Penulis: Gina Maslahat

  • JAPFA Ekspor 23 Ribu Ayam Hidup ke Singapura

    JAPFA Ekspor 23 Ribu Ayam Hidup ke Singapura

    JAKARTA, BANPOS – Perusahaan industri agri-pangan terkemuka, JAPFA Group, melakukan ekspor perdana 23 ribu ayam hidup melalui jalur laut ke Singapura. Ayam tersebut merupakan hasil budidaya PT Ciomas Adisatwa yang merupakan anak usaha PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk di Kabupaten Bintan.

    Ekspor ini menjadi tonggak penting bagi opsi pengiriman baru untuk memasok ayam segar ke Singapura, dengan mengirimkan ayam hidup melalui laut dan dipotong di negara tujuan.

    Direktur JAPFA Group, Harwanto, dalam keterangan pers yang diterima BANPOS menyampaikan bahwa sebagai perusahaan perunggasan nasional dengan solusi total, JAPFA mampu mewujudkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di kawasan, khususnya Singapura.

    “Ini merupakan tonggak sejarah penting untuk dunia perunggasan nasional. Dengan persyaratan ketat dari negara tersebut, JAPFA berhasil memenuhi permintaan dan standar Singapura,” kata Harwanto, Senin (15/5).

    Menurut Harwanto, 28 ribu ekor ayam hidup itu barulah permulaan. Sebab, pihaknya pada tahun 2023 ini telah menargetkan sebanyak 1.500 ton atau sekitar 900.000 ayam hidup untuk diekspor ke Singapura.

    “Pengiriman ayam hidup ke luar negeri yang pertama sepanjang sejarah ini merupakan kolaborasi antara JAPFA, pemerintah Indonesia, Singapura dan para pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya ayam hidup, kami juga sedang menjajaki peluang ekspor produk perunggasan lainnya,” ujarnya.

    Pada pelepasan ekspor perdana ayam hidup ini, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI, Nasrullah, menyampaikan rasa bangganya atas ekspor tersebut. Sebab menurutnya, ekspor ke Singapura menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki kualitas yang baik dan mampu memenuhi jaminan keamanan pangan yang sesuai dengan standar internasional.

    “Seperti juga kita ketahui, potensi produksi daging ayam ras nasional tahun 2022 tercatat sebanyak 3,67 juta ton. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara yang mampu mensuplai kebutuhan unggas dan produk turunannya, bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi siap untuk mensuplai kebutuhan pangan global,” jelasnya.

    Sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menyediakan protein hewani yang bergizi dan terjangkau dengan cara yang efisien dan berkelanjutan, saat ini JAPFA berperan penting dalam menyediakan bahan makanan bagi masyarakat di kawasan Asia.

    Dengan mengedepankan standar kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola perusahaan yang tinggi, JAPFA memiliki kapasitas untuk memenuhi strategi ketahanan pangan Singapura.

    Chief Executive Officer JAPFA Group (Ltd), Tan Yong Nang, mengaku sangat senang dapat berkontribusi pada strategi ketahanan pangan Singapura, dengan menyediakan ayam segar untuk konsumen lokal.

    “Sebagai salah satu pemimpin di industri agri-pangan, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam memproduksi makanan berprotein hewani di Asia, kami dapat memenuhi permintaan dan standar Singapura berdasarkan komitmen kami terhadap kualitas dan model bisnis kami yang terintegrasi secara vertikal dari produksi pakan unggas dan pembesaran hingga pengolahan ayam,” katanya.

    Menurutnya, JAPFA sangat menekankan kualitas dan keamanan di seluruh rantai produksinya. Peternakan dan fasilitas pengolahan dilengkapi dengan teknologi canggih dan mematuhi standar internasional tertinggi untuk kesejahteraan hewan, keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Misalnya penggunaan kandang closed-house untuk budidaya unggas.

    “Standar kelayakan ekspor dibuktikan dengan sejumlah sertifikasi baik lokal maupun internasional, seperti sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza (AI), sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sertifikat produk halal, dan penerapan issue management mutu ISO 2200, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), serta Food Safety System Certification (FSSC) 22000,” tandasnya. (DZH)

  • UMKM Kota Tangerang Go International

    UMKM Kota Tangerang Go International

    HADIRNYA produk UMKM di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menjadi peluang bagus untuk Go International, karena merupakan bandara terbesar di Indonesia. Sehingga produk-produk UMKM ini berpotensi untuk lebih dikenal oleh para pengunjung bandara tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga internasional.

    Hal itu disampaikan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, saat membuka acara Tangerang City Gateway Of Indonesia Fest, yang diselenggarakan di Area Gerai Nusantara Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Senin, (15/5).

    Terlebih menurut Arief, kualitas dari produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal Kota Tangerang juga terus meningkat serta daya saingnya yang tidak kalah jika dibandingkan dengan produk UMKM daerah lain.

    “Saya yakin, teman-teman UMKM senantiasa meningkatkan kualitas produknya sehingga dengan diberikannya tempat dan kesempatan di Bandara Soetta ini, diharapkan dapat semakin mendorong para UMKM di Kota Tangerang untuk semakin produktif dan meningkatkan kualitas produk-produknya,” ujarnya.

    Arief, juga turut menyampaikan apresiasinya kepada PT Angkasa Pura (AP) II selaku penyelenggara acara yang telah melibatkan UMKM Kota Tangerang dan berharap dengan diikutsertakannya para UMKM lokal dalam pameran tersebut, produk-produk lokal Kota Tangerang dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas bahkan go international.

    “Kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran AP II beserta semua pihak penyelenggara, karena telah memfasilitasi para UMKM di Kota Tangerang untuk terlibat dalam pameran di Tangerang City Gateway Of Indonesia ini,” ucapnya.

    Arief berharap, kegiatan ini nantinya dapat semakin memperkuat sinergitas serta kolaborasi Pemkot Tangerang dengan PT Angkasapura II dalam menyosialisasikan dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi di Kota Tangerang.

    Apalagi potensi setiap tahunnya, diperkirakan ada sekitar 70 juta penumpang dan pengunjung dari Bandara Soetta, sehingga besar potensi pengembangan ekonominya baik untuk UMKM, pariwisata dan terutama investasi.

    “Alhamdulillah, di kwartal pertama tahun ini investasi yang masuk ke Kota Tangerang sekitar 6,9 triliun, terbesar se-Provinsi Banten. Dengan adanya kolaborasi dan kerjasama seperti ini, diharapkan ke depannya bisa lebih meningkat lagi nilai investasinya,” tandasnya. (DZH/BNN)

  • Pemkab-BP3MI Banten Lindungi Pekerja Migran

    Pemkab-BP3MI Banten Lindungi Pekerja Migran

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang saat ini tengah menyiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten.

    MoU atau nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kabupaten Serang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menyampaikan bahwa dirinya mewakili Pemkab Serang, siapkan pembentukan MoU antara pemda dengan BP3MI.

    ”Hari ini saya mewakili Ibu Bupati (Ratu Tatu Chasanah) rapat dengan Disnakertrans dan BP3MI Banten untuk memulai di adakannya persiapan pembentukan MoU antara pemerintah daerah dengan BP3MI Pusat,” Ucapnya. Senin (15/5).

    Dirinya mengungkapkan bahwa MoU tersebut dipandang sangat perlu, pasalnya hal tersebut diperlukan dalam rangka melindungi Pekerja Migran Indonesia, khususnya asal Kabupaten Serang.

    Sebagaimana diketahui, bahwa masih ada masyarakat Kabupaten Serang yang masih berangkat mencari kerja ke luar negeri akan tetapi masih ilegal.

    ”Kedepan kita tidak mengharapkan terjadi pemberangkatan tenaga kerja kita keluar negri itu tanpa prosedural yang baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan Pemkab Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berupaya melindungi keselamatan keamanan para pekerja migran yang berangkat ke luar negeri.

    ”Ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi kita telah persiapkan untuk pembentukan MoU tersebut,” jelasnya.

    Kemudian, setelah usai audensi, secara resmi Sekda Entus melepas sebanyak 16 PMI asal Kabupaten Serang ke Malaysia dan 16 Lepas PMI ke Jepang. Keberangkatan para PMI asal Kabupaten Serang tersebut di fasilitasi oleh PT. Mitra Muda Reksa Mandiri dan PT. Wahana Karya Suplay Indo.

    ”Kita menyampaikan terima kasih kepada perusahaan sebagai pengerah tenaga kerja ke luar negeri yang secara jelas mereka melakukan rekrutmen kepada calon PMI ini secara prosedural, secara aturan itu sudah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

    Entus berharap, para PMI asal Kabupaten Serang yang berangkat agar tidak putus komunikasi, koordinasi dengan kedua perusahan tersebut baik yang ke Jepang maupun yang ke Malaysia.
    ”Jangan sampai setelah ada di luar negeri mereka ini jalan sendiri,” ujarnya.

    Disamping itu, Entus juga berpesan kepada para PMI tetap menjaga adat istiadat Kabupaten Serang baik sopan santun, etika, kemudian juga hubungan sosial dan tidak lupa tetap teguh dengan melaksanakan ajaran ajaran agama islam.

    ”Kita tidak boleh larut oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Kabupaten Serang itu sendiri,” katanya.

    Ia juga menambahkan bahwa harapannya sepulangnya dari bekerja diluar negeri tersebut,  para pekerja bisa meningkatkan keterampilan yang sebelumnya didapat diluar negeri.

    ”Kita harapkan mereka bekerja di luar negeri ini pulang dengan meningkatkan keterampilan yang di timba di luar negeri, dan tentunya kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya,” tambahnya

    Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami berharap MoU dalam hal ini Bupati Serang Ratu tatu Chasanah dan BP3MI Pusat yang akan dilaksanakan, bisa mengatasi atau meminimalkan untuk calon-calon PMI non prosedural atau yang tidak legal.

    Jadi, seperti yang di contohkan yang akan berangkat saat ini adalah yang melalui prosedur yang legal melalui proses seleksi, pelatihan dan sebagainya.

    ”Kita harapkan dengan kerja sama ini mudah-mudahan semakin berkurang PMI-PMI Di Kabupaten Serang yang non prosedural, karena kalau kita lihat banyak sekali sekarang yang viral kasus migran sehingga kita sulit untuk koordinasi dnegan BP3MI,” ujarnya.

    Kepala BP3MI Banten, Darma Saputra mengatakan untuk PMI asal Kabupaten Serang yang dilepas sebanyak 16 orang menuju Malaysia yang rencana diberangkatkan pada Jum’at 19 Mei 2023 dengan skema Goverment to Goverment. Selain itu juga ada calon PMI yang berpotensi menjadi Pekerja Migran yang tengah berlatih Program SSW (Specified Skilled Worker) Jepang untuk mendapatkan sertifikat N4.

    ”Karena SSW ke Jepang itu  harus mempunyai sertifikat N4, bahasa N4. Jadi kalau mereka sudah memiliki N4 bisa mengajukan berangkat dengan program skema SSW Jepang baik melalui Disnakertrans atau BP3MI,” jelasnya.

    BP3MI Banten menargetkan, pada Tahun 2023 ini bisa memberangkatkan sebanyak 1.000 PMI asal Kabupaten Serang secara resmi atau prosedural. Darma berkaca, pada Tahun 2022 BP3MI sudah memberangkatkan sebanyak 490 PMI berasal dari Kabupaten Serang.

    ”Jumlah itu terbesar se Provinsi Banten untuk pekerja migran berangkat secara prosedural,” tandasnya.

    Turut hadir pada audensi dan pelepasan PMI asal Kabupaten Serang Kepala BP3MI Banten Darma Saputra, Asisten Daerah (Asda) II Hamdani, Kepala Disnakertrans Diana Ardhianty Utami, dan perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang. (MG-02/AZM) 

  • Yusril: Hukum Kita Berantakan

    Yusril: Hukum Kita Berantakan

    TOKYO, BANPOS – Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengaku sependapat dengan Presiden Jokowi soal kriteria pemimpin atau calon presiden (capres) yang dibutuhkan Indonesia saat ini, seperti disampaikan di hadapan relawan di Istora Senayan, Jakarta kemarin.

    Indonesia, menurut Yusril, memang memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas dan berani membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara di tengah tantangan yang makin besar di masa depan, sebagaimana disampaikan Jokowi.

    Pemimpin cerdas itu, sebutnya harus benar-benar faham falsafah bernegara, konstitusi, hukum, potensi, tantangan dan peluang yang Indonesia miliki.

    “Kita memang bangsa yang besar, kaya SDA dan SDM. Yang kurang pada bangsa kita adalah pemimpin yang cerdas dan berani serta mempunyai kepekaan hati nurani melihat dan memandang kelemahan-kelemahan kita,” kata Yusril dalam keterangannya di Tokyo, Senin (15/5).

    Kelemahan utama bangsa kita, terangnya terletak pada sikap mental yang merasa rendah diri, rendah kesadaran moral dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Pemimpin, sebutnya harus mengambil langkah tegas mengatasi hal ini.

    Menyinggung seringnya Indonesia kalah dalam menghadapi berbagai gugatan di forum internasional, Yusril mengatakan penyebabnya adalah lemahnya posisi Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang dibuat sendiri.

    “Argumentasi hukum kita kurang canggih dalam menangani sebagai tekanan dan gugatan dalam perjanjian bilateral dan multilateral yang membuat kita sering terpojok dan dikalahkan,” jelasnya.

    Perdebatan hukum di forum internasional, menurut Yusril, harus didukung langkah diplomasi yang sistematis dan pembentukan opini. Indonesia, sebutnya harus banyak belajar dari kekurangan dan kesalahan di masa lalu dan masa sekarang.

    “Intinya, selama ini kita kurang memperhatikan hal-hal yang terkait dengan hukum. Akibatnya kita mengalami kekalahan dalam berbagai sengketa di forum internasional,” tutur mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini.

    “Di dalam negeri, kita sulit maju dan melangkah menjadi negara maju karena hukum kita berantakan. Norma hukumnya kacau, penegakannya amburadul,” sambungnya.

    Karena itu, sebut Yusril korupsi merajalela, ketidak-adilan terjadi di mana-mana dan pembangunan hukum kita makin lemah dalam satu dekade terakhir.

    “Hal ini merupakan faktor penting terhambatnya kemajuan di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan,” terang dia.

    Meskipun dalam banyak hal Yusril mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Presiden, namun dia menambahkan bahwa pemimpin bukan sekedar dekat dengan rakyat dan mengutip kata Bung Karno “penyambung lidah rakyat”, tetapi pemimpin harus mampu menunjukkan dan membawa rakyat ke jalan yang benar dan melakukan jalan apa yang harus ditempuh untuk memajukan bangsa dan negara ini.

    Pemimpin dengan kriteria tadi, menurut Yusril adalah pemimpin yang mumpuni dalam arti mempunyai ilmu dan ditempa oleh pengalaman dalam membangun dan memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini.

    “Pemimpin seperti itu tidak akan lahir karena garapan media sosial dan pencitraan serta berbagai survei yang terkadang justru menyesatkan rakyat sendiri,” tegas Politikus Partai Bulan Bintang tersebut.(PBN/RMID)

  • Banten Masih Minim Kekayaan Hak Paten

    SERANG, BANPOS – Jadi salah satu jenis Kekayaan Intelektual, Paten memberikan perlindungan dalam bentuk hak ekslusif kepada inventor atau pemohon Paten atas penemuannya di bidang teknologi. 

    Melalui pendaftaran Paten, dapat memberikan keistimewaan bagi pemegang Paten untuk menguasai produksi, penggunaan, hingga penjualan suatu teknologi tertentu.

    Di Provinsi Banten sendiri, permohonan Kekayaan Intelektual yang masuk pada tiap tahunnya selalu berada di peringkat 4  besar di Indonesia. Namun sayangnya, mayoritas permohonan masih didominasi permohonan Merek yang mencapai ribuan, sedangkan jumlah permohonan Paten dan Paten Sederhana cukup minim. 

    Hal itu disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Banten, Meidy Firmansyah dalam siaran persnya saat membuka Sosialisasi Paten dan Desain Industri yang digelar Kanwil Kemenkumham Banten, Senin (15/05).

    “Pada tahun 2020, permohonan Paten dari wilayah Provinsi Banten sebanyak 68 Paten. Di tahun 2021, permohonan meningkat menjadi 77 Paten dan menurun di tahun 2022 sejumlah 66 Paten. Pada tahun 2023, hingga bulan ini telah masuk 19 permohonan Paten dari wilayah Provinsi Banten”, paparnya.

    Padahal, kata Meidy, di tahun 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan kebijakan terkait pembayaran Paten yang dapat meringankan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil serta perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. 

    Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 tahun 2020 tersebut salah satunya adalah adanya potongan biaya tahunan Paten bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Selain itu terdapat pengenaan tarif Rp. 0,- (nol rupiah) untuk perguruan tinggi negeri dan swasta serta Paten belum komersial.

    Masih minimnya permohonan Paten yang masuk dari wilayah Banten itu tentunya merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Para sivitas akademika dituntut lebih produktif lagi menghasilkan penemuan-penemuan di bidang teknologi. 

    Dan sebagai pemangku tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten juga memiliki tugas untuk terus meningkatkan literasi dan melakukan pendampingan terkait pendaftaran Paten.

    “Dengan adanya keringanan serta sosialisasi yang dilakukan secara masif oleh Kanwil Kemenkumham Banten, diharapkan dapat menggugah minat para pelaku industri serta para sivitas akademika, khususnya di wilayah Banten untuk mendaftarkan berbagai invensinya”, pungkasnya. 

    Terselenggara di Trembesi Hotel Tangerang Selatan, kegiatan diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari Perwakilan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, serta Dinas terkait se-Tangerang Raya. Turut hadir, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agus Salim dan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Rahadyanto. (RUS/AZM)

     

  • Ada Mantan Napi Daftar Bacaleg, KPU Akan Validasi

    Ada Mantan Napi Daftar Bacaleg, KPU Akan Validasi

    PANDEGLANG, BANPOS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang menyebut ada mantan Narapidana (Napi) yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Namun untuk berapa jumlah mantan napi tersebut, KPU Pandeglang belum mengetahui secara detail.

    “Berdasarkan yang saya ketahui memang ada itu mantan narapidana yang diajukan,” kata Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Suja’i kepada wartawan, Senin (15/5).

    Dijelaskan Suja’i, pihaknya belum bisa memastikan berapa orang dan dari partai mana mantan napi yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg. Karena saat ini KPU tinggal melakukan verifikasi administrasi bacaleg yang telah didaftarkan oleh masing-masing parpol.

    “Tapi kami belum tahu secara persis adanya di parpol, mana karena belum masuk ke tahapan verifikasi administrasi,” ujarnya.

    Untuk saat ini, lanjut Suja’i, KPU baru saja melaksanakan proses tahapan pendaftaran bacaleg. Untuk jumlah total bacaleg ada sekitar 766 orang dari 18 parpol yang mendaftar ke KPU Pandeglang.

    “Kami sudah melaksanakan kegiatan penerimaan daftar bakal calon. Adapun jumlah partai politik yang mengajukan daftar bakal calon itu semuanya mengajukan 18 partai politik yang menyerahkan. Adapun total bakal calon dari seluruh partai tersebut itu jumlahnya ada 766 orang bakal calon, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 481 dan perempuan 285 bakal calon,” terangnya.

    Selanjutnya, kata Suja’I lagi, KPU akan melakukan verifikasi administrasi bacaleg mulai dari tanggal 15 Mei sampai 23 Juni 2023. Untuk penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) akan ditetapkan pada bulan November 2023.

    “Sesuai dengan ketentuan yang ada di KPU No 10 tahun 2023, tahapan selanjutnya hari ini dilaksanakan kegiatan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon sampai dengan tanggal 23 Juni 2023,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Kinerja BPRS Cilegon Mandiri Diklaim Memuaskan Nasabah

    Kinerja BPRS Cilegon Mandiri Diklaim Memuaskan Nasabah

    CILEGON, BANPOS – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) menggandeng lembaga survey independen yakni Industri and Monetary Policy Analysis Centre (IMPAC). Survei ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelanggan BPRS CM.

    Diketahui dari hasil dari survey terhadap nasabah BPRS-CM, beberapa masukan didapatkan seperti belum adanya layanan mobile banking yang sejatinya dibutuhkan nasabah. Belum adanya layanan pengaduan, kecepatan layanan dan ketepatan layanan menjadi masukan dalam survei tersebut. Namun, secara umum BPRS-CM mendapatkan nilai baik atau B. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 86,68.

    Peneliti IMPAC Raymond Siregar mengatakan, survey kepuasan nasabah BPRS-CM dilakukan pada 15 hingga 31 Maret 2023 untuk pengumpulan data. Instrumen yang digunakan IMPAC pada penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

    “Kami meneliti konsumen atau nasabah BPRS-CM. Nasabah BPRS-CM terbagi atas tiga kategori yang disesuaikan dengan produk yang ditawarkan oleh BPRS-CM yaitu penabung, peminjam, dan deposan. Sebagai contoh jumlah seluruh nasabah atas populasi diketahui secara pasti yaitu 9.889 nasabah. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode probability sampling dengan teknik penarikan sampel menggunakan stratified random sampling,” kata Raymond kepada awak media saat ditemui di Kantor BPRS-CM, Senin (15/5).

    Kemudian dikatakan Raymond, dengan metode penelitian probability sampling dari total nasabah, 384 nasabah terpilih sebagai responden yang selanjutnya diwawancarai secara mendalam. “Ternyata hasilnya semakin menegaskan kinerja cemerlang BPRS-CM,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Raymon, beberapa dimensi yang diteliti antara lain persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur dan waktu penyelesaian. Ketiga dimensi tersebut sangat vital dalam industri perbankan karena termasuk aspek pelayanan nasabah atau konsumen.

    “Riset IMPAC menemukan bahwa kinerja aspek layanan yang dilakukan oleh BPRS-CM dinilai efisien dan telah memenuhi ekspektasi nasabah. Hal ini berarti aspek layanan yang menurut nasabah sangat penting telah memiliki kinerja yang baik,” tuturnya.

    Raymond mengungkapkan sebagai contoh untuk dimensi persyaratan yang mencakup tingkat kejelasan informasi dan kemudahan untuk mendapatkan layanan perbankan seperti kejelasan membuka rekening dan kemudahan mencairkan dana, nasabah memberi respon yang sangat positif terhadap BPRS-CM. Tak hanya itu, terkait dimensi sistem, mekanisme, prosedur BPRS-CM, para nasabah menyatakan sangat mudah dan terbantu oleh para karyawan atau petugas BPRS-CM.

    “Demikian pula dengan waktu penyelesaian layanan yang sering menjadi keluhan banyak nasabah di berbagai perbankan. Menurut nasabah yang menjadi responden, waktu penyelesaian layanan di BPRS CM cukup cepat,” tuturnya.

    Raymond menjelaskan, dalam riset ini, IMPAC juga menyusun Indeks Kepuasan Konsumen atau Nasabah terhadap kinerja BPRS-CM dalam mutu pelayanan. Dari pengolahan berbagai indikator, BPRS-CM memperoleh indeks 86,68 yang termasuk dalam kategori B.

    “Tak hanya itu, dari pengolahan terhadap 15 indikator kepuasan nasabah, BPRS-CM memperoleh nilai rata-rata 3,47 yang berarti kinerja BPRS-CM dinilai baik oleh nasabah. Dengan kata lain, nasabah merasa puas dengan kinerja BPRS-CM,” ujarnya.

    Disisi lain, Raymond menambahkan, hasil survey cukup mengejutkan mengingat BPRS-CM baru Januari 2022 atau belum genap 2 tahun memulai upaya untuk memperbaiki kinerjanya setelah sekian lama terpuruk. Tentu saja kinerja BPRS-CM yang cepat membaik ini adalah hasil kerja keras jajaran direksi, komisaris dan seluruh karyawan serta dukungan penuh Walikota Cilegon Helldy Agustian selaku pemilik modal BPRS Cilegon Mandiri.

    “Melihat temuan riset ini, kami merekomendasikan BPRS-CM perlu meningkatkan seluruh aspek layanan secara simultan. Peningkatan aspek layanan akan berperan pada meningkatnya indeks kepuasan dan meminimalisir gap harapan dan kinerja. Adapun tiga prioritas aspek yang perlu diperbaiki adalah menyediakan saluran pengaduan, meningkatkan kecepatan layanan, meningkatkan ketepatan layanan,” katanya.

    Di tempat yang sama, Direktur Bisnis BPRS-CM Yoyo Hartoyo mengatakan, terpilihnya jajaran Direksi dan Komisaris dan seluruh karyawan berusaha keras agar membawa angin segar bagi kinerja BPRS-CM.

    Kemudian dikatakan Yoyo, BPRS-CM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon dinilai berhasil bangkit dari keterpurukan.

    “Banyak keinginan yang kita dapat dari nasabah kita dari hasil survey seperti mobile banking. Sistemnya sedang kita ajukan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pelayanan, keramahan, kecepatan akan kita tingkatkan,” terangnya.

    Dikatakan Yoyo, nasabah BPRS-CM saat ini mayoritas pedagang. Namun, pihaknya akan memaksimalkan nasabah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, pihaknya gerilya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Cilegon. “Masalah pelayanan, segala macam, kotak saran, saya pikir akan lebih cepat kita sediakan,” ujarnya.

    Kemudian Yoyo menambahkan, pilihannya IMPAC sebagai lembaga survey karena independen. “Ini karena independen, kalau kita survei hasilnya buat di-setting buat apa,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Ratusan Sapi Kabupaten Tangerang Terjangkit LSD

    Ratusan Sapi Kabupaten Tangerang Terjangkit LSD

    16TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 303 ekor hewan ternak sapi yang berada di Kabupaten Tangerang, dilaporkan terjangkit lumpy skin disease (LSD) atau penyakit kulit berbenjol. Hal itu berdasarkan data terkini yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang.

    Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada DPKP Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi, mengatakan bahwa kasus penyakit kulit berbenjol terus bertambah dalam beberapa pekan terakhir.

    “Sampai dengan tanggal 3 Mei, ada 219 kasus di 13 kecamatan. Tetapi ternyata ada tambahan lagi di tiga kecamatan dengan total 303 kasus LSD,” ujarnya, Senin (15/5).

    Menurutnya, kasus penyakit kulit berbenjol pada hewan ternak itu mengalami perluasan tingkat penularannya, dari sebelumnya hanya ditemukan di 13 kecamatan, kini bertambah tiga wilayah dengan total menjadi 16 kecamatan.

    “Ini cukup signifikan peningkatannya, karena memang kendalanya kami sedang kejar tayang untuk program vaksinasi PMK yang 10 ribu. Kemudian di 3-4 bulan terakhir dengan penambahan kasus 300-an cukup besar,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan, ratusan hewan ternak yang dinyatakan positif terpapar penyakit kulit berbenjol itu, secara umum merupakan hewan ternak jenis sapi. “Yang terpapar itu kebanyakan hewan ternak jenis sapi, dan secara umum kebanyakan kasus dari sapi,” tuturnya.

    Meski terjadi perluasan dan penambahan kasus, lanjut dia, sebagian hewan sapi yang sebelumnya dinyatakannya positif LSD sejauh ini sudah mulai sembuh, seiring dengan upaya pengobatan yang dilakukan. “Ada beberapa juga hewan yang sebelumnya suspek saat ini sudah sembuh juga,” ucapnya.

    Ia menambahkan, salah satu upaya penanganan kasus hewan ternak yang terkena LSD, sama dengan penanganan terhadap hewan yang terkena penyakit PMK, yakni dipisahkan dari sapi yang sehat. Selanjutnya, tim kesehatan hewan yang ada di lapangan melakukan vaksin dan pengobatan, atau pemberian vitamin.

    “Kami coba maksimalkan kira-kira apa yang bisa kami lakukan, apakah di waktu senggang kami vaksinasi PMK. Kasus yang dulu sudah mulai sembuh. Tapi, pada intinya sekarang kami secara maksimal melakukan penanganan,” tandasnya. (ANT/DZH)

  • Gelombang Perairan Banten Capai 6 Meter

    Gelombang Perairan Banten Capai 6 Meter

    SERANG, BANPOS – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 6 meter. Gelombang ini diprediksi terjadi di perairan  Banten dan Lampung pada 15-16 Mei 2023.

    “Untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4,0-6,0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten,” sebut Bidang Hubungan Masyarakat Biro Hukum dan Organisasi BMKG lewat keterangan tertulisnya, Senin (15/5).

    Ia mengungkapkan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 3-25 knot.

    Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten-Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten-Jawa Barat, Laut Sulawesi dan perairan Kep. Babar-Tanimbar.

    “Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di perairan timur P. Simeulue, perairan P. Sawu-Rote, Laut Sawu, Selat Sumba, perairan selatan Flores, Selat Sape bagian selatan, Laut Jawa bagian tengah dan timur,” tulisnya.

    Kemudian di Selat Makassar bagian utara, Laut Sulawesi, perairan utara Papua Barat – Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Barat-Papua, Laut Banda bagian barat,  perairan selatan P. Buru, perairan selatan Kep. Kai-Kep. Aru, perairan selatan Sermata-Kep. Tanimbar, Laut Arafuru.

    Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 – 4.0 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh-Kep. Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Enggano-barat Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh-Bengkulu.

    “Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa-P. Sumba, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat-NTT dan Laut Banda bagian timur,” lanjutnya.

    Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

    “BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada,” katanya.

    Terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 m). Kemudian Kapal Tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 m), Kapal Ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 m), dan Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 m).

    “Untuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” ungkapnya.(RUS/PBN)

  • Sekda Definitif Tunggu Rekomendasi Pemprov

    Sekda Definitif Tunggu Rekomendasi Pemprov

    PANDEGLANG, BANPOS-Terkait Sekda definitif hasil open bidding jabatan Sekda beberapa bulan lalu, Bupati pandeglang, Irna Narulita saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

    “Awalnya kan Ibu harus bersurat ke Pak Pj Gubernur, ternyata kemarin Ibu bersurat 3 nama, Ibu usulkan semua. Ternyata tidak bisa 3 nama, harus 1 nama. Akhirnya ibu usulkan surat kembali, kita nunggu surat rekomendasi dari Pemprov Banten,” kata Irna kepada wartawan, Senin (15/5).

    Menurutnya, sebelum bersurat kepada Pemprov Banten, dirinya terlebih dahulu melakukan kajian atas nilai-nilai hasil open bidding dan karakter dari masing-masing calon Sekda.

    “Jadi Ibu betul-betul mengkaji ulang dari nilai-nilai yang ada, dari profesionalitasnya, leadershipnya yang bisa merangkul di lapangan sebagai pembina ASN,” terangnya.

    Irna menambahkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda Pandeglang, pihaknya telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang akan mengemban amanah hingga adanya Sekda Definitif.

    “Kita sudah memilih Plh Sekda Pandeglang, yang akan menjalankan tugas sampai adanya Sekda Definitif,” ujarnya.

    Dijelaskannya, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Sekda Pandeglang harus inovatif, kreatif dan solutif, serta harus memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

    “Pastinya, yang terpilih harus punya dedikasi, loyalitas, profesional, inovatif, kreatif dan solutif. Itu harus ada di jiwa Sekda yang nanti terpilih,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Irna, Sekda sebagai tangan kanannya Bupati harus bisa mengelola organisasi dan harus mampu menyelesaikan segala persoalan yang sewaktu-waktu muncul dalam organisasi.

    “Sekda itu adalah tangan kanan Bupati, orang kepercayaan yang harus bisa mengelola roda organisasi. Karena semua permasalahan Sekda harus tahu. Kan nggak mungkin juga punya Sekda, tapi urusan di bawah berantakan, banyak laporan di lapangan kan nggak bagus. Belum lagi nanti, banyak jabatan-jabatan yang akan disandang oleh Sekda. Jadi Sekda itu harus menguasai semua urusan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/PBN)