TANGERANG, BANPOS – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang mencatat terdapat ratusan kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi setiap tahunnya. Jumlah tersebut terus merangkak naik.
Kabid Perlindungan perempuan dan anak P2TP2A Kota Tangerang Dewi Amperawati mengungkapkan, pada tahun 2022 kurang lebih terdapat 206 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual di luar rumah paling mendominasi sekitar 50 persen.
“Cukup banyaknya kasus kekerasan yang ada di Kota Tangerang yang terjadi terhadap perempuan dan anak khusus nya yang dilaporkan kepada kami mungkin sampai hari ini ada 119 sampai bulan Mei jadi cukup tinggi,” ujarnya saat ditemui di Ruang Ahlakul Karimah Puspem Kota Tangerang, Kamis (25/5).
“Biasanya tuh setahun hampir 200 sekian. Tahun lalu sekitar 206 kasus. Untuk tahun 2023 ini baru 5 bulan sudah segini (119),” sambungnya.
Dirinya menyebutkan, tingginya jumlah kasus yang ada tidak sepenuhnya kegagalan pemerintah. Pasalnya, dirinya mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.
“Mungkin ini juga tidak dikarenakan karena kegagalan dari pemerintah, karena ini kita banyak sosialisasi dengan masyarakat terkait adanya parenting dan lainnya,” ungkapnya.
“Kita biasanya mengadakan parenting terhadap guru guru sekolah, ibu rumah tangga, supaya untuk pencegahan. Baik di pesantren maupun sekolah negeri, madrasah kita adakan parenting khususnya untuk ibu- ibunya karena pencegahan diawali dari terdekat dulu yaitu keluarga,” imbuhnya.
Dirinya mengimbau, untuk masyarakat jangan sungkan untuk melapor apabila mengalami kasus kekerasan. Pasalnya, tambah dia, pihaknya akan menjaga identitas pelapor dan dilakukan pendampingan.
“Jadi pelapor ke unit UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, di sana ada satgas dari kelurahan, tingkat kota di sana kami mengadakan pelayanan dengan dirahasiakan statusnya. Jadi laporan itu tidak menyebutkan nama,” katanya.
Dewi berharap, ke depannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa berkurang. Apalagi, kemungkinan besar masih banyak korban yang tidak berani untuk melapor lantaran mengalami kejadian yang tidak mengenakan dan untuk pelaku sendiri, rata-rata dari orang terdekat.
“Jadi itu yang tercatat saja, karena berani melapor jadi angkanya kelihatan. Harapan ke depan kasusnya berkurang dan kita harap orang-orang mau melapor dengan berani melapor kita bersyukur,” sebutnya.
Sementara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Andri S Permana menyebutkan angka kasus yang tinggi itu merupakan hal serius. Menurutnya, satu kasus sekalipun sangat mengkhawatirkan.
“Berbicara kasus kekerasan perempuan dan anak masih cukup tinggi di tahun 2022. Jadi bagi saya sudah saatnya kita semua peduli terhadap isu kekerasan anak yang terjadi di Kota Tangerang. Sekali lagi saya tekankan berbicara kasus kekerasan terhadap anak ini tidak boleh dilihat dari angka tidak boleh dilihat bahwa secara persentase,” jelasnya.
“Ini berbicara penemuan kasus karena berbicara urusan anak ini berbicara akhirnya nyawa mereka yang tidak bisa kita tolerir jadi menurut saya mau satu kasus pun di Kota Tangerang ini satu hal yang tidak bisa dinegosiasi,” tambahnya.(PBN/BNN)
Penulis: Gina Maslahat
-
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat
-
Samsat dan Satlantas Polres Pandeglang Gelar Razia PKB
PANDEGLANG, BANPOS – UPTD PDD Samsat Pandeglang bersama Satlantas Polres Pandeglang dan Jasa Raharja menggelar razia Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kepala UPTD PPD Samsat Pandeglang, Epy Shafiullah, mengatakan bahwa razia PKB ini merupakan salah satu rangkain kegiatan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dibawah UPTD Samsat Pandeglang.
“Kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan serta menertibkan para penunggak pajak, agar sadar untuk membayarkan PKB,” kata Epy kepada wartawan, Kamis (25/5).
Dijelaskannya, berdasarkan data sementara hasil giat razia PKB yang telah dilaporkan, terdapat sebanyak 39 unit lebih kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak.
“Dari hasil razia pajak kendaraan bermotor hari ini, kita telah mendapatkan sebanyak 39 unit kendaraan yang belum membayar pajak. Dan ada beberapa penunggak pajak, yang kita arahkan untuk membayar pajak kendaraannya di mobil Samling yang telah kita sediakan,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Epy, pihaknya mengingatkan kepada para pemilik kendaraan bermotor khususnya Wajib Pajak (WP), agar membayar pajak tepat waktu.
“Kita hanya sebatas mengingatkan saja, karena mungkin banyak masyarakat tidak tahu masa berakhir pajaknya itu. Selain itu, ke depan akan kita rencanakan gerakan bersama mulai dari UPT Bapenda Provinsi dan Kabupaten Pandeglang, untuk melakukan razia atau pendataan kepada WP disetiap tempat-tempat atau kantong parkir di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(DHE/DZH)
-
Pemkab Bidik Pemeran Pameran Terbaik Apkasi
SERANG, BANPOS – Pemkab Serang pada Pameran Apkasi Otonom Expo (AOE) 2023 membidik pemeran pameran terbaik untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. Mengingat, pada Pameran Apkasi Otonom Expo 2022 lalu meraih gelar stand terbaik tingkat nasional.
Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Serang, Ida Nuraida menyampaikan bahwa Pemkab Serang akan kembali membidik gelar stand terbaik tingkat nasional pada pameran APKASI tahun 2023 yang bertempat di ICE BSD Tangerang.
”Ini persiapan untuk pameran APKASI tahun 2023 yang bertempat di ICE BSD Tangerang. Untuk tahun lalu setelah kita evaluasi kita mendapat gelar stand terbaik tingkat nasional. Insya Allah tahun ini kita punya target selain stand terbaik, juga pemeran pameran terbaik,” ungkapnya, kamis (25/5).
Ida menyebutkan, untuk materinya, Pemkab Serang melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) akan di isi isu nasional yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang pertama, yakni Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau menggunakan produk dalam negeri.
”Kemudian penanggulangan kemiskinan, investasi dan yang terakhir digitalisasi. Dengan digitalisasi memudahkan orang mengakses informasi, nanti kita juga kita pasang di youtube dan lain sebagainya supaya investor itu bisa tahu potensi Kabupaten Serang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ida menyampaikan bahwa dari empat materi tersebut, yang akan di pamerkan di stand Pemkab Serang pada Apkasi Otonom Expo 2023. Dirinya juga berharap Kabupaten Serang bisa menjadi yang terbaik.
”Mudah-mudahan Kabupaten Serang terbaik,” ujarnya.
Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang, Adang Rahmat mengatakan persiapan pameran apkasi dirapatkan dari awal dengan tujuan agar semua OPD terkait bisa mempersiapkan sebaik mungkin.
”Karena kita tahun kemarin itu juara stand terbaik, jadi tahun ini targetnya juara umum,” tandasnya.
Pada rapat persiapan Apkasi Otonom Expo 2023, di buka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri. Turut hadir Staf Khusus Bupati Bidang Media Amrin Nur, Kepala Diskoumperindag Adang Rahmat, Sekretaris Diskoumperindag Shinta Asfilian Harjani dan perwakilan OPD terkait.
Sekadar diketahui Apkasi Otonom Expo 2023 akan di pindah dari JCC Jakarta ke ICE BSD Tangerang pada 20 sampai 22 Juli 2023 untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. (MG-02/AZM)
-
Guru PAI Dijanjikan 100 Formasi PPPK
BUPATI Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menjanjikan pada tahun 2023 akan mengejar 100 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal itu disampaikan pada saat Tasyakuran dan Halal Bihalal yang digelar oleh Aliansi Guru PAI (AGPAI), Kamis (25/5).
Ketua AGPAI Lebak, Edi Cahya, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur yang sebelumnya telah dinazarkan pada deklarasi pembentukan AGPAI Kabupaten Lebak di Kecamatan Cileles, beberapa waktu silam.
“Tentunya ini sebagai langkah mempererat silaturahmi dan saling menguatkan sesama guru PAI di Lebak,” kata Edi kepada BANPOS.
Mantan Aktivis HMI-MPO Lebak ini menjelaskan, pada sambutan yang diberikan oleh Bupati Lebak, memberikan aura positif bagi Guru PAI di Lebak. Pasalnya, Bupati Lebak memaparkan untuk Formasi PPPK tahun 2023 ditargetkan sebanyak 100 Guru PAI mendapatkan Surat Keputusan tersebut.
“Semoga dengan ini semangat guru PAI di Lebak bisa lebih meningkat. Apalagi masih banyak yang honorer. Karena memang sejatinya pengabdian terhadap masyarakat untuk membangun SDM sangat besar diberikan oleh teman-teman guru PAI,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan bahwa pengembangan SDM menjadi prioritas utama, sehingga Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengangkatan guru melalui jalur PPPK.
Menurutnya, upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemkab Lebak dengan melakukan penerimaan PPPK pada tahun 2019 sebanyak 245 orang, tahun 2021 sebanyak 1.363 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.464 orang.
“Dengan posisi dan status apapun, kita harus terus semangat dan jangan lelah berjuang bersama untuk Kabupaten Lebak,” kata Iti.
Dalam kesempatan yang sama, Iti menerima karya tulisan perdana milik Edi yang berjudul Pulih Bersama Bangkit Perkasa Jilid 3, di mana dalam buku ini Edi merupakan satu-satunya Putra asli Lebak yang ikut menulis bersama 150 penulis seluruh Indonesia dalam rangka mendukung suksesi Presidensi Indonesia KTT G20 pada bulan November 2022 di Bali lalu. (MYU/DZH)
-
DPRD Dituding Kongkalikong Dengan Oligarki
LEBAK, BANPOS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Melawan (GERAM), menuding DPRD Kabupaten Lebak melakukan kongkalingkong dengan oligarki. Tudingan tersebut disampaikan pada saat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (25/5).
Berdasarkan informasi, Aliansi tersebut berasal dari tiga organisasi Mahasiswa yakni Kumala PW Rangkasbitung, Kumacitor dan Matadewa.
Dalam aksi tersebut, Massa menuding DPRD Kabupaten Lebak dibawah kepemimpinan Agil Zulfikar seperti halnya ‘Singa Ompong’ atau tidak punya taring untuk menggigit, bahkan terkesan tunduk dalam cengkraman Oligarki.
“Hal tersebut dibuktikan dengan acuhnya DPRD Lebak terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan di aspirasikan oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Umum Kumala PW Rangkasbitung, Andrian.
Andiran mengatakan, DPRD yang seharusnya merupakan representatif dari rakyat Lebak, justru malah seolah enggan menindaklanjuti aspirasi yang sering dihantarkan. Sehingga, patut diduga DPRD sudah ‘kongkalikong’ dengan orang-orang besar di Lebak.
“Tentunya kami menuntut DPRD Lebak harus cepat tanggap dalam merespon aspirasi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Massa aksi juga menuntut Bupati dan Wakil Bupati Lebak untuk mempercepat kemunduran diri mereka sesegera mungkin, bahkan sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif (Pileg 2024).
“Kami menganggap bahwa pemerintah gagal dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya.
Massa aksi sempat memaksa masuk kedalam gedung DPRD Lebak lantaran tidak mendapatkan respon, aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan.
Berdasarkan pantauan BANPOS, terjadi lebih dari tiga kali massa aksi berbenturan fisik dengan Aparat Kepolisian yang bertugas mengamankan aksi tersebut.
Ketua DPRD Lebak didampingi wakilnya kemudain menghampiri massa aksi, dan melakukan audiensi di depan Gerbang Gedung DPRD Lebak.
Menangapi tudingan tersebut, Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar, mengatakan bahwa dalam konteks bernegara, Eksekutif dan Legislatif berada di kamar yang berbeda.
Maka, lanjut Agil, semua pihak harus membangun hubungan yang harmonis. Sebab, antara eksekutif dan legislatif tidak boleh mengedepankan ego masing-masing, namun harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kami membangun hubungan ini serta-merta kenapa? Kalau misalkan ada permusuhan, ada serang menyerang secara personal, maka itu akan mengganggu hubungan bernegara kita. Tentu yang paling utama dalam hal ini kepentingan pribadi kita ke belakangkan, kita batalkan untuk kepentingan Kabupaten Lebak,” katanya.
Ia menjelaskan, DPRD Kabupaten Lebak selalu menerima aspirasi setiap masyarakat serta tidak pernah menolak semua keluhan dari mahasiswa.
“Sekarang pun DPRD Lebak sedang mendorong berbagai macam aspek pembangunan seperti, pendidikan, akses jalan, dan lain sebagainya,” tandas Agil. (MYU/DZH)
-
The Daddies Melaju, Minions Dan Ginting Out
MALAYSIA, BANPOS – Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan masih bertahan di pentas Malaysia Masters. Dua andalan Indonesia, The Minions dan Anthony Sinisuka Ginting terhenti.
Ahsan/Hendra tampil apik melanjutkan langkah ke perempatfinal Malaysia Masters 2023 usai mengalahkan pasangan Taipei, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan di Axiata Arena, Kamis (25/5/2023) petang WIB pada laga babak 16 besar.
Ganda Indonesia berjuluk The Daddies tersebut menang 21-17 dan 21-14 dalam tempo 30 menit.
“Pertama mengucap syukur alhamdulillah dapat melalui pertandingan hari ini dengan kemenangan. Di gim pertama kami agak ragu-ragu bermainnya karena mindset nya sudah bolanya lambat jadi mau menyerang pun ragu-ragu,” jelas Ahsan. “Tapi setelah ketinggalan kami memaksa untuk menyerang daripada dalam keadaan tertekan terus.”
“Masih ada hari esok di perempatfinal. Lawannya tidak mudah pastinya, tuan rumah, Man Wei Chong/Kai Wun Tee. Kami harus fokus, dari awal harus siap. Tidak boleh terpengaruh dengan suporter yang mendukung mereka,” tambah Ahsan.
Sementara itu, upaya ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon meraih gelar di turnamen Malaysia Masters 2023 kandas. The Minions pulang lebih cepat usai dihajar pasangan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.
Kevin/Marcus terhenti di babak 16 besar yang berakhir dua gim langsung dengan 15-21, 17-21 setelah berjuang selama 41 menit.
“Lawan bermain lebih kuat, tenaganya ada dan kami tertekan terus dari awal sampai akhir. Kami akui tekanan kami agak kurang hari ini. Mereka lebih tahan juga,” kata Marcus lewat pesan resmi PP PBSI di Jakarta.
Berdasarkan catatan pertemuan Federasi Badminton Dunia (BWF), Minions masih mencatatkan keunggulan 11-3 atas Hoki/Kobayashi.
“Tetap bersyukur kami bisa menyelesaikan pertandingan hari ini sampai akhir. Lawan memang bermain lebih baik dari kami,” ujar Kevin.
Dari sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting gagal lolos ke perempatfinal Malaysia Masters 2023. Ginting kalah dua gim langsung dari pebulutangkis China nonunggulan Weng Hong Yang.
Ginting, yang diunggulkan di tempat kedua, berhadapan dengan Weng Hong Yang pada pertandingan babak 16 besar di Axiata Arena, Kamis (25/5) sore WIB. Ginting berduel selama 51 menit sebelum takluk dengan skor akhir 19-21, 15-21. (AZM/RMID)
-
STY Umumkan Timnas Jalani Pemusatan Latihan 5 Juni
JAKARTA, BANPOS – Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae Yong mengumumkan bahwa skuad Garuda bakal menjalani pemusatan latihan (TC) mulai 5 Juni mendatang guna menghadapi FIFA match day melawan timnas Palestina dan juara dunia Argentina.
‘’Saya senang, timnas mendapat dua lawan sepadan dalam FIFA matchday. Ini penting untuk menguji kekuatan Indonesia. Palestina tim kuat. Apalagi Argentina, juara dunia dan banyak pemain bintang di skuad itu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir akhirnya bisa datangkan tim Argentina. Luar biasa Pak Erick,” ujar Shin Tae Yong dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (25/6).
Laga melawan Palestina bakal dihelat di stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara untuk pertandingan melawan Argentina akan dilaksanakan di stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Shin Tae Yong juga sudah mempersiapkan sejumlah nama yang masuk dalam susunan pemain, saat ini pelatih asal Korea Selatan itu sudah memanggil sejumlah nama-nama pemain yang bakal melakoni FIFA match day.
Timnas Indonesia bakal menurunkan kekuatan penuh karena para pemain yang berkiprah baik di luar negeri dan dalam negeri akan dilepas oleh masing-masing klub karena masuk kalender FIFA.
Tahun ini timnas Indonesia bakal disibukkan dengan sejumlah pertandingan. Setelah menghadapi Palestina dan Argentina, skuad asuhan Shin Tae Yong bakal melakoni FIFA match day pada tanggal 4-12 September mendatang.
Lalu dilanjutkan pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 9-17 Oktober. Jika berhasil lolos dari putaran pertama, Indonesia akan diagendakan melakoni putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16-21 November. Sementara Indonesia juga bakal berlaga di Piala Asia Qatar 2023 pada 12 Januari-10 Februari 2024 mendatang. (ANT/AZM) -
BPBD Usul Pengadaan Alat Deteksi Dini Tsunami
SERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengusulkan adanya penambahan alat deteksi dini peringatan tsunami di perairan pantai Provinsi Banten.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, terkait dengan rencana penambahan jumlah alat pendeteksi dini tsunami.
Selain itu, Nana juga mengatakan BPBD Provinsi Banten juga tengah melakukan koordinasi dengan pihak BMKG terkait hal itu. Sebab BMKG sudah jauh lebih dulu memiliki alat pendeteksi dini potensi tsunami di perairan laut Provinsi Banten.
Sehingga nantinya, BPBD Provinsi Banten dapat bekerjasama dengan BMKG untuk dapat mengisi titik perairan mana yang belum diisi oleh alat pendeteksi dini potensi tsunami.
”Kita harus melakukan koordinasi, karena BMKG sudah ada alatnya yang ada di titik ini. Sehingga di titik rawan harus diberikan alat yang baru, nanti kita sesuaikan,” terangnya.
Tidak hanya berkoordinasi dengan BMKG, Nana mengatakan, pihaknya juga akan mendengarkan masukan dari BPBD yang ada di kabupaten dan kota terkait penempatan alat deteksi tersebut.
”Kita juga nanti akan mendengarkan rekomendasi atau masukan dari BPBD kabupaten/kota tepatnya di mana gitu,” imbuhnya.
Terkait dengan pengadaan alat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten itu pun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan pengajuan penggunaan APBD belanja alat pendeteksi dini tsunami.
”Kita melakukan penganggaran melalui APBD Provinsi. Tentu harus kita koordinasikan tadi dengan BMKG. Karena BMKG punya alat itu di awal, tentu kita bisa mempertimbangkan referensi alat apa yang tepat ke BMKG itu,” jelasnya.
Terkait dengan jumlah yang dibutuhkan dalam pengadaan nanti, Nana mengaku belum bisa menentukan, sebab pihaknya masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten.
Namun yang pasti, nantinya alat-alat tersebut akan ditempatkan di sepanjang garis pantai Provinsi Banten mulai dari pantai di wilayah Tangerang hingga perairan laut Bayah di wilayah Banten bagian Selatan.
”Masih ada beberapa tempat yang berkaitan dengan rawan bencana potensi tsunami di sepanjang pantai, dari Cilegon sampai ke Bayah sana. Sumur belum ada berarti, kemudian Bayah juga. Nanti kita pertimbangkan hal itu. Termasuk juga pantai Utara mungkin. Termasuk di Kota Serang, dan juga di Pantai Kabupaten Tangerang nah itu belum ada juga,” sambungnya.
Perihal target, Nana berharap pengadaan alat tersebut dapat direalisasikan di perubahan anggaran tahun ini. Namun, dirinya mengaku tidak ingin terburu-buru soal pengadaan itu.
”Kalau ini selesai kita kaji, ya paling tidak di perubahan anggaran sudah bisa kita ajukan. Kalau tidak bisa ya, tahun depan,” ungkapnya.
Sementara itu anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Sopwan mengaku dirinya mendukung langkah BPBD Provinsi Banten dalam pengadaan alat deteksi dini potensi tsunami itu.
Karena menurutnya, terkait pengadaan alat tersebut merupakan suatu yang penting dan sangat dibutuhkan. Lantaran dengan adanya alat deteksi itu, paling tidak masyarakat di pesisir pantai Banten dapat terselamatkan dari adanya potensi tsunami.
”Kalau melihat kebutuhannya sangat urgent ya. Karena ada isu-isu bahwa provinsi Banten khususnya pantai selatan itu memang ada kekhawatiran isu itu akan ada sekian meter ombak atau tsunami yang akan menggulung wilayah provinsi Banten,”
”Inikan serem juga gitu. Antisipasi itu saya kira penting demi keselamatan jiwa masyarakat di provinsi Banten,” tuturnya.
Oleh karenanya, Sopwan juga mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk dapat menganggarkan pengadaan alat yang dibutuhkan oleh BPBD Provinsi Banten itu.
”Kalau memang pemerintah provinsi Banten dalam hal ini dapat menganggarkan, kenapa tidak? Demi kemaslahatan umat dan demi kemaslahatan rakyat,” tandasnya. (MG-01/AZM)
-
Antri 27 Tahun untuk Haji
Antri 27 Tahun untuk Haji
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Provinsi Banten kini tengah bersiap memberangkatkan calon jamaah hajinya pada musim tahun 2023 ini. Setidaknya ada sekitar 9.461 jemaah haji asal Provinsi Banten yang siap diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekkah.
Untuk dapat melakukan pemberangkatan haji, para calon jemaah setidaknya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Caranya dengan datang secara langsung ke kantor Kemenag yang ada di tempat domisili masing-masing.
Nantinya calon jemaah haji akan dilayani oleh pihak petugas untuk mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah melakukan pengisian formulir pendaftaran haji, calon jemaah akan diminta untuk melakukan penyetoran dana awal sebesar Rp25 juta.
Usai melakukan pendaftaran dan penyetoran dana awal, calon jemaah haji akan mendapatkan nomor porsi antrian pemberangkatan haji.
Menurut petugas Fungsi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler Kanwil Kemenag Provinsi Banten Uesul Qurni terkait dengan nomor porsi untuk antrian, disesuaikan dengan kuota masing-masing provinsi.
Provinsi Banten sendiri mendapatkan jatah pemberangkatan jemaah haji sebanyak 9.461 jemaah. Dengan kuota sebanyak itu, menurut perhitungan Uesul Qorni, maka jamaah di Provinsi Banten harus menunggu paling tidak sekitar 27 tahun untuk bisa berangkat menuju Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.
”Sekarang yang sudah mendaftar melalui sistem atau waiting list itu sudah sebanyak 240 ribuan lebih di bagi 9.461 per tahun sehingga masa waiting list untuk Provinsi Banten itu sekitar 26 sampai 27 tahun sekarang,” terangnya.
Terkait dengan jumlah kuota haji tahun ini, Ues mengatakan bahwa Provinsi Banten dapat memberangkatkan jemaahnya dengan kuota 100 persen. Tidak hanya itu saja, di tahun ini juga Ues mengatakan tidak ada pembatasan usia bagi para jemaah haji yang hendak berangkat haji.
Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dibatasi sebesar 46 persen saja jemaah yang berangkat haji denga pembatasan usia jemaah haji maksimal 46 tahun.
”Alhamdulillah tahun sekarang itu kita khususnya Provinsi Banten, sudah mendapatkan kuota secara utuh 100 persen sebanyak 9.461 dengan tidak ada batas usia. Bahkan yang prioritas lansia itu diprioritaskan. Artinya tidak sesuai dengan urutan porsi, tapi melihat dari umur yang paling tua dan pendaftar paling lama,” tuturnya.
Ketua Cilegon Education Watch (CEW), Deni Juweni mengingatkan Kemenag dan masyarakat tidak lagi menyerobot antrian haji. Dikatakan Deni, elemen masyarakat mulai dari politisi, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum jangan lagi merepoti Kemenag dengan urusan serobot-menyerobot itu.
Secara tegas Deni menghimbau masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintahan tidak menyampaikan usulan pengajuan porsi haji bagi mereka yang belum berhak dan belum waktunya berangkat. Selain itu, ia juga mengingatkan Kemenag jangan main mata.
“Jangan sampai ada akal-akalan dari pihak terkait untuk lebih dulu memberangkatkan orang-orang terdekatnya atau para pejabat-pejabat yang mempunyai power untuk mengintervensi,” tegasnya.
Ia juga berharap masyarakat menghormati upaya perbaikan pengaturan kuota haji yang diterapkan Kemenag.
“Masyarakat dan instansi tersebut ikuti aja aturan yang sudah ada, jangan ada yang diistimewakan, karena merugikan semua pihak,” tandasnya.(MG-01/LUK/ENK)
-
Caper Si Abah Bikin Mudah Urus Akta Perkawinan
TANGERANG, BANPOS – Untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen akta perkawinan bagi warga non muslim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang memiliki program Caper Si Abah, yang merupakan akronim dari Catatan Perkawinan Selesai di rumah Ibadah.
Kepala Disdukcapil Kota Tangerang, R Irman Pujahendra, mengungkapkan bahwa layanan ini merupakan kerjasama Disdukcapil dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan nonmuslim. Sehingga, pemohon dapat menghemat tenaga karena proses akan dilaksanakan pada rumah ibadah sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan.
“Dalam hal ini, pasangan baru menikah ini tidak perlu bolak balik ke kantor Disdukcapil. Tinggal melakukan pencatatan perkawinan dari rumah ibadah tempatnya menikah. Prosesnya, petugas rumah ibadah yang telah dilatih oleh Disdukcapil akan melakukan penginputan data melalui website Sobat Dukcapil,” ungkap Irman, kemarin.
Selanjutnya, kata Irman, data yang lengkap akan langsung diproses oleh petugas Disdukcapil, dengan maksimal waktu kerja 10 hari. Sedangkan jika ada kelengkapan yang kurang, akan ada penginformasian atau pengembalian berkas untuk lebih dulu dilengkapi.
Setelah data lengkap, Disdukcapil, rumah ibadah dan pasangan yang bersangkutan akan melakukan penjadwalan pertemuan untuk proses pencatatan akta perkawinan. Jika sudah selesai, untuk Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan akan diterima secara online berupa pdf. Sedangkan untuk e-KTP dengan pembaharuan status, dapat diambil di layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thrue.
“Layanan ini kami buat untuk dapat memudahkan masyarakat Kota Tangerang dalam mengurus dokumen akta perkawinan. Dengan ini, kami membuka sebanyak-banyaknya pintu pelayanan Dukcapil. Sehingga masyarakat cukup mendaftar melalui rumah ibadah yang sudah bekerjasama untuk melakukan peroses pencatatan perkawinan,” katanya. (DZH/BNN)