Penulis: Magang BANPOS

  • Majukan Demokrasi Bekali Pelajar Tentang Pemilu 2024

    Majukan Demokrasi Bekali Pelajar Tentang Pemilu 2024

    SERANG, BANPOS – DALAM rangka memberi pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada kaum millenial.

    Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa (Uniba) Kelompok 24 menggelar Seminar Hukum kepada puluhan siswa-siswi SMA Al-Khairiyah Desa Kelapian, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Sabtu (26/8).

    Kegiatan Seminar Hukum ini bertemakan "Peran Millenial Pada Pemilu 2024 Dalam Memajukan Demokrasi" yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Uniba Asnawi dan Komisioner KPU Kota Cilegon Nunung Nurjanah.

    Kegiatan ini dihadiri puluhan siswa-siswi SMA Al-Khairiyah Desa Kelapian, turut hadir Ketua Yayasan Al-Khairiyah Desa Kelapian, Sekretaris Desa Kelapian, Staf Desa Kelapian dan perwakilan Karang Taruna Desa Kelapian.

    Dosen Fakultas Hukum Uniba Asnawi mengatakan sosialisasi yang menyasar pelajar ini terkait pentingnya peran millenial untuk mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

    Sehingga mengetahui bahwa pelajar yang telah berusia 17 tahun memiliki kewajiban untuk memilih. “Anak SMA ini kan harus memiliki pengetahuan kepemiluan diantaranya itu terkait dengan hak pilih, jadi mereka punya hak pilih atau tidak mereka harus tahu. Jangan sampai nanti mereka sudah punya hak pilih, tetapi kemudian tidak tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk mencoblos,” kata Asnawi, Sabtu (26/8).

    Dalam kesempatan ini, kata Asnawi para pelajar juga diberikan pengetahuan terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya terjadi dalam Pemilu. Seperti pelanggaran terkait dengan netralitas, politik uang, ujaran kebencian, isu sara dan hoax.

    Harapannya pesta demokrasi ini tidak menjadi ajang konflik para elit politik tertentu.

    “Ini kan mulai masuk ke dalam ranah-ranah pelajar, jadi kita mencoba untuk mengantisipasi dengan memberi pemahaman/edukasi kepada pelajar bahwasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang seperti itu, bukan hanya melanggar dalam undang-undang, tetapi memiliki dampak yang panjang di masyarakat.

    Kita nggak mau nanti yang namanya pemilu notabenenya adalah pesta demokrasi, menjadi ajang konflik hanya karena kepentingan sesaat para elit politik tertentu,” jelasnya.

    Ia berharap para pelajar bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dan melaporkan setiap menemukan ada pelanggaran pemilu. Supaya menjadi pemilu berintegritas. “Kan pengawas itu ada pengawas aktif dan ada pengawas pasif. Kalau pengawas pasif itu kan adalah WNI yang punya hati dan ikut berpartisipasi/melaporkan itu, makanya kami berharap partisipasi pelajar untuk itu,” pesannya.

    Sementara itu, Anggota KPU Kota Cilegon Nunung Nurjanah mengatakan peran pemilih pemula dan muda akan berpengaruh besar pada kesuksesan Pemilihan Umum 2024 di wilayah setempat.

    Lebih lanjut, Ia mengungkapkan peran strategis pemilih pemula dan muda dalam pemilu, di antaranya pemilih yang idealis karena belum memiliki beban ekonomis.

    Selain itu, pemilih pemula adalah calon para pemimpin yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa ini.

    "Yang paling penting, pemilih pemula dan muda yang mau menggunakan hak pilih memiliki kecenderungan terus berpartisipasi dalam pemilu berikutnya," katanya.

    Pada kesempatan sama, Nurjanah berharap sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk segmen pemilih pemula ini menambah bekal wawasan terkait kepemiluan dan demokrasi.

    "Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula harapannya ke depan proses demokrasi di sini makin sehat dan menggerakkan teman-teman untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemilu," ujar perempuan bergelar magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

    Untuk diketahui, Pemilu 2024 digelar serentak pada Rabu 14 Februari yang akan memilih anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta pemilihan presiden/wakil presiden. Pada Senin 27 November 2024 diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih bupati/wali kota serta gubernur. (LUK/AZM)

  • Polisi Tangkap Mantan Sekmat Carenang

    Polisi Tangkap Mantan Sekmat Carenang

    SERANG, BANPOS – Kepolisian Resor (Polres) Serang menangkap seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) mantan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Carenang, Kabupaten Serang – Banten.

    Kapolres Serang, AKBP Wiwin Setiawan, menerangkan bahwa pihaknya telah menangkap oknum mantan Sekcam Carenang yang berinisial AN (47) di rumahnya yang beralamat Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang.

    Yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur pada Sabtu (26/8).

    “Yang bersangkutan sudah kami tangkap dan amankan serta statusnya sudah sebagai tersangka akibat mencabuli anak di bawah umur,” terangnya, Minggu, (27/8).

    Penangkapan terhadap AN dilakukan, pasca tim melakukan penyelidikan setelah ibu dari korban melaporkan kasus tersebut kepada Polres Serang pada 15 Juni 2023 lalu.

    Setelah melalui penyelidikan yang panjang dan ditingkatkan pada proses penyidikan. Selanjutnya
    tim penyidik langsung menetapkan AN sebagai tersangka.

    “Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Serang melakukan penahanan terhadap AN,atas kasus tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur,” katanya.

    Kasat Reskrim Polres Serang AKP Dedi Mirza menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut kepada seorang siswi yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang saat kejadian Tengah melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pada (14/3) silam.

    "Kejadian itu berawal ketika korban sedang membersihkan ruang kantor Kecamatan Carenang.

    Tanpa diduga, AN yang bekerja di kantor tersebut sebagai Sekretaris Camat, mendekati korban yang sedang menyapu. Kemudian, dengan secara tiba-tiba menarik korban kedalam ruang kerja dan mengunci pintu.
    Selanjutnya melakukan perbuatan cabul kepada korban," ungkapnya

    Dedi mengatakan, atas perbuatannya tersebut pihaknya terapkan pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 kepada tersangka. (CR-01/AZM)

  • Penyerapan Pupuk Bersubsidi Masih Rendah

    Penyerapan Pupuk Bersubsidi Masih Rendah

    SERANG, BANPOS – Serapan pupuk bersubsidi di Banten masih dibawahangka 40 persen. Dan paling terendah di Kabupaten Lebak.

    Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2023, Jumat pekan lalu.

    Hadir dalam Rakor tersebut, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan RI Tommy Nugraha, SEVP Pupuk Indonesia Gatoet Gembiro, serta Kepala Dinas Banten dan kabupaten/kota atau yang mewakili.

    "Kami mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten agar melakukan upaya percepatan optimalisasi penyerapan pupuk bersubsidi wilayah Banten tahun 2023," kata Fadli.

    ia menjelaskan, sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang tercantum pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

    Secara rinci Fadli Afriadi, K menyampaikan bahwa penyerapan pupuk bersubsidi hingga Agustus 2023 untuk Urea masih 31,7 persen dari total alokasi tahun 2023 sebanyak 104.525 ton dan untuk NPK di angka 35,1 persen dari jumlah alokasi 55.833 ton.

    “Kabupaten Lebak peringkat terendah dalam penyerapan pupuk bersubsidi, urea di 20% dan NPK 29%” ujar Fadli.

    Berdasarkan uji petik yang dilakukan Ombudsman Banten, diperoleh informasi bahwa sebenarnya pupuk bersubsidi tersedia dan tidak langka serta tidak terdapat keluhan dari Petani maupun Kelompok Tani mengenai stok pupuk bersubsidi.

    Namun, petani mengeluhkan kuota NPK yang sedikit, petani lebih memerlukan jenis pupuk majemuk seperti NPK.

    "Masih terdapat petani yang tidak masuk daftar alokasi penerima pupuk bersubsidi tahun 2023. Di lain sisi, ada petani mendapat alokasi namun sama sekali belum mengambil jatah pupuk bersubsidi. Fadli mengatakan, Informasi dari beberapa kios, ada sekitar 30-40 persen jumlah petani yang sama sekali tidak mengambil jatah pupuk.

    Hal ini salah satu faktor tidak terserapnya pupuk bersubsidi," ungkapnya.

    Ombudsman Banten lanjut Fadli, melakukan sampling 52 kios pengecer pupuk bersubsidi di kota/kabupaten se-Provinsi Banten, hasilnya menunjukkan jumlah petani penerima alokasi pupuk yang belum menebus pupuk cukup tinggi yaitu mencapai 27 sampai dengan 57 persen.

    Rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah Banten tentunya memiliki potensi dampak yaitu alokasi pupuk bersubsidi tidak terserap tinggi, jumlah produksi (hasil panen) turun, kios tidak mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang cukup dan sesuai harapan untuk membiayai operasional kios serta tertahannya uang dalam bentuk stok pupuk yang belum diserap petani serta adanya potensi penyelewengan pupuk bersubsidi.

    Kepala Dinas Pertanian Banten Agus M Tauchid menyebutkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023) meningkat lebih dari 50 persen dibanding realisasi tahun 2022 serta penyebab kecilnya penyerapan pupuk bersubsidi yaitu adanya kekeringan efek El Nino, adanya bantuan-bantuan benih dan juga pupuk cair dari pemerintah pusat.

    “Kendala lain yaitu kita tidak bisa menghitung penggunaan pupuk non subsubsidi, pupuk kendang dan pupuk cair yang dipakai petani” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP pada Kementan RI, Tommy Nugraja mengatakan bahwa, dengan adaanya Rakor diharapankan mendapat informasi yang lebih beragam dari daerah dan mendapat ide serta soslusi untuk menghadapi hal seperti ini. "Sehingga, kami dapat Menyusun kebijakan yang tepat sasaran," imbuhnya. (RUS/AZM)

  • Optimis Raperda Pajak dan Retribusi Rampung Bulan Depan

    Optimis Raperda Pajak dan Retribusi Rampung Bulan Depan

    SERANG, BANPOS – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal merasa optimis, jika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan segera rampung paling lambat akhir September tahun ini.

    Ia merasa optimis, sebab, saat ini pembahasan raperda tersebut sudah mulai memasuki pembahasan pasal per pasal oleh Panitia Khusus (Pansus)
    “Saya punya target September akhir paling lambat juga sudah selesai,” katanya kepada BANPOS pada beberapa waktu yang lalu.

    Hanya saja, meski merasa optimis, pihaknya masih dibuat pusing dengan adanya pembahasan rencana penetapan opsen sebesar 65 persen terkait PKB dan BBNKB terhadap kabupaten/kota.

    Karena dengan adanya penetapan opsen, maka menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terancam akan kehilangan sebagian besar sumber pendapatan asli daerah (PAD) nya yang selama ini ditopang oleh pajak kendaraan bermotor.

    “Supaya kita juga tidak terlalu terambil PAD kita terlalu besar, masyarakat juga tidak terlalu dibebani sehingga kita harus ada range tarif bawah sampai tarif atas,” jelasnya.

    Oleh sebab itu ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk bersama-sama memikirkan alternatif pemasukan bagi kas daerah Provinsi Banten.

    “Kita mencari sumber-sumber lain yang membuat supaya mengimbangi pendapat asli daerah kita dari sektor lain,” imbuhnya.

    Di dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah selain membahas rencana penetapan besaran opsen PKB dan BBNKB juga turut membahas mengenai opsen terhadap tambang mineral bukan batuan.

    Faizal menerangkan nanti akan ada penetapan opsen terhadap pertambangan mineral bukan batuan sebesar 25 persen.

    “Ada lagi kita rapat opsen tambang mineral bukan bebatuan 25 persen. Jadi kita dapat opsen juga 25 persen tentang mineral bukan bebatuan,” terangnya.

    Kemudian, selain membahas mengenai rencana penerapan besaran opsen, tim pansus juga berencana akan memasukan aturan mengenai optimalisasi terhadap sejumlah aset milik daerah.

    Tujuannya, agar aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov Banten dapat diberdayagunakan, sehingga dengan begitu dapat memberikan pemasukan alternatif bagi kas daerah Provinsi Banten.

    “Nanti kita coba optimalkan terhadap barang-barang milik negara atau aset-aset pemda provinsi yang bisa kita daya gunakan supaya menambah penghasilan,” tandasnya. (MG-01/AZM)

  • Kementerian BUMN Libatkan BPIP Dalam Rekrutmen Karyawan

    Kementerian BUMN Libatkan BPIP Dalam Rekrutmen Karyawan

    BADUNG, BANPOS – Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan
    Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan melibatkan Badan Pembinaan
    Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses rekrutmen karyawan BUMN berikutnya.

    Hal ini disampaikan Tedi Bharata menanggapi arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang
    meminta dilakukan pengetatan proses rekrutmen pascapenangkapan tersangka dugaan tindak
    pidana terorisme yang merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    “Nah antisipasi ini yang sekarang sedang kita diskusikan dengan BNPT dan Densus 88. Dan,
    kita akan libatkan BPIP, itu badan yang akan kita libatkan dalam perekrutan karyawan
    BUMN ke depannya,” kata Tedi di Badung, Bali, Minggu.

    Kementerian BUMN saat ini masih terus berdiskusi secara internal dengan BNPT dan Densus
    88, bahkan mereka melakukan pertemuan dengan 30 ribu karyawan di BUMN bidang
    transportasi perkeretaapian itu.

    “Benar kita kemarin ada sesi untuk wawasan kebangsaan, kita sampaikan kepada seluruh
    karyawan PT KAI komitmen kita untuk ideologi pancasila, wawasan kebangsaan itu terus
    berjalan,” ujarnya.

    Saat ditemui disela-sela Kompetisi Bio Farma x MIT Hacking Medicine, Tedi menegaskan
    bahwa pihaknya tak akan segan memecat karyawan yang terlibat dengan unsur terorisme, hal
    ini juga berlaku untuk BUMN bidang lainnya.

    “Oh pasti (dipecat) tidak ada ampun kalau seperti itu. Bidang lain juga sama diberi
    penyuluhan, untuk semuanya,” ucapnya.

    Deputi milenial di Kementerian BUMN itu juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen
    bersama karyawan akan terus mengalami improvisasi, dan keamanannya sendiri
    sesungguhnya terjamin.

    Ia menjelaskan proses tes pada rekrutmen bersama dilakukan sepenuhnya daring, namun ada
    sistem perekam yang akan memantau peserta jarak jauh.

    “Jadi akan ketahuan yang menutup kamera ya tidak bisa kita teruskan, ada kecurangan ya
    kelihatan,” ujarnya.

    Selain itu yang kerap terjadi adalah permasalahan administrasi, di mana pelamar dengan
    pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru mendaftar pada perusahaan yang
    mengharuskan pelamar bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga mau tidak
    mau jalannya terhenti. (ANT/AZM)

  • Muhaimin Minta Pemerintah Serius Atasi Masalah Polusi Udara

    Muhaimin Minta Pemerintah Serius Atasi Masalah Polusi Udara

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
    meminta pemerintah serius mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor,
    Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    "Saya minta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah darurat karena
    pernapasan kita sudah mulai darurat akibat udara yang tidak sehat di Jabodetabek," katanya
    dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri "'Green Walk' dan Jalan Sehat"
    bersama ribuan warga Bekasi di Lapang Multiguna, Kota Bekasi.

    Gus Muhaimin menyoroti tingginya polusi udara di wilayah Jabodetabek. Menurutnya,
    kualitas udara di Jabodetabek beberapa pekan terakhir ini sangat buruk dan harus segera
    diantisipasi.

    "Hari ini ada komitmen 'Green Walk' sebagai bagian dari upaya kita menggerakkan
    masyarakat, menolong diri kita sendiri atas fenomena cuaca yang begitu buruk," katanya.

    Dia mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah untuk bertanggung jawab atas masalah
    tersebut. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah darurat mengatasi polusi
    yang kian memburuk.

    "Kita semua protes penanganan oleh pemerintah terhadap udara yang buruk ini tidak terlihat
    serius, tidak ada langkah-langkah 'emergency', padahal udara yang kita hirup di Jabodetabek
    ini 'emergency'," tegas Cak Imin.

    Wakil Ketua DPR RI itu mengajak semua pihak untuk bersama-sama membudayakan hidup
    sehat untuk menekan tingginya polusi, khususnya di wilayah Jabodetabek.

    Sebagai langkah konkret, Cak Imin membagikan ribuan bibit pohon kepada seluruh peserta
    "Green Walk". Ia mengajak seluruh kader PKB berkomitmen untuk menanam di wilayah
    masing-masing demi mewujudkan Indonesia sehat dan hijau.

    "Masyarakat, khususnya warga PKB harus menjaga lingkungan mulai dari menanam pohon,
    menghijaukan lingkungan, dan menghijaukan Indonesia," pesannya. (ANT/AZM)

  • Konsolidasi Tapak Suci, Perkuat Jalinan Antar Pesilat

    Konsolidasi Tapak Suci, Perkuat Jalinan Antar Pesilat

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menjalin Hubungan yang kuat antara para pesilat tapak suci di Kota Serang. Pimpinan Daerah (Pimda) 212 Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kota Serang gelar Konsolidasi dalam bentuk latihan gabungan.

    Latihan gabungan tersebut dihadiri oleh para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, sampai Mahasiswa bahkan juga dihadiri oleh orang dewasa. Dalam latihan gabungan tersebut peserta dan pelatih sangat antusias dan semangat mengikuti rangkaian latihannya.

    Ketua bidang satu di Pimda 212 TSPM Kota Serang, Seftiawan Pratama mengatakan bahwa latgab ini merupakan sarana silaturahmi antar anggota dan menjaga kualitas pelatihan karena di latgab kita bisa menyamakan level materi yang seharusnya diterima oleh setiap anggota di setiap unit masing-masing unit.
    "Acara ini sebagai ajang silaturahmi antar pesilat tapak suci. Juga untuk meningkatkan rasa bangga terhadap tapak suci sehingga bisa melahirkan kader-kader tapak suci yang militan," katanya, Minggu (27/8).

    Dirinya menyampaikan, dengan adanya kegiatan latgab tersebut. Semoga bisa memunculkan semangat bertapak suci yang lebih baik lagi dan sebagai seorang pesilat, tentu dengan keilmuan yang baik.

    "Harapanya, di Latgab-latgab selanjutnya bisa dihadiri oleh lebih banyak anggota, sehingga akan melahirkan kader dan siswa Tapak Suci yanhg berkualitas dan memiliki militansi yang tinggi," ungkapnya.

    Senada dengan itu, Sekretaris Pimda 212 TSPM Kota Serang, Andri Wiguna menyampaikan bahwa latihan gabungan tapak suci ini, selain untuk persiapan untuk menuju Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang akan dilaksanakan septembar nanti, juga sebagai ajang silaturahmi siswa dan kader tapak suci se-Kota Serang.

    "Tercatat tapak suci di kota serang memiliki 35 cabang atau unit latihan yang tersebar mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai perguruan tinggi bahkan ada cabang umum yang menerima semua tingkatan usia.

    Ini merupakan modal tapak suci sebagai salah satu dari 10 perguruan pencak silat historis IPSI untuk melestarikan beladiri dan budaya pencak silat dari setiap tingkatan umur," ujarnya.

    Selain itu, Andri juga mengaku latgab tersebut sebagai salah satu bentuk dakwah. Karena sejatinya tapak suci bukan hanya untuk belajar pencak silat, juga untuk dakwah agama islam.

    "Harapannnya, semoga dengan latgab ini, para pesilat tapak suci khususnya di Kota Serang bisa menjadi pesilat yang tak hanya terampil dalam pencak silat. Tetapi juga memiliki pribadi yang baik dan religius," ujarnya.

    Kemudian, Salah Satu siswa tapak suci yang mengikuti kegiatan latgab, Anisa (14) mengaku sangat senang dengan dilaksanakannya latihan gabungan tersebut.

    "Sangat menyenangkan dan dapat menambah pengalaman, menemukan banyak saudara walaupun tidak sedarah, para pelatihnya juga sangat baik dalam mengejari kami teknik- teknik pencak silat," tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Lapas Rangkas Dikunjungi Pusat, Nilai Kelayakan ZI-WBK

    Lapas Rangkas Dikunjungi Pusat, Nilai Kelayakan ZI-WBK

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), Lapas kelas III Rangkasbitung Kanwil Kemenkumham Banten menerima kunjungan kerja
    Asisten Deputi Menpan RB dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, Sabtu (25/8).

    Turut hadir mendampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Administrasi Kanwil
    Kemenkumham Banten, beserta pejabat Struktural dilingkungan Kemenkumham RI.

    Tim beserta rombongan setibanya di Lapas Rangkasbitung disambut langsung oleh Kalapas
    Rangkasbitung yang didampingi Pejabat Struktural beserta Jajaran, dan tim disuguhkan penampilan Yel-
    Yel WBK oleh WBP Lapas Rangkasbitung dengan penuh semangat.

    Rombongan langsung meninjau sarana dan prasarana pelayanan publik di Lapas Rangkasbitung seperti
    area parkir, ruang PTSP, ruang kunjungan, ruang video call, bengkel kerja Pembinaan, perpustakaan,
    selanjutnya tim beserta rombongan turut meninjau inovasi pelayanan publik seperti Silay Madani,
    penerapan inovasi Manisan, klinik Pratama Non Rawat Inap, Dapur Sirih, dan juga Pelaksanaan Kegiatan
    PKBM Paket A serta kegiatan Pelatihan dan kegiatan pembinaan lainnnya.

    Dalam kunjungannya, Asisten Deputi Perumus Kebijakan dan kordinasi Kementerian Pendayagunaan
    Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamaruddin menilai secara umu Lapas Rangkasbitung sangat
    baik dalam melakukan pembangunam ZI.

    ”Begitu kita masuk sudah terasa atmosfir dan implementasi nyata pembangunan ZI disini, terus
    semangat pa Kalapas dan jajaran, pertahankan komitmen dan integritas seluruhnya, muaranya agar
    pelayanan publik meningkat dan semakin baik,” kata Kamarrudin.

    Senada, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI, Ida Asep menyampaikan sebagai
    salah satu UPT yang diusulkan meraih predikat WBK Lapas Rangkasbitung memiliki banyak keunggulan.

    ”Kita bisa lihat bersama dan kami sudah mendapatkan laporan penilaian sesuai tahapannya, Lapas
    Rangkasbitung memenuhi syarat dalam meraih predikat WBK, disetiap UPT dan proses pembangunan ZI
    ada catatan perbaikan itu menjadi hal yang memang kita harus terus berbenah, yang penting tetap
    semangat, jaga Komitmen semuanya, implementasikan dengan baik dan masyarakat terpuaskan akan
    layanan yang diberikan rasanya tidak ada alasan lain untuk tidak meraih predikat WBK,” ujar Ida Asep.

    Kalapas Rangkasbitung, Suriyanta Leonardo Situmorang menjelaskan beragam layanan mulai dari
    layanan unggulan, inovasi, dan peningkatan sarana prasarana semata-mata guna menunjang pelayanan
    publik kepada masyarakat dan WBP

    ” Kami terus berbenah sesuai arahan pimpinan dan pedoman pembangunan ZI, kita semua berharap
    dapat meraih predikat WBK, tahun 2023 ini dan tentu harapan itu akhirnya menjadi cerminan kami
    untuk terus meningkatkan pelayanan publik,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • FGI Kabupaten Lebak Dikukuhkan

    FGI Kabupaten Lebak Dikukuhkan

    LEBAK, BANPOS – Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI) Kabupaten Lebak resmi dikukuhkan oleh Bupati Lebak pada Sabtu (26/8) kemarin di Aula Multatuli Setda Lebak. Diketahui, sebanyak 18 remaja dilantik menjadi FGI Kabupaten Lebak periode 2023-2025.

    Kabid Dalduk-KB DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan bahwa forum tersebut
    memiliki tujuan dan fungsi sebagai inisiator pendidik sebaya dalam meningkatkan pengetahuan dan
    sikap-sikap remaja.

    Tuti menjelaskan, sebetulnya hal-hal tersebut sudah mulai dilakukan sebelum dibentuknya forum, hanya
    saja dengan dilembagakan, mereka mempunyai wadah yang menaungi kegiatannya sehingga lebih
    terarah dan terkelola dgn baik.

    ”Dengan ini (pengukuhan) pula, mereka bisa mendapat pembinaan dan dukungan dari instansi terkait
    dalam menjalankan tugas sebagai Agent of Change bagi para remaja di Lebak, merespon bijak bonus
    demografi untuk masa depan bangsa yang lebih baik dari masa ke masa menyongsong Indonesia Emas
    2045,” kata Tuti kepada BANPOS.

    Ia berharap, FGB tersebut dapat ikut berkontribusi dalam proyek sosial sebagai bentuk kepedulian
    kepada masyarakat dan bangsa, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui
    pendekatan program generasi berencana.

    ”Untuk pengurus Forum yang dilantik, terus berkarya dan semangat menginspirasi semua remaja, jalin
    kolaborasi dengan delegasi remaja lainnya seperti karangtaruna, PPI, Pramuka, Duta Pariwisata (Saija
    Adinda), Duta Koperasi, Duta Anak, dan lainnya,” tandasnya.

    Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutannya menjelaskan, remaja adalah agen
    perubahan dan pembaharuan yang membawa pada masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu juga
    merupakan sasaran penerima dan pengguna manfaat dari semua target pelaksanaan program
    pembangunan.

    ”Target pelaksanaan kita tentunya dengan adanya pembinaan dan generasi berencana ini mampu
    mengakselerasi pembangunan yang dengan tujuannya adalah bagaimana kita mensejahterakan dan
    membahagiakan masyarakat tujuannya kan itu,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Wapres Bakal Garuk Yang Gatal Di Papua

    Wapres Bakal Garuk Yang Gatal Di Papua

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berencana ngantor di Papua
    pada 5 September mendatang. Di Bumi Cenderawasih itu, Wapres akan fokus menangani
    pusat permasalahan di sana.

    Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, berbagai persoalan di
    Papua akan diselesaikan. Namun, Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan opsi
    merdeka.

    “Di Papua, kita akan menggaruk yang gatal. Kita akan tanya yang gatal di mana? Jangan
    sampai yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak menyelesaikan persoalan,”
    ujar Ma’ruf di sela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantren KHAS dalam agenda Haul Ke-34
    KH Aqiel Siroj di Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

    Meski begitu, dia memastikan, tidak akan ada dialog untuk kelompok yang meminta
    kemerdekaan bagi Papua.

    “Kecuali merdeka. Merdeka tidak ada pilihan. Tapi selain itu, kita bisa dialogkan dan kita
    cari solusinya untuk Papua, orang Papua dan untuk Papua,” jelasnya.

    Tercatat, bukan pertama kalinya Ma’ruf akan datang ke Papua. Sebelumnya, dia tercatat
    sudah dua kali mengunjungi Papua untuk melakukan dialog-dialog.

    Pertama, pada 28 November-3 Desember 2022, Ma’ruf mengunjungi empat provinsi, yakni
    Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat.

    Kedua, pada 11-17 Juli 2023, Ma’ruf mengunjungi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua
    Barat Daya, dan Papua Barat.

    “Kali ini saya lebih berfokus untuk mendengar. Mendengar dari berbagai pihak,” ungkap
    Ma’ruf.

    Dia berencana mendengarkan aspirasi dari kalangan pemimpin agama, pemimpin adat,
    Pemerintah Daerah, kalangan perempuan, hingga kalangan pemuda.

    “Pokoknya, local champion ini akan kita dengar supaya akan menyelesaikan persoalan di
    sana,” tegasnya.

    Dalam kunjungannya nanti, Ma’ruf akan didampingi Menko Bidang Politik, Hukum dan
    Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan
    Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,

    Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    (Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (Menteri PUPR)
    Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain itu,
    direncanakan hadir juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh
    prajurit yang bertugas di Papua agar meningkatkan kewaspadaannya selama Wapres
    berkantor di sana.

    “Tentunya kami membantu Pemerintah sebagai tugas untuk mempersiapkan bagaimana
    Papua akan semakin maju. Saya bilang (kepada prajurit) tetap waspada saja, kemudian jangan
    lupa cintai rakyat,” tegas Dudung.

    Dudung menilai, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sedang beraksi di Papua
    merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Karena itu, diupayakan penanganan yang lebih
    humanis.

    “KKB itu saudara-saudara kita juga, mereka mungkin ada kesalahpahaman yang harus kita
    luruskan. Jangan sekali-sekali anggap mereka musuh, itu saudara-saudara kita juga, maka kita
    berdoa kembalikan lah mereka ke jalan yang benar,” imbaunya.

    Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengapresiasi rencana Wapres akan berkantor selama
    sepekan di Papua.

    “Saya pikir ide yang sangat bagus. Kan di sana ada masalah tentang pangan, dampak dari
    perubahan cuaca,” ujarnya.

    Menurut Lodewijk, berkantornya Wapres di Papua akan memperpendek rantai komando dan
    memudahkan Pemerintah mengambil keputusan terkait berbagai masalah.

    “Dengan adanya Wapres di sana akan memotong rantai komando, chain of command-nya
    akan lebih pendek, sehingga akan ada keputusan,” tandasnya. (AZM/RMID)