Penulis: Gina Maslahat

SERANG, BANPOS – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Serang akhir tahun anggaran 2022 banyak catatan dan rekomendasi dari DPRD Kota Serang.

Catatan dan rekomendasi tersebut terkait dengan  pelayanan dasar yang belum sepenuhnya diperhatikan serta harus ditingkatkan oleh Pemkot Serang.

Anggota Panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Serang, Mad Buang mengatakan catatan DPRD Kota Serang terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2022 masih meliputi kebutuhan pelayanan dasar.

“Pertama yaitu infrastruktur kesehatan harus betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Kota Serang, kemudian kaitan kesehatan juga SDM. Karena memang kesehatan ini kebutuhan masyarakat, di bidang pekerjaan umum kita juga merekomendasikan,” katanya, Jumat (19/5).

Mad Buang mengungkapkan, hal itu Ia sampaikan karena memang semua janji politik pemerintah Kota Serang yang tertuang dalam RPJMD harus segera dipenuhi. Dirinya juga meminta pemerintah daerah terutama Dinas PUPR untuk lebih memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD sesuai dengan kewenangan.

“Harapan kami kedepan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan, harus memperhatikan pokok pikiran dan tentunya sesuai dengan kewenangan. Karena pokok-pokok pikiran itu merupakan aspirasi yang langsung dari masyarakat,” ungkapnya.

Selain pelayanan dasar, dirinya juga menyampaikan dalam LKPJ Walikota Serang juga Pansus memberikan catatan yang berkaitan mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL).

“Kaitan di bidang perdagangan kita juga berharap agar penataan PKL harus betul-betul diperhatikan oleh Pemerintah Kota Serang. Kita harus memperhatikan penataan-penataan di Kota Serang jangan sampai terlihat seperti kumuh,” ujarnya

Selain itu, pendidikan di Kota Serang pun menjadi sorotan. Salah satunya tentang lama sekolah, karena memang berdasarkan dari sisi ekonomi masyarakat, kemudian kebiasaan masyarakat juga belum begitu memahami tentang pendidikan, sehingga alasan ekonomi dengan  lama sekolah juga tidak sesuai. Dan berharap agar apa yang direkomendasikan agar bisa terlaksana.

“Sehingga alasan ekonomi, terkadang lama sekolah kita juga tidak sesuai. Kemudian, Sesuai dengan catatan dan rekomendasi dari DPRD ini selain menyerap aspirasi dari masyarakat juga ada di dalam dokumen RKPJ itu. Harapan kami sesuai dengan rekomendasi harus betul-betul dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang,” tandasnya.

Walikota Serang, Syafrudin mengakui pihaknya menerima beberapa catatan dari anggota Pansus Laporan LKPJ DPRD Kota Serang.  Dan akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Kota Serang tersebut.

“Ada beberapa catatan penting, kaitannya dengan peningkatan berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus ditingkatkan. Dan memang ada beberapa catatan yang harus kita tindaklanjuti kaitannya dengan infrastruktur, titik-titik banjir, serta pendidikan. Insyaallah kita akan anggarkan apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD,”  ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan disandingkan pada saat penyusunan anggaran di rapat APBD.

“Rekomendasi-rekomendasi dari DPRD itu nanti kita sandingkan pada saat penyusunan anggaran. Pokok-pokok pikiran dewan itu akan disandingkan pada saat rapat APBD,” katanya..

Kemudian, nanang juga mengungkapkan bahwa Pemkot Serang juga masih banyak PR yang harus dikerjakan. Dan di tahun 2023 ini segala kekurangan tersebut akan diselesaikan.

“Kita juga harus berkata jujur, masih banyak PR yang harus kita kerjakan dan saya yakin dimana pun, kepemimpinan siapapun, tidak ada kepemimpinan yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan. Dan di tahun terakhir ini, di tahun 2023, kekurangan-kekurangan itu kita akan kejar dan mudah-mudahan bisa tercapai,” tandasnya.(MG-02)

SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten memperkirakan pada Pemilu 2024 nanti jumlah pemilih akan mengalami penurunan sekitar 34 ribu lebih.

Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Banten Agus Sutisna dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) pada Jumat (19/5).

Menurut Agus Sutisna, berdasarkan pemutakhiran data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), data pemilih di Pemilu 2024 nanti akan mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 34 ribu pemilih.

”Jumlah pemilih mengalami penurunan 34 ribuan lebih,” kata Agus.

Agus menjelaskan penurunan jumlah pemilih terjadi, karena adanya laporan serta tanggapan dari masyarakat mengenai kondisi terkini.

”Misalnya dalam rentan waktu kurang lebih 1 bulan, ada yang meninggal kemudian ada yang data ganda terutama, lalu kemudian juga ada pindah domisili dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau itu harus kita TMS kan, tidak memenuhi syarat, itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah DPS ke DPSHP.” terangnya.

Namun meski data pemilih mengalami penurunan, Agus juga menjelaskan pada musim Pemilu 2024 nanti akan ada penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak.

Ia menerangkan, Kabupaten Lebak mengalami penambahan jumlah TPS sebanyak 4 TPS.

”Tapi TPS nya nambah menjadi menambah 4 TPS,” imbuhnya.

Melihat adanya fenomena seperti itu, Agus menjelaskan hal itu masih terus akan berubah-ubah hingga jelang musim Pemilu 2024 dimulai.

Sehingga atas hal tersebut Agus beserta timnya akan terus melakukan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) hingga menjadi Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

”Sehingga data masih tetap akan dinamis, masih dimungkinkan terjadi perubahan meskipun kami meyakini walaupun ada perubahan tapi tidak terlalu banyak,” jelasnya.

Akan tetapi, sambung Agus, untuk TPS ia meyakini data akan berakhir di angka 33.315 TPS se Provinsi Banten. Jika pun ada penambahan, Agus yakin tidak akan begitu signifikan.

”Bahkan kalo TPS Insyaallah terkunci di 33.315 kalaupun ada penambahan mungkin tidak akan banyak,” tandasnya.(MG-01/PBN)

Caption Photo:

KPU Provinsi Banten menyampaikan progres data pemilih hasil pemutakhiran (MUTARLIH) pada Jumat (19/5)

CILEGON, BANPOS – Nama Aher dianggap pas mengisi kursi kekosongan Cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024 nanti, lantaran sosok mantan Gubernur Jawa Barat itu dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni.

Meskipun nama Aher digadang-gadang cocok mendampingi Anies Baswedan sebagai Cawapres di Pemilu 2024 nanti, namun PKS tidak menutup kemungkinan bagi partai koalisi lain untuk mencalonkan kader terbaiknya untuk bersaing memperebutkan satu tempat sebagai Cawapres.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan jika koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan telah membahas Calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Nama-nama bakal cawapres Anies sudah dibahas di koalisi. Ada 10 kandidat Cawapres Anies. Semua tokoh bangsa. Seperti Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia), Ahmad Heryawan (Mantan Gubernur Jawa Barat), Cak Imin atau Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Semua punya potensi masuk jadi Cawapres Anies,” kata Jazuli kepada awak media usai ditemui pada acara Halal Bihalal Kader PKS yang digelar di salah satu hotel di Kota Cilegon,” Minggu (21/5).

Meski demikian, kata Jajuli, untuk Cawapres Anies, saat ini masih bersifat pengajuan nama Cawapres. Dalam hal ini, PKS telah mengajukan Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) sosok Cawapres Anies Baswedan.

“Kalau dari DPP PKS, kader yang kami ajukan Cawapres Anies ada Aher. Kami anggap, dia telah sukses memimpin Jawa Barat 2 periode. Sedangkan dari Partai Demokrat ada Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) serta ada tokoh-tokoh bangsa lain yang sudah kita temui. Nanti kita lihat, kita timbang-timbang, karena kan kita bukan mau pameran tetapi mau menang. Maka, Cawapres tentu harus memiliki daya dongkrak yang besar untuk menang,” terangnya.

Jazuli pun mengungkapkan, jika PKS tidak boleh mengajukan sendiri nama kader yang akan dijadikan Cawapres Anies. Namun pengajuan nama Cawapres Anies, tentunya harus dinilai dari tiga partai koalisi.

“Kalau PKS mengajukan sendiri, menilai sendiri itu egois namanya. Nggak perlu koalisi kalau begitu, ente out aja kalau gitu. Koalisi itu harus ada ngalah sendiri, tapi intinya kedepan Partai Koalisi Perubahan akan membahas para kandidat-kandidat tersebut setelah itu baru kandidat tersebut dilakukan pendalaman,” tandasnya.

Menurut Ketua DPW PKS Provinsi Banten Gembong Rudiansyah Sumedi, PKS akan menerima jika memang dari partai koalisi terdapat sosok yang dinilai lebih pantas daripada Aher untuk mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres nanti.

”Kalaupun pada akhirnya ada yang lebih baik dari Aher untuk menggantikan posisi Cawapres, maka PKS pada dasarnya tidak keberatan yang penting bagaimana wakil ini bisa menjadikan Anies itu jadi pemenang,” ujarnya.

Namun sikap PKS yang seolah-olah mengalah itu bukan berarti tanpa syarat. Gembong menjelaskan, partainya akan bersikap ikhlas jika sosok pengganti Aher itu mampu memberikan kemenangan bagi Anies.

Karena menurutnya, percuma saja jika terlalu dipaksakan, jika hasilnya justru tidak mampu memberikan dampak yang berarti pada Pilpres nanti.

”Buat apa kalau misalkan kita memaksakan, tetapi hasilnya gak menang,” tegasnya.

Akan tetapi, Gembong pun menjelaskan, PKS tidak memaksakan diri untuk mengusung Aher sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

Karena kewenangan pengangkatan Cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan selaku Capres.

”Iya artinya PKS tidak keberatan kalaupun misalkan Aher tidak dipilih oleh pak Anies, kan nanti sudah diserahkan ke pak Anies kewenangan untuk mengangkat Cawapres,” terangnya.

Namun sekali lagi ditegaskan, jika nantinya Aher yang tak lain merupakan kader PKS ternyata tidak terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan, Ketua DPW PKS Provinsi Banten itu pun mengaku akan tetap mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memenangkan Pilpres di 2024 mendatang.

”Jadi misalkan pak Anies nya memilih Aher, ya kita senang. Cuman kalaupun pak Anies gak memilih Aher, ya Insyaallah PKS tetap siap untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Capres,” ucapnya.

Namun saat disinggung perihal apakah DPW PKS Provinsi Banten juga turut mengusulkan nama Cawapres asal Banten, Gembong mengatakan jika pihaknya tidak melakukan hal itu.

Ia mengaku DPW PKS Provinsi Banten kompak mendukung Aher sebagai kader PKS yang diusulkan sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti.

” Oh gak ada, gak ada. PKS Aher aja udah. Ya insyaallah sih seluruh Indonesia cuman satu, pak Aher,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cilegon Amal Irfanuddin meminta para Bacaleg selain mempromosikan dirinya harus mempromosikan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan yang diusung oleh PKS.(MG-01/LUK/PBN)