BANTEN POS

Penulis: Gina Maslahat

  • Rafael William dan Ivar Jenner resmi Jadi WNI

    Rafael William dan Ivar Jenner resmi Jadi WNI

    SERANG, BANPOS – Dua pesepakbola Rafael William Struick dan Ivar Jenner akhirnya resmi menjadi warga Negara Indonesia (WNI). Keduanya menyelesaikan proses naturalisasi setelah mengambil sump[ah kewarganegaraan pada Senin (22/5) kemarin.

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan selamat atas rampungnya proses naturalisasi Rafael William Struick dan Ivar Jenner. Erick mengatakan Jenner yang saat ini membela FC Utrecht II dan Struick di ADO Denhaag, Belanda, memiliki komitmen penuh untuk membela Indonesia.

    “Alhamdulillah Struick dan Jenner sudah menjalani prosesi pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta hari ini,” ujar Erick di sela-sela proses kerja sama dengan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) di Tokyo, Jepang, Senin (22/5).

    Erick menyampaikan kehadiran keduanya akan kian menambah kekuatan tim nasional (timnas). Erick berharap Struick dan Jenner juga menularkan ilmu dan pengalaman berlaga di level internasional kepada para pemain lain di timnas Indonesia.

    Dengan masuknya Struick dan Jenner, Erick menyebut persaingan memperebutkan posisi di timnas akan semakin kompetitif.  Erick menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam menghasilkan skuat timnas yang berkualitas.

    “Para pemain lain tentu akan semakin termotivasi untuk bersaing secara sehat, meningkatkan kemampuan agar dipilih menjadi bagian dari skuat Garuda,” kata Erick. 

    Erick menyampaikan saat ini PSSI tengah merampungkan finalisasi perpindahan kedua pemain tersebut dari Federasi Sepakbola Belanda (KNVB). 

    Erick berharap proses kepindahan dapat terealisasi sesegera mungkin agar kedua pemain itu dapat bergabung dan membela timnas dalam sejumlah ajang ke depan.

    Sementara itu, Ivar dan Rafael mengaku senang setelah menjadi WNI. Ia tampak antusias menjalani tahapan-tahapan proses menjadi WNI.

    “Ini adalah hari yang luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada Ketum PSSI, juga pemerintah Indonesia. Saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saya saat ini, tetapi saya sangat senang. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan memberikan segalanya untuk negara ini, untuk negara kita. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dalam pemusatan latihan,” kata Ivar.

    “Saya hanya mau ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini. Ini adalah hari yang spesial buat saya, buat keluarga saya, sama seperti Ivar, saya sudah tidak sabar juga untuk melakukan pemusatan latihan bersama timnas Indonesia,” jelas Rafael.(ENK/NET)

  • Banjir Rob Ancam Warga Pesisir Lebak

    Banjir Rob Ancam Warga Pesisir Lebak

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mengimbau warga pesisir Perairan Banten bagian selatan atau Samudera Hindia, untuk waspada terkait dengan adanya potensi banjir rob.

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Lebak, Agust Riza Faesal. Ia mengatakan, potensi tersebut berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    “Potensi banjir rob terjadi di wilayah pesisir Perairan Banten bagian selatan 23 Mei 2023,” katanya pada Senin (22/5).

    Ia menuturkan, banjir air pasang laut tentu berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk nelayan untuk melakukan bongkar muat ikan di pelabuhan.

    Fenomena rob itu, kata dia, karena adanya fase bulan baru dan jarak terdekat antara Bulan dan Bumi yang terjadi 19 Mei 2023.

    Menurut dia, biasanya fase bulan baru dan jarak terdekat antara Bulan dan Bumi tersebut berpotensi terjadi air laut pasang yang mengakibatkan rob.

    Secara umum, ia mengatakan bahwa fenomena banjir rob itu ditandai tiga fase bulan yang dapat memengaruhi air laut menjadi pasang, antara lain fase bulan baru, fase bulan purnama, dan fase bulan gelap/mati.

    Selama tiga hari sebelum dan sesudah fase itu, mempunyai potensi banjir rob. Namun demikian, kata dia, untuk waktu kejadian dan tinggi air pasang di masing-masing daerah berbeda-beda.

    “Kami minta masyarakat pesisir Banten bagian selatan dapat meningkatkan kewaspadaan banjir rob itu,” ujarnya.

    Menurut dia, masyarakat pesisir Perairan Banten bagian selatan atau Samudera Hindia adalah daerah yang berada di pantai Binuangeun, Tanjung Panto, Sukahujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulo Manuk dan Sawarna.

    Mereka yang tinggal di pesisir pantai itu diminta agar waspada banjir pasang laut akibat adanya fenomena alam tersebut. Karena itu, pihaknya berharap warga pesisir Banten bagian selatan selalu waspada dan siaga menghadapi dampak air pasang agar tidak menimbulkan kecelakaan laut.

    “Kami minta warga tetap waspada banjir air pasang laut itu,” ucapnya.

    Sementara itu, sejumlah warga pesisir Banten selatan mengaku bahwa mereka tetap waspada peringatan yang disampaikan BPBD Lebak adanya potensi banjir rob tersebut.

    “Kami berharap banjir rob tidak menggenangi pesisir yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat,” kata salah satu warga Wanasalam, Sulaeman. (DZH/ANT)

  • Warung Amal Akan Didirikan

    Warung Amal Akan Didirikan

    Persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke XXII tingkat Kota Cilegon sudah mencapai 75 persen.

    Ketua Panitia MTQ XXII Tingkat Kota Cilegon, Rahmatullah mengatakan bahwa akan memperlombakan sebanyak 9 cabang lomba dan 28 golongan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-8 Juni 2023 mendatang di Kecamatan Jombang sebagai tuan rumah.

    Adapun 9 cabang lomba yang akan dilombakan, yakni Tilawah, Tahfidz, Kaligrafi, Qiroatul Kutub, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, Makalah, Tafsir, dan Hadist.

    “Persiapan kami sudah 75 persen, kami pun terus berkoordinasi, melakukan rapat-rapat untuk mematangkan pelaksanaan MTQ tahun ini,” ujar Rahmatullah, Senin (22/5).

    Kabag Kesra Setda Kota Cilegon ini menyebut, tidak ada perbedaan mencolok dari tahun tahun sebelumnya dalam penyelenggaraan MTQ XXII tingkat Kota Cilegon tahun 2023 tersebut.

    “Tahun ini kita tidak adakan pawai ta’aruf namun kita ganti dengan defile atau parade upacara di dewan hakim,” katanya.

    Dikatakan Rahmatullah, untuk memeriahkan gelaran ajang mencari bibit potensial di bidang MTQ tersebut pihaknya mengajak seluruh OPD terlibat dengan mendirikan warung amal.

    “Jadi nanti pelaksanaannya ada di 10 majelis, setiap tempat itu akan ada warung amal entah untuk kafilah atau warga yang menyaksikan. Kalau OPD banyak memberikan makanan kan lumayan untuk warga yang menyaksikan,” paparnya.

    Selain itu, Rahmatullah meminta pemerintah Kecamatan memaksimalkan pengiriman kafilahnya agar kafilah-kafilah Kecamatan bisa mengikuti semua cabang dan golongan yang dilombakan.

    “Kami berharap agar semua Kecamatan itu mengirimkan secara maksimal, kalau semua itu terpenuhi maka setiap Kecamatan itu 66 peserta,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Inflasi Rendah, Harga Telur Meroket

    Inflasi Rendah, Harga Telur Meroket

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten menyebutkan telur dan ayam ras pedaging menjadi komoditas dengan harga tertinggi di Provinsi Banten. Sementara itu, sejak satu pekan terakhir, harga telur ayam di pasar tradisional di Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan. Harga telur yang sebelumnya di kisaran harga Rp26 ribu-Rp27 ribu per kilogramnya, saat mencapai Rp32 ribu per kilogram. Dengan tingginya harga telur tersebut, para pedagang mengeluh karena omsetnya menurun.
    Hal itu diungkapkan langsung oleh Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, usai melaksanakan pertemuan Rapat Koordinasi dengan OPD se Provinsi Banten pada Senin (22/5).
    Virgojanti menjelaskan, kendati inflasi di Provinsi Banten masuk ke dalam 10 terendah dengan angka inflasi di kisaran 3,77 persen namun rupanya masih temui adanya komoditas dengan harga yang terlampau tinggi.
    ”Kita melihat ada dua komoditas yang nampaknya sejak selesai lebaran kemarin, kok ini harganya terus mengalami peningkatan di pasaran, yaitu komoditas telur dan komoditas ayam ras,” ucap Virgojanti.
    Oleh karenanya, Plh Sekda Provinsi Banten itu menilai, Pemprov Banten perlu mengambil langkah strategis guna mengatasi masalah tersebut.
    Sebab menurutnya, jika Pemprov Banten tidak melakukan intervensi pengendalian harga terhadap dua komoditas itu, dikhawatirkan harganya akan terus meroket.
    Tidak hanya itu saja, Virgojanti juga menjelaskan, dengan tidak terkendalinya harga tersebut maka target capaian kinerja inflasi di Provinsi Banten tidak tercapai.
    ”Sehingga kita khawatir kalau ini tidak segera kita intervensi melalui langkah-langkah kolaborasi dan sinergitas dengan kabupaten/kota, takut nanti terus meningkat. Sehingga nanti turut mempengaruhi capaian kinerja inflasi Provinsi Banten,” jelasnya.
    Virgojanti juga menjelaskan, kenaikan harga justru tidak berlaku terhadap 20 komoditi utama yang menjadi fokus perhatian Pemprov Banten, salah satunya adalah minyak goreng. Menurut penuturannya harga minyak goreng di Provinsi Banten terpantau stabil.
    ”Dari 20 komoditas yang kita perhatikan secara khusus di dalam pengendalian inflasi ini, itu relatif tidak mengalami peningkatan termasuk minyak lain sebagainya,” katanya.
    Menurut penuturan Virgojanti, tercatat harga ayam pedaging mencapai Rp55 ribu per kilogram, sementara untuk telur harganya mencapai di kisaran Rp38 per kilogram.
    “Namun untuk komoditas telur dan ayam ras, khususnya ayam ras pedaging, ini cukup signifikan di beberapa pasar yang ada di wilayah kabupaten/kota harga ada yang mencapai Rp55 ribu per kilogram untuk harga daging ayam ras. Kemudian telur ada yang mencapai Rp35-Rp38 ribu, nah ini tentunya perlu kita ambil langkah-langkah strategis,” sambungnya.
    Guna mengatasi masalah tersebut, Virgojanti menjelaskan jika Pemprov Banten memiliki enam rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk menanggulangi kenaikan harga itu.
    Salah satu di antaranya adalah dengan menggelar operasi pasar khusus untuk komoditi ayam ras pedaging dan juga telur ayam.
    Namun saat disinggung perihal penyebab dari kenaikan harga dua komoditas tersebut, Plh Sekda Banten itu mengaku bahwa Pemprov Banten belum bisa memastikan.
    Karena menurutnya, bisa saja kenaikan justru bukan terjadi karena harga pakan ternak yang tinggi melainkan karena hal lain.
    Oleh karenanya, Pemprov Banten akan melakukan kunjungan ke peternakan ayam yang ada di Provinsi Banten guna memastikan penyebab dari kenaikan harga tersebut.
    ”Kemudian kita akan lakukan kunjungan kepada para produsen (ayam dan telur) apa saja yang menjadi kendala,” tandasnya.
    Sementara, salah seorang pedagang telur ayam di Pandeglang, Iyus mengatakan, dirinya mengeluhkan kenaikan harga telur ayam. Karena selain sepi pembeli, kenaikan tersebut juga berdampak pada omset para pedagang yang mengalami penurunan hingga 50 persen.
    “Kenaikannya sudah seminggu yang lalu, akibatnya sepi pembeli dan omset juga turun sampai 50 persen,” kata Iyus kepada wartawan.
    Menurutnya, naiknya harga telur ayam diduga akibat tingginya harga pakan ayam.  Padahal saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri  yang lalu tidak mengalami kenaikan seperti saat ini.
    “Pas bulan Ramadhan dan Idul Fitri itu harganya masih Rp26 ribu–Rp27 ribu per kilogram, sekarang harganya sampai Rp32 ribu per kilogram. Biasanya kenaikan harga telur ayam ini diakibatkan tingginya harga pakan ayam,” terangnya.
    Ia mengaku bahwa pada hari biasa mampu menjual sebanyak 50 kilogram telur ayam dalam waktu dua hari. Namun saat harga telur ayam mengalami kenaikan, untuk menjual 50 kilogram telur ayam butuh waktu selama satu pekan.
    “Biasanya dalam 2 hari 50 kilogram telur ayam sudah habis, kalau sekarang 50 kilogram itu butuh satu pekan baru habis,” ujarnya.
    Seorang warga Pandeglang, Yanti mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga telur ayam yang telah terjadi selama sepekan terakhir. Akhirnya ia harus mengurangi pembelian telur ayam.
    “Lah ini harganya naik, sekarang Rp 32 ribu per kilogram. Saya biasanya membeli telur ayam 4 kilogram, sekarang saya hanya membeli 2 kilogram saja untuk persediaan di rumah,” katanya.
    Dengan adanya kenaikan harga telur ayam tersebut, ia berharap pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi kenaikan harga telur ayam dipasaran.
    “Kita sebagai orang kecil keberatan dengan kenaikan harga ini, ya minta pemerintah segera bergerak agar harga turun lagi,” ungkapnya.(MG-01/dhe/PBN)

  • Dari Relawan Sosial Jadi Nyaleg

    Dari Relawan Sosial Jadi Nyaleg

    LEBAK, BANPOS – Berbagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Lebak mulai mensosialisasikan dirinya melalui berbagai alat sosialisasi seperti baliho, poster hingga pamflet yang disebar di berbagai media sosial.

    Masing-masing Bacaleg terlihat berasal dari berbagai latar belakang, salah satunya dari Relawan sosial atau Pegiat yang berfokus kepada Anak dan Perempuan, Nining Widianingsih yang ikut berkontestasi menjadi DPRD Kabupaten Lebak di Dapil dua dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Insya Allah saya siap menerima amanah ini demi kaum Perempuan dan Anak-anak di Kabupaten Lebak,” kata Nining kepada BANPOS, Senin (22/5).

    Sosok yang menyabet gelar Kartini Lebak 2023 dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lebak ini menjelaskan, dirinya sering mendapat keluhan dan pengaduan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak di Lebak.

    Ia juga sering membantu proses pemulangan wanita korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Dengan berbekal keresahan tersebut, ia mengaku ingin ikut berkontribusi lebih dalam pemenuhan Hak-hak bagi perempuan dan anak.

    “Saya melakukan hal tersebut dengan ikhlas karena Allah, namun tidak bisa dipungkiri, perjuangan akan hal ini harus terus ditingkatkan,” jelasnya.

    “Insya Allah ketika diberikan amanah tersebut, saya ingin mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini saya terima,” tandasnya.(MYU/PBN)

  • Event Adventure Trail Diharapkan Bantu Perekonomian Masyarakat

    Event Adventure Trail Diharapkan Bantu Perekonomian Masyarakat

    PANDEGLANG, BANPOS -Ikatan Motor Indonesia (IMI) Korwil Pandeglang akan menggelar event Adventure Trail di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 27 Mei 2023.

    Ketua IMI Korwil Pandeglang, Obet Alkatiri mengatakan, untuk memberikan kontribusi kepada daerah bukan saja menjadi seorang politisi. Banyak cara untuk memberikan hal yang positif bagi kemajuan daerah.

    “Dengan digelarnya event ini, akan banyak peserta yang datang bisa ratusan, bahkan ribuan orang. Bayangkan jika mereka jajan di Pandeglang dan menginap di Pandeglang, berapa banyak uang berputar,” kata Obet saat menemui Bupati Pandeglang, Irna Narulita di Pendopo, Senin (22/5).

    Dijelaskannya, hal tersebut belajar dari pengalaman yang telah dilakukan saat dirinya membuat event serupa di Tanjung Lesung yang diikuti ribuan orang pada kegiatan Adventure Trail.

    “Hotel di Tanjung Lesung sampai sold out, penginapan pada penuh, inilah bukti nyata kami memberikan kontribusi pada daerah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, event Adventure Trail yang akan diselenggarakan oleh IMI Korwil Pandeglang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

    “Pasti akan banyak masyarakat yang berjualan, rumah warga yang jadi penginapan para peserta, perekonomian akan bergerak,” kata Irna.

    Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung vent tersebut. Selain memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian warga, juga dapat mengenalkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    “Saya menyambut baik Adventure Trail, saya yakin tujuannya gak untuk happy saja, tapi untuk jelajah wisata. Ternyata ada Adventure Trail ini bisa membawa nama baik pandeglang,” terangnya.

    Irna menambahkan, untuk mengetahui potensi suatu daerah, tentunya perlu diedukasi kepada masyarakat agar mengetahui potensi yang dimiliki.

    “Jelajah wisata dan budaya ini akan mengedukasi masyarakat, khususnya di luar Pandeglang yang nantinya akan mengetahui potensi yang ada di Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pemkot Kembangkan Inovasi ‘Peremen Kula’

    Pemkot Kembangkan Inovasi ‘Peremen Kula’

    SERANG, BANPOS – Dalam meningkatkan pelayanan serta memudahkan dalam pembuatan KTP elektronik. Pemkot Serang melalui Disdukcapil gelar Perekaman elektronik KTP untuk Pemula (Premen Kula).

    Program peremen kula ini juga sebagai salah satu langkah untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi pemula yang disiapkan oleh Disdukcapil Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan program jemput bola (jebol) dalam perekaman serta penyerahan e-KTP ini telah terlaksana di beberapa SMA di Kota Serang dan akan terus berlanjut ke semua SMA dan SMK yang ada di Kota Serang.
    “Program pemkot serang dalam penyerahan e-KTP sudah dilakukan di beberapa SMA se-Kota Serang. Hari ini di SMAN 3 Kota Serang dan akan dilanjutkan ke seluruh SMA serta SMK se-Kota Serang” ungkapnya, senin (22/5).

    Syafrudin menyampaikan, kegiatan ini untuk mempermudah untuk siswa-siswi SMA/SMK yang sudah berusia 17 tahun dalam pembuatan e-KTP.

    “Jadi anak anak SMA atau SMK yang sudah berusia 17 tahun akan diberikan e-KTP secara langsung, sehingga pembuatan KTP pemula dipermudah” ucapnya.

    Lebih lanjut, Syafrudin mengatakan dalam pemberian e-KTP untuk para pemula tersebut, diberikan kepada sebanya 163 siswa. Dalam agenda tersebut juga dirinya mengaku dirnagkaikan dengan pemberian santunan anak yatim/piatu.
    “Adapun pemberian e-KTP bagi Pemula ini diberikan kepada sebanyak 163 Siswa, serta dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada Anak yatim/piatu,” tandasnya.

    Kemudian, Kepala Disdukcapil Kota Serang, Dulbarid menyampaikan kegiatan pada hari ini merupakan salah satu terobosan baru yang dikembangkan oleh Disdukcapil Kota Serang yang dinamakan Perekaman elektronik KTP untuk Pemula (Peremen Kula).

    “Jadi ini sebenarnya program baru dari Disdukcapil Kota Serang, sasarannya untuk pemula agar mempermudah dalam perekaman KTP,” ujarnya.

    Dirinya mengaku bahwa saat dalam perekaman untuk SMA sudah hampir semua SMA telah selesai. Hanya tinggal satu kecamatan lagi, yaitu di Kecamatan Curug. Adapun kalau semua SMA selesai akan dilanjutkan dengan perekaman di SMK.

    “Kalau SMA hampir tuntas, hanya tinggal satu kecamatan lagi,  di Kecamatan Curug. Setelah SMA tuntas, baru akan lanjut ke SMK,” ungkapnya. (MG-02/AZM) 

  • APBD ‘Korsleting’, Sepeda Listrik Batal

    APBD ‘Korsleting’, Sepeda Listrik Batal

    PANDEGLANG, BANPOS – APBD Kabupaten Pandeglang mengalami ‘korsleting,’ hal ini dikarenakan, perencanaan Anggaran yang sudah ditetapkan ternyata mengalami defisit hingga mencapai Rp217 miliar.
    Akibatnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan refocusing dan membatalkan beberapa program, salah satunya adalah rencana pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW.
    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin mengatakan, untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp217 miliar tersebut tidak ada cara lain selain melakukan refocusing anggaran.
    “Tidak ada lagi solusi selain melakukan refocusing anggaran di tiap-tiap OPD. Total refocusing yang harus dilakukan itu 50 persen. Saat ini baru selesai 10 OPD yang melakukan refocusing,” kata Yahya kepada BANPOS di Pandeglang, Senin (22/5).
    Menurutnya, dalam melakukan refocusing anggaran tersebut akan mengambil dari anggaran belanja dasar pada tiap-tiap OPD dan kegiatan yang dianggap tidak urgent.
    Diambil dari belanja dasar tiap OPD, kegiatan yang tidak terlalu urgen dan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya tidak mewajibkan,” terangnya.
    Yahya menambahkan, selain item yang terambil dari refocusing anggaran tersebut, pihaknya juga telah menggagalkan pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang.
    “Belanja sepeda sebesar Rp 38 miliar tidak jadi, meskipun belum diputuskan. Dananya akan kita gunakan untuk menutupi defisit anggaran. Tidak ada lagi jalan selain ini diputuskan,” jelasnya.
    Selain itu, untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor yang memiliki potensi.
    “Kita terpaksa harus mengoptimalkan penerimaan PAD dari beberapa sektor yang memiliki potensi menghasilkan,” ungkapnya.
    Menanggapi hal ini, Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) Uday Suhada yang diketahui sejak awal juga turut menentang pengadaan sepeda listrik tersebut menyatakan bahwa Pemkab Pandeglang telah gagal mengelola APBD sehingga terjadi defisit tersebut.
    ”APBD Pandeglang mengalami defisit Rp217 miliar. Ini kondisi mengerikan bagi sebuah kabupaten,” terangnya.
    Menurutnya ketimbang harus melakukan pengadaan barang tersebut, Uday menilai Pemkab Pandeglang sebaiknya melakukan perbaikan jalan di wilayahnya yang terbilang cukup memprihatinkan.
    ”Jangankan dilalui sepeda listrik, menggunakan sepeda motor saja sulitnya luar biasa untuk melalui jalan rombeng. Dari Cadasari ke Mandalawangi sampai Carita itu pegunungan. Di banyak wilayah selatan persawahan dan  dataran yang didominasi jalan ancur,” kata Uday.
    Tidak hanya permasalahan jalan rusak, Uday juga turut menyoroti masalah lain yang seharusnya hal itu juga turut menjadi perhatian Pemkab Pandeglang seperti kasus gizi buruk dan juga kemiskinan ekstrem di Pandeglang.
    Menurut data yang dimiliki, angka gizi buruk di Kabupaten Pandeglang menembus angka 37,8 persen dengan 6.331 anak mengalami stunting. Sementara permasalahan kemiskinan ekstrem, 46 persen diantaranya merupakan masyarakat Pandeglang.
    Keadaan itu juga turut diperparah dengan kondisi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pandeglang yang tidak kalah jauh memprihatinkannya.
    ”Lihat pula kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit. Fasilitas kesehatan masih terbatas. Eh bupati Irna malah ngotot untuk memaksakan beli sepeda listrik untuk para Ketua RT dan RW. Ini kan ngawur,” tegasnya.
    Oleh karenanya dengan pembatalan itu, Uday mengingatkan Pemkab Pandeglang untuk intropeksi diri sebab rupanya, masih banyak permasalahan lain yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan ketimbang harus melakukan pembelian sepeda listrik.
    ”Jadi, pembatalan pembelian sepeda listrik ini harus dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi diri Bupati Irna dan DPRD Pandeglang,” tandasnya.
    Senada, Deputi PATTIRO Banten Amin Rohani menyatakan, langkah yang diambil oleh Pemkab Pandeglang sudah tepat. Karena dengan begitu, anggaran yang ada bisa jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada harus melakukan pengadaan sepeda listrik yang kebermanfaatannya tidak begitu terasa oleh masyarakat.
    ”Bersyukur karena uang rakyat tidak dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang nilai manfaatnya tidak signifikan. Bahkan terkesan sporadis dan jauh dari upaya pencapaian prioritas pembangunan,” ungkap Amin.
    Menurut Sekretaris Presidium KMSB ini, program pengadaan sepeda listrik oleh Pemkab Pandeglang tidak didasari oleh kebutuhan yang begitu mendesak, melainkan atas pertimbangan keinginan Pemkab Pandeglang yang tidak mendasar.
    ”Dari awal program sepeda listrik merupakan rencana program yang tidak berdasarkan kebutuhan tapi hanya berdasarkan selera atau hanya ada wangsit saja,” imbuhnya.
    Amin juga menjelaskan, ketimbang harus memikirkan masalah pengadaan sepeda listrik, ada permasalahan lain yang jauh lebih penting dan patut untuk diprioritaskan oleh Pemkab Pandeglang.
    Seperti misalnya menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan, yang rupanya di Kabupaten Pandeglang masih banyak dijumpai jalan rusak, serta tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang yang cukup terbilang tinggi.
    ”Menyelesaikan infrastruktur jalan di pandeglang jelas jauh lebih prioritas dibandingkan melakukan pengadaan sepeda listrik. Apalagi tingkat kemiskinan ekstrim di Pandeglang juga cukup tinggi. Belum lagi urusan dasar lainnya seperti kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang indikator-indikatornya selalu tiga besar terendah se-Banten mestinya menjadi fokus dan prioritas untuk diselesaikan,” jelasnya.
    Maka dari itu mendengar kabar tersebut, Amin merasa bersyukur jika memang Pemkab Pandeglang benar-benar akan membatalkan pembelian sepeda listrik.(MG-01/dhe/Pbn)

  • Chandra Asri Diganjar Penghargaan Kepatuhan Wajib Tera 

    Chandra Asri Diganjar Penghargaan Kepatuhan Wajib Tera 

    CILEGON, BANPOS – Sebagai mitra pertumbuhan, PT Chandra Asri Petrochemical berkomitmen untuk turut andil meningkatkan nilai tambah bagi industri petrokimia nasional dengan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga integritas Perseroan dalam menjalankan usaha.

    Chandra Asri dalam hal ini membuktikannya melalui pemenuhan peraturan serta kepatuhan yang dipersyaratkan kepada industri.

    Pada Senin, (22/5) sebagai hasil kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Chandra Asri dianugerahi penghargaan wajib tera dengan kepatuhan tertinggi dalam pelaksanaan tera pada tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah Kota Cilegon Tahun 2023.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian,

    dan diterima oleh Permit and License Department Manager Chandra Asri, Budi Susilo Utomo. Penyerahan penghargaan dilaksanakan bersama dengan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dirangkaikan dengan Hari Metrologi Dunia.

    Penghargaan ini mengapresiasi capaian Perseroan yang taat dalam melakukan tera/tera ulang dengan melakukan kalibrasi pada alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) tepat pada jangka waktu yang ditentukan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sebelumnya juga telah melaksanakan pengamatan dan penilaian terhadap kepatuhan para wajib tera yang berada di wilayah Kota Cilegon periode tahun 2022 hingga Mei tahun 2023.

    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy Chandra Asri, Edi Rivai, mengatakan penghargaan yang Chandra Asri terima menjadi motivasi sekaligus bukti nyata Perseroan

    dalam melakukan tertib ukur untuk mewujudkan pasar yang adil bagi mitra Chandra Asri di sektor hilir.

    “Chandra Asri juga dalam kesempatan ini turut berterima kasih atas upaya

    Pemerintah Kota Cilegon yang telah memberikan apresiasi serta berperan aktif mewujudkan pengukuran yang terstandar dan perdagangan yang berdaya saing. Ini menjadi motivasi kami, sekaligus bukti nyata bahwa Chandra Asri sebagai Perseroan telah melakukan tertib ukur untuk mewujudkan pasar yang adil bagi para mitra,” kata Edi.

    Kota Cilegon setiap tahun telah melaporkan perkembangan pelaksanaan metrologi secara legal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta menerapkan standar dalam pengukurannya terutama di sektor perdagangan.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian meminta kepada warganya untuk melaksanakan tertib ukur. Hal itu dilakukan demi mewujudkan perdagangan yang jujur, adil dan berdaya saing.

    Helldy berharap peringatan hari meteorologi dunia  dapat menambah wawasan bagi semua pihak agar lebih melek akan metrologi. Dengan begitu, ke depan Kota Cilegon bisa menjadi daerah yang tertib ukur dan tidak ditemukan lagi timbangan yang tidak memiliki tanda tera yang sah.

    “Dengan tertib ukur itulah diharapkan akan terwujud perdagangan yang adil dan Cilegon memiliki daya saing yang baik,” katanya.

    Helldy mengungkapkan bahwa Kota Cilegon setiap tahun telah melaporkan perkembangan pelaksanaan metrologi secara legal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta menerapkan standar dalam pengukurannya terutama di sektor perdagangan.

    “Penyelenggara urusan metrologi di Kota Cilegon dilaksanakan oleh Bidang Metrologi Legal yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kegiatan kemetrologian merupakan pondasi untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berdaya saing nasional,” ucapnya.

    Helldy menjelaskan jika metrologi bukanlah ilmu tentang cuaca, melainkan ilmu tentang ukur mengukur secara luas. Hal itu dengan perjanjian diplomatik yang dikenal sebagai Convention Du Metre (Konvensi Meter) di Paris pada tanggal 20 Mei 1875.

    “Metrologi ini menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat alamiah dan vital, tetapi istilah metrologi saat ini masih terdengar asing di telinga masyarakat, dan mungkin banyak yang mengira jika meteorologi merupakan ilmu cuaca tetapi faktanya bukan ilmu tentang cuaca tetapi ilmu tentang ukur mengukur,” ungkapnya.

    Metrologi sendiri merupakan ilmu mengenai ukur mengukur dimana kaidahnya telah diatur dalam perjanjian diplomatik “Convention Du Metre” (Konvensi Meter) di Paris pada tanggal 20 Mei 1875.(LUK/PBN)

  • Ratusan Warga Tinggal di Rutilahu

    Ratusan Warga Tinggal di Rutilahu

    CILEGON, BANPOS – Di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon masih terdapat ratusan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

    Hal itu diungkapkan Lurah Bulakan, Nuriyana saat pemaparan di depan Tim Penilaian Lomba Tingkat Kelurahan yang digelar di Aula Kelurahan Bulakan, Senin (22/5).

    Lebih lanjut, Nuriyana menyatakan, sampai saat ini ada ratusan rumah warga masih kategori tidak layak huni (Rutilahu). Dikatakan Nuriyana, kategori rumah tidak layak huni seperti atap yang terbuat dari bambu, lantai rumah yang masih berupa tanah, dan dinding rumah yang terbuat dari bambu.

    “Berdasarkan data kami, untuk rumah tidak layak huni di Kelurahan Bulakan ada kurang lebih 100 rumah sudah tidak layak dihuni oleh pemiliknya,” kata Nuriyana.

    Kemudian diungkapkan Nuriyana, dari 100 rumah tidak layak huni di Kelurahan Bulakan, 43 rumah tidak layak huni lolos verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon. Pada ABT (Anggaran Belanja Tambahan) 2023 rencananya akan dibangun 16 rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp400 juta.

    “Saya mohon sekali dengan Pak Dewan Cilegon, agar bisa mengawal 16 rumah tidak layak huni tersebut. Dan semoga di 2024, 38 rumah tidak layak huni bisa dikawal oleh Dinas Sosial,” ujarnya.

    Nuriyana pun menjelaskan, untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kelurahan Bulakan, pihaknya dibantu oleh program TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) dari Kodim/ 0623 Cilegon. Sebanyak dua rumah tidak layak huni yang rencananya akan dibangun di Lebak Kayang dengan dibantu oleh PT Krakatau Steel dan PT Indonesia Power.

    Tak hanya bantuan TMMD, Kelurahan Bulakan juga mendapatkan bantuan lain diluar dari TMMD yang rencananya akan dibangun di Lingkungan Jeruk Nipis dan Lebak Waluh.

    “Kami menargetkan 90 persen rumah tidak layak huni bisa kami tangani semua,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinsos Kota Cilegon Intini membenarkan jika ada pengajuan rehab rumah tidak layak huni dari Kelurahan Bulakan. Pengajuan rehab rumah tidak layak huni tersebut harus melalui E-Hibah Bansos.

    “Tidak semua kelurahan mengajukan melalui e-hibah bansos, biasanya waktu yang terbatas karena sistem sehingga tidak sempat menyiapkan data-data yang diperlukan dalam persyaratan, dan ini harus ada kepedulian kelurahan,” jelasnya.

    Pada 2023, sambung Intini, pada 2023 ada 79 rumah yang akan diperbaiki oleh Dinas Sosial. Untuk 1 rumah, akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta.(LUK/PBN)