BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Dana Cadangan Pemilu 2024 Rp32,5 Miliar

    Dana Cadangan Pemilu 2024 Rp32,5 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,5 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024.

    Alokasi anggaran tersebut diambil dari Dana Cadangan yang bersumber dari APBD Pemkot Serang yang nantinya akan didistribusikan kepada penyelenggara Pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu.

    “Kemarin kalau untuk dana cadangan kita kan tadi Rp32,5,” kata Kepala BPKAD Kota Serang Imam Rana pada Senin (28/8).

    Dari total alokasi anggaran yang disediakan, Pemkot Serang mengalokasikan anggaran untuk keperluan KPU Kota Serang kurang lebih sebesar Rp27,5 miliar.

    Sementara untuk Bawaslu, ia menjelaskan, Pemkot Serang mengalokasikan anggaran sekitar kurang lebih Rp7 miliar.

    “Kita kan KPU sudah alokasikan sekitar Rp27,5 miliar kemudian untuk Bawaslu juga sekitar di angka Rp7 miliar,” terangnya.

    Tidak hanya memanfaatkan sumber Dana Cadangan, ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Serang akan memanfaatkan sumber alokasi anggaran lainnya yang ada di APBD Kota Serang.

    Hal itu dilakukan, karena menurutnya, jika hanya mengandalkan sumber dana dari dana cadangan maka hal itu tidak akan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu di 2024 nanti.

    “Selain cadangan, kota juga pakai APBD yang lainnya. Karena kalau kita pakai dana cadangan aja gak cukup atuh,” jelasnya.

    Saat disinggung perihal kemungkinan adanya penambahan jumlah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu, Rana menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan kembali mengenai hal itu.

    Terlebih lagi sebelumnya, KPU Kota Serang sempat mengajukan keberatan perihal alokasi anggaran yang ditetapkan dinilai kurang mencukupi untuk keperluan penyelenggaraan pemilu.

    “Kita akan bahas lagi apakah nilai sekian itu betul-betul krusial yang memang bisa teranggarkan kemarin hasil analisa kita dengan KPU ada perbedaan,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Guru Madrasah Swasta Tolak Diskriminasi

    Guru Madrasah Swasta Tolak Diskriminasi

    JAKARTA, BANPOS – Ribuan anggota Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) atau guru madrasah swasta dari sejumlah daerah di Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/08/2023). Dalam aksinya, para guru ini menuntut pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap guru swasta.

    Ketua Koordinator Aksi Damai Kabupaten Pandeglang, Fahru Rijal mengatakan, guru madrasah swasta di Pandeglang yang ikut aksi damai saat ini sejumlah 180 orang atau sebanyak 3 bus. Bukan hanya Pandeglang, kabupaten dan kota lainnya di Banten juga mengikuti aksi damai ini.

    “Yang ikut hampir seluruh kecamatan melalui perwakilan madrasah-madrasah yang menyebar di seluruh kabupaten Pandeglang. Kabupaten kota lain juga hadir termasuk dari Lebak juga ada 3 bus, Serang masing-masing 2 bus, Cilegon 1 bus dan Tangerang masing-masing 2 bus,” kata Fahru kepada wartawan.

    Ia menjelaskan, para guru yang menggunakan pakaian batik hijau ini membentangkan spanduk berisi beberapa tuntutan diantaranya hak pengangkatan secara langsung untuk guru honor yang sudah mempunyai SK Inpassing atau sudah memiliki kesesuaian golongan menurut masa kerja.

    Selain itu, kata dia, para guru yang bertugas di madrasah swasta menuntut hak yang sama untuk bisa ikut tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kata dia, jangan hanya guru honor yang ada di madrasah negeri saja yang bisa mengikuti tes.

    “Namun di tahun kemarin, di tahun ini guru-guru swasta karena tidak mempunyai rekomendasi setingkat eselon dua yaitu pejabat dari Kanwil Kementerian Agama, sehingga terbentur dengan persyaratan itu dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK,” terangnya.

    Fahru menambahkan, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 43 tahun 2014.

    Pihaknya mengaku, aksi ini mendapat respon dari pemerintah. Massa diterima melakukan audiensi di MPR, DPR sampai Kementerian Agama.

    “Diterima oleh perwakilan dari pimpinan MPR, kemudian kita diterima oleh komisi VIII dan perwakilan komisi II DPR RI. Jam 3 sore kita bertemu dengan Dirjen GTK Kementerian Agama. Karena ini perjalanan panjang, sebelumnya kami audiens beberapa kali dan jika ini masih tidak terealisasi maka akan melaksanakan aksi. Hari ini kami sampaikan tuntutan itu,” ungkapnya.

    Menurutnya, madrasah memberikan pendidikan kepada masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan tidak akan merata kalau hanya dilakukan oleh sekolah negeri.

    “Jika memang tuntutan-tuntutan ini tidak dikabulkan, maka kami sebagai guru-guru madrasah swasta kami tidak bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan Negara,” tandasnya.

    Diketahui, berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2022, guru madrasah swasta yang akan mengikuti seleksi PPPK harus menyertakan rekomendasi masa kerja yang harus ditandatangani Kanwil Kemenag. “Kami minta agar rekomendasi tersebut cukup di Kemenag Kabupaten saja,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno.(dhe/pbn)

  • KPU Banten Baru Terima Empat Tanggapan Masyarakat

    KPU Banten Baru Terima Empat Tanggapan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Tanggapan dari masyarakat terkait daftar calon sementara (DCS) saat ini masih sepi tanggapan. Padahal, setelah DCS diumumkan, masyarakat diberikan ruang untuk memberikan tanggapannya atas daftar calon yang telah ditetapkan tersebut.

    Diketahui, DCS sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU Banten pada 18 Agustus 2023, diumumkan melalui media cetak dan elektronik mulai 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2023. Setelah itu, masyarakat diberikan ruang untuk memberikan tanggapan selama 10 hari mulai dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2023.

    Anggota KPU Banten, Akhmad Subagja mengatakan, sampai hari terakhir (Senin, 28/8/2023) KPU Banten baru menerima beberapa tanggapan dari masyarakat setelah penetapan DCS. Tanggapan yang masuk pun terkait penggunaan gelar.

    “Ada yang sudah masuk (tanggapan masyarakat, red), itu terkait dengan beberapa nama tentang penggunaan gelar saja. Misal, kok si A namanya tidak menggunakan gelar haji atau gelar Tb,” katanya, Senin (28/8).

    Selain itu, Akhmad juga menuturkan bahwa ada juga masyarakat yang memberi tanggapan namun lebih kepada penilaian pribadi. Seperti masyarakat yang memberitahu kalau salah satu calon anggota legislatif (caleg) berperilaku baik dan amanah.

    Dirinya juga mengungkapkan, meskipun tanggapan masyarakatnya lebih kepada support, KPU Banten tetap akan menyampaikan hal tersebut kepada parpol yang bersangkutan.

    “Ada empat tanggapan, dua tanggapan terkait dengan gelar, status pekerjaan, dan dukungan,” ungkapnya.

    Akhmad juga menjelaskan, dokumen yang diberikan tanggapan oleh masyarakat adalah terkait caleg yang bekerja di instansi pemerintahan. Selanjutnya, KPU Banten akan klarifikasi dan tindak lanjuti terkait hal tersebut.

    Selain itu, ia mengungkapkan, terkait tanggapan masyarakat bisa disampaikan langsung ke KPU Banten ataupun secara online melalui infopemilu.kpu.go.id. Tanggapan masyarakat tersebut paling lambat hari Senin,(28/8) pukul 16.00 WIB.

    “Kita akan rekap besok (29/8) karena hari ini hari terakhir. Sampai hari ini (28/8), kita belum ada masyarakat yang menyampaikan terkait dokumen persyaratan pencalonan,” ungkapnya.

    Menurutnya, belum adanya masyarakat yang memberikan tanggapan terkait dokumen persyaratan, lantaran sebelumnya KPU Banten sudah melakukan verifikasi. Para Bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak ditetapkan menjadi DCS disebabkan oleh kurang lengkapnya dokumen pencalonan.

    “1.560 Bacaleg pada pendaftaran awal (1 sampai 14 Mei 2023, red), sampai dengan DCS. Banyak yang TMS dokumennya, tidak lengkap, sekarang menjadi 1.337 caleg yang ditetapkan menjadi DCS,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Pendamping Desa Harus Netral

    Pendamping Desa Harus Netral

    SERANG, BANPOS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan kepada seluruh Pendamping Desa untuk dapat bersikap netral jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 nanti.

    Karena menurutnya, perihal netralitas jelang Pemilu tidak hanya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga kepada Pendamping Desa.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara peningkatan kapasitas dan partisipasi pendamping desa di Hotel Le Dian Kota Serang pada Sabtu (26/8).

    “Ya itukan sudah menjadi sebuah keniscayaan semua harus netral,” katanya.

    Namun, meski diminta untuk mampu bersikap netral, pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengaku jika pihaknya tidak akan memberikan penekanan apapun.

    Karena menurutnya para Pendamping Desa sudah memahami perihal tersebut, ditambah lagi hal itu sudah diatur di dalam undang-undang.

    “Ya sesuai dengan norma yang ada, gak ada penekanan apa-apa semua sudah tahu kan yang namanya netralitas ya seperti itu ASN, pengawas Pemilu, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, semua haru netral,” imbuhnya.

    Kemudian ia juga menegaskan bahwa Kemendes PDTT tidak akan mengeluarkan surat edaran perihal netralitas jelang Pemilu 2024.

    Pihaknya hanya memberikan himbauan dan seruan, namun tidak sampai membuat surat edaran yang menuntut para Pendamping Desa untuk dapat bersikap netral.

    Karena lagi-lagi, hal itu sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang. Sehingga, menurut penjelasannya dengan dibuatnya surat edaran, maka pihaknya tidak menempatkan undang-undang pada porsinya.

    “Imbauan, seruan, mengingatkan itu iya. Tapi kalau edaran, lah wong sudah ada undang-undang kenapa kita bikin edaran? Malah berarti kita tidak menempatkan undang-undang pada porsinya,” tandasnya (MG-01)

  • Piala Persipan Pandeglang 2023 Digelar

    Piala Persipan Pandeglang 2023 Digelar

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rangka persiapan menghadapi Liga 3 Indonesia zona Banten tahun 2023, Persatuan Sepakbola Indonesia Pandeglang (Persipan) menggelar kompetisi sepakbola Piala Persipan 2023.

    Turnamen sepak bola Piala Persipan 2023 atau turnamen sepak bola antar kecamatan di Kabupaten Pandeglang diikuti oleh sekitar 23 tim atau kesebelasan Yanga bekerjasama dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Pandeglang, yang akan digelar di Stadion Mini Sukarela.

    Ketua Harian Persipan yang juga Ketua Panitia Pelaksana Kompetisi Sepakbola Piala Persipan 2023, Ayattullah Mudjahidin mengatakan, kompetisi sepakbola antar kecamatan di Kabupaten Pandeglang tersebut merupakan yang pertama kali digelar oleh Persipan. Tujuannya adalah untuk mewadahi para pegiat sepakbola mulai dari pemain, tim official, pelatih hingga wasit.

    “Output dari kompetisi sepakbola yang digelar Persipan ini untuk persiapan menghadapi kompetisi Liga 3 Indonesia Zona Banten tahun 2023,” kata Ayattullah Mudjahidin kepada wartawan beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, konsep pelaksanaan kompetisi sepakbola antar kecamatan di Kabupaten Pandeglang tersebut dibagi menjadi empat zona dengan format setengah kompetisi.

    “Pelaksanaan kompetisi dibagi 4 zona, untuk zona 1 ada sebanyak 8 tim dibagi menjadi 2 grup. Kemudian, zona 2 sebanyak 4 tim dalam 1 grup. Lalu, zona 3 sebanyak 5 tim dalam satu grup dan zona 4 sebanyak sebanyak 6 tim yang dibagi menjadi 2 grup,” terangnya.

    “Untuk zona 1, pertandingan digelar di Stadion Mini Sukarela Pandeglang, zona 2 di Lapangan Jasugih Kecamatan Bojong, zona 3 di Lapangan Janur Kuning Kecamatan Panimbang dan zona 4 di Lapangan Polos Kecamatan Cimanggu,” sambungnya.

    Dari sebanyak 23 tim tersebut, lanjut Ayatullah, akan ada penyisihan menjadi 12 tim dan pertandingannya akan digelar di Stadion Badak Pandeglang.

    Mekanisme pelaksanaan kompetisi sepakbola antar kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang digelar Persipan tersebut, setiap grup dibuat setengah kompetisi dan tidak langsung menerapkan sistem gugur.

    “Pertandingan di setiap grup dibuat setengah kompetisi. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bermain atau menambah jam terbang para pemain, pelatih, hingga official setiap tim,” ujarnya.

    Adapun syarat pemain yang berlaga di kompetisi sepakbola Piala Persipan 2023 ini, kata dia, harus berdomisili di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut agar para pemain merata dan mempunyai kesempatan yang sama.

    “Kami berharap pelaksanaan kompetisi sepakbola Piala Persipan ini berjalan lancar hingga final dan para pemain, official, pelatih hingga masyarakat dapat menjaga sportifitas dan kondusifitas,” ucapnya.

    Ia menambahkan, dengan digelarnya kompetisi sepakbola antar kecamatan ini, persepakbolaan di Kabupaten Pandeglang diharapkan bergairah kembali dan Persipan akan menggelar kompetisi sepakbola setiap tahun dengan target mengikuti liga yang digelar PSSI.

    “Kalau kompetisi sepakbola ini sukses, Piala Persipan akan bergulir setiap tahun. Untuk persiapan Liga 3 Indonesia Zona Banten tahun ini, kami masih mempertahankan sejumlah pemain tahun lalu ditambah pemain jebolan Porprov dengan klasifikasi pemain junior kelahiran Januari 2001 sampai 2005 serta pemain senior sesuai regulasi Liga 3,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri meminta semua pemain menjunjung tinggi sportifitas dan menunjukkan permainan yang baik selama mengikuti kompetisi sepakbola Piala Persipan 2023.

    “Jaga kondusifitas, junjung tinggi sportifitas dan tunjukkan permainan terbaik selama kompetisi Piala Persipan pertama ini sehingga persepakbolaan di Kabupaten Pandeglang dapat membawa nama harum daerah di kancah nasional,” katanya.(dhe/Pbn)

  • Tingkatkan Mutu Pelayanan, MyRepublic Apresiasi Kegiatan Kota Serang Fair

    Tingkatkan Mutu Pelayanan, MyRepublic Apresiasi Kegiatan Kota Serang Fair

    SERANG, BANPOS – Bulan Januari 2023 lalu MyRepublic mendapatkan penghargaan Indonesia Brand
    Champion dari Info Brand sebagai Annual Achievement Report yang berisi rangkuman prestasi
    perusahaan berdasarkan hasil kinerja selama satu tahun terakhir.

    MyRepublic merupakan perusahaan penyedia layanan internet yang mendapatkan penghargaan
    Brand Champion. Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua dari Infobrand untuk kategori ini.
    Pada tahun sebelumnya MyRepublic telah mendapatkan penghargaan yang sama sebagai penyedia
    layanan internet dan tv kabel.

    Kemudian di bulan Maret tahun ini MyRepublic menambahkan prestasinya dalam meraih
    penghargaan yaitu Top Digital Company Awards 2023 dari Marketing. Penghargaan ini didapatkan
    atas keberhasilan MyRepuublic dalam menjalankan transformasi digital terbaik untuk meraih
    keunggulan jangka panjang.

    Tahun ini merupakan tahun kedua MyRepublic mendapatkan kembali penghargaan ini. Penghargaan
    ini menjadi semangat untuk memicu MyRepublic terus berkembang dan mengembangkan
    transformasi digitalnya.

    Selanjutnya MyRepublic berhasil meraih penghargaan dalam Asian Telecom Awards untuk kategori
    Cloud Initiative of The Year – Indonesia dan Infrastrcture Initiative of The Year – Indonesia.
    MyRepublic sangat bangga dapat terpilih sebagai peraih penghargaan kedua kategori tersebut dari
    negara Indonesia.

    Meski sudah mendapatkan capaian serta penghargaan yang bergengsi, namun MyRepublic terus
    konsisten untuk mengembangkan jaringannya di seluruh Indonesia termasuk di Banten khususnya di
    Kota Serang dan Cilegon baik melalui event-event besar maupun kecil yang digelar sendiri ataupun
    Pemerintah setempat. Seperti acara HUT Kota Serang sendiri MyRepublic turut memeriahkan serta
    mensupport acara tahunan tersebut yang diberi nama Serang Fair.

    ”untuk saat ini Jumlah homepass sementara berkisar di 34.490 yg tersebar di kota serang dan
    homepass 19.232 di Cilegon, Myrepublic terus membangun dan menambah homepass di semua
    pelosok Kota Serang dan Cilegon, kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta
    turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerohanian, kebersihan, olahraga seperti senam
    warga di mana kita juga ikut serta mendukung dalam memeriahkan Acara HUT Kota Serang yang ke
    16” kata General Manager Sales Area Banten, Heru Sutanto.

    Senada dengan pernyataan di atas yakni BM Sales Area Serang-Cilegon, Juni Karyani mengatakan
    bahwa pihaknya terus berupaya mengembangkan sayap dan melakukan koordinasi baik dengan

    Pemerintah atau langsung menyapa masyarakat melalui beragam kagiatan mulai dari olahraga,
    keagamaan serta sosial.

    ”iya saya selaku Branch Manager Area Serang-Cilegon akan terus berupaya memperbesar jaringan
    serta berupaya untuk memberikan kepuasan pelanggan setia MyRepublic khusunya di Kota Serang
    dan Cilegon kemudian saya juga terus berupaya mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat untuk
    menjaga tali silaturahmi” ucapnya.

    Selain itu Juni selaku perwakilan dari MyRepublic juga tutur mengapresiasi kegiatan rangkaian HUT
    Kota Serang yang ke 16 ini dinilai sangat mewah dan meriah.

    ”Untuk sekelas HUT acara Kota Serang Fair ini saya katakan sangat mewah dan meriah, pasalnya
    bukan hanya produk umkm yang ditampilkan bahkan kesenian tradisional, kuliner serta banyak artis
    ternama juga turut memeriahkannya” pungkasnya. (ZIK/AZM)

  • Combiphar Perluas Pasar ke Kawasan Afrika Timur

    Combiphar Perluas Pasar ke Kawasan Afrika Timur

    JAKARTA, BANPOS – Combiphar melakukan penjajakan ekspansi ke Kawasan Afrika Timur dengan
    menyasar negara Kenya, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar
    di Radisson Blu Nairobi pada 21 Agustus lalu.

    Dalam upaya memperluas jangkauan pasar dan melayani masyarakat lebih banyak, Combiphar
    mengambil langkah besar untuk menyasar Kenya sebagai kawasan white space expansion berikutnya
    untuk bisnis internasional. Langkah ini dilakukan setelah tinjauan yang dalam tentang pasar dan peluang
    yang besar di negara tersebut.

    ”Dalam MoU yang ditandatangani ini, penjajakan kerjasama akan meliputi produk-produk unggulan
    Combiphar Group seperti Eye Mo, OBH Combi, Licegone, Madurasa, Simba dan produk-produk lainnya.
    Kehadiran Combiphar di Kenya diharapkan nantinya akan menjadi pembuka jalan bagi Combiphar untuk
    dapat masuk ke negara-negara lainnya di kawasan Afrika Timur,”ujar Senior Vice President Marketing & International Operations PT Combiphar, Weitarsa Hendarto, dalam keterangan tertulis yang diterima
    BANPOS pada Senin (28/8).

    Upaya Combiphar untuk memperluas pasar ke Kenya ini menurutnya, sejalan dengan upaya untuk
    memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama perdagangan antara kedua negara.

    Diketahui, dalam pertemuan bilateral pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Presiden William Ruto,
    Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di sektor prioritas Kenya,
    salah satunya di sektor kesehatan. Hal tersebut berkesinambungan dengan komitmen Combiphar
    ‘Championing A Healthy Tomorrow’ sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam meningkatkan
    kualitas kesehatan masyarakat.

    “Melalui ekspansi ini, Combiphar berharap dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan
    kesehatan di Afrika. Dengan pengalaman panjang selama 52 tahun di industri ini, Combiphar yakin dapat
    membantu mengatasi beberapa tantangan di sektor kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Afrika,”
    kata Weitarsa.

    Menurutnya, menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi Combiphar sebagai perusahaan farmasi swasta
    nasional satu-satunya, yang berpartisipasi dalam delegasi Indonesia di kunjungan Presiden RI Joko
    Widodo di Kenya bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya
    Mineral, dan Menteri Luar Negeri.

    “Dalam kunjungan itu, terdapat 19 MoU yang disinergikan oleh Indonesia dan Kenya, salah satunya
    adalah penandatanganan MoU antara Combiphar dengan mitra lokal di bidang farmasi,” terangnya.
    Selama perjalanan sebelum proses penandatanganan, Combiphar mendapat dukungan yang sangat baik
    dari pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi, serta Kedutaan Besar
    Indonesia di Nairobi, Kenya.

    Dalam lawatannya ke Kenya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan,
    juga menyampaikan bahwa selain BUMN, pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam hal
    kerjasama sektor farmasi di kawasan Afrika.

    “Salah satu upaya penguatan infrastruktur kesehatan suatu bangsa adalah terdistribusinya dan
    terjangkaunya obat yang berkualitas untuk rakyat, dan Combiphar dipercaya mampu mewakili kualitas
    obat Indonesia untuk pasar Afrika,” ungkapnya.

    Menyikapi hal tersebut, Combiphar berharap bahwa hal ini menjadi sebuah langkah awal yang positif
    untuk memasarkan dan mengembangkan market produk-produk Indonesia yang berkualitas di luar
    negeri, khususnya kawasan Afrika.

    “Tentu saja Combiphar akan menjaga kepercayaan konsumen dan pemerintah untuk mendukung
    kerjasama bidang ekonomi antara Indonesia dan negara lain,” tandas Weitarsa Hendarto. (DZH)

  • Pelaku UMKM Minim Pengetahuan Pentingnya NIB

    Pelaku UMKM Minim Pengetahuan Pentingnya NIB

    SERANG, BANPOS – Ketidaktahuan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
    terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Membuat banyaknya pelaku UMKM yang
    masih belum memiliki hal tersebut.

    Padahal, dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan
    untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. Karena, dengan data UMKM
    yang telah tercatat secara administratif , pemerintah dapat dengan mudah memberikan
    program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.

    Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Serang, Risaldy Amry
    menyampaikan bahwa pemikiran hal yang membuat para pelaku UMKM tidak memiliki NIB
    karena pemikiran yang hanya sebatas berjualan.

    ”Kalau yang belum memiliki izin itu biasanya mereka belum tahu terkait kebutuhannya izin
    itu. Jadi, mereka mungkin berfikir dengan berjualan saja sudah cukup tanpa harus dengan
    izin” ujarnya, Senin (28/8).

    ”Selain itu juga karena pengetahuan atau informasi tentang perizinan yang mereka belum
    Dapatkan” tambahnya.

    Menurutnya, pihaknya dalam hal NIB sering memfasilitasi para UMKM untuk membuat izin
    secara gratis. Ia juga mengaku, dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Dinas Penanaman
    Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kota Serang.

    ”Jadi siapapun yang mau mendaftarkan izinnya, itu kita layani dengan gratis. Bahkan kita
    juga sempat menjemput bola untuk para UMKM yang mau membuat NIB. Sebenarnya,
    perizan itu sudah dipermudah. Dengan sistem secara Elektronik atau Online Single
    Submission (OSS) berbasis resiko” ungkapnya.

    ”Artinya tanpa harus ke kantor perizinan pun mengurus perizinan bisa dilakukan sendiri.
    Hanya mungkin beberapa umkm belum bisa ketahap sana” sambungnya.

    Ia mengaku bahwa pihaknya selaku organisasi, yang bekerjasama dengan DPMPTSP, siap
    membantu umkm yang belum memiliki izin. Dirinya juga menerangkan, saat ini sebenarnya
    pemerintah dalam hal ini Manteri Investasi, yang selanjutnya turun ke DPMPTSP sudah
    cukup menginformasikan terkait hal ini.

    Namun demikian, para pelaku UMKM seringkali mengurus NIB-nya ketika hendak
    meminjam dana ke bank untuk bantuan UMKM. Karena NIB itu syarat utama untuk
    pinjaman uang ke bank.

    ”Biasanya mereka baru proses itu, karena harus punya izin berusaha dalam hal ini NIB.
    Akhirnya para UMKM itu membuatlah NIB. Tapi kalau selagai belum ada kebutuhan, ya
    mereka santai” terangnya.

    Padahal, NIB itu merupakan izin dasar dari semua tahap perizinan. Karena tahap awalnya itu
    NIB, baru setelah itu bisa membuat sertifikat halal, mendaftar ke badan POM dan lain
    sebagainya.

    ”Jadi semua itu sebelum ada izin, memang NIB dulu yang diterbitkan” tandasnya. (CR-
    01/AZM)

  • Prajurit Penganiaya Warga Aceh Dihukum Berat

    Prajurit Penganiaya Warga Aceh Dihukum Berat

    JAKARTA, BANPOS – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan
    bahwa prajurit TNI yang terlibat kasus penculikan dan penganiayaan seorang warga asal
    Aceh hingga tewas bakal dihukum berat, yaitu maksimal hukuman mati dan minimal
    dipenjara seumur hidup.

    Laksamana Yudo memastikan dia akan mengawal langsung proses hukum terhadap tiga
    prajurit yang terlibat dalam pidana tersebut

    “Penganiayaan oleh anggota Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) yang
    mengakibatkan korban meninggal, Panglima TNI prihatin dan akan mengawal kasus ini agar

    pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup,” kata
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono di
    Jakarta, Senin.

    Julius menyampaikan jika pelaku terbukti bersalah mereka pasti dipecat dari TNI.
    “Pasti dipecat dari TNI karena (perbuatan mereka) termasuk tindak pidana berat, melakukan
    perencanaan pembunuhan,” kata Julius.

    Tiga prajurit TNI yang seluruhnya merupakan prajurit TNI Angkatan Darat diduga menculik
    dan menganiaya seorang pemuda asal Aceh, Imam Masykur (25) hingga tewas. Korban

    merupakan penjaga toko kosmetik di daerah Rempoa, Tangerang Selatan. Dia diyakini
    diculik para pelaku Sabtu di sekitar toko. Para pelaku sempat mengaku sebagai polisi saat
    menculik korban.

    Korban sebelum meninggal sempat menghubungi keluarganya dan meminta uang Rp50 juta.
    Rekaman suara korban menghubungi keluarganya dan rekaman video yang memperlihatkan
    korban disiksa pelaku viral di media sosial. Keluarga korban sempat melaporkan penculikan
    dan penyiksaan terhadap Imam ke Polda Metro Jaya.

    Laporan itu diterima polisi dengan Nomor STTLP/B/4776/VIII/2023/SPKT.
    Tiga prajurit yang diduga terlibat kasus itu kini ditahan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya.

    Salah satu pelaku berinisial Praka RM merupakan anggota Pasukan Pengamanan Presiden
    (Paspampres) RI, sementara dua pelaku lainnya diduga Praka O, anggota Kodam Iskandar

    Muda, dan satu prajurit lainnya merupakan anggota Direktorat Topografi TNI AD.
    Komandan Pomdam (Danpomdam) Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar kepada
    media mengatakan tiga prajurit yang ditahan itu saat ini berstatus tersangka. (ANT/AZM)

  • Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Dikukuhkan

    Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Dikukuhkan

    SERANG, BANPOS – Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten,
    Senin (28/8) dikukuhkan di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
    Pusat. Ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar mencapai kesejahteraan
    masyarakat.

    ”Kita (KDEKS Provinsi Banten, red) baru saja dikukuhkan di Istana Wakil Presiden RI.
    Dengan Pengukuhan ini maka ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Banten yang pada
    dasarnya sudah berjalan dengan baik bahkan sejak era Kesultanan Banten, maka kita akan
    lebih fokus lagi dalam rangka ekonomi dan keuangan syariah” kata Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar.

    ”Beberapa waktu lalu, kita telah mendapatkan dua penghargaan dari Komite Nasional
    Ekonomi dan Keuangan Syariah” ungkapnya.

    Dengan adanya KDEKS Al Muktabar berharap, ekonomi dan keuangan syariah, masyarakat
    dapat terfasilitasi kesejahteraannya berbasis syariah.

    ”Ekonomi dan keuangan syariah menjadi peta jalan serta mampu mendorong berbagai basis
    pertumbuhan di Provinsi Banten” ungkapnya.

    ”Ekonomi dan keuangan itu satu parameter utama dalam rangka kita makin menuju untuk
    upaya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar Kesejahteraan
    masyarakat” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin
    mengatakan, sebagai bagian pembangunan ekonomi Indonesia, ekonomi dan keuangan
    syariah terus dipacu. Hal itu sesuai dengan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan
    keuangan syariah dunia.

    Dikatakan, saat ini telah terbentuk KDEKS di 22 Provinsi. Wapres mengajak menjadikan
    ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber energi baru pembangunan perekonomian
    Indonesia.

    Masih menurut Wapres RI KH Ma'ruf Amin, Indonesia saat ini menjadi pemegang saham
    terbesar ketiga Islamic Development Bank (IDB) sebesar 7,9 persen. Indonesia juga meraih
    Penghargaan IDB pada inovasi sukuk wakaf secara online, serta menjadi destinasi wisata
    syariah utama dunia.

    Sebagai informasi, sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 500.05/Kep.26-
    Huk/2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Ekonomi Syariah
    Provinsi, Tim KDEKS Provinsi Banten antara lain; Pelindung Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar dan Taufiqurrahman Ruki. Penasihat: H Embay Mulya Syarif dan KH Tb Hamdi
    Ma’ani. Ketua: Siti Ma’rifah, dan Sekretaris: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten
    Imaduddin Sahabat

    Selain KDEKS Provinsi Banten, pada saat yang sama juga dikukuhkan KDEKS Provinsi DKI
    Jakarta, Lampung. Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Pengukuhan dilakukan oleh
    Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat.
    (RUS)