Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Dalam momentum Harkitnas, Pemkot Serang Gelorakan Semangat Untuk Bangkit, yang merujuk pada bangkit dari kemiskinan, bangkit dari keterpurukan, serta bangkit dari pengangguran.

Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin mengungkapkan Harkitnas yang ke 115 ini dimaknai dengan semangat untuk bangkit. Yang dimaksudkan pada semangat untuk bangkit dari kemiskinan, bangkit dari keterpurukan serta bangkit dari pengangguran.

“Memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 115 yang maknanya semangat untuk bangkit. Sebagai contoh, misalnya bangkit dari kemiskinan, Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari pengangguran dan alhamdulillah Kota Serang tahap demi tahap sudah menapaki itu semua,” ungkapnya, senin (22/5).

Nanang mengaku bahwasanya Kota Serang dalam pembangunan sumber daya manusia sudah cukup baik. Pasalnya walaupun inflasi yang terjadi di Kota Serang tahun 2022 cukup tinggi, akan tetapi pada tahun 2023 ini sudah mengalami penurunan yang cukup baik.

“Indeks pembangunan manusia (IPM, red) kita bagus, kemiskinan juga berkurang. Namun demikian, inflasi kita masih tinggi, tapi di akhir tahun kemarin (tahun 2022, red) 7,22 persen sekarang (tahun 2023, red) menjadi 4,9 persen. Penurunannya cukup drastis lah yah,” ucapnya.

Soal kemiskinan ekstrem yang sempat terjadi di Kota Serang yang saat ini telah menurun.  Nanang mengatakan, pemkot serang terus lakukan upaya untuk terus menekan angka kemiskinan tersebut.

“Banyak, upaya-upaya dari Pemkot itu misalnya tentang pelatihan Ketenagakerjaan ada di Dinas Ketenagakerjaan, kita juga menciptakan UMKM. Namun demikian, di manapun kemiskinan itu pasti ada hanya jumlahnya relatif besar atau kecil,” katanya.

Nanang menjelaskan, bahwasanya faktor utama yang menjadi kunci dalam menyelesaikan segala permasalahan salah satu diantaranya mengenai kemiskinan, ialah berawal dari pola pikir masyarakat yang perlu dirubah, supaya bisa memiliki rasa juang yang tinggi yang tertanam dalam diri untuk terlepas dari belenggu kemiskinan.

“Jadi sebenarnya, faktor paling utamanya, kuncinya adalah di masyarakat itu sendiri. Merubah mindset, pola pikir saya sudah miskin, kalau sudah itu tertera di dalam pikirannya, ya sulit untuk mengubah itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa pemerintah juga tetap mendorong masyarakat terlepas dari kemiskinan dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal dari Bank dengan rekomendasi Kepala Kelurahan dan Camat. Akan tetapi, modal bukan hal yang jadi hal utama karena yang terpenting itu kemauan yang ada pada masyarakat untuk bangkit.

“Kita dorong dan sekarang sudah banyak bank-bank yang tanpa agunan dengan rekomendasi kepala Kelurahan, Camat. Tapi ingat, modal itu bukan salah satu hal terpenting, yang terpenting adalah kemauan dari masyarakat itu sendiri,” tuturnya. (MG-02/AZM) 

SERANG, BANPOS – Tempat Hiburan Malam (THM) yang berada di wilayah Kota Serang banyak dikeluhkan warga. Pemkot Serang pun akan mencabut izin dari pihak yang pengelola jika masih memberikan izin THM untuk melakukan aktivitasnya.

Walikota Serang, Syafrudin mengatakan pemerintah Kota Serang sudah pernah melakukan pembongkaran terhadap sebagian tempat-tempat hiburan yang banyak dikeluhkan warga dan memang tidak memiliki izin.

“Yang ada di wilayah Kota Serang, kan beberapa kali sudah dijelaskan bahwa tempat-tempat itu tidak berizin dan sebagian kita sudah bongkar,” katanya. Sabtu (20/5).

Syafrudin menyampaikan, terdapat lokasi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Serang, pasalnya tempat-tempat tersebut tidak mengantongi izin serta menyalahi aturan.

“Yang paling agak fokus seperti di Ramayana, di Rau dan di tempat-tempat lain yang pemiliknya pribadi atau dapat ngontrak, itu semua akan kita lanjutin karena semua tidak berizin dan menyalahi aturan,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, jika masih ada lokasi yang tetap membangkang, pemerintah Kota Serang menegaskna agar tempat-tempat hiburan tersebut supaya tidak ada perpanjangan kontrak

“Oleh karena itu, apabila ada juga yang membangkang, umpamanya di Ramayana, ini akan kita tegaskan bahwa tidak ada perpanjangan kontrak untuk tempat hiburan,” ungkapnya.

Syafrudin menegaskan bahwa jika masih didapati tempat-tempat yang masih memberikan perpanjangan izin terhadap THM, maka Izinnya akan dicabut. “Kemudian kalau masih juga diperpanjangkan, yang diperpanjang izinnya akan kita cabut,” tegasnya.

Lebih lanjut syafrudin mengatakan jika ada tempat yang masih dalam kondisi memiliki kontrak tempat,  maka pemkot serang akan tunggu sampai kontraknya selesai, akan tetapi aktivitas hiburan yang ada tetap harus dibentikan karena tidak berizin.

“Yah tunggu kontrak habis semuanya, tapi aktivitas-aktivitas harus dihentikan, aktivitas hiburan karena tidak berizin harus dihentikan,” tandasnya.

Kemudian, Asda I Kota Serang, Subagyo mengatakan bahwa para pelaku usaha THM di Kota Serang secara legal memiliki izin akan tetapi,  para pelaku usaha hiburan tersebut menyalahgunakan izin yang diberikan oleh Pemkot Serang.

“Kepada pelaku usaha hiburan yang ada di Kota Serang, mereka memiliki izin usaha dan bangunannya juga, memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung). Secara legal mereka memiliki izin, tetapi dalam pelaksanaannya mereka menyalahi izin yang kami berikan,” ujarnya.

Subagyo menegaskan, apabila masih ditemukan kegiatan yang menyalahi izin, Pemkot serang akan mencabut izinnya baik IMB maupun PBG-nya. “Nanti akan kami cabut izinnya, baik izin usahanya terhadap pengelola maupun izin IMB nya atau PBG,” ungkapnya.

Kemudian, langkah selanjutnya setelah izin tersebut dicabut dan didapati kembali aktivitas yang menyalahi aturan, pemkot serang akan bertindak secara tegas. Nantinya akan ada tindakan yang tegas bisa berupa penutupan atau bahkan pembongkaran.

“Setelah izin itu dicabut, kalau mereka masih melakukan aktivitas yang melanggar, sama perlakuannya seperti yang ada di Serang Timur. Nanti langkah selanjutnya apakah nanti penutupan atau pembongkaran, itu nanti sebagai dasar kebijakannya setelah kita cabut semua izinnya,” tegasnya. (MG-02/AZM) 

SERANG, BANPOS – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Serang akhir tahun anggaran 2022 banyak catatan dan rekomendasi dari DPRD Kota Serang.

Catatan dan rekomendasi tersebut terkait dengan  pelayanan dasar yang belum sepenuhnya diperhatikan serta harus ditingkatkan oleh Pemkot Serang.

Anggota Panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Serang, Mad Buang mengatakan catatan DPRD Kota Serang terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2022 masih meliputi kebutuhan pelayanan dasar.

“Pertama yaitu infrastruktur kesehatan harus betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Kota Serang, kemudian kaitan kesehatan juga SDM. Karena memang kesehatan ini kebutuhan masyarakat, di bidang pekerjaan umum kita juga merekomendasikan,” katanya, Jumat (19/5).

Mad Buang mengungkapkan, hal itu Ia sampaikan karena memang semua janji politik pemerintah Kota Serang yang tertuang dalam RPJMD harus segera dipenuhi. Dirinya juga meminta pemerintah daerah terutama Dinas PUPR untuk lebih memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD sesuai dengan kewenangan.

“Harapan kami ke depan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan, harus memperhatikan pokok pikiran dan tentunya sesuai dengan kewenangan. Karena pokok-pokok pikiran itu merupakan aspirasi yang langsung dari masyarakat,” ungkapnya.

Selain pelayanan dasar, dirinya juga menyampaikan dalam LKPJ Walikota Serang juga Pansus memberikan catatan yang berkaitan mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL).

“Kaitan di bidang perdagangan kita juga berharap agar penataan PKL harus betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Kota Serang. Kita harus memperhatikan penataan-penataan di Kota Serang jangan sampai terlihat seperti kumuh,” ujarnya

Selain itu, pendidikan di Kota Serang pun menjadi sorotan. Salah satunya tentang lama sekolah, karena memang berdasarkan dari sisi ekonomi masyarakat, kemudian kebiasaan masyarakat juga belum begitu memahami tentang pendidikan, sehingga alasan ekonomi dengan  lama sekolah juga tidak sesuai. Dan berharap agar apa yang direkomendasikan agar bisa terlaksana.

“Sehingga alasan ekonomi, terkadang lama sekolah kita juga tidak sesuai. Kemudian, Sesuai dengan catatan dan rekomendasi dari DPRD ini selain menyerap aspirasi dari masyarakat juga ada di dalam dokumen RKPJ itu. Harapan kami sesuai dengan rekomendasi harus betul-betul dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang,” tandasnya.

Walikota Serang, Syafrudin mengakui pihaknya menerima beberapa catatan dari anggota Pansus Laporan LKPJ DPRD Kota Serang.  Dan akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Kota Serang tersebut.

“Ada beberapa catatan penting, kaitannya dengan peningkatan berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus ditingkatkan. Dan memang ada beberapa catatan yang harus kita tindaklanjuti kaitannya dengan infrastruktur, titik-titik banjir, serta pendidikan. Insya Allah kita akan anggarkan apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD,”  ujarnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan disandingkan pada saat penyusunan anggaran di rapat APBD.

“Rekomendasi-rekomendasi dari DPRD itu nanti kita sandingkan pada saat penyusunan anggaran. Pokok-pokok pikiran dewan itu akan disandingkan pada saat rapat APBD,” katanya..

Kemudian, nanang juga mengungkapkan bahwa Pemkot Serang juga masih banyak PR yang harus dikerjakan. Dan ditahun 2023 ini segala kekurangan tersebut akan diselesaikan.
“Kita juga harus berkata jujur, masih banyak PR yang harus kita kerjakan dan saya yakin dimana pun, kepemimpinan siapapun, tidak ada kepemimpinan yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan. Dan di tahun terakhir ini, di tahun 2023, kekurangan-kekurangan itu kita akan kejar dan mudah-mudahan bisa tercapai,” tandasnya. (MG-02/AZM)