BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Truk Pasir Basah dan Over Tonase Dilarang Melintas di JLS

    Truk Pasir Basah dan Over Tonase Dilarang Melintas di JLS

    CILEGON, BANPOS – Pemkot Cilegon (Pemkot) bakal menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait larangan truk angkutan pasir yang masih basah dan over tonase (kelebihan beban) melintas di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    Hal itu terungkap saat rapat koordinasi pemanfaatan JLS di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon, Selasa (5/9). Hadir dalam rapat tersebut Plh Asda II Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Anggota Komisi IV DPRD Banten Dede Rohana Putra, Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Riska Tri Arditia, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Plh Asda II Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menjelaskan, JLS yang sudah dibangun menggunakan APBD Kota Cilegon selama ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga industri. Hanya saja, ada pengusaha yang melanggar terkait penggunaan angkutan pasir basah dan juga over tonase.

    “Hasil pengamatan kami di lapangan, baik Dishub, Dinas PU, dan juga Sat Lantas Polres Cilegon, yang berpotensi merusak JLS adalah angkutan pasir basah dan juga over tonase sehingga jalan lebih cepat rusak,” kata Aziz, Selasa (5/9).

    Selama ini, tambah Aziz, pihaknya sudah memasang rambu lalu lintas di sepanjang JLS. Seperti larangan parkir, larangan over tonase dan lain-lain. Namun aturan tambahan berupa Perwal dinilai masih diperlukan untuk melarang truk pengangkut pasir dan juga overtonase.

    “Insyaallah sebulan ini Perwal soal pemanfaatan JLS ini jadi. Nanti kalau ada truk melebihi tonase kita akan paksa supaya putar balik untuk mengurangi volumenya. Demikian juga angkutan pasir basah kita akan minta putar balik sampai benar-benar kering,” ujarnya.

    Aziz mengajak semua pihak untuk menjaga JLS supaya lebih awet. Apalagi, jalan sepanjang 15 kilometer tersebut sebagian diantaranya tengah diperbaiki hasil bantuan pemerintah pusat.

    “Kita akan menata JLS supaya tidak cepat rusak, makanya untuk mengantisipasi masalah ini, agar jalan bisa awet, kita akan fokus tertibkan truk pasir dulu. Kalau angkutan industri saya kira mereka lebih tertib karena memperhatikan keselamatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dishub Kota Cilegon Mariano mengaku sudah mengerahkan personilnya untuk mengawasi JLS. “Satu shift enam personel. Mereka keliling melakukan pengawasan,” jelasnya.

    Dalam rapat tersebut, Mariano mendukung agar lalu lintas truk angkutan pasir dibatasi. Bila selama ini bebas melintas, ke depan dibatasi hanya pada malam hingga pagi hari. “Saya tadi usul agar sebagai langkah awal kita batasi. Misalnya hanya boleh melintas pukul 22.00-05.00 WIB. Nanti lama-lama juga akan berhenti beroperasi,” sarannya.

    Diketahui, JLS termasuk dalam jalan kelas III. Maksimal muatan yang diizinkan adalah ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan sumbu muatan terberat yang diizinkan delapan ton.(LUK/PBN)

  • Bacaleg Golkar Jangan Ada Gesekan

    Bacaleg Golkar Jangan Ada Gesekan

    CILEGON, BANPOS – Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon Isro Mi’raj meminta kepada bakal calon legislatif (Bacaleg) yang akan tarung di Pemilu 2024 agar tidak ada gesekan di internal partai.

    “Antar caleg harus saling berkomunikasi, tidak saling memanas di lapangan dan jangan ada gesekan yang terlalu tajam, antar caleg Golkar harus tetap solid dan kondusif,” kata Isro, Selasa (5/9).

    Kemudian dikatakan Isro, calon legislatif yang mengikuti Pemilu 2024, tentunya harus mampu mematuhi norma dan kaidah yang sudah diatur dalam aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

    “Bacaleg bisa paham dan memahami tentang aturan. Contoh, bagaimana memasang APK (titik yang dilarang), bahaya money politik, tahapan kampanye terbuka hingga jadwal-jadwal kampanye,” tuturnya.

    Dijelaskan Isro, saat ini hasil perekrutan bacaleg sudah sesuai dengan administrasi berjumlah 40 orang seluruh perwakilan dapil.

    “Dapil I sebanyak 10 orang, dapil II sebanyak 10 orang, Dapil III sebanyak 12 orang dan Dapil IV sebanyak 8 orang. Serta keterwakilan perempuan sudah mencapai lebih 30 persen,” terangnya.

    Isro yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon ini berharap, seluruh caleg Partai Golkar bisa memberikan kontribusi yang tinggi untuk kemenangan Partai Golkar di Kota Cilegon. (LUK/PBN)

  • Gerindra Lebak Targetkan 13 Kursi di Pemilu

    Gerindra Lebak Targetkan 13 Kursi di Pemilu

    LEBAK, BANPOS – DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak menargetkan kursi di pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. Selain itu, jajaran Gerindra juga fokus pada pemenangan pemilihan presiden 2024.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Bambang Sp mengatakan saat ini di internalnya sedang menyusun dan mengevaluasi calon legislatif (Caleg) di semua Dapil.

    “Ini kita lakukan dengan harapan target yang kita capai agar di maksimalkan dapil 1 kita targetkan 3 kursi, dapil 2,3,4,5,6 kita target masing masing 2 kursi,l,” ujarnya.

    Dikatakan Bambang, upaya mencapai target tersebut tentunya harus dengan perjuangan semua kader terutama semua caleg di semua daerah pemilihan.

    “Kami sangat optimistis dengan para caleg sekarang untuk meraih 13 kursi, dan walaupun meleset tidak terlalu jauh. Dan kami berharap tidak akan meleset bahkan lebih,” ujarnya.

    Dalam menggapai kemenangan tersebut, pihak DPC Gerindra Lebak mengaku memiliki cara kebersamaan berkesinambungan.

    “Kami sudah ada strategi untuk memenangkan pileg, dengan kebersamaan berkolaborasi antara caleg kabupaten, caleg provinsi dan caleg DPR RI, agar beban untuk biaya sosialisasinya tidak terlalu besar, jika ada kebersamaan ini kami yakin kemenangan Gerindra akan diperoleh kembali,” jelas Bambang.

    Adapun untuk Pilpres, pihaknya mengaku tengah memaksimalkan semua kekuatan. Karena, kata Bambang, metode Pilpres berbeda dengan Pileg.

    “Iya, ini dua perjuangan dalam satu waktu bersamaan, karena Pilpres nantinya banyak relawan lintas jaringan, baik dari Parpol pengusung maupun dari lembaga masyarakat, semua pasti fokus di Pilpres,” tegasnya. (WDO/PBN)

  • Bikin Kesal Masyarakat, APS Bacaleg Cigemblong Ditertibkan

    Bikin Kesal Masyarakat, APS Bacaleg Cigemblong Ditertibkan

    LEBAK, BANPOS – Alat Peraga Sosialisasi (APS) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di wilayah Cigemblong kian marak dipasang di pepohonan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak mendampingi Kasi Trantib setempat menertibkan APS Bacaleg pada Pemilu 2024 tersebut.

    Anggota Panwaslu Cigemblong yang juga Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Pikri Septiana mengatakan, penertiban APS tersebut sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu, serta Perda Kabupaten Lebak Nomor 17 tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

    “Dalam penertiban APS ini kami hanya mendampingi tim dari Satpol PP Kecamatan, alat peraga yang kami tertibkan ini diduga melanggar. Seperti, dipasang di pohon, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan pendidikan,” kata Pikri kepada BANPOS, Selasa (5/9).

    Sementara itu, Ketua Panwaslu Cigemblong, Lukmanul Hakim menegaskan, sebelum menertibkan APS Pemilu 2024, pihaknya telah melayangkan surat imbauan kepada pengurus Partai Politik (Parpol) tingkat kecamatan yang ada di Cigemblong. Surat imbauan tersebut berisi tentang peringatan pemasangan APS.

    “Hal ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan dan penegakan aturan Pemilu. Dalam penertiban ini, kami tidak tebang pilih, semua yang diduga melanggar ditertibkan oleh Satpol-PP,” tegas Lukman.

    Ia menjelaskan, pihaknya mendapatkan banyak aduan dari masyarakat yang notabene pemilik pohon, yang mengadukan kepada Panwas dengan adanya alat peraga yang dipasang di pohon.

    “Kami juga menerima aduan kekesalan dari masyarakat pemilik pohon, ketika pohon itu ditebang banyak paku yang menempel di pohon, akibat dari pemasangan APS itu,” tandasnya.

    Kasi Trantib Kecamatan Cigemblong, Abdul Rosid menerangkan, penertiban APS Pemilu 2024 tersebut dilakukan untuk menegakan Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di wilayah Kecamatan Cigemblong.

    “Pada hari ini kami didampingi Panwas telah menertibkan APS Pemilu 2024 yang diduga melanggar aturan. Baik itu aturan tentang Pemilu maupun Perda,” singkatnya. (MYU/PBN)

  • Megawati dan SBY Akan Segera Bertemu

    Megawati dan SBY Akan Segera Bertemu

    JAKARTA, BANPOS – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang menggelar pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Rencana pertemuan Megawati-SBY akan digodok setelah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Presiden 2024 diumumkan ke publik Rabu (13/9) mendatang.

    “Semuanya bertahap, mengadakan pemenangan Pemilu. Jadi setelah tim pemenangan nasional itu nantinya komposisinya lengkap, ditargetkan pada Rabu depan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9).

    Hanya saja, kata dia pertemuan Megawati dan SBY tetap menunggu arahan Dewan Pengarah TPN Ganjar Pranowo.

    Pasalnya, pertemuan tersebut terkait dengan kerja sama politik menyongsong Pilpres 2024 sehingga perlu arahan seluruh dewan pengarah TPN yang terdiri dari ketum parpol pengusung Ganjar Pranowo.

    “Agenda-agenda penggalangan termasuk parpol selanjutnya nanti akan dilakukan menunggu arahan dari seluruh dewan pengarah TPN yang terdiri dari para ketum parpol,” tuturnya.

    Diketahui, Partai Demokrat telah memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah bacapres KPP Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin sebagai bacawapres untuk Pilpres 2024.

    Partai Demokrat merasa dikhianati karena penentuan Cak Imin sebagai cawapres dilakukan sepihak oleh Anies dan Partai Nasdem.

    Partai Demokrat pun membuka peluang berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Karena itu, Partai Demokrat berharap SBY dan Megawati bisa bertemu.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyinggung nama Presiden Soekarno usai memimpin rapat pleno pengurus di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (4/9).

    Pernyataan ini menyiratkan Demokrat bakal berduet dengan gerbong PDIP Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

    Di momen itu, AHY membandingkan pengalaman berpolitiknya dengan pengalamannya saat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang selalu diajarkan untuk memegang teguh etika
    “Pengalaman TNI mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memegang teguh nilai dan etika keperwiraan. Hal ini adalah modal utama bagi seorang prajurit dalam mengemban tugas apapun,” katanya.

    Meskipun dalam kondisi berperang, AHY menegaskan setiap prajurit TNI wajib mematuhi etika dan aturan. Hal tersebut juga berlaku dalam perpolitikan
    “Begitu juga dalam berpolitik, saya rasa semua rakyat Indonesia yang kita perjuangkan ini sepakat untuk berpolitik secara beretika. Artinya, kita mendambakan praktik-praktik yang baik, yang tidak menghalalkan segala cara,” imbuhnya.

    Ketua umum Partai Demokrat tersebut mengatakan, pemikiran tersebut merupakan gagasan Mahatma Gandhi yang menjadi rujukan pemikiran Presiden Pertama RI Soekarno.

    “Ini adalah pandangan pemimpin besar Mahatma Gandhi yang juga menjadi rujukan utama dari pikiran-pikiran Presiden Soekarno,” ujarnya.

    Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa Partai Demokrat dan PDIP sedang terus berkomunikasi untuk mempertemukan Megawati dan SBY
    “Komunikasinya (SBY-Megawati) masih terus dijalin. Artinya kan komunikasi beberapa level, ada levelingnya. Itu sedang terus berkomunikasi,” ujarnya. (PBN/RMID)

  • Kampus Diharap Tak Jadi Ajang Politik

    Kampus Diharap Tak Jadi Ajang Politik

    TANGERANG, BANPOS – Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini mengeluarkan putusan yang memperbolehkan kegiatan kampanye di fasilitas pendidikan, baik sekolah maupun kampus sepanjang tidak menggunakan atribut dan mendapat izin dari pengelola. Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Banten yang juga Rektor Universitas Raharja Tangerang, Dr PO Abas Sunarya memberikan pandangannya.

    Abas mengaku sebagai sebuah putusan, dirinya menghormati hal itu. Namun demikian, dia berpendapat agar pascaputusan tersebut dibuat aturan secara lebih detail. “Dibuatkan juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis)-nya,” katanya saat ditemui wartawan belum lama ini.

    Abas menambahkan, bila kampus dijadikan arena kampanye, maka bisa saja capres, caleg maupun hingga kepala daerah beserta pendukungnya akan hadir berbondong-bondong ke kampus.”Pasti dalam satu kampus yang hadir tidak hanya bakal satu. Padahal kampus adalah lembaga pendidikan yang di dalamnya boleh jadi ketika di masyarakat mereka berasal dari macam-macam partai,” ucapnya. Karena itu, jika hal ini tidak diatur, maka kampus hanya akan menjadi ajang politik semata.

    “Kalau kita terus terang bukan melarang. Tapi kalau seperti yang mengarahkan (mengatur kampanye) adalah KPU dimana kita harus mengenal para kandidat di mana mereka nantinya akan menjadi wakil untuk membawakan suara masyarakat di tingkat pemerintahan itu boleh. Tapi harus soft,” ucapnya. Namun jika kampanye hanya dilakukan oleh salah satu partai, dirinya tegas menolak.

    “Pemahamannya (kampanye) harus oleh KPU-lah. Atau oleh pemerintah sebagai lembaga pembina organisasi politik. Jadi tidak khusus berbicara satu partai saja. Menyosialisasikan bagaimana caranya memandatkan suara kepada parpol atau kandidat yang memenuhi syarat untuk duduk di legislatif maupun eksekutif,” ucapnya.

    Karena itu, Abas mengungkapkan juklak juknis untuk mengatur kampanye di kampus menjadi keharusan. Dia pun memastikan tidak menentang aturan yang telah dikeluarkan oleh MK. “Kalau misalkan kampanye digelar di kampus oleh salah satu parpol atau caleg atau calon kepala daerah, apakah yakni yang datang cuma mahasiswa. Apakah yakin kalau tokohnya yang jadi jurkam nggak bawa pasukan, enggak bawa seragam (atribut). Pasti itu susah dibendung, apalagi dia tokoh,” tandasnya.(PBN)

  • Dorong Partisipasi Pemilih dan Tolak Politik Identitas

    Dorong Partisipasi Pemilih dan Tolak Politik Identitas

    SERANG, BANPOS – Jelang Pemilu tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang menerima bendera kirab Pemilu tahun 2024 dari KPU Provinsi Lampung untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Tangerang. Acara serah terima bendera kirab tersebut, berlangsung di lapangan Alun-alun Kramatwatu, Kabupaten Serang. Adanya Kirab Pemilu tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu pemicu meningkatkan partisipasi dari para pemilih.

    Dalam acara tersebut turut dihadiri Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua KPU Bandar Lampung, KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Serang, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Kabupaten Serang, Bupati Serang dan Forkopimda, PPK dan PPS se-Kabupaten Serang.
    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mendorong agar partisipasi masyarakat sebagai pemilih pada Pemilu 2024 bisa melebihi partisipasi pemilu sebelumnya.

    “Kita punya semangat yang sama, menyukseskan pesta demokrasi 2024,” ujarnya, Senin (4/9).

    Selain mendorong penyelenggara dan peserta Pemilu untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, pihaknya juga mengerahkan instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Serang untuk ikut menyosialisasikan pemilu.

    “Beri pemahaman kepada masyarakat, bahwa menyalurkan suara saat Pemilu itu penting, jangan sampai golput. Karena satu suara menentukan nasib lima tahun ke depan,” ucapnya.

    Tatu juga mengimbau agar tidak ada politik identitas pada Pemilu 2024. Menurutnya, politik identitas hanya akan menjadi pemecah belah Bangsa.

    “Tidak ada untungnya (politik identitas, red), sampaikan yang baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Kemudian, Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar mengatakan, pihaknya menerima bendera dari KPU Lampung. Kemudian akan disosialisasikan kepada 29 kecamatan di Kabupaten Serang.

    “Kita akan berkeliling selama delapan hari, setelah itu kita serahkan kepada KPU Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

    Abidin mengatakan, Kirab Pemilu ini bertujuan untuk menyosialisasikan peserta pemilu kepada masyarakat. Supaya partisipasi pemilih dapat meningkat.

    “Partisipasi 2019 di Kabupaten Serang mencapai 80 persen, Pemilu 2024 insyaallah 90 persen,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Baliho Bacaleg Merusak Keindahan Daerah Lebak

    Baliho Bacaleg Merusak Keindahan Daerah Lebak

    LEBAK, BANPOS – Maraknya atribut kampanye untuk Pemilu serentak tahun 2024 dirasa sangat mengganggu keindahan, ketertiban bahkan kenyamanan umum. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga Lebak, Enjang M Rojali.

    Menurutnya, pemasangan baliho, banner dan alat sosialisasi lain di bahu jalan harus segera ditertibkan karena melanggar Perda K3. Hal itu harus segera dilaksanakan guna menjaga kenyamanan lingkungan.

    “Saya kira ini harus ada tindakan dari Pol PP tingkat Provinsi atau Kabupaten Kota sebagai pelaksana Perda K3 berkolaborasi dengan Pengawas Pemilu”, ujar Enjang kepada awak media, Senin (4/9).

    Enjang menjelaskan, harus ada evaluasi dari Bawaslu, untuk Bakal Calon yang sudah mencuri start kampanye, karena berdasarkan agenda untuk peraturan kampanye akan dimulai pada 28 November 2024.

    “Mereka juga kan baru bakal calon, nanti ada tahapan verifikasi KPU, apakah pasti mereka lolos? kan belum tentu, jadi disayangkan khawatir amunisinya habis sebelum berperang,” jelasnya.

    Ia menerangkan, banyak media alternatif untuk mensosialisasikan diri sebagai pejabat publik kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah media sosial.

    Menurutnya, perkembangan media digital sudah dirasakan di seluruh Dunia khususnya di Indonesia bahkan sampai Daerah secara cepat. Media digital saat ini tidak hanya untuk menjual produk saja melainkan dirasa efektif dan efisien untuk melakukan kampanye (digital campaign).

    “Perkembangan teknologi saat ini kita rasakan sangat melesat, tidak hanya untuk menjual produk, media digital juga bisa efektif dan efisien untuk melakukan aksi atau gerakan sosial, bahkan kegiatan politik mereka”, tegasnya.

    Ia menjelaskan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube, WhatsApp dan lainnya bisa digunakan secara lengkap baik bentuk video, audio atau foto. Bahkan media digital juga bisa digunakan dialog dua arah dengan audiens (masyarakat) sebagai objek calon pemilih.

    “Melalui media digital, kita bisa menjelaskan bagaimana program atau visi misi kita, melakukan tindakan sosial dan bisa komunikasi dua arah melalui kolom komentar”, tandasnya. (MYU/DZH)

  • Golkar Cilegon Panaskan Mesin

    Golkar Cilegon Panaskan Mesin

    BOGOR, BANPOS – DPD Partai Golkar Kota Cilegon terus memanaskan mesin dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengadakan pembekalan dan pendidikan politik untuk para caleg.

    Para Caleg Partai Golkar Cilegon itu dibekali pengetahuan mulai dari tugas dan fungsi legislatif, sistem pemilu, regulasi kampanye hingga strategi pemenangan.

    Pembekalan dan pendidikan politik yang digelar di Bogor, Jawa Barat pada 2-3 September 2023 itu, diikuti oleh 40 orang calon Anggota DPRD Kota Cilegon, calon Anggota DPRD Provinsi Banten dan calon Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Cilegon.

    Kegiatan tersebut secara langsung dibuka oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Banten, Bahrul Ulum dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi dan jajaran Dewan Penasihat beserta Pengurus DPD Golkar Cilegon.

    Ketua DPD Golkar Cilegon, Ratu Ati Marliati mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan dan wawasan untuk para caleg yang akan tampil dalam kontestasi Pileg 2024.

    “Tentunya tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk pembekalan bagi para caleg untuk menambah wawasan serta hal tentang berbagai kebijakan politik strategis Partai Golkar dan lainnya. Makanya kalau tidak dihadiri, ini sangat disayangkan karena momen ini yang sangat penting, kebersamaan dan pengetahuan yang akan didapat,” kata Ratu Ati saat dikonfirmasi, Senin (4/9).

    Mantan Wakil Walikota Cilegon Periode 2019-2021 itu menambahkan, kegiatan yang telah diprogramkan melalui Rakerda Golkar Cilegon pada 2022 lalu tersebut, bukan hanya sebagai pembekalan semata, namun untuk lebih memperkuat ikatan keluarga besar Partai Golkar di kota industri.

    “Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh Caleg Partai Golkar. Karena ini bukan hanya sebagai bentuk pembekalan saja, tetapi sebagai ikatan keluarga besar Partai Golkar Kota Cilegon yang Insya Allah, kita masih jadi satu kekuatan yang tidak bisa diporak porandakan oleh orang-orang dari luar Partai Golkar. Ini menunjukkan kesolidan keluarga besar Partai Golkar,” ujarnya Ratu Ati.

    Terpisah, Ketua pelaksana kegiatan, Budi Mulyadi mengatakan, pembekalan dan pendidikan politik bagi para caleg tersebut dilaksanakan selama dua hari mulai 2-3 September 2023.

    Budi juga mengatakan, dalam kegiatan tersebut, para caleg dari Partai Golkar Cilegon diberikan pembekalan pengetahuan diantaranya terkait dengan tugas dan fungsi legislatif, sistem pemilu, regulasi kampanye, hingga strategi pemenangan.

    Dimana kegiatan tersebut menghadirkan pemateri yang merupakan akademisi dan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Cilegon, Tb Iman Ariyadi, hingga Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi’raj serta KPU dan Bawaslu Kota Cilegon.

    “Jadi kegiatannya kita laksanakan selama dua hari. Kami berharap melalui kegiatan pembekalan dan pendidikan politik ini, para caleg dapat lebih komitmen dan konsisten untuk kembali memenangkan Partai Golkar pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Cilegon,” tuturnya.(PBN)

  • Kapolres Pandeglang Rotasi 5 Kapolsek dan 1 Kasat

    Kapolres Pandeglang Rotasi 5 Kapolsek dan 1 Kasat

    PANDEGLANG, BANPOS – Polres Pandeglang, melakukan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebanyak 5 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepala Satuan (Kasat) Tahti di halaman gedung Mapolres Pandeglang, Senin (4/9).

    Lima Kapolsek jajaran Polres Pandeglang yang melaksanakan Sertijab tersebut diantaranya, Kapolsek Pandeglang yang sebelumnya dipimpin oleh AKP Osman Sigalingging, berpindah kepada Kompol Didik Sulistya. Kapolsek Jiput dari Kompol Dadan Hamdani, kepada IPTU Bobong Garlono. Kapolsek Pagelaran yaitu IPTU Dasep Dudi Rahmat, yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Satreskrim Polres Pandeglang. Kapolsek Saketi dari Kompol Heru Ridartono, kepada Iptu Agus Salim, dan Kapolsek Pulosari dari Iptu Agus Salim, kepada Aap Ahmad Sapei. Sementara, Kasat Tahti dipimpin oleh Ipda Sukasni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah, dalam amanatnya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Kapolsek jajaran yang telah berpindah tugas.

    “Saya memberikan apresiasi atas pengabdian para Kapolsek jajaran, yang selama ini telah menorehkan lukisan indah selama bertugas di Polres Pandeglang. Rotasi yang kita laksanakan ini, merupakan bagian dinamika tugas dan penyegaran ditubuh institusi Polri,” kata Belny.

    Selain itu, Kapolres juga memberikan sejumlah pesan kepada seluruh Kapolsek dan Kasat Tahti yang baru mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab (TWT) serta meningkatkan 3 K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) yang baik dengan Forkopimka di wilayahnya.

    “Kepada pejabat yang baru, saya ucapkan selamat bertugas di Polres Pandeglang. Saya berharap kepada Kapolsek jajaran yang baru, agar segera beradaptasi dengan wilayahnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah hukumnya, dapat segera tertangani. Berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, serta bina dengan baik komunikasi bersama masyarakat,” ungkapnya.(dhe/pbn)