Penulis: Magang BANPOS

  • Antisipasi Kekeringan, 5 Truk Tangki BPBD Kota Tangerang Disiagakan

    Antisipasi Kekeringan, 5 Truk Tangki BPBD Kota Tangerang Disiagakan

    TANGERANG, BANPOS — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang menyiagakan sejumlah truk tangki dengan berbagai kapasitas mengantisipasi ancaman kekeringan yang dipicu fenomena El Nino. Langkah ini sebagai bentuk antisipasi saat warga membutuhkan.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kota Tangerang, Gufron A Falfeli mengungkapkan, sebagai antisipasi kekeringan, krisis air atau pun kebakaran BPBD telah mempersiapkan lima truk tangki air. Mulai dari kapasitas 3.300 liter, 6.000 liter hingga 18.000 liter lengkap dengan menyiagakan ratusan personel di delapan lokasi, yakni satu markas Komando, empat UPT dan tiga pos selama 24 jam penuh.

    “Saat ini kondisi secara umumnya di Kota Tangerang masih dalam kategori aman. Musim kemarau dan cuaca yang terik seperti saat ini memang berpotensi menjadi penyebab kebakaran di wilayah Kota Tangerang,” ungkap Gufron, Selasa (22/08/2023).

    Ia pun menjelaskan, di dua pekan terakhir ini sudah 16 kasus kebakaran di wilayah Kota Tangerang ditangani BPBD Kota Tangerang. Empat diantaranya merupakan kebakaran pada rumput liar atau lahan kering dan kosong serta sisanya merupakan kebakaran gedung atau rumah akibat korsleting listrik.

    “Kebakaran lahan kering ini disebabkan oleh kelalaian dalam beraktivitas. Seperti melakukan pembakaran sampah atau pembuangan puntung rokok sembarangan. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak, karena biasanya BPBD menangani kasus lahan kering hanya satu atau dua saja setiap bulannya,” jelas Gufron.

    “Masyarakat diimbau tidak sembarangan membakar sampah. Selain menjadi pemicu kebakaran lahan juga menjadi salah satu faktor terjadinya polusi udara yang tengah melanda saat ini. Ayo waspada dan sama-sama menjaga lingkungan,” tambahnya.

    Selain menyiagakan truk tangki air, BPBD Kota Tangerang juga memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan maupun OPD. Seperti koordinasi dengan BMKG terkait kondisi cuaca di Kota Tangerang.

    “Bersama stakeholder dan OPD, BPBD telah melakukan sejumlah mitigasi bencana. Selain mensiagakan truk tangki air, BPBD juga telah membentuk Tim Siaga Bencana dan Posko Bencana di delapan lokasi. Apabila terjadi kebakaran atau kegawatdaruratan lainnya, masyarakat dapat menghubungi Siaga 112 atau 021-5582-144,” katanya. (made)

  • Gizi Seimbang Napi Dipenuhi

    Gizi Seimbang Napi Dipenuhi

    CILEGON, BANPOS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon ikut serta dalam kegiatan Pelatihan Tata Boga oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Pelatihan digelar selama dua hari di Lembaga Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, dari 22 hingga 23 Agustus 2023.

    Pelatihan Tata Boga yang diselenggarakan selama dua hari tersebut, terselenggara atas kerjasama Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi bekerja sama dengan Dosen Jurusan Gizi Poltekes Jakarta II.

    “Dua orang pegawai yang menjadi perwakilan untuk mengikuti pelatihan tata boga yang digelar. 1 orang pejabat struktural dan 1 orang petugas dapur. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya terkait pemahaman terkait menu yang sehat dan bergizi seimbang,” ujar Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi. Binadik) Lapas Cilegon, Moch. Yudha Triwangga.

    Kegiatan diawali dengan tentang pemahaman menu dan cara menyusun menu. Selanjutnya, seluruh peserta yang merupakan utusan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, diberikan pelatihan mulai dari penyusunan menu 10 hari, standarisasi resep hingga penugasan modifikasi resep.

    Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim mengatakan, petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk telah sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan akan memberikan manfaat yang baik bagi petugas dan warga binaan, terutama yang bekerja di dapur untuk dapat mengelola makanan siap saji untuk memenuhi standar gizi yang seimbang bagi warga binaan di dalam lapas.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, yang telah berkenan untuk memberikan pelatihan tata boga bagi petugas dapur di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pelatihan yang diberikan, kami pastikan pemberian gizi seimbang warga binaan terpenuhi,” ujarnya.

    Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para perwakilan petugas yang mengikuti pelatihan hingga tuntas. Kedepannya dengan bekal ilmu yang diberikan, pihak Lapas akan melanjutkan ke tahap Pembinaan Kemandirian Tata Boga bari warga binaan. Keterampilan tata boga merupakan ilmu pengetahuan mengenai seni mengolah makanan, dari persiapan, pengolahan, hingga cara menghidangkan makanan.(LUK/PBN)

  • Tekan Stunting, Peran Kader Posyandu Strategis

    Tekan Stunting, Peran Kader Posyandu Strategis

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta kepada para kader posyandu untuk terus gencar melakukan edukasi tentang penanganan stunting terhadap ibu-ibu hamil atau yang memiliki anak balita maupun kepada para calon pengantin.

    “Para kader posyandu harus proaktif dalam mensosialisasikan masalah stunting ke masyarakat, sebab dengan aktif memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai stunting dan pencegahannya, maka masalah kesehatan stunting dapat dicegah sejak dini,” Irna Narulita saat memberikan arahan kepada para kader posyandu pada kegiatan workshop peningkatan kapasitas kader di gedung PGRI Kecamatan Sukaresmi, Senin (21/8) lalu.

    Menurutnya, stunting telah menjadi perhatian pemerintah, oleh karena itu dalam menekan angka stunting di Kabupaten Pandeglang, perlu peran serta semua pihak.

    “Perlu peran serta semua pihak dalam menekan angka stunting di Kabupaten Pandeglang. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua komponen masyarakat khususnya para kader posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,“ terangnya.

    Irna menambahkan, Pemkab Pandeglang telah berhasil menurunkan angka stunting, dari 37,8 persen menjadi 29,4 persen dan hasil keputusan rembuk stunting, Pemkab Pandeglang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24 persen pada tahun 2024.

    “Pemkab Pandeglang tahun 2024 menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24 persen. Maka dari itu, komitmen ini perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat, terutama para kader posyandu, agar terus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi stunting kepada masyarakat,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Jaenal Mutaqin mengatakan, tujuan digelarnya workshop bagi para kader posyandu adalah untuk meningkatkan kapasitas para kader.

    “Workshop ini dalam rangka peningkatan kapasitas kader posyandu yang diikuti oleh para kader posyandu dari Kecamatan Angsana dan Kecamatan Sukaresmi,” katanya.

    Dengan adanya workshop ini, lanjut Jaenal, pihaknya berharap dapat meningkatkan kompetensi para kader posyandu.
    “Saya berharap dari peningkatan kapasitas kader posyandu ini, mampu meningkatkan kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) para kader posyandu agar angka stunting di Kabupaten Pandeglang menurun,“ ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pendidikan dan Ekonomi Jadi Faktor Masuknya TPPO

    Pendidikan dan Ekonomi Jadi Faktor Masuknya TPPO

    LEBAK, BANPOS – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diidentifikasi mudah menyusup di tengah
    masyarakat dengan kalangan ekonomi dan pendidikan yang rendah. Sehingga, dua hal tersebut menjadi
    faktor utama terjadinya praktik TPPO.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang Pemberdayaan Perempuan di
    DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Alifah Rochmawati, pada kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas
    Pencegahan dan Penanganan (GT PP) TPPO di Kabupaten Lebak.

    "Biasanya Pelaku mendatangi korban dengan iming-iming meski pendidikan rendah tapi bisa
    mendapatkan gaji puluhan juta jika ikut mereka. Karena tergiur, biasanya korban langsung menuruti
    saja," kata Alifah kepada BANPOS seusai kegiatan, Selasa (22/8).

    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat mulai dari stakeholder
    dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, organisasi dan pegiat wanita dan anak, serta media
    massa.

    Ia memaparkan, dengan adanya kegiatan tersebut, para audiens yang hadir akan ditetapkan dalam SK
    Gugus Tugas dengan memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai ketetapan.

    "Sebelumnya sudah ada sejak tahun 2015 namun belum begitu spesifik. Sekarang ini barulah kita
    ingatkan kembali, kita refresh lah agar masing-masing instansi paham dengan fungsi dan tugasnya
    sehingga bisa memberikan dampak dan kebermanfaatan untuk masyarakat," tandasnya.

    Di tempat yang sama, salah satu fasilitator dari Pattiro Banten, Martina Nursaprudianti, mengatakan
    bahwa para peserta dalam rapat koordinasi tersebut cukup antusias dan serius dalam mengikuti
    kegiatan. Menurutnya, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dibuat sadar akan indikasi adanya TPPO
    di setiap lingkungan sekitarnya.

    "Kan nantinya bisa lebih peka ketika sudah memahami apa tanda-tandanya. Jadi nanti mereka bisa
    menjalankan sesuai tugas dan fungsinya dalam GT PP TPPO mendatang," kata Martina.

    Ia berharap, masyarakat dapat berani berbicara bahkan melaporkan jika terdapat dugaan TPPO
    disekitarnya. Hal tersebut dapat membantu memberantas tindak pidana tersebut jika seluruh pihak
    mulai terkoneksi.

    "Jangan ragu atau sungkan untuk melaporkan hal-hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait atau
    mungkin pegiat dilingkungan setempat,& quot; tandasnya. (MYU/DZH)

  • Anak Diduga Korban Penculikan Ditinggal di Masjid

    Anak Diduga Korban Penculikan Ditinggal di Masjid

    PANDEGLANG, BANPOS – Tanpa sebab yang jelas, seorang anak perempuan yang diperkirakan berusia 3 tahun ditinggalkan begitu saja oleh seorang laki-laki tidak dikenal di depan Masjid Agung Ar-Rahman, Pandeglang, Selasa (22/8).

    Anak perempuan yang memiliki ciri-ciri berkulit putih, berambut panjang, memakai kaos biru tua dan jaket levis, tampak sedang menangis saat ditemukan.

    Berdasarkan keterangan dari salah seorang pedagang di depan Masjid Agung yang menemukan anak perempuan tersebut, Brew mengatakan, bahwa seorang laki-laki tersebut diduga sengaja meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Namun, kata dia, setelah ditunggu berjam-jam, laki-laki yang membawa anak tersebut tidak kunjung datang.

    “Anak itu turun dari angkot bersama seorang laki-laki, namun pada saat turun, anak tersebut menangis dengan kencang. Lalu laki-laki yang membawanya pergi dengan alasan mencari kunci motornya yang hilang, namun sampai sekarang belum kembali,” kata Brew kepada wartawan.

    Ia menyebut bahwa laki-laki yang membawa anak perempuan tersebut memiliki ciri-ciri seperti anak jalanan.
    “Laki-laki itu kira-kira berusia 25 tahun, berambut pirang dengan telinga yang penuh dengan tindik seperti anak jalanan atau anak punk,” ucapnya.

    Brew menambahkan, saat ditinggalkan oleh laki-laki tersebut, anak perempuan tersebut terus menangis meski sudah berusaha dibujuk dan digendong.

    “Saya berpikir, kalau anak itu korban penculikan. Karena anaknya menangis tidak berhenti, seperti ketakutan gitu,” terangnya.

    Setelah ini, ia berencana akan membawa anak tersebut ke rumahnya sampai ada yang mengaku sebagai orang tua si anak.

    “Tadi saya sudah membuat laporan di Polres Pandeglang, untuk sementara anak ini akan saya bawa ke rumah sampai ada informasi orang tuanya,” ungkapnya.

    Sementara, Kabag Ops Polres Pandeglang, Kompol Yogie membenarkan, pihaknya telah menerima laporan terkait penemuan anak.

    “Benar, tadi ada seorang pedagang yang melaporkan bahwa dia menemukan anak perempuan yang berusia sekitar 3 tahun di depan Masjid Agung. Demi keamanan dan kenyamanan si anak, kami sarankan agar dibawa ke rumahnya untuk sementara sampai kami menemukan orang tua dari si anak tersebut,” singkatnya.(dhe/pbn)

  • Seribu Pengendara Tertangkap Tilang Elektronik

    Seribu Pengendara Tertangkap Tilang Elektronik

    CILEGON, BANPOS – Sejak diberlakukan tilang elektronik Electronic Law Enforcement (ETLE) di Kota Cilegon sejak 2023. Sebanyak 657 pengendara di wilayah Kota Cilegon tertangkap kamera tilang ETLE. Data data Satlantas Polres Cilegon pelanggar tilang elektronik didominasi oleh kendaraan roda dua.

    Kepala Unit Penegakkan Hukum pada Satlantas Polres Cilegon Ipda Dwi Maryanto mengatakan, ETLE atau tilang elektronik di Kota Cilegon berlaku sejak Februari 2023. “Sejak Februari sampai saat ini (Pekan ke 2 Agustus 2023) sudah ada 657 yang diberikan tilang elektronik,” kata Dwi belum lama ini.

    Dwi menjelaskan, sistem pemberian tilang elektronik, pengendara yang tertangkap kamera ETLE kemudian divalidasi oleh pihaknya. Setelah dilakukan validasi, kemudian dikirimkan surat tilang ke pelanggar lalu lintas sesuai dengan pemilik kendaraan yang tertuang dalam tanda nomor kendaraan bermotor. “Kemudian surat tilang kita kirim ke Jasa Pos, selain melalui Jasa Pos, itu tidak ada dan pembayaran langsung ke negara,” ungkapnya.

    Kemudian Dwi menjelaskan, pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE di Kota Cilegon didominasi oleh kendaraan roda empat. Para pengemudi banyak yang tidak menggunakan sabuk pengamanan atau seatbelt. Pelanggaran terbanyak kedua, kendaraan roda dua karena tidak memakai helm. Kemudian pelanggaran terbanyak ketiga, pengemudi roda empat bermain telepon genggam saat berkendara. “Kamera ETLE kita di Cilegon baru terpasang di dua lokasi, pertama di Simpang Landmark arah ke Serang, dan kedua di Jalan Ahmad Yani PCI arah kota Cilegon,” tuturnya.

    Dikatakan Dwi, meski sudah memberlakukan tilang elektronik, pihaknya juga melakukan tilang manual hanya untuk pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot racing dan tidak mengenakan helm. Pelanggaran yang dilakukan pengendara yang dilakukan penilangan terjadi di Jalan Raya Cilegon dari PCI sampai Merak. “Tilang manual sebanyak 87. Sebagian besar knalpot racing, kemudian tidak pakai helm,” ungkapnya.
    Dwi mengimbau ke pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat diri dan surat kendaraan. “Sedangkan kalau ada operasi, kita justru tidak menilang, kita melakukan preemtif. Imbauan-imbauan saja,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Ramai-ramai Kecam Satpol PP

    Ramai-ramai Kecam Satpol PP

    LEBAK, BANPOS – Tindakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Rangkasbitung yang diduga

    dilakukan secara kasar oleh Satpol PP Kabupaten Lebak, mendapat kritik dari berbagai pihak. Pasalnya,
    penertiban tersebut dilakukan diduga dengan cara mengacak-ngacak barang dagangan milik pedagang.

    Hal itu diketahui berdasarkan video yang beredar di kalangan masyarakat. Berdasarkan informasi, video
    tersebut direkam pada Senin (21/8) pagi. Video itu berisikan petugas Satpol PP yang menertibkan
    pedagang pasar subuh, karena telah melewati jam operasionalnya. Namun, terjadi keributan dan
    diduga, barang dagangan milik pedagang ikut diacak-acak oleh petugas terkait.

    Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pedagang pasar, Icong. Ia mengatakan, pedagang dibubarkan
    secara keras oleh petugas satpolpp dan sempat terjadi keributan.

    "Iya ricuh tapi gak sampai berkelahi, hanya adu omong saja. Tapi barang dagangan juga ikut kena acak-acakan,& quot; kata Icong saat ditanya BANPOS, Selasa (22/8).

    Ketua Umum Asosiasi PKL Provinsi Banten, Adam Surya Muhamad Khadafi, mengecam tindakan yang
    dilakukan Satpol PP Lebak atas pengusiran dan perusakan dagangan PKL di Rangkasbitung. Pihaknya
    mengaku miris melihat oknum Satpol PP Lebak saling tarik menarik meja yang berjualan.

    Ia menyebut, dengan melihat video kejadian kemarin sekitar pukul 6 pagi, para pedagang dan oknum
    Satpol PP ricuh tarik menarik alas berjualan, yaitu meja yang dipakai berjualan PKL pasar subuh
    Rangkasbitung.

    “Dengan video yang sudah saya lihat berdurasi 12, 9, dan 10 detik. Mereka berjualan untuk kebutuhan
    hidup dan memberikan makan istri dan anak-anak mereka di rumah. Kalau melihat Perda No 10
    harusnya ada perlindungan dan pemberdayaan buat pedagang tradisional. Sekarang gimana kebijakan
    pemerintahan Kabupaten Lebak khususnya dari Satpol PP Lebak,” ujar Adam.

    Menurut dia, seharusnya penindakannya itu secara pelan-pelan dan pendekatan secara persuasif
    kepada para pedagang, berikan pemahaman dan arahan, bukan dagangan mereka yang malah dirusak.

    "Mereka pedagang dengan modal sendiri bukan modal dari pemerintah, wajar halnya saya sebagai
    ketua umum kaum PKL di Banten tidak menerima kejadian itu. Mereka pedagang berjuang untuk
    keluarganya, seharusnya aparatur pemerintah disini melakukan evaluasi dan pendekatan terhadap
    pedagang,” tandas Adam.

    Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi
    (HMI-MPO) Cabang Lebak, Tubagus Muhammad Tri Aprilyandi, juga menyayangkan perlakuan oknum
    Satpol PP Lebak yang menertibkan pedagang kaki lima dengan menumpahkan dagangan yang mereka
    jual.

    "Dari video yang beredar, sangat miris sekali melihat oknum Satpol PP yang melakukan penertiban
    dengan tindakan represif, mereka mengacak-ngacak dagangan para pedagang sampai tidak ada yang
    tersisa," ujar Tubagus.

    Tubagus mengatakan, para PKL hanya mengandalkan hasil jualnya demi memenuhi kebutuhan sehari-
    hari di rumahnya, sehingga seharusnya Satpol PP Lebak bisa lebih persuasif dalam melaksanakan
    tugasnya ketika menertibkan pedagang kaki lima.

    "Memang sudah menjadi tugasnya Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima, tetapi seharusnya
    tindakan seperti itu tidak dibenarkan. Harusnya mereka (Satpol PP) bisa lebih humanis," jelasnya.

    Tubagus juga menanyakan peran pemerintah Kabupaten Lebak dalam memberikan pemberdayaan
    kepada para PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
    Penaataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

    "Jika kita melihat di perda Lebak nomor 10 Tahun 2018 tentang Penaataan dan Pemberdayaan
    Pedagang Kaki Lima di pasal 2 dan 3 sebetulnya sudah jelas bahwa seharusnya peran Pemerintah
    Kabupaten Lebak adalah melakukan penataan serta pemberdayaan terhadap PKL dan juga memberikan
    kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya,

    jika memang pasar subuh bukan lokasinya untuk para PKL maka sudah sewajibnya pemerintah menyediakan lokasi

    yang seharusnya sudah disosialisasikan terlebih dahulu dengan para PKL yang ada di pasar subuh
    tersebut," terangnya.

    Tubagus menambahkan jika didalam perda tersebut dipasal 4 ayat 3 itu sudah jelas bahwa pemerintah
    wajib melakukan pemberdayaan terhadap PKL.

    "Di pasal 4 ayat 3 disitu sudah dikatakan bahwa maksud dari pemberdayaan terhadap PKL ialah fasilitasi
    akses permodalan, penguatan kelembagaan, fasilitasi kerjasama antar daerah, dan mengembangkan
    kemitraan dengan dunia usahausaha," tandas Tubagus.

    Tubagus berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi kepada para PKL dalam melakukan
    penertiban yang dilakukan oleh PKL. (WDO/MYU/DZH)

  • Janji Politis Helldy-Sanuji Dievaluasi

    Janji Politis Helldy-Sanuji Dievaluasi

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi program pemerintah daerah, terutama yang menjadi janji kampanyenya.

    Langkah tersebut dibuktikan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Prioritas Daerah dan Janji Politis Walikota di Ballroom Grand Hotel Preanger, Bandung yang digelar Senin hingga Rabu, 21-23 Agustus 2023.

    “Kegiatan hari ini (Senin-red) sampai 2 hari kedepan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian dari sepuluh janji kampanye kami,” kata Walikota Cilegon Helldy Agustian, Senin (21/8) malam.
    Dalam hal ini, Helldy meminta janji kampanye yang belum tuntas untuk segera dievaluasi.
    “Sebenarnya, dari sepuluh janji kampanye kami, seluruhnya sudah terlaksana, namun memang masih ada beberapa yang belum mencapai target, terlebih masa jabatan kami sekarang hanya tiga setengah tahun saja dari yang seharusnya lima tahun. Maka dari itu, saya meminta untuk segera dievaluasi,” pintanya.

    Meskipun demikian, Helldy menjelaskan bahwa banyak inovasi diluar janji kampanye yang telah direalisasikan.
    “Tentunya, selain sepuluh janji kampanye kami yang direalisasikan juga banyak inovasi diluar itu yang telah kami jalankan, antara lain pabrik sampah, pemasangan palang pintu kereta api, mudik gratis dan banyak lainnya. Saya meminta semua itu dapat terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.
    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menyampaikan prognosis semester pertama tahun 2023 Kota Cilegon.

    “Kami sudah mengkomunikasikan prognosis semester pertama kaitan pencapaian penyerapan anggaran 2023. Dimana silpa melebihi apa yang sudah ditargetkan. Artinya untuk mengalihkan dari yang tidak atau kurang penting kearah yang lebih penting dan prioritas,” ungkapnya.

    Plt Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, tujuan digelarnya acara tersebut adalah dalam rangka pengendalian dan evaluasi program prioritas daerah dan janji politis Walikota Cilegon tahun 2023.

    “Seluruh pejabat dan para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hadir,” katanya.(LUK/PBN)

  • Jokowi: ”Spirit Bandung” Harus Terus Dipertebal

    Jokowi: ”Spirit Bandung” Harus Terus Dipertebal

    Presiden Jokowi memanfaatkan kunjungannya ke Afrika untuk menguatkan kembali nilai-nilai yang disepakati dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digagas Presiden Soekarno. Saat bertemu Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Jokowi menegaskan, “spirit Bandung” harus terus dipertebal.

    Jokowi berada di Afrika sejak Minggu (20/8). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melakukan kunjungan ke empat negara: Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Ini merupakan kunjungan pertama Jokowi ke Afrika sejak menjabat sebagai Presiden, 2014.

    Senin (21/8), Jokowi bertemu Presiden Kenya, William Ruto. Jokowi menegaskan, Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang. Ia juga menyinggung peran Indonesia sebagai penggagas sekaligus tuan rumah KAA di Bandung pada 1955 dan kelahiran Gerakan Non-Blok.

    “Spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara the Global South,” kata Jokowi.

    Selasa (22/8), Jokowi melanjutkan kunjungan ke Tanzania. Kedatangan Jokowi disambut secara kenegaraan oleh Presiden Tanzania, Samia Suluhu Hassan, di Dar Es Salaam State House.

    Cuaca cerah tepi pantai mengiringi upacara penyambutan Jokowi. Tiba sekira pukul 10.00 waktu setempat atau 14.00 WIB, Jokowi disambut langsung oleh Samia, di halaman depan Dar Es Salaam State House.

    Kedua pemimpin negara itu mengikuti jalannya upacara penyambutan dengan iringan lagu kebangsaan masing-masing, serta 21 dentuman meriam kehormatan. Jokowi juga dipersilakan Samia melakukan inspeksi pasukan.

    Setelah upacara selesai, kedua pemimpin negara memperkenalkan delegasi masing-masing, dilanjutkan berjalan menuju Gedung Kikwete Hall, Dar Es Salaam State House untuk menandatangani buku tamu. Sepanjang jalan menuju lokasi penandatanganan buku tamu, Jokowi bersama Samia diiringi tarian tradisional Tanzania.

    Kedua Presiden itu kemudian melaksanakan pertemuan tatap muka atau téte-a-téte untuk selanjutnya bergabung bersama delegasi masing-masing negara untuk melaksanakan pertemuan bilateral.

    Usai pertemuan, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman kerja sama dan diakhiri dengan pernyataan pers bersama. Rangkaian acara diakhiri dengan jamuan makan siang kenegaraan.

    “Presiden Hassan, terima kasih atas penerimaan yang hangat kepada saya dan delegasi. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Tanzania,” ucap Jokowi, kepada Presiden Samia dalam pertemuan itu.

    Jokowi menilai, Afrika dan Indonesia memiliki hubungan kuat yang telah terbangun sejak lama. “Kita bersyukur memiliki akar hubungan yang kuat. Sejak KAA di Bandung tahun 1955, serta Gerakan Non-Blok tahun 1961,” ujarnya.

    Sebab itu, Jokowi mengajak Samia untuk terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarnegara berkembang melalui semangat yang pernah dimiliki dalam momentum bersejarah KAA dan Gerakan Non-Blok.

    “Spirit Bandung harus terus dipertebal, solidaritas dan kolaborasi antarnegara the Global South harus terus diperkokoh,” ajak mantan Wali Kota Solo itu.

    Terlebih, negara-negara selatan global mencapai 85 persen populasi dunia. Karenanya, Jokowi menilai bahwa sudah seharusnya suara dan kepentingan negara-negara selatan global harus didengar seluruh dunia.

    Jokowi menyampaikan, Indonesia akan mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika melalui desain besar pembangunan lima tahun ke depan yang sedang digarap. Salah satunya dalam sektor pertanian di Tanzania. “Salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer’s Agriculture dan Rural Training Center di Morogoro Tanzania,” jelasnya.

    Selain sektor pertanian, Indonesia juga akan membangun ketahanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Melalui pertemuan bilateral tersebut, Indonesia ingin meningkatkan nilai investasi di Tanzania dalam bidang energi.

    “Indonesia ingin tingkatkan investasi di Tanzania termasuk dalam pengelolaan Blok Gas Mnazi Bay oleh Pertamina dan pengolahan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk,” ungkap Jokowi.

    Investasi dalam bidang tersebut sangat strategis dan dapat memperkuat kerja sama antarnegara berkembang. Selain itu, Jokowi juga mendorong pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Tanzania untuk mengoptimalkan potensi perdagangan kedua negara.

    Jokowi juga menyebut, dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan pembentukan Bilateral Investment Treaty (BIT). “Untuk jamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara,” tandasnya.

    Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan, saat tete-a-tete, Samia menyampaikan keinginannya untuk belajar dari Indonesia, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri. “Juga ingin belajar dari Indonesia untuk pengembangan industri minyak kelapa sawit serta belajar mengenai manajemen BUMN,” ucap Retno.

    Kedua Presiden juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pelatihan diplomatik. Jokowi mengundang tim dari Tanzania berkunjung ke Jakarta untuk bertukar pikiran mengenai pengembangan kurikulum sekolah diplomatik.

    Retno juga menyampaikan, dalam pertemuan, kedua pemimpin negara telah sepakat untuk segera memulai negosiasi dalam pembentukan PTA dan BIT. “Untuk PTA dan BIT, kedua Presiden sepakat untuk segera memulai negosiasi,” tandasnya.

    Pertemuan kedua negara tersebut menghasilkan sejumlah dokumen kerja sama dalam beberapa sektor yang ditandatangani yakni Nota Kesepahaman Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral, Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, Nota Kesepahaman Kerja Sama Kesehatan, Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam Sektor Energi, Nota Kesepahaman terkait Kerja Sama Ketenagalistrikan antara PLN dengan Tanzania Electric Supply Company (TANESCO), Nota Kesepahaman antara MIND ID dan State Mining Corporation (STAMICO) Tanzania, dan Nota Kesepahaman mengenai Kegiatan terkait Rantai Nilai Bisnis Minyak dan Gas antara Pertamina dan Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC).

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Selasa (23/8), dengan judul “Bicara KAA & Gerakan Non-Blok Saat Bertemu Presiden Tanzania, Jokowi: “Spirit Bandung” Harus Terus Dipertebal”. (RMID)

    Berita ini telah tayang di https://rm.id/baca-berita/internasional/185114/bicara-kaa-dan-gerakan-nonblok-saat-bertemu-presiden-tanzania-jokowi-spirit-bandung-harus-terus-dipertebal

  • Korsel akan menggelar Latihan Serangan Udara pertama

    Korsel akan menggelar Latihan Serangan Udara pertama

    KOREA SELATAN, BANPOS – Korea Selatan (Korsel) akan menggelar latihan serangan udara pertama dalam enam tahun terakhir, Rabu (23/8).

    Mengutip Yonhap, latihan berdurasi 20 menit ini, dilakukan sehari sebelum Korut menggelar peluncuran delapan hari roket luar angkasa, berteknologi rudal jarak jauh.

    Sirene pertahanan sipil akan dibunyikan di seluruh negeri, pada pukul 14.00 waktu setempat.

    Begitu sirene berbunyi, kendaraan di ruas jalan yang telah ditentukan, wajib berhenti. Orang-orang langsung dievakuasi ke tempat perlindungan atau fasilitas bawah tanah.

    Dalam simulasi pertahanan sipil ini, alarm serangan udara akan tetap menyala selama 15 menit. Baru setelah itu, masyarakat diizinkan bergerak.

    Aktivitas kembali normal, setelah durasi 20 menit selesai.

    Pesawat & Kereta Tetap Beroperasi

    Dalam latihan serangan udara ini, kereta bawah tanah tetap beroperasi. Namun, penumpang dilarang meninggalkan stasiun, sekalipun sudah turun dari kereta, selama alarm serangan udara berbunyi.

    Kendaraan di 216 ruas jalan di seluruh negeri, termasuk jalan raya menuju Stasiun Seoul dari persimpangan Gwanghwamun di pusat kota Seoul, harus menepi dan tetap di sana selama 15 menit.

    Sedikitnya 480 fasilitas serbaguna, termasuk supermarket besar dan bioskop, ikut ambil bagian dalam latihan ini. Mereka akan memandu pelanggan, untuk berlindung dengan aman.

    Dalam latihan serangan udara ini, layanan rumah sakit tetap buka. Layanan kereta bawah tanah, kereta api, pesawat terbang dan kapal feri beroperasi normal.

    57 Daerah Dikecualikan

    Sebanyak 57 daerah yang ditetapkan sebagai zona bencana khusus akibat hujan lebat bulan lalu dan Topan Khanun, dikecualikan dari latihan serangan udara.

    Sedikitnya 17 ribu lokasi, termasuk ruang bawah tanah apartemen dan stasiun kereta bawah tanah, ditetapkan sebagai tempat latihan pertahanan.

    Latihan pertahanan sipil, yang diselenggarakan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi skenario serangan udara, termasuk provokasi rudal dari Korea Utara, tidak dilakukan sejak Agustus 2017, di tengah mencairnya hubungan dengan Korea Utara dan pandemi Covid. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/internasional/185166/besok-korut-luncurkan-roket-luar-angkasa-korsel-latihan-serangan-udara-pesawat-terbang-dan-kereta-api-tetap-beroperasi