pada 27-28 Mei 2023, mulai pukul 09:00 hingga pukul 22:00 WIB. Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri acara yakni Walikota Solo Gibran Rakabuming, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Ikawati Kementerian ATR/BPN) Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua Umum TVRI, hingga Kepala Kadin Solo.
Diketahui, Cukur Gratis ini merupakan rangkaian kegiatan Carnival of Education, Art and Culture (CEAC) 2023 hasil kolaborasi PT Ladara Dharma Bhakti (Ladara), Ikawati Kementerian ATR/BPN, SMA Pradipta Dirgantara, dan instansi atau organisasi lainnya.
Ketua Ikawati BPN Banten, Kusumiyati Rudi, mengungkapkan bahwa pohaknya berkesempatan mengikuti kegiatan secara daring dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
“Kami mendukung kegiatan ini karena seperti yang disampaikan, displin dimulai dari rambut kita yang tampak rapi dan itu tidak ada akan terjadi apabila tidak didukung oleh tukang cukur,” ujarnya.
Kusumiyati Rudi juga mengucapkan selamat hari jadi yang ke-5 tahun untuk SMA Pradita Dirgantara.
“Semoga dapat semakin mendunia. Dengan ajang penerapan semangat entrepreuneurship dan leadership skills to develop,” tandasnya. (MUF/DZH)
-
Sekolah Inklusi Cuma ‘Ilusi’
TANGERANG, BANPOS — Penerapan sekolah inklusi di berbagai daerah, terutama di Provinsi Banten, dinilai hanya sekadar pelabelan saja. Bahkan, label sekolah inklusi sepertihalnya ilusi, yang seharusnya memperluas aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan justru menjadi hambatan baru.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI, Dante Rigmalia, usai peresmian D’Genius Learning Center di Kecamatan Cipondoh, Sabtu (27/5). Ia menilai, kepedulian pemerintah terhadap pendidikan penyandang disabilitas, terutama disleksia, masih kurang saat ini.
“Itu berdasarkan riset, bahwa pendidikan penyandang disabilitas itu 30 persen SD, 11 persen SMP, 14 persen lulusan SMA dan kurang dari 5 persen itu lulusan perguruan tinggi,” katanya.
Jika mengacu pada hasil riset tersebut, Dante menuturkan bahwa dapat disimpulkan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, belum benar-benar dirasakan sepenuhnya. Sehingga, ia menuturkan bahwa akses pendidikan terhadap penyandang disabilitas, harus benar-benar diberikan.
“Harusnya disediakan akses hak pendidikan yang bermutu untuk semua anak di semua sekolah,” tuturnya.
Ia menuturkan, sekolah inklusi seharusnya menjadi salah satu upaya untuk dapat memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Namun menurutnya, sekolah inklusi justru menjadi label belaka, karena sekolah dengan label itu tidak menjadikan inklusivitas sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Apa pegangannya? bahwa semua anak harus dihormati. Mereka berbeda, mereka memiliki kemampuan, potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kita harus hormati, hargai dan akui dan kita harus berikan layanan sesuai dengan kondisi mereka,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, label sekolah inklusi tersebut malah menjadi permasalahan tersendiri bagi penyandang disabilitas. Karena, banyak sekolah yang malah menolak penyandang disabilitas untuk bersekolah, dengan alasan mereka bukan sekolah inklusi.
“Tidak boleh ada sekolah A menolak karena dia bilang sekolah kami bukan sekolah inklusi. Ini yang saya sebut label. Label sekolah inklusi harus dihilangkan karena itu tidak sejalan dengan pendidikan untuk semua. Anak itu berhak sekolah, di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya,” ungkapnya.
Disinggung apakah Komisi Nasional Disabiltas RI sudah mendorong kebijakan tersebut, Dante menyatakan bahwa dorongan tersebut sudah disampaikan baik kepada kementerian/lembaga, untuk bisa mengarusutamakan isu disabilitas, termasuk kepada pemda.
“Kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kita selalu sampaikan bahwa seyogyanya memperhatikan hak pendidikan yang bermutu kepada semua warga negara, dengan membuka akses seluas-luasnya di seluruh sekolah bahwa penyandang disabilitas tidak boleh ada penolakan,” ucapnya.
Namun di sisi lain, jika sekolah merasa belum mampu menangani, maka ada sebuah kewajiban bagi sekolah untuk mencari tahu bagaimana cara untuk mengembangkan diri, sehingga ke depan dapat menangani anak-anak disabilitas.
“Termasuk yang disleksia. Kan disleksia ini tidak terlihat dan seringkali dijudgment (dihakimi), tidak mau nurut, pelupa, bandel. Padahal kita perlu asesmen. Bisa jadi punya hambatan dan kesulitan mengelola hal-hal yang seperti itu,” tegasnya.
Sementara Program Director Dyslexia Genius, Bulan Ayu, menyatakan pihaknya ingin agar penyandang disleksia bisa mendapatkan penanganan yang tepat, serta dapat memenuhi kesiapan anak dalam belajar.
“Karena disleksia masih sangat awam bagi masyarakat khususnya orang tua. Sehingga mereka masih belum tahu penanganan tepatnya seperti apa, apalagi terkadang masih banyak yang menyandang disleksia dianggap sebagai pemalas, makanya kami ingin mendirikan learning center ini,” tandasnya. (DZH/BNN)
-
PWI Pusat Selenggarakan Fun Walk 2023 Meriahkan HUT IKWI
JAKARTA, BANPOS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat akan menyelenggarakan Fun Walk pada Sabtu 15 Juli sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun ke-62 Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia.
Acara tersebut rencananya diselenggarakan di halaman Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih nomor 34, Jakarta, mulai pukul 06.30 WIB.
“Acara ini diadakan sekaligus untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI), organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh istri wartawan, wartawati, istri karyawan, dan karyawati dari perusahaan pers, media cetak, online, elektronik, berdasarkan kekeluargaan,” kata Ketua Panitia Fun Walk 2023 Tb Adhi melalui keterangan tertulis yang diterima pewarta.
Tb Adhi menambahkan, acara itu akan dimulai dengan family gathering, fun walk, dan dilanjutkan dengan sejumlah fun games, panggung hiburan musik, dan pada puncak acara akan dilakukan undian door prize, serta makan siang bersama.
“Kami akan menggaet peserta sekitar 1.000 orang dari kalangan keluarga wartawan, perusahaan pers, konstituen Dewan Pers, dan Sekretariat PWI Pusat,” ucap Tb Adhi.
Pada rapat perdana panitia Fun Walk 2023 tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua IKWI Indah Kirana yang menjadi pelindung FUN Walk 2023, dan pembina Fun Walk 2023 Yani Roosdiana, serta sejumlah pengurus teras IKWI lainnya.
IKWI sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan di Jakarta pada 19 Juli 1961.
Kegiatan serupa telah beberapa kali dilakukan PWI Pusat seperti pada 2019 sebelum pandemi COVID-19. PWI Pusat juga rutin menggelar perayaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari setiap tahunnya. (ANT/AZM)