Penulis: Gina Maslahat

LEBAK, BANPOS – Proyek pengaspalan Jalan Situragen – Cigemblong yang merupakan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Lebak disebut buruk dalam pengerjaannya. Bahkan, kontraktor sempat diminta untuk melakukan perbaikan ulang atas pembangunan jalan itu.

Diketahui, proyek tersebut bernilai Rp79 miliar, dan dikerjakan oleh PT CIpadang Jayabaya Putra Utama (CJPU). Pembangunan tersebut pun sempat disetop oleh Dinas PUPR lantaran diduga dibangun tidak sesuai dengan ketentuan.

“Hari Jumat lalu (19/5) proyek jalan itu sempat dihentikan, karena aspalnya jelek,” ujar salah seorang warga setempat.

Aktivis warga Panggarangan, Asep Pahrudin, kepada wartawan mengkritisi terkait hasil pekerjaan proyek jalan oleh PT CJPU tersebut, yang dipandangnya buruk dan abaikan kualitas.

“Saya selaku warga menyangkan terhadap kegiatan pembangunan jalan tersebut yang saya pandang asal-asalan. Dari mulai pembangunan drainase sampai pengerjaan hotmix terkesan asal jadi, sehingga kualitas jalan buruk, dan itu bisa dilihat dengan bukti banyak hotmix yang terkelupas,” ungkapnya, kemarin.

Dirinya meminta pihak Dinas PUPR Lebak untuk ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pemborong, agar kualitas pekerjaan bisa maksimal dan tidak asal mengerjakan.

“Saya minta sebelum dilakukan pengaspalan kerikil yang sudah mengelupas dan berceceran wajib di perbaiki lagi, agar pengerjaan hotmix merata dan ketebalannya juga dikerjakan secara maksimal sesuai spek, sehingga kualitas pembangunan jalan bagus dan bisa bertahan lama,” kata Asep.

Sementara, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Lebak, Moch Nabil Jayabaya, kepada wartawan memberikan respons bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT CJPU itu saat ini tengah dilakukan perbaikan.

“Sedang dalam perbaikan. Dimonitor saja,” ujar Nabil.

Terpisah, Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Lebak, Hamdan Soleh, membenarkan terkait hal tersebut. Ia mengaku sudah menegur pihak pelaksana dan meminta agar dilakukan perbaikan.

“Sudah ditegur dan diinstruksikan perbaikannya. Termasuk ruas jalan Cimandiri Laut – Cibarengkok yang ambruk beberapa waktu lalu. Itu sudah dilakukan pengerjaan ulang,” ucapnya kepada wartawan.

 Menurutnya, dari adanya laporan warga tersebut, pihaknya mengaku langsung menindak lanjuti dengan melakukan pemantauan ke lapangan.

“Memang saat kami pantau ada beberapa titik yang kurang sempurna, dan saya telah memperingatkan pihak pelaksana baik secara lisan mau pun secara tertulis, dan meminta agar memperbaiki titik-titik yang mengalami kerusakan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melaporkan ke kami,” tutur Hamdan.

Adapun untuk drainase yang ambruk, hal itu telah dilakukan pengerjaan ulang. Namun pengerjaan ulang itu khusus titik yang ambruknya saja. “Yang ambruk juga karena dampak kehujanan saat kondisinya masih basah. Yang lain ga ada masalah,” jelasnya. (WDO/DZH)

LEBAK, BANPOS – Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law) masih terus digencarkan oleh berbagai pihak. Termasuk para dokter yang berada di Bumi Multatuli, yang juga menolak keras RUU itu.
Di Kabupaten Lebak, terlihat spanduk penolakan terhadap RUU Kesehatan dipasang di beberapa titik yang berada di pusat Kota Rangkasbitung, termasuk di depan Kantor Bupati Kabupaten Lebak.
Berbagai aspirasi pun dituangkan dalam spanduk, salah satunya bertuliskan ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: RUU Titipan Asing dan Kapitalis’. Diketahui, Spanduk tersebut berasal dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lebak.
Ketua IDI Kabupaten Lebak, Oji Faoji, mengatakan bahwa spanduk tersebut merupakan dukungan dari aksi penolakan yang dilakukan oleh berbagai organisasi profesi kesehatan, yang beberapa waktu silam sempat digelar secara nasional.
Oji menjelaskan, pihaknya pun ikut mendukung poin-poin yang disampaikan oleh PB IDI pada penolakan skala nasional. Salah satu poin yang tertuang yaitu, proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) telah menciderai proses berdemokrasi, cacat prosedur penyusunan perundang-undangan dan sangat terburu-buru dan sembunyi-sembunyi.
“Intinya RUU Omnibuslaw itu merugikan rakyat Indonesia, dimana di situ salah satunya dokter asing bisa bebas praktik tanpa dilakukan filter mengenai etik dan keahliannya,” jelasnya.
Ia memaparkan, dalam RUU Kesehatan tersebut, peran IDI serta kolegium (Perkumpulan Dokter) sebagai filter etik dan kompetensi keahlian ditiadakan. Selain itu pula, pendidikan spesialis dipermudah sehingga dihawatirkan kompetensi menurun.
“Tentu harapannya, Undang-undang harus melibatkan kita sebagai Dokter Indonesia demi menjaga kredibilitas dan kompetensi,” tandasnya. (MYU/DZH)

PANDEGLANG, BANPOS-
DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan. Kedua Raperda tersebut yaitu, Raperda tentang Tata Kelola Kearsipan dan Raperda tentang Keolahragaan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pandeglang, Rika Kartikasari menyampaikan, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf R Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kearsipan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Kemudian Pasal 6 ayat (3) UU Nomor: 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

“Maka kearsipan harus diatur dalam Perda, karena materi muatannya merupakan penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Rika saat menyampaikan penjelasan dua Raperda dalam rapat Paripurna yang dihadiri 36 anggota di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (24/5).

Kemudian mengenai Raperda tentang Keolahragaan, lanjut Rika, UU Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa tugas pemerintah daerah menetapkan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi dan keadaan daerah, sehingga perlu dibentuk Perda tentang Keolahragaan di Kabupaten Pandeglang.

“Demikian paparan penyampaian dua Raperda inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dan tentunya untuk memuji ketentuan perundang-undangan dan mekanisme pembahasan Raperda serta untuk mewujudkan Raperda yang berkualitas, aspiratif, akomodatif dan akuntabel. Maka dengan segala hormat kami mohon tanggapan, saran dan masukan dari saudari Bupati Pandeglang perihal dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

PANDEGLANG, BANPOS – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang menyerahkan sebanyak 304 SK calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) yang lulus seleksi PPPK tahun 2023.
Kepala BKPSDM Pandeglang Mohammad Amri mengatakan, SK PPPK tersebut diberikan kepada Nakes yang telah lulus seleksi Computer Assisted Test (CAT) tahun 2022.
“Hari ini kita akan menyerahkan SK PPPK kepada Nakes. SK diberikan kepada sebanyak 304 Nakes,” kata Amri kepada wartawan di Pendopo Bupati, Rabu (24/5).
Amri menjelaskan bahwa PPPK yang menerima SK ini sebelumnya merupakan honorer yang bertugas di Kabupaten Pandeglang, bukan dari luar Kabupaten Pandeglang.
“Proses menjadi PPPK ini, mereka telah melakukan pendataan. Kemudian namanya sudah masuk dalam sistem kepegawaian Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka yang mendaftar itu yang sudah ada di sistem kepegawaian Dinkes,” jelasnya.
Amri menambahkan, status tenaga honorer yang bertugas di Kabupaten Pandeglang tersebut masa kerjanya minimal selama satu sampai dua tahun baru bisa mengikuti seleksi.
“Mereka yang menerima SK sudah mengabdi 15 tahun, 10 tahun, ada yang lima tahun, macam-macam. Hak-haknya sama dengan PNS, cuma dia tidak mendapatkan pensiun,” ungkapnya.
Salah satu Nakes RSUD Berkah Pandeglang, Selyn Melinda mengaku merasa bersyukur karena telah menerima SK PPPK.
“Alhamdulillah, saya sangat senang hari ini menerima SK PPPK. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan,” katanya.
Selyn juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita serta, pimpinannya di RSUD Berkah dan jajaran BKPSDM Kabupaten Pandeglang.
“Terima kasih buat semuanya telah mendukung. Alhamdulillah kita kan tergolong cepat dan semoga semuanya berjalan lancar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

SERANG, BANPOS – Pemkab Serang dan PT. Telkom Indonesia tengah menjajaki kerjasama Program Smart Village Nusantara (SVN). Kerjasama yang digagas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Serang tersebut dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa yang berada di Kabupaten Serang.

Sekda Kabupaten Serang, Tb Entus Mahmud Sahiri menyambut baik penjajakan program kerjasama yang digagas oleh KADIN Kabupaten Serang, yang mana tujuan dari kerjasama tersebut adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

Dalam kerjasama tersebut, dirinya juga tengah menugaskan Bagian Hukum untuk dapat meninjau dari aspek hukumnya, karena secara operasional perlu dipahami seperti apa.

”Tapi sekarang harus dipahami dulu secara operasionalnya seperti apa, kami menugaskan Bagian Hukum untuk melihat aspek hukumnya seperti apa,” ujarnya, rabu, (24/5)

Entus menjelaskan bahwa perlunya melihat aspek hukum, lantaran kerjasama antara Pemkab Serang, PT Telkom Indonesia, KADIN Kabupaten Serang juga pemerintah desa (pemdes) dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam rangka peningkatan pelayanan di desa.

”Dengan adanya program Smart Village Nusantara dari Telkom Indonesia maka hari ini kita sosialisasikan,” jelasnya.

Dengan kerjasama tersebut, Entus berharap sosialisasi yang dilaksanakan, semua pihak sepaham. Mengingat era saat ini merupakan era internet. Dimana masyarakat desa saat ini bisa melakukan peningkatan pelayanan pemerintah desa, peningkatan ekonomi serta peningkatan aktivitas BUMDes nya.

”Saat ini sedang kita bicarakan yang merupakan tahap pertama,” ungkapnya.

Kemudian, Manager Bisnis PT Telkom Indonesia Witel Banten, Wibandoko mengatakan, tujuan dilakukannya rapat koordinasi, pertama adalah terkait implementasi layanan digital untuk sumber daya masyarakat desa. Dimana Telkom mempunyai program Smart Village Nusantara di dalamnya terkait aplikasi Simpel Desa yang berkaitan dengan BUMDes.

”Aplikasi tersebut intinya, telkom akan menghadirkan layanan digital dimana layanan tersebut nantinya akan berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Dirinya juga mengharapkan, dengan kerjasama tersebut, kedepannya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama dalma meningkatkan pendapatannya.

“Jadi harapannya, ke depan masyarakat sekitar desa tersebut dapat lebih meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri,” harapnya.

Adapun manfaat lainnya, sambung Wibandoko, masyarakat desa dapat lebih melek digital dengan harapan bisa lebih maju dan lebih berdaya serta dapat bersaing dengan desa desa lainnya. Karena dengan aplikasi tersebut, di mungkinkan setiap desa nanti akan terhubung saling menginformasikan terkait sumber daya di desa tersebut.

”Jadi apabila masyarakat sudah memanfaatkannya pendapatannya bisa lebih meningkat,” tandasnya.

Turut hadir pada rapat koordinasi, Asisten Daerah (Asda) I, Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Nanang Supriatna, Asda II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hamdani, Kepala DPMD Haryadi, Kabag Perekonomian Wawan, Sekretaris Diskoumperindag Shinta Asfilian Harjani, dan Kepala Bidang Aptika pada Diskominfosatik Ari Arumansyah.

Kemudian General Manager PT Telkom Indonesia Adang Widodo, Manager Bisnis PT Telkom Indonesia Witel Banten Wibandoko beserta jajaran dan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Kabupaten Serang Didi Supriyadi. (MG-02/AZM)

DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang terus berupaya melakukan optimalisasi potensi pariwisata lokal di Kota Tangerang. Untuk itu, Disbudpar menggelar Sosialisasi Kampung Tematik Berbasis Wisata yang diisi oleh berbagai narasumber.
Adapun narasumber yang diundang yakni akademisi dari Untirta sekaligus perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Mira Maulani Utami dan perintis Ecowisata Kampung Keranggan, Alwani, yang berlangsung pada 24-25 Mei 2023, di Gedung Seni dan Budaya, Kota Tangerang.
Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Rizal Ridolloh, menuturkan bahwa sosialisasi yang berlangsung ini bertujuan untuk mereaktivasi kembali sekaligus mendorong terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di kampung-kampung tematik yang selama ini ada di Kota Tangerang.
Menurutnya, terbentuknya Pokdarwis dapat meningkatkan partisipasi, sinergitas, dan iklim yang positif dalam memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kota Tangerang.
Pasalnya, Kota Tangerang mempunyai banyak potensi wisata lokal yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut, mulai dari urbantourism, heritagetourism, ecotourism, studytourism, factorytoursm, dan sebagainya.
“Lewat sosialisasi ini, selain memberikan berbagai materi yang bermanfaat untuk pengembangan wisata lokal, kita juga sekaligus sedang menginvetarisasi beberapa kampung tematik untuk kita kaji perkembangannya, giatkan lagi, agar dapat bangkit lagi untuk meningkatkan pariwisata lokal di Kota Tangerang,” ujar Rizal, Rabu (24/5).
Ia melanjutkan, dorongan terbentuknya Pokdarwis juga menjadi bukti peran aktif Disbudpar Kota Tanngerang dalam mendukung kolektivitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata lokal selama ini ada. Setelah proses sosialiasi dilakukan, selanjutnya Disbudpar Kota Tangerang akan terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk lainnya.
“Kami juga akan terus berperan aktif dalam mengembangkan ini semua. Berbagai hal tentunya telah disiapkan, seperti sharing session dengan pegiat kampung tematik, menghadirkan praktisi wisata berkompeten, dan akademisi untuk mematangkan kapasitas potensi yang ada. Nantinya, kita akan dukung dalam bentuk sarana prasarana, pelatihan sumber daya manusia, promosi, dan kebijakan-kebijakan strategis untuk perkembangan kampung tematik berbasis wisata,” tuturnya.
Selain itu, dorongan terbentuknya Pokdarwis juga dinilai dapat menjadi pemantik untuk meningkatkan jumlah kunjungan, pendapatan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Tangerang ke depannya.
Perintis Ecowisata Kampung Keranggan, Alwani, mengatakan bahwa potensi wisata di Kota Tangerang sangat luar biasa. Tercatat, terdapat puluhan sampai ratusan kampung tematik di Kota Tangerang.
“Sumber daya manusia yang berkualitas, daya kreativitas yang besar, sehingga potensi yang luar biasa ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kota Tangerang sebagai kota wisata,” ungkap Alwani. (DZH/BNN)