BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Sudah 50 Hektare Gambut Terbakar

    Sudah 50 Hektare Gambut Terbakar

    TANGERANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berhasil memadamkan kebakaran di 50 hektare lebih luas lahan gambut di daerahnya itu.

    “Selama bulan Juli – Agustus ini saja kita sudah menangani 47 kasus lahan gambut terbakar dengan total luas lahan mencapai 45 hingga 50 hektare lebih,” kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat..

    Dia menerangkan kebakaran lahan gambut di wilayah Kabupaten Tangerang tersebar di sembilan kecamatan, di antaranya di Kecamatan Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Sindang Jaya dan lain sebagainya.

    Adapun dugaan penyebab awal kebakaran itu karena adanya unsur kesengajaan dari masyarakat. Namun, guna memastikan dugaan itu benar, pihak berwenang lah yang akan melakukan penyelidikan.

    Dalam upaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu, petugas pemadam kebakaran disebutnya, mendapat tantangan tersendiri. Kondisi ini karena wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut.

    Kemudian, keadaan lahan yang kering karena minimnya guyuran hujan selama beberapa pekan terakhir, juga membuat lahan kering dan mudah tersulut dan menyebarkan api.

    Sehingga, kondisi tersebut sangat sulit dilakukan pengendalian dan penanganan atas kebakaran itu.

    “Biasanya itu berawal pembakaran sampah, ditambah saat ini cuaca kemarau jadi gampang merembet,” katanya.

    Ia mengungkapkan, untuk melakukan penanganan terhadap kasus kebakaran itu, pemerintah daerah setempat telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk memberikan imbauan kepada masyarakat tentang pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau pun sampah secara sembarangan.
    “Kita minta kepada masyarakat yang mengetahui adanya kebakaran lahan untuk segera melaporkan ke BPBD. Dan jika diketahui ada kegiatan pembakaran lahan agar segera juga melaporkannya ke pihak berwenang,” kata Ujat Sudrajat.(PBN/ANT)

  • Meriahkan HUT PT KS ke-53, Periska Khitan 200 Anak

    Meriahkan HUT PT KS ke-53, Periska Khitan 200 Anak

    CILEGON, BANPOS – Serangkaian acara digelar dalam rangka Hari Jadi PT Krakatau Steel ke-53 tahun 2023. Salah satunya Khitanan Massal yang diinisiasi Persatuan Istri Karyawan Krakatau Steel (Periska). Sebanyak 200 anak se Kota Cilegon mengikuti Khitanan Massal yang bertempat di Komplek Krakatau Steel Santani, Cilegon, pada Rabu (30/8). Acara ini dihadiri oleh Istri Walikota Kota Cilegon Heny Seviatry Helldy Agustian, Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo, perwakilan Rumah Sunat dr Avenzoar Hanif dan dr. Eli Sugiana, Direksi Krakatau Steel Group, Ketua Periska Syafwita Purwono, dan jajaran Periska Krakatau Steel Group.

    “Khitanan Massal ini kami selenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara HUT Ke-53 Krakatau Steel. Dengan mengusung tema Giving Gratitude, kami bermaksud memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ketua Periska Syafwita Purwono.

    Syafwita mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Cilegon terhadap penyelenggaraan Khitanan Massal ini sangat besar. Sedikitnya ada 200 anak yang terdaftar sebagai peserta.

    Dalam penyelenggaraan Khitanan Massal ini, Ketua Periska Krakatau Steel Syafwita Purwono menyampaikan bahwa Periska bekerja sama dengan Rumah Sunat dr. Eli Sugiana dalam tindakan dan penanganan medisnya.

    “Kegiatan Khitanan Massal ini dilakukan sebagai bentuk dari aksi sosial dan kepedulian Periska Krakatau Steel Group terhadap masyarakat sekitar,” ucap Syafita.

    Dalam beberapa penyelenggaraan Khitanan Massal, Periska Krakatau Steel selalu berusaha membantu masyarakat yang memang membutuhkan mulai dari kalangan menengah ke bawah, yatim piatu, maupun keluarga kurang mampu.

    Pada kesempatan tersebut, Syafwita berharap semoga semua peserta khitanan senang dan kami dapat berbagi kebahagiaan bersama PT KS Group. “Semoga kegiatan Khitanan Massal sebagai bagian dari sinergi maupun kolaborasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersama Krakatau Steel dapat dirasakan manfaatnya dan dapat terus terselenggara di masa-masa mendatang,” tutur Syafwita.

    Sementara salah seorang peserta khitan bernama Faidan (5) tercatat pemberani dan tidak menangis saat dilakukan proses khitanan.
    “Senang karena cepat selesainya dan tidak sakit sama sekali. Terima kasih Ibu-Ibu Periska dan Krakatau Steel,” ucap Faidan.(BAR/PBN)

  • OPD Diminta Aktif Berikan Informasi Publik

    OPD Diminta Aktif Berikan Informasi Publik

    CILEGON, BANPOS – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Sandi (Diskominfo) Kota Cilegon meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Demikian disampaikan Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain usai Lokakarya Optimalisasi PPID dalam Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Hotel Aston Cilegon, Kamis (31/8).

    “Ini adalah kegiatan support berkaitan dengan lokakarya optimalisasi PPID dalam informasi publik di Kota Cilegon. Perlu kita ketahui bahwa indeks keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon saat ini angkanya masih rendah di Provinsi Banten,” kata Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain, Kamis (31/8).

    Menurut Agus, keterbukaan informasi publik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Atas dasar itu, Ia berharap pengelolaan informasi dan dokumentasi Kota Cilegon Dapat memperoleh kualifikasi sangat informatif. “Ini kewajiban pemerintah selaku badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kota Cilegon Ipung Ernawati mengatakan, pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik secara menyeluruh, seperti sekolah atau lembaga pendidikan. “Kedepan, kita akan senantiasa mendampingi sekolah dan memberikan pelayanan di lingkungan Kota Cilegon,” katanya.

    Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Cilegon Tatang Muftadi mengapresiasi adanya kegiatan tersebut dan meminta agar seluruh OPD dapat memanfaatkan digitalisasi secara maksimal. “Arahannya OPD tidak Gaptek (Gagap Teknologi). Memotivasi dirinya betapa pentingnya informasi publik untuk masyarakat,” katanya.(LUK/PBN)

  • Walikota Helldy Nilai Program Rumah Layak Huni PT KS Tepat Sasaran

    Walikota Helldy Nilai Program Rumah Layak Huni PT KS Tepat Sasaran

    CILEGON, BANPOS – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian memuji langkah Direksi PT Krakatau Steel yang menggagas pembangunan Rumah Layak Huni dengan konsep rumah modular tahan gempa. Bantuan tersebut dinilai benar dan tepat sasaran.

    ”Benar dan tepat sasaran program bantuan rumah layak huni yang dibangun PT Krakatau Steel. Saya sampai terharu melihat keadaan rumah Ibu Suryati sebelum dibangun dan setelah dibangun,” ujar Helldy Agustian yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Cilegon saat meresmikan menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni Ke-53 milik Suryati, di Link. Pagebangan Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kamis (31 Agustus 2023).

    Bantuan yang digagas PT KS ini diserahkan tepat pada hari ulang tahun ke-53 perusahaan pelat merah tersebut.

    Helldy juga meyampaikan apresiasi yang besar kepada PT KS yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Cilegon.

    “Saya juga sampaikan juga apresiasi yang tinggi kepada PT KS telah memberikan rumah yang bukan rumah biasa, tapi juga rumah anti gempa kepada masyarakat Kota Cilegon, dimana,” tandas Helldy.

    Pada kesempatan tersebut, Helldy juga mendoakan PT KS yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cilegon, supaya diberikan keberkahan untuk dalam menjalankan bisnisnya.

    “Kepada seluruh jajaran direksi dan seluruh pegawai KS saya doakan di hari ulang tahunnya yang ke-53 ini, semoga Allah SWT memberi keberkahan karena telah memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Cilegon. Saya berharap kegiatan seperti ini tetap dapat berlanjutan di masa yang akan datang,” ucap Helldy.

    Sementara itu, Direktur Utama PT KS Purwono Widodo memastikan, rumah ke-53 milik Suryati bukanlah yang terakhir dibangun perusahaannya.

    “Saya ingat perkataan Pak Wali kepada saya, jika sedekah akan dikembalikan oleh Allah berkali lipat, maka dari itu kami sepakat menargetkan 100 rumah pada tahun ini. Namun karena tepat perayaan ulang tahun Krakatau Steel ke-53 pada hari ini, kami meresmikan rumah ke-53 yang kami bangun untuk masyarakat Kota Cilegon,” kata Purwono Widodo.

    Purwono menuturkan bantuan kepada masyarakat Kota Cilegon dalam membangun rumah tersebut juga menjadi produk contoh rumah modular buatan Krakatau Steel.

    Ia menjelaskan, rumah yang dibangun merupakan rumah modular yang merupakan salah satu produk PT KS. Model rumah tersebut juga menjadi contoh rumah yang ia tawarkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

    “Alhamdulillah kami langsung mendapatkan order 170 ribu unit. Ini juga bukti perkataan Pak Walikota tadi dimana kami mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah,” tutur Purwono.

    Pada akhir sambutan, Purwono meminta bantuan segenap unsur pemerintah untuk mewujudkan 100 rumah bagi masyarakat Kota Cilegon.

    Namun demikian terdapat sedikit kendala yang sering sekali didapati di lapangan dimana data warga ada yang kurang tepat sebagai penerima bantuan.(adv)

  • Mahasiswa Ricuh Tuntut Transparansi DPRD Tangerang

    Mahasiswa Ricuh Tuntut Transparansi DPRD Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari beberapa aliansi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa untuk meminta transparansi usulan Pejabat Bupati Tangerang, berakhir ricuh di depan Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (31/8).

    Kericuhan berawal ketika puluhan mahasiswa itu ingin masuk ke ruang rapat bersama anggota DPRD Kabupaten Tangerang, namun tidak diizinkan oleh aparat keamanan setempat demi menjaga kondusifitas.

    Sebagian mahasiswa pun berupaya mendekati gerbang dan berusaha menggoyangkannya, akan tetapi terhalang pembatas pagar besi yang dijaga sejumlah aparat dari Kepolisian dan Satpol PP.

    Atas aksi itu, petugas keamanan yang berada di lokasi sempat mengimbau para demonstran agar tidak merusak fasilitas umum.

    Kemudian, massa mahasiswa itu langsung melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk kekesalannya.

    “Kami meminta agar Ketua DPRD bisa menemui kita. Kalau tidak, kami yang akan masuk ke ruangan,” ucap Azis salah satu koordinator aksi mahasiswa dalam orasinya.

    Tak lama berselang, terjadi insiden saling dorong dan tarik menarik yang dilakukan mahasiswa terhadap aparat. Bentrokan pun tak dapat terhindarkan, aparat Satpol PP serta Kepolisian dari Polresta Tangerang langsung menahan aksi demonstran untuk menjaga situasi agar tidak semakin kacau.

    Selain itu, aparat juga sempat menyemprotkan Apar atau pemadam api terhadap massa demonstran tersebut. Namun dari puluhan mahasiswa itu tetap bertahan.

    Diketahui, aksi mahasiswa itu menyoroti terkait adanya dua surat usulan nama Pj Bupati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Mereka meminta DPRD Kabupaten Tangerang transparan terhadap usulan-usulan nama-nama Pj Bupati Tangerang.

    “Dengan ini, Kami yang tergabung dalam mahasiswa Kabupaten Tangerang menyatakan sikap, agar Ketua DPRD untuk dapat menjelaskan secara transparan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya mengaku menghormati aspirasi yang dilakukan oleh para mahasiswa.

    Meski demikian, Ia menyatakan bahwa usulan nama Pj Bupati yang mendapat protes dari mahasiswa telah melewati prosedur yang berlaku.

    “Terkait Pj kita hanya mengusulkan, nama 3 orang, dari Provinsi 3, dari Kementerian 3, sesuai dengan Permendagri Nomor 4 tahun 2023,” kata dia.(PBN/ANT)

  • Walikota Helldy Ajak ASN Cilegon Wujudkan Layanan Terbaik Kepada Masyarakat

    Walikota Helldy Ajak ASN Cilegon Wujudkan Layanan Terbaik Kepada Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengajak kepada seluruh jajarannya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota Cilegon untuk meningkatkan kinerja tim, guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

    Demikian diungkapkan Helldy saat menjadi Pembina apel pagi di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Kamis (31 Agustus 2023) lalu. “Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama tim yang baik dari seluruh ASN Kota Cilegon. Mari tingkatkan lagi kerjasama tim kita, agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Helldy Agustian.

    Menurut Helldy kerjasama yang solid akan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.

    Oleh karena itu, Helldy percaya dengan semangat kerjasama tim yang tinggi akan mampu mencapai berbagai prestasi gemilang bagi Kota Cilegon.

    “Alhamdulillah Kota Cilegon mendapatkan pengakuan sebagai daerah yang peduli terhadap pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga kita diberikan penghargaan. Keberhasilan ini diraih atas kerjasama tim yang solid,” ucap Helldy.

    Pada kesempatan tersebut, Helldy juga menekankan bahwa kolaborasi yang baik akan menghasilkan dampak positif yang lebih besar, terutama dalam hal pelayanan publik.

    “Kolaborasi bukan hanya berarti bekerja satu sama lain, tetapi juga harus saling melengkapi dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Cilegon dan masyarakat,” papar Helldy.

    Menurutnya, sejumlah keberhasilan yang diraih Pemkot Cilegon atas kerja tim ASN dimana dari 98 kabupaten/kota di Indonesia, Kota Cilegon telah dipilih sebagai pilot projek percontohan nasional dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) dalam hal penyelenggaraan laboratorium manajemen risiko.

    “Saat ini Kota Cilegon kembali dipilih untuk menjadi percontohan nasional dalam hal penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko, dimana sebelumnya Kota Cilegon juga sudah menjadi percontohan Nasional untuk KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) dan pengelolaan sampah,” paparnya.

    Dijelaskannya, bahwa pelaksanaan laboratorium manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mempengaruhi para pensiunan. Dengan harapan para pensiunan dapat merasakan suasana aman dan damai di masa pensiun.

    “Kita akan terus berupaya agar para pensiunan di Kota Cilegon dapat merasa aman dan damai setelah memasuki masa pensiun.

    Terkait para pensiunan, dirinya akan berusaha minimalisir terjadi resiko terhadap para pensiunan. Ada empat instansi yang dipilih oleh BPKP untuk menjadi pilot project yaitu tingkat kabupaten ada di Purwakarta, tingkat kota di Kota Cilegon, provinsi di Bangka Belitung dan kementerian ada di Kementerian Koperasi dan UKM.(adv)

  • Daerah LN Rawan Kecurangan Diperketat

    Daerah LN Rawan Kecurangan Diperketat

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan rencana untuk mengawasi ketat beberapa wilayah di luar negeri (LN) yang rawan kecurangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Hal itu disampaikan Bagja dalam Peluncuran ‘Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri’ di Jakarta, Kamis (31/8).

    “Hari ini kita launching agar teman-teman parpol mengetahui juga kerawanan yang mungkin terjadi di luar negeri,” kata Bagja.

    Lalu wilayah mana saja di luar negeri yang rawan kecurangan pemilu?

    Pertama, Bagja menyebut Kuala Lumpur, Malaysia. Wilayah ini jadi sorotan utama karena memiliki jumlah pemilih terbanyak. Selain itu, pihaknya juga pernah mendeteksi potensi kecurangan di wilayah tersebut.

    “Bawaslu pernah meminta pemberhentian Deputy Chief in Mission (DCM) yang pada saat itu menjadi panitia pengawas luar negeri karena ada indikasi melanggar aturan. Orang tersebut akhirnya diberhentikan,” lanjutnya.

    Wilayah lain yang menjadi perhatian Bawaslu adalah Jeddah dan Hong Kong. Alasannya karena antrian panjang pemilih. Selain itu, pelaksanaan pemilu di Kota Sydney, Australia, juga memiliki riwayat masalah.

    “Beberapa wilayah mengalami tantangan, terutama Kuala Lumpur. Kami telah meminta KPU agar panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di sana dapat melakukan pengawasan yang efektif,” tambahnya.

    Pria yang lahir di Medan ini juga mengangkat isu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65 yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan.

    Bagja mendorong agar hal ini diatur lebih rinci melalui revisi PKPU terkait kampanye, terutama untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri.

    Ketika berkaitan dengan pemilu di luar negeri, ia juga mempertanyakan apakah KBRI diperbolehkan menjadi tempat kampanye atau tidak?

    “Keputusan akhir akan diambil oleh KPU. Jika diperbolehkan, maka peraturannya harus diatur dengan jelas. Ini akan menjadi bagian penting dalam revisi PKPU,” jelas Bagja.(PBN/RMID)

  • BPTD Banten Tanam Ratusan Pohon di Terminal Tipe A Labuan

    BPTD Banten Tanam Ratusan Pohon di Terminal Tipe A Labuan

    PANDEGLANG, BANPOS – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten, melaksanakan penanaman ratusan pohon kayu keras dan buah-buahan di Terminal Tipe A Labuan, Kabupaten Pandeglang, Kamis (31/8).

    Hadir dalam kegiatan penanaman pohon tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Benny Nurdin Yusuf, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Camat Pagelaran, perwakilan Polsek dan Koramil Pagelaran, serta beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang.

    Dalam kesempatan itu, Kepala BPTD Kelas II Banten, Benny Nurdin Yusuf mengatakan, kegiatan penanaman pohon di Terminal ini merupakan ke sekian kalinya dilakukan BPTD Banten. Sebelumnya kata Benny, pihaknya melakukan penanaman pohon di Terminal Terpadu Merak (TTM), di kantor BPTD

    Banten, jembatan Timbang Cimanuk dan kali ini dilakukan di Terminal Tipe A Labuan, Kabupaten Pandeglang.

    “Kegiatan hari ini merupakan rangkaian Jumat bersih yang saya canangkan di BPTD Kelas II Banten dan kali ini saya melaksanakan penanaman seratus pohon kayu keras dan buah di Terminal Tipe A Labuan, Pandeglang,” ujar Benny di sela-sela kegiatan penanaman pohon.

    Benny menyampaikan, tujuan dilakukannya penanaman pohon ini dalam rangka mendukung program Go-Green pemerintah yang sekaligus menyikapi persoalan polusi udara yang dinilai tidak baik untuk kesehatan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

    “Harapan kami ini bagian daripada BPTD dalam rangka mendukung program Go-Green dan juga seiring dan sejalan kondisi udara kita yang sedang tidak baik-baik saja,” ucap Benny.

    Terkait program penanaman pohon yang dicanangkannya, Benny mengaku akan menerima bantuan sebanyak 1.000 pohon dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang untuk ditanam di sejumlah lokasi kantor milik BPTD Banten.

    “Saya pikir gaung penanaman pohon ini bisa sampai ke masyarakat, sehingga bisa diikuti dan dapat menciptakan situasi lingkungan terminal menjadi asri,” katanya.

    Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada DLH Kabupaten Pandeglang, Diah Lufitaningsih mengapresiasi langkah yang dilakukan BPTD Kelas II Banten dalam menjaga lingkungan agar tetap sejuk dan asri. Menurutnya, melalui program penanaman pohon tersebut dapat menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)ndi lingkungan Terminal.

    “Memang kita harapkan di setiap titik lokasi atau tempat fasilitas umum seperti Terminal ini memiliki RTH untuk masyarakat,” ucap Diah.

    Diah menyampaikan, selain untuk mengelola lingkungan hidup. Melalu penanaman pohon ini juga banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat ketika berada di RTH.

    “Karena fungsi RTH itu banyak sekali, pertama untuk ketersediaan oksigen, menyerap karbon dioksida, peneduh dan penyerap air pada yang sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir pada saat musim hujan,” ujarnya.

    Untuk mendukung program BPTD itu, Diah mengaku pihaknya akan menyumbang sebanyak 1.000 pohon agar ditanam di lokasi-lokasi perkantoran milik BPTD Banten. Namun demikian, dirinya belum bisa menyampaikan jenis pohon apa saja yang akan sumbangkan tersebut.

    “Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, kalau memang kebutuhannya 1.000 pohon mangga disesuaikan dan mungkin disesuaikan dengan lokasi yang ada,” tandasnya. (LUK/DHE/DZH)

  • Pengedar Obat Tanpa Izin Diamankan

    Pengedar Obat Tanpa Izin Diamankan

    LEBAK, BANPOS – JAJARAN Satuan Resnarkoba Polres Lebak kembali berhasil mengungkap kasus peredaran obat tanpa izin edar, yang berada di wilayah hukum Polres Lebak.

    Pelaku MY (29) yang merupakan warga Bireun Aceh, berhasil diamankan di pinggir jalan Kampung Sawah Baru Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping pada Rabu (09/08) lalu, sekitar Pukul 20.00 WIB.

    Adapun barang bukti (BB) satu buah tas selempang warna hitam merk ‘RDLN’, ratusan butir obat jenis heximer, uang tunai hasil penjualan dan satu unit handphone.

    Dalam siaran pers, Kapolres Lebak, AKBP Suyono, melalui Kasat Resnarkoba Polres Lebak, AKP Ngapip Rujito, membenarkan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku tersebut.

    “Pelaku mengedarkan obat-obatan tersebut, di daerah Kecamatan Malingping dan sekitarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 197 atau Pasal 196 UU RI. No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara” terang Ngapip, Kamis (31/8).

    Ia pun menuturkan bahwa, jajarannya berhasil mengamankan pelaku beserta BB, dalam penangkapan tersebut.

    “Jajaran Sat Resnarkoba Polres Lebak mengamankan Pelaku MY beserta BB nya, yaitu 1 buah tas selempang warna hitam merk ‘RDLN’, 845 butir obat jenis heximer, uang hasil penjualan sebesar Rp 80 ribu, dan 1 unit handphone merk Oppo warna merah,” tuturnya.

    Menurutnya, Polres Lebak di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Suyono akan tetap komitmen memberantas narkoba.

    “Di bawah kepemimpinan AKBP Suyono, Polres Lebak melalui Program Lebak improvisasinya berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di daerah hukum Polres Lebak,” terang Ngapip.

    “Mari bersama-sama kita berantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang, apabila di wilayah atau lingkungan sekitar, di duga ada peredaran Narkoba segera hubungi kami Sat Resnarkoba Polres Lebak atau layanan 110 Polres Lebak,” kata Ngapip mengingatkan. (WDO/DZH)

  • KPK Tuntut Bacaleg Eks Koruptor Umumkan Status

    KPK Tuntut Bacaleg Eks Koruptor Umumkan Status

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para calon anggota legislatif (caleg) yang pernah berstatus terpidana korupsi untuk mengumumkan statusnya ke publik.

    Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan narapidana yang maju menjadi caleg.

    “Seorang mantan terpidana sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan mengumumkan status hukum dirinya, dengan demikian publik menjadi tahu status caleg,” tegas Firli dalam keterangannya, Kamis (31/8).

    Menurut eks Kapolda Sumatera Selatan ini, pengumuman ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu.

    Diingatkan Firli, masyarakat harus memahami bahwa pemilu sebagai pesta rakyat, adalah untuk memilih para pemimpin, yang akan mengemban amanah dari rakyat.

    “Melalui amanah jabatannya membawa masyarakat pada gerbang kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga yang dibutuhkan adalah calon-calon pemimpin yang jujur dan berintegritas,” tuturnya.

    Firli menjelaskan, dalam UU Pemilu ditentukan bahwa salah satu syarat bakal calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov/Kab/Kota adalah tidak pernah dipidana, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

    Terhadap ketentuan tersebut, lanjut Firli, MK melalui beberapa putusan pengujian UU menyatakan bahwa bagi mantan terpidana, dapat dicalonkan atau mencalonkan dengan beberapa ketentuan.

    Pertama, harus telah selesai menjalani pidana (bebas murni).

    Kedua, membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana dan diserahkan kepada KPU.

    Ketiga, membuat pengumuman di media massa bahwa dirinya pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana.

    Keempat, memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung sejak telah selesai menjalani pidana (bebas murni).

    “Di sinilah menjadi penting kemudian bagi masyarakat, tidak hanya bertindak sebagai pemilih saja, namun juga turut mengawasi pelaksanaan pemilu. Termasuk secara cermat memilih para calon bupati, walikota, DPR/DPRD/DPD, bahkan presiden/wakil presiden yang berintegritas,” tandas Purnawirawan Jenderal Polisi bintang tiga ini.(PBN/RMID)