Penulis: Gina Maslahat

IBADAH haji menjadi suatu ritual yang memiliki arti khusus bagi umat Islam dunia, termasuk bagi uamt muslim di Provinsi Banten. Meski sudah memiliki kemampuan fisik dan finansial, seseorang warga negara Indonesia harus rela antre puluhan tahun demi menuaikan rukun Islam kelima itu. Namun, praktik kecurangan dituding terjadi yang menyebabkan antrian hanya sekedar formalitas bagi jamaah-jamaah tertentu.

Banten, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah calon jamaah haji terbesar di Indonesia, proses pendaftaran dan pengaturan antrian haji di Banten menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul laporan dan indikasi yang menggambarkan adanya praktik saling serobot antrian haji di beberapa kota di Banten. Saling serobot antrian haji merujuk pada praktik tidak etis di mana beberapa pihak menggunakan cara-cara yang melanggar aturan untuk mendapatkan posisi atau prioritas dalam antrian haji, mengorbankan keadilan dan kepentingan calon jamaah yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama.

Praktik saling serobot antrian haji tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dalam ibadah haji, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian bagi calon jamaah yang telah menunggu giliran dengan patuh dan sesuai prosedur. Selain itu, praktik ini juga mencoreng proses penyelenggaraan haji yang seharusnya transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

Seperti diungkapkan seorang warga Kota Serang berinisial EZ (60). Dia mengaku telah mendaftarkan haji di Kantor Kementerian Agama Kota Serang pada 2013 lalu. 

Sebenarnya dia tidak mempermasalahkan antrian yang sudah ditentukan karena dia menyadari kuota jamaah haji yang tersedia untuk Kota Serang tidak sebanding dengan pendaftar calon haji.

Namun, situasi berubah ketika dia mengetahui ada beberapa kenalannya yang masuk dalam kelompok jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini. Bahkan, dia berani memastikan kalau beberapa orang jamaah haji yang berangkat pada tahun ini bahkan mendaftar belakangan ketimbang dirinya.

EZ menyebutkan, ada dua orang kenalannya yang masuk dalam rombongan haji tahun ini. Mereka adalah SP (45) dan SJ (58). Kedua orang itu mendaftar sekitar satu tahun setelah pendaftaran EZ ke kantor Kemenag Kota Serang, yaitu pada tahun 2014.

“SP dan SJ yang mendaftar 2014 sudah berangkat, tapi saya yang mendaftar 2013 belum adanya pemanggilan pemberangkatan. Harusnya kan kalau memang tersistem dengan benar saya dulu baru mereka,” ujarnya, Kamis (25/5).

Bukan hanya itu, EZ juga mengungkapkan bahwa orang yang mendaftar berbarengan dengan dirinya, juga masuk dalam rombongan haji tahun ini. Mereka adalah jamaah haji berinisial RU (55) dan SD (47). Baik RU maupun SD berangkat ke tanah suci tahun ini bersama istrinya masing-masing.

“Padahal daftarnya juga bareng, berangkat dari rumah bareng akan tetapi mereka berangkat duluan tahun 2023 ini,” tambahnya.

Ia menuturkan bahwa SP dan SJ melakukan percepatan pemberangkatan dengan membayarkan sejumlah uang kepada seorang oknum calo yang merupakan seorang pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU), begitupun RU dan SD. Bahkan EZ mengaku mendapat tawaran dari SJ untuk melakukan penyerobotan nomor antrian haji dengan membayar sejumlah uang kepada oknum tersebut.

“Mempercepat keberangkatan dengan cara penyogokan atau penyuapan, bahkan SJ sempat mengajak untuk melakukan hal yang sama dengan membayar sejumlah uang, SJ itu melakukan penyerobotan antriannya itu sebelum rame-rame Covid-19 (pada tahun 2019). Akan tetapi saya menolak, karena kan ini ibadah masa saling serobot gitu,” katanya.

Sumber BANPOS lainnya mengaku orang tuanya pernah ditawari untuk mengganti nomor antrian agar bisa berangkat lebih cepat. Sumber yang mendaftar di Kantor Kemenag Kabupaten Lebak itu juga dimintai sejumlah uang sebagai ongkos menukar nomor antrian pemberangkatannya dengan nomor calon jamaah haji lain.

”Dulu orang tua pernah ditawarin buat ambil kuota orang. Qodarullah orang tua belum berangkat aja. Tapi berbayar infonya gitu dari oknum Depagnya,” jelasnya.

Namun sumber itu mengatakan, jika pihaknya memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut dan memutuskan untuk mengikuti antrian yang sudah ditetapkan. ”Tapi orang tua nggak mau, lebih milih nunggu,” sambungnya.

Menurut penuturannya, kuota yang ditawarkan itu biasanya kuota calon jemaah haji yang berusia lansia dan juga yang sudah meninggal. ”Biasanya kuota lansia dan orang meninggal dunia,” tandasnya seraya menolak untuk menyebutkan nominal biaya yang diminta untuk merubah nomor antrian. 

Indikasi adanya saling serobot antrian haji dalam penyelenggaraan ibadah haji juga terjadi di Kabupaten Pandeglang. Salah seorang calon Jemaah haji asal Kecamatan Cimanggu yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku bahwa dirinya pernah ditawari untuk memajukan antrian haji. Namun ia menolaknya, karena merasa takut melanggar aturan.

“Saat itu ketika di kantor bank ada salah seorang yang saya juga tidak tahu orang tersebut darimana, tiba-tiba menawarkan antrian haji. Karena saya baru pertama kali berangkat haji dan merasa takut melanggar aturan, akhirnya saya tolak. Saya mah orang kampung lah, takut terjadi apa-apa,” katanya kepada BANPOS melalui selulernya, Kamis (25/5).

Kalaupun benar antrian tersebut bisa dibeli, lanjutnya, ia juga akan mengupayakan untuk mencari uang agar mendapat antrian haji tersebut. Ia mengaku, bahwa dirinya tidak memiliki saudara ataupun kenalan pejabat yang bisa mengupayakan antrian haji.

“Saya mah orang kampung, nggak punya saudara ataupun kenalan pejabat yang mungkin bisa membantu untuk mendapat antrian haji. Kalaupun bisa, mungkin saya juga akan berusaha mengupayakannya minimal daftar tunggunya yang enam tahun,” terangnnya.

Ia menambahkan, meskipun dirinya bisa mendapatkan antrian haji lebih dekat. Namun dirinya tidak ingin berangkat terpisah dari saudaranya yang lain saat berangkat haji.

“Saya kan daftar hajinya bareng dengan tiga orang saudara saya setahun yang lalu. Jadi kalaupun bisa mendapatkan antrian haji, mungkin saya saja yang mendapatkannya. Makanya ketika ada yang menawarkan antrian haji saya tolak, karena saya ingin bareng bersama tiga saudara saya  saat berangkat nanti. Katanya sih saya nunggu antriannya sekitar 15 tahun,”  ungkapnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno mengkritisi dan menyayangkan terkait sistem antrean haji. Karena calon jamaah haji membayar puluhan juta, tapi mesti menunggu puluhan tahun untuk bisa diberangkatkan.

“Buat apa orang-orang daftar, tapi antrian sampai 20 sampai 30 tahun dan membayar sekian puluh juta. Lebih menyayangkan lagi ketika calon jamaah haji itu membayar uang untuk daftar haji demi mendapatkan nomor porsi dengan berhutang. Tentunya berhaji dengan cara berhutang tidak memenuhi syarat istithaah sebagai syarat wajib haji,” katanya kepada BANPOS.

“Yang kedua, jika masalah antrian menjadi masalah, kenapa pihak-pihak yang memiliki kebijakan tidak memperbaiki sistem agar bagaimana, minimal jamaah tidak membayar sampai puluhan juta dengan waktu yang lama,” sambungnya.

Terkait dengan antrian haji, lanjut Eko, antrian masyarakat Indonesia yang mendaftar haji semakin panjang seiring dengan dibatalkannya pemberangkatan haji beberapa tahun lalu yaitu tahun 2021. Sejak adanya pandemi Covid-19, jamaah haji Indonesia sudah dua tahun berturut-turut tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya ada sekitar 442 ribu orang.

“Ada kabar baik mulai tahun ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mencanangkan 2023 sebagai tahun haji ramah lansia, meniadakan kuota pendamping jemaah haji lansia dan jemaah pendamping mahram. Hal itu demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang berkeadilan,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Eko, sejak awal dirinya mengusulkan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran haji. Masa antrean ibadah haji di Indonesia cukup lama yaitu antara 11-39 tahun. Mayoritas jamaah haji Indonesia didominasi oleh masyarakat berusia 50-70 tahun.

“Untuk itu, mungkin pemikiran saya pemerintah dan BPKH perlu melakukan moratorium pendaftaran haji. Tunda dulu, karena sudah 4 juta orang ini sekarang,” ujarnya.

Dengan adanya saling serobot antrian tersebut, tentunya bermunculan berbagai reaksi masyarakat dan tidak sedikit yang termakan oleh berita hoaks yang juga beredar di media sosial. Bahkan, tidak sedikit pula yang menyalahkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sebab kenaikan biaya haji yang dinilai ‘meroket’ ditambah persoalan antrian panjang tadi.

“Untuk itu butuh peran total pemerintah. Berperannya pemerintah dalam ibadah haji ini bukan bentuk kesewenangan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kewajiban agama. Tetapi, pemerintah berkewajiban melindungi, mengakomodir, dan memberikan kemaslahatan secara maksimal bagi warganya yang mau menunaikan ibadah sebagai implementasi perintah agama dan amanat undang-undang,” terangnya.

Seharusnya, kata Eko lagi, yang pertama ia menawarkan opsi bagaimana biaya penyelenggaraan ibadah haji itu dibuat sistem cicilan. Jadi ketika waktu jamaah mendaftar, disebutkan tahun sekian berangkat dan angsurannya berapa tolong dibayar.

“Sangat menyesalkan kepada kebijakan yang memberikan opsi uang pelunasan boleh ditarik kembali oleh jamaah. Opsi ini terkait pembatalan keberangkatan haji seperti yang telah diatur Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441,” katanya.

Eko menambahkan, soal dana haji ada yang usul dikembalikan tidak jadi berangkat nanti dikembalikan, untuk apa sekian puluh tahun sudah disimpan baru setahun dikembalikan lagi ini rasanya tidak pas.

“Ya, kalau uang sudah disimpan dan diniatkan untuk berangkat haji tidak perlu dikembalikan atau ditarik oleh jamaah sendiri. Karena setahun lagi pemerintah akan meminta kembali pelunasan kepada jamaah yang sudah terdaftar untuk diberangkatkan,” jelasnya.

Kedua, Kementerian Agama harusnya membuka diri terhadap kritik, saran, aduan, dan informasi lainnya. Dan terkait kinerja petugas dan kualitas layanan. Untuk memudahkan, Kemenag seyogyanya menyiapkan saluran aduan secara online. Dan saluran aduan online juga harus ditindaklanjuti. Diverifikasi di lapangan dan selanjutnya eksekusi untuk bisa segera diselesaikan layanan ini, dibuat untuk memastikan bahwa standar pelayanan minimum yang diberikan kepada jemaah berjalan dengan baik.

“Selain itu, saluran ini juga untuk memantau keluhan atau komplain yang disampaikan jemaah maupun petugas, atas kualitas layanan maupun kinerja pelayanan. Selain akomodasi dan bimbingan ibadah, aduan lainnya bisa juga terkait dengan kinerja petugas, kesehatan, konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Lokusnya mencakup layanan di Asrama Haji, Bandara (Madinah/Jeddah), Madinah, Makkah, serta Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna),” paparnya.

“Yang ketiga, menguatkan regulasi. Misalnya, regulasi saat ini mengatur batasan usia untuk mendaftar haji 12 tahun. Kemenag juga harus melarang praktik pemberian dana talangan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk membayar setoran awal jemaah. Penambahan kuota perlu ditunjang perbaikan sarana. Kami berharap peningkatan sarana, utamanya di Mina, bisa segera dilakukan Saudi. Dan jemaah yang tertunda keberangkatannya, akan menjadi prioritas untuk diberangkatkan pada penyelenggaraan haji di tahun mendatang,” ungkapnya.(MG-01/MG-02/LUK/DHE/WYU/ENK)

BERKELIARANNYA calo yang diduga bisa mengatur daftar antrian jamaah haji, meresahkan para pendaftar Jamaah Haji di Banten. Pasalnya praktik itu merugikan mereka yang secara tertib mengikuti aturan dan menjadi celah korupsi. Namun, adanya praktik-praktik itu dibantah oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten dan Kantor Kemenag di sejumlah kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Petugas Fungsi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Provinsi Banten Uesul Qurni menampik dan mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi di Kemenag Provinsi Banten.Sebab menurutnya, penyerobotan antrian calon jamaah haji tidak akan pernah terjadi, lantaran saat ini sistem pendaftaran telah menggunakan sistem komputerisasi yang mereka sebut dengan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu).

”Oh tidak ada itu mas, tidak ada penyerobotan,” tegasnya.

Data yang dimasukkan dihimpun dan dikelola di satu server yang dikelola dan diawasi langsung oleh Kemenag pusat. Sehingga menurutnya, langkah itu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penentuan antrian pemberangkatan jemaah haji.

”Jadi tidak ada lagi antrian atau tidak ada lagi yang tidak mengantri atau percepatan untuk pemberangkatan. Semuanya yang berangkat itu sudah sesuai dengan urutan porsi masing-masing  yang berhak untuk berangkat tahun berjalan ini,” terangnya.

Ues berani menjamin, jika kabar yang kerap beredar di tengah masyarakat terkait penyerobotan antrian jemaah haji itu merupakan kabar tidak benar atau hoax.

”Jadi kita udah nggak sembarangan, kalau ada yang menawarkan jasa percepatan itu hoax. Jadi tidak ada untuk itu. Kita tinggal ngambil aja seperti yang berangkat tahun ini tuh, by system itu sampai bulan oktober awal,” imbuhnya.

Ues Qurni juga menambahkan dalam upaya tindak pengawasannya, Kanwil Kemenag Provinsi Banten turut melibatkan pihak lain yang berkompeten seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Jadi pengawasannya ya langsung dari kita by system itu dan itu pemantauan itu. Bukan hanya lembaga intern, tapi sudah lembaga model BPK, KPK yang mengawasi itu terkait dengan ini,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Serang, Abdul Rojak juga ikut membantah adanya praktik penyerobotan nomor antrian haji. Karena untuk nomor porsi haji telah ditentukan siapa yang akan berangkat pada tahun 2023 ini.

“Nggak ada. Bohong isu itu. Hoax isu itu. Penyerobotan porsi haji nggak ada. Itu mah normal, jadi setiap tahun itu sudah ditentukan nomor porsi yang akan berangkat di tahun 2023 ini. Jadi kalau haji kan per tahun, sudah ada yang berangkat tahun 2023 itu dari nomor berapa. Umpamanya dari 110 sampai 500 itu sudah ada dan berdasarkan Kepres,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwasannya pemberangkatan kuota haji sesuai dengan keputusan presiden dan semuanya sudah tertera semuanya per kabupaten/kota dan provinsinya jadi kemungkinan untuk adanya penyerobotan haji kemungkinan kecil bahkan tidak mungkin.

“Tidak ada di (Kota) Serang yang seperti itu. Jadi, haji setiap tahunnya, pemerintah, kementerian agama melalui keputusan presiden merilis jamaah yang berangkat di tahun 2023 itu dari nomor sekian sampai nomor sekian itu tertera semuanya per kabupaten/kota per provinsi, gitu. Setelah itu baru mereka melunasi, nanti dari yang berhak tidak melunasi nanti ada cadangan,” ungkapnya.

Rojak juga menerangkan dalam kuota cadangan pun sesuai dengan rilis antrian dari kemenag puasat. Serta menepis semua isu yang beredar bahwa adanya praktik serobot nomor antrian haji.

“Cadangannya juga tidak bisa loncat siapa saja masuk cadangan itu juga sudah dirilis dari kemenag pusat. Dari antrian sekian sampai sekian ada semuanya. Jadi tidak ada ujug-ujug daftar 2017 berangkat 2023 itu kemungkinannya kecil, karena tidak ada di Siskohat Haji, begitu. Saya yakinkan hoax, karena mekanismenya begitu tidak bisa selanang-selonong gantiin maju atau tahun yang baru bisa berangkat. Itu semua yang merilis dari kemenag pusat dari bidang haji, Dirjen haji secara sistem. Kita tinggal menerima data jadi, dan tinggal memberi tahu ke para cadangan untuk pelunasan dan lain sebagainya,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa dalam penentuan siapa dan nomor porsi berapa yang berangkat itu sesuai dengan data yang sudah diinput dalam Siskohat dan waktu pemberangkatannya akan langsung ketahuan secara otomatis.

“Nanti sistem yang menginput, ketahuan nanti dia berangkat tahun berapa dan lain sebagainya. Itu otomatis, nanti ketahuan setelah dia mendaftar dan membayarkan uang pendaftaran haji Rp25 juta itu,”tandasnya.

Pelaksana Humas Kemenag Kabupaten Lebak, Anjas Badrudin Putra mengatakan,  mekanisme pendaftaran dan pengaturan antrian Haji sudah menggunakan SISKOHAT yang dimana seluruh data calon jamaah haji telah berada di satu pusat data Nasional yang tidak bisa diganggu gugat oleh daerah.

“Jadi memang datanya sudah menggunakan satu data itu di SISKOHAT. Antriannya pun sesuai dengan nomor yang ada di sistem, tidak bisa diotak-atik,” kata Anjas saat ditemui BANPOS di ruang kerjanya.

Anjas menjelaskan, terkait penerobosan atau menyelang antrian dalam pelaksanaan haji dirasa tidak memungkinkan karena nomor antrian yang tertera dalam sistem sudah sesuai dengan pendaftaran.

“Adapun misal yang calon haji tidak bisa berangkat, maka nomor urut paling awal dalam nama cadangan calon haji yang naik,” jelasnya.

Ia menerangkan, dalam upaya meminimalisir kecurangan, Kemenag Lebak senantiasa mensosialisasikan mekanisme haji melalui delapan penyuluh agama islam yang berada di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap-tiap Kecamatan.

“Kita juga membuka lebar kehadiran masyarakat ke Kantor Kemenag jikalau membutuhkan informasi baik tentang haji atau lainnya,” terang Anjas.

Anjas berpesan kepada masyarakat agar lebih mengutamakan informasi terkait haji kepada pihak berwenang dalam hal ini Kemenag maupun penyuluh agama. Hal tersebut guna meminimalisir informasi yang tidak valid bagi masyarakat.

“Semoga calon jamaah haji dapat mengikuti haji dengan prosedur yang ada. Tetap menjaga kesehatan agar tidak ada kendala saat pelaksanaan ibadah haji,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang, Mucholid mengatakan, dalam mekanisme pendaftaran dan pengaturan antrian haji sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

“Kalau mekanisme pendaftarannya sesuai dengan yang ditetapkan, dari mulai menyiapkan persyaratan dan langsung ke Bank Penerima Setoran (BPS) membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta dengan menggunakan rekening Ongkos Naik Haji (ONH) lalu di validasi dan nanti keluar nomor kursi,” kata Mucholid kepada BANPOS melalui selulernya, Kamis (25/5).

Saat ditanya terkait adanya rumor penyerobotan antrian haji, Mucholid mengaku hal tersebut tidak bisa dilakukan karena sudah ada system mengatur antrian tersebut.

“Tidak ada penyerobotan antrian, ini sudah system semua dan sudah terintegrasi di Siskohat. Jadi kita hanya menerima pengumuman dari pusat, nama-nama yang masuk itu dikirm dari pusat. Nanti melalui provinsi, baru kita umumkan didaerah,” terangnya.

“Untuk pengawasannya juga kan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau haji mah,” sambungnya.(MG-01/MG-02/LUK/DHE/WYU/ENK)