Penulis: Magang BANPOS

  • Bupati Apresiasi Sinergitas Program PKK

    Bupati Apresiasi Sinergitas Program PKK

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi program Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Serang. Menurutnya, program TP PKK selaras dengan program Pemkab Serang.

    Hal itu disampaikan Tatu saat menghadiri acara Hari Kesatuan Gerak PKK di Lapangan Tenis Indoor Pemkab Serang, Selasa (31/10).

    Tatu menyampaikan, PKK merupakan mitra pemerintah. Organisasi ini mempunyai anggota hingga tingkat desa. “Kita lihat programnya semuanya selaras dengan Pemkab Serang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, rumah sehat, gotong royong,” katanya.

    Ia mengatakan, program-program tersebut dapat disinergikan dengan Pemkab Serang. Ia juga menilai kegiatan PKK tidak hanya seremonial tapi langsung bersentuhan dengan masyarakat. “PKK melakukan pembinaan keluarga, seperti kita tahu bahwa Indonesia bisa maju mulai dari skala terkecil yakni mulai dari keluarga,” ujar Tatu.

    Tatu berpesan PKK dapat terus berkontribusi untuk pembangunan daerah. Salah satunya membantu menurunkan angka stunting dan kekerasan pada anak. “Semoga di tahun depan kita bisa mengejar target nasional angka stunting bisa di bawah 14 persen,” ujarnya.

    Ketua TP PKK Kabupaten Serang Habibah Supriyatna mengatakan, pihaknya akan lebih menggencarkan program yang disinergikan dengan Pemkab Serang. “Kita PKK sebagai mitra kerja OPD, karena itu setiap program kita selaras dengan Pemkab Serang,” katanya.

    Ia mengatakan, sinergitas antara TP PKK dengan Pemkab Serang merupakan kontribusi dari PKK untuk pembangunan daerah. “Program kami langsung dilakukan terjun ke masyarakat, kami siap bersinergi dengan Pemkab Serang,” pungkasnya. (CR-01/AZM)

  • KPU Banten Sebut Persiapan Pemilu 100 Persen

    KPU Banten Sebut Persiapan Pemilu 100 Persen

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengklaim, persiapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 nanti sudah sepenuhnya siap. Bahkan jika dipresentasikan, kesiapan tersebut sudah mencapai 100 persen.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi kepada BANPOS saat ditemui usai mengisi acara di salah satu universitas di Kota Serang pada Selasa (31/10).

    “Secara umum, seluruh gudang di tingkat provinsi kemudian di tingkat kabupaten/kota itu semua sudah aman, sudah ada semua, sudah ready semua,” katanya.

    Dia menegaskan, secara persiapan, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten sudah mencapai 100 persen.

    Meski secara kesiapan disebut sudah mencapai 100 persen, namun ia juga menjelaskan pada beberapa aspek kebutuhan ada yang masih dalam proses. Misalnya dalam pembuatan kotak suara, dan lain sebagainya.

    “Kalau aspek persiapannya sudah 100 persen, tapi kalau proses cetaknya belum karenakan masih berjalan,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Aas juga mengatakan, semuanya dalam keadaan terkendali. Ia menyebutkan hingga sejauh ini tidak ada kendala yang begitu berarti yang dihadapi oleh KPU Provinsi Banten sebagai penyelenggara Pemilu di Banten.

    “Sejauh ini sih belum ada kendala yang berarti, semoga saja Pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

    Kemudian terkait dengan kebutuhan logistik, Aas mengatakan bahwa dari delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang paling besar kebutuhan logistiknya.

    Pasalnya, hal itu didasarkan pada data jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang yang angkanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan delapan kota/kabupaten lainnya di Banten.

    Aas menyebutkan, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang mencapai angka sekitar 2 juta pemilih.

    “Kabupaten Tangerang (paling banyak), karena daftar pemilihnya terbanyak 2 juta lebih pemilihnya,” tuturnya.

    Berkebalikan dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon disebut-sebut sebagai daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Banten.

    Ia menyebutkan bahwa jumlah pemilih tetap di Kota Cilegon angkanya kurang dari 500 orang pemilih.

    “Paling sedikit Cilegon. Kota Cilegon itu daftar pemilihnya sekitar cuman 300 an,” tandasnya. (CR-02/AZM)

  • Capaian IKD Cuma 3 Persen

    Capaian IKD Cuma 3 Persen

    SERANG, BANPOS – Target Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum tercapai. Hal ini lantaran adanya beberapa kendala di tengah masyarakat.

    Dimana diketahui, berdasarkan aturan Kemendagri, target Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk tahun 2023 yaitu sebesar 25 persen dari jumlah Wajib KTP (WKTP). Namun hingga saat ini, hanya tercatat 11.712 warga Kota Serang yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Serang, Choerudin mengatakan, capaian IKD di kota serang saat ini masih dibawah tiga persen.

    “Capaian IKD kita masih dibawah tiga persen, artinya masih jauh untuk mencapai target yang dicanangkan oleh pusat,” kata Choerudin saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (30/10).

    Choerudin menerangkan, bahwa dari jumlah total Wajib KTP sebanyak 524.000 di akhir tahun 2022, saat ini baru sekitar 11.712 warga Kota Serang yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    “Dari total WKTP itu, sekitar 524.000 orang di akhir tahun 2022, sampai saat ini baru sekitar 11.712 orang yang sudah melakukan aktivasi IKD,” terangnya.

    Choerudin mengungkapkan hal tersebut terjadi lantaran masyarakat masih belum mengerti terhadap perkembangan kemajuan di era digitalisasi. Sehingga hal itu menjadi penghambat dalam mencapai target IKD.

    “Untuk IKD, hambatannya, orang ini masih awam, kurang sosialisasi, mereka masih senang pegang KTP fisik dibandingkan KTP digital,” ungkapnya.

    Dirinya menuturkan, bahwa KTP digital saat ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kemendagri RI untuk memudahkan masyarakat terkait administrasi.

    “Padahal lebih praktis, kalau hilang itu bisa langsung dicetak untuk KTP digital,” tuturnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, banyak juga masyarakat yang tidak memilih menggunakan KTP Digital dengan alasan telepon seluler tidak mendukung atau bahkan tidak memiliki telepon seluler

    Sehingga, pembuatan KTP Digital ditengah masyarakat dirasa tidak begitu diperlukan terutama pada masyarakat yang usianya lebih dari 50 tahun dan tinggal di perkampungan.

    “Mungkin sekian persennya ada yang tidak mempunyai handphone karena mereka merasa tidak begitu perlu. Apalagi yang tingga di perkampungan,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Legislator Apresiasi Ide Perkumpulan Urang Banten

    Legislator Apresiasi Ide Perkumpulan Urang Banten

    SERANG, BANPOS – Ide atau gagasan yang disampaikan oleh Perkumpulan Urang Banten (PUB) kepada DPRD Banten mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lembaga Adat Banten mendapatkan apresiasi.

    Ketua Komisi I DPRD Banten, A Jazuli Abdillah, Selasa (31/10) ditemui di ruang kerjanya menyambut baik atas gagasan PUB pada saat peringatan HUT ke-5 lembaga tersebut.

    “Saya menghadiri acara peringatan HUT PUB ke-5 di Museum Negeri (pendopo lama), mewakili DPRD Banten. Pada acara tersebut, disampaikan bahwa PUB memiliki ide dan gagasan mengenai Raperda tentang Lembaga Adat Banten,” katanya.

    Ide yang cemerlang tersebut dikatakan politisi Demokrat tersebut adalah langkah cerdas dan harus diadopsi oleh semua pihak. Mengingat lembaga atau individu masyarakat dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam rangka proses perbaikan dan percepatan pembangunan.

    “PUB menurut saya, dalam peringatan HUT-nya harus diapresiasi karena bukan saja seremoni. Tetapi memberikan gagasan. Dan kami harap semua lembaga atau individu masyarakat harus memberikan ide dan gagasan seperti PUB,” katanya.

    Dalam naskah akademik tentang Raperda Lembaga Adat Banten , PUB menjelaskan, bahwa naskah akademik tersebut secara garis besar, terbagi dalam tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis.

    Aspek filosofis berguna untuk memastikan agar instrumen regulasi yang hendak dibentuk dapat memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (existing legal sources), sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum.

    Aspek yuridis menghendaki agar instrumen regulasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas.

    Sementara aspek sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat, dan pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan dalam mengatur aktivitas masyarakat sebagai kerangka pemecahan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

    Sementara menurut PUB, Kebudayaan Banten adalah sebagian dari pola dinamika budaya nasional yang telah berkembang melalui pola ruang dan waktu. Provinsi Banten telah memahami pola bentuk kebudayaan melalui perkembangan sejarah yang panjang.

    Seni budaya Banten merupakan kesenian peninggalan sebelum Islam dan dipadu atau diwarnai dengan agama Islam. Misalnya arsitektur masjid dengan tiga tingkat sebagai simbolisasi Iman, Islam, dan Ihsan. Bertolak dari latar belakang di atas, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Banten yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan melindungi komunitas masyarakat dalam bidang kebudayaan. (RUS/AZM)

  • Persiapan Pemilu di Banten Sudah Matang

    Persiapan Pemilu di Banten Sudah Matang

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengklaim, persiapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 nanti sudah sepenuhnya siap. Bahkan jika dipresentasikan, kesiapan tersebut sudah mencapai 100 persen.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi kepada BANPOS saat ditemui usai mengisi acara di salah satu universitas di Kota Serang pada Selasa (31/10).

    “Secara umum, seluruh gudang di tingkat provinsi kemudian di tingkat kabupaten/kota itu semua sudah aman, sudah ada semua, sudah ready semua,” katanya.

    Dia menegaskan, secara persiapan, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten sudah mencapai 100 persen.

    Meski secara kesiapan disebut sudah mencapai 100 persen, namun ia juga menjelaskan pada beberapa aspek kebutuhan ada yang masih dalam proses. Misalnya dalam pembuatan kotak suara, dan lain sebagainya.

    “Kalau aspek persiapannya sudah 100 persen, tapi kalau proses cetaknya belum karenakan masih berjalan,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Aas juga mengatakan, semuanya dalam keadaan terkendali. Ia menyebutkan hingga sejauh ini tidak ada kendala yang begitu berarti yang dihadapi oleh KPU Provinsi Banten sebagai penyelenggara Pemilu di Banten.

    “Sejauh ini sih belum ada kendala yang berarti, semoga saja Pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

    Kemudian terkait dengan kebutuhan logistik, Aas mengatakan bahwa dari delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang paling besar kebutuhan logistiknya.

    Pasalnya, hal itu didasarkan pada data jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang yang angkanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan delapan kota/kabupaten lainnya di Banten. Aas menyebutkan, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang mencapai angka sekitar 2 juta pemilih.

    “Kabupaten Tangerang (paling banyak), karena daftar pemilihnya terbanyak 2 juta lebih pemilihnya,” tuturnya.

    Berkebalikan dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon disebut-sebut sebagai daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Banten. Ia menyebutkan bahwa jumlah pemilih tetap di Kota Cilegon angkanya kurang dari 500 orang pemilih.

    “Paling sedikit Cilegon. Kota Cilegon itu daftar pemilihnya sekitar cuman 300 an,” tandasnya.

    Pada bagian lain, Kapolres Cilegon, AKBP Eko Tjahyo Untoro juga mengungkapkan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, wilayahnya masuk dalam kategori rawan. Meski begitu, dia memastikan situasi saat ini Kota Baja dalam kondisi aman terkendali.

    “Alhamdulillah sampai sekarang untuk di Kota Cilegon masih hijau tidak ada yang rawan,” ujarnya, Selasa (31/10).

    Dikatakan Eko, dalam pengamanan Pemilu 2024, terbagi menjadi tiga kategori situasi. Mulai dari kategori rawan, sangat rawan dan rawan sekali. Sementara situasi Kota Cilegon, saat ini berada dalam kategori rawan atau berada di zona hijau. “Kita masuk kategori rawan, rawan itu aman dan paling rendah,” ungkapnya.

    Meski Polres Cilegon juga membawahi beberapa wilayah kecamatan selain di Kota Cilegon yakni di Kabupaten Serang. Dikatakan Eko, baik itu di wilayah Kota Cilegon ataupun beberapa wilayah di Kabupaten Serang yang masih menjadi kewenangan Polres Cilegon. Hampir rata- rata, kata dia, saat ini kondisinya masih dalam kondisi aman tanpa adanya gesekan.

    “Untuk saat ini masih hijau, ngga ada gesekan, yah kita harapkan pemilu saat ini berjalan aman, damai dan lancar,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemilu nanti, pihaknya telah mengerahkan sebanyak 568 personel untuk mengamankan kegiatan Pemilu 2024. Sebanyak 568 personel itu akan menjaga seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polres Cilegon. “Untuk jumlah TPS, yang tergelar nanti itu ada sekitar 1.969 TPS, baik di Kabupaten Serang maupun di Kota Cilegon,” terangnya.

    Sistem pengamanan yang dilakukan nantinya, kata dia, dari 568 personel itu akan dibagi dua. Sebagian personel dikerahkan untuk mengamankan beberapa wilayah di Kabupaten Serang, dan selebihnya mengamankan wilayah di Kota Cilegon.(CR-02/LUK/ENK)

  • Bankeu Kota Serang Naik 90 Persen

    Bankeu Kota Serang Naik 90 Persen

    SERANG, BANPOS –  Bantuan keuangan (Bankeu) delapan kabupaten/kota dari Pemprov Banten mengalami kenaikan hampir 90 persen. Angka tersebut nantinya akan dibagikan kepada masing-masing daerah dengan angka berbeda-beda.

    Dokumen pada Rancangan APBD Banten tahun 2024 yang sudah diserahkan pemprov ke DPRD Banten besaran Bankeu di slot sebesar Rp291,42 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dari Bankeu  berjalan yakni,
    tahun 2023 dianggarkan tidak lebih dari Rp200 miliar, atau tepatnya di angka Rp199,28 miliar.

    Ketua Komisi III DPRD Banten yang juga Anggota Badan Anggaran (Banang), M Faizal dihubungi melalui telpon genggamnya, Selasa (31/10) membenarkan jika untuk  Bankeu pemprov kepada seluruh kabupaten/kota
    se-Banten 2024 lebih besar ditimbang tahun 2023. “Iya,” kata Faizal saat ditanya mengenai Bankeu Kabupaten/Kota pada rancangan APBD 2024.

    Ia menjelaskan, besarnya Bankeu di tahun 2024 tersebut dikarenakan banyak infrastruktur dan kebutuhan masyarakat masih sangat diperlukan. 

    “Itu kan untuk layanan dasar. Jadi menurut saya, kalau bisa ditambah lagi. Kalau memang kemampuan keuangan di kita (Pemprov Banten) sangat memungkinkan, saya setuju ditambah,” katanya.

    Namun kata dia, rancangan Bankeu Rp291,42 miliar yang telah dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Banggar, akan diberikan, tidak merata.

    “Angka persisnya, nanti kita lihat lagi. Yang jelas setiap kabupaten/kota itu kebutuhan dan keperluannya berbeda-beda. Jadi angkanya tidak semua sama di kabupaten/kota,” ujarnya.

    Faizal mengungkapkan, kenaikan Bankeu dari 2023 ke 2024 juga masih dianggap wajar. Dan akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi (LPE) serta indek pembangunan masyarakat (IPM) “Imbas dari pemenuhan dan melengkapi layanan dasar ini berpengaruh pada LPE. Ini  merupakan suatu indikator ekonomi makro yang
    menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang,” ungkapnya.

    Untuk IPM, lanjut Faizal, mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

    “Jadi program di kabupaten/kota ini dapat menunjang percepatan pembangunan dan pemenuhan dasar masyarakat kepada provinsi. begitupun provinsi, untuk melihat capaian secara nasional nantinya,”
    pungkasnya.

    Wakil Ketua TAPD yang juga Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti saat dihubungi melalui pesan tertulisnya mengenai Bankeu Kabupaten/Kota pada RAPBD 2024, hingga berita ini diturunkan belum
    membalas.(RUS/ENK)

  • Spesial Hari Listrik Nasional ke-78, PLN Gelar Promo Tambah Daya Hanya Rp271.023

    Spesial Hari Listrik Nasional ke-78, PLN Gelar Promo Tambah Daya Hanya Rp271.023

    JAKARTA, BANPOS – PT PLN (Persero) memberikan promo spesial tambah daya dalam rangka merayakan
    Hari Listrik Nasional (HLN) ke-78 yang jatuh pada 27 Oktober. Melalui program ini, pelanggan PLN dapat
    menikmati promo penambahan daya hanya dengan harga Rp271.023 untuk semua golongan tarif listrik
    hingga 7.700 volt ampere (VA).

    Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN,
    Gregorius Adi Trianto menjelaskan biaya Rp271.023 merujuk pada peringatan Hari Listrik Nasional ke-78
    tanggal 27 Oktober 2023 (27-10-2023), sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan apresiasi PLN kepada
    para pelanggan. Program tambah daya ini berlaku hingga 30 November 2023.

    “Hari Listrik Nasional merupakan momen tepat bagi PLN untuk terus meningkatkan pelayanan dan
    kepuasan kepada pelanggan. Promo ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan
    harga lebih ringan,” ujar Gregorius.

    Dalam program promo menyambut HLN 2023, tambah daya mulai dari 450 VA hingga 5.500 VA hanya
    dikenakan biaya Rp271.023. Melalui promo ini, pelanggan semua golongan tarif hingga 5.500 VA dapat
    menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya.

    "Untuk pelanggan 450 VA yang ingin menambah daya ke 7.700 VA misalnya, tanpa promo harus
    merogoh kocek sekitar Rp7 juta di waktu normal, namun dengan promo ini, kini cukup membayar
    sebesar Rp271.023," jelas Gregorius.

    Promo tambah daya ini berlaku untuk pelanggan tegangan rendah 1 phasa semua golongan tarif. Sudah
    menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 Oktober 2023. Syarat lain, yaitu pelanggan melakukan
    pembelian token minimal Rp50 ribu atau pembayaran listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

    “Harga promo tambah daya ini hanya berlaku untuk transaksi tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile.
    Kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelanggan,” kata Gregorius.

    Gregorius menambahkan, untuk dapat mengikuti program promo tambah daya dengan harga spesial ini,
    caranya sangat mudah.

    “Prosesnya mudah, pelanggan cukup bertransaksi bayar listrik dan beli token melalui PLN Mobile,
    kemudian tambah daya dan memasukkan kode yang berlaku, setelah pembayaran terkonfirmasi maka
    PLN unit setempat akan menindaklanjuti proses penambahan daya yang diajukan,” pungkas Gregorius.
    (*)

  • Pimpin Transisi Kendaraan Listrik, PLN Targetkan di 2024 100 Persen Operasional Pakai Molis

    Pimpin Transisi Kendaraan Listrik, PLN Targetkan di 2024 100 Persen Operasional Pakai Molis

    JAKARTA, BANPOS – PT PLN (Persero) menjadi yang terdepan dalam akselerasi penggunaan kendaraan
    listrik atau electric vehicle (EV) bagi operasional perusahaan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Direktur
    Utama PLN Darmawan Prasodjo saat “Launching Program Menuju 100% Kendaraan Listrik Operasional
    PLN” di kantor Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Minggu (29/10).

    “Jadi hari ini adalah peristiwa penting, kita mencanangkan bahwa PLN menuju 100 persen kendaraan
    listrik operasionalnya. Artinya apa, saat ini kita mengoperasikan lebih dari 7 ribu motor dan juga lebih
    dari 2.500 mobil dan ke depan di akhir tahun 2024 kita sudah mencanangkan bahwa 100% akan
    menggunakan motor listrik,” ujar Darmawan.

    Darmawan mengatakan langkah ini dalam mendukung Instruksi Presiden RI No 7 tahun 2022 tentang
    Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
    dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa PLN the leader, memimpin akselerasi penggunaan kendaraan listrik
    begitu juga menyediakan infrastruktur pendukung EV yang terbaik di Indonesia,” lanjut Darmawan.

    Darmawan melanjutkan, transformasi ke kendaraan listrik berkontribusi besar dalam upaya mendukung
    transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    Sebab kata Darmawan, 1 liter kendaraan bahan bakar minyak (BBM) menghasilkan emisi karbon sebesar
    2.4 Kilogram (Kg) CO2e. Secara ekuivalen 1 liter BBM sama dengan 1.5 Kwh. Jika dibandingkan dengan
    listrik, maka emisinya hanya mencapai 1.3 Kg CO2e.

    “Dengan kita beralih menggunakan kendaraan listrik saat ini maka secara otomatis telah membantu
    menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) hampir 50 persen,” ujar Darmawan.

    Selain mengurangi GRK, transisi ke kendaraan listrik juga sejalan dengan upaya kemandirian energi
    secara nasional. Saat ini, BBM sebagian besar diperoleh dengan cara mengimpor. Berbeda dengan
    energi listrik yang 100 persen diperoleh dan dikelola secara mandiri.

    “Jadi transisi ke kendaraan listrik mengubah dari energi yang tadinya impor menjadi energi yang
    berbasis pada domestik dan mengubah energi kotor menjadi energi bersih,” tandas Darmawan.

    Setelah melakukan sesi launching, Darmawan bersama direksi holding dan subholding serta para insan
    PLN melakukan touring Pakai Molis dari Kota Jakarta menuju Kota Bandung. Dalam jarak tempuh
    sejauh sekitar 165 kilometer (km) ini dengan menggunakan kendaraan listrik yang berkolaborasi dengan
    berbagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Indonesia. (*)

  • Harga Makin ‘Pedas’, Pedagang Cabai Mengeluh

    Harga Makin ‘Pedas’, Pedagang Cabai Mengeluh

    PANDEGLANG, BANPOS-Harga komoditas cabai di Pasar Tradisional Badak Pandeglang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal tersebut diduga karena pasokan berkurang akibat kemarau panjang.

    Pantauan wartawan, harga beberapa komoditas cabai di Pasar Tradisional Badak Pandeglang diantaranya cabai Oren dari Rp20 ribu per kilogram, saat ini dijual Rp100 ribu per kilogram, cabai merah keriting dari Rp30 ribu dijual Rp80 ribu per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp28 ribu kini dijual Rp80 ribu per kilogram, sedangkan harga bawang merah dari Rp20 ribu kini dijual dengan harga Rp32 ribu per kilogram.

    Salah seorang pedagang Pasar Badak Pandeglang, Aas mengatakan, kenaikan harga komoditas cabai tersebut sudah berlangsung sejak tiga hari yang lalu, hal tersebut disebabkan kemarau panjang dan stok yang terbatas.

    “Kenaikannya sekitar tiga hari yang lalu, sepertinya akibat stok terbatas dan kemarau panjang,” kata Aas kepada wartawan, Selasa (31/10).

    Akibat kenaikan harga tersebut, penjualannya saat ini menjadi berkurang dan memilih untuk tidak menyimpan stok yang banyak.

    “Pembeli berkurang, biasanya sehari habis lima kilogram, pas naik harga mau jual dua kilogram saja susah,” ujarnya.

    Sementara itu, salah seorang warga Pandeglang, Lilis mengaku harus mengurangi pembelian cabai untuk kebutuhan jualan ayam geprek miliknya.

    “Biasanya sehari satu kilogram cabai saya beli, sekarang saya beli cuma seperempat saja karena harganya mahal,” katanya.

    Dengan adanya kenaikan harga tersebut, ia terpaksa harus mengurangi porsi cabai dalam jualannya dan berharap agar pemerintah segera bergerak agar harga cabai bisa stabil kembali.

    “Kalau untuk harga ya masih sama, cuma dikurangi saja sambal ayam gepreknya. Semoga segera ada tindakan dari pemerintah agar harga cabai segera stabil,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskoperindag Pandeglang, Alan membenarkan komoditas beberapa jenis cabai mengalami kenaikan.

    “Kalau info dari petugas numerator kelangkaan pasokan komoditas yg disebabkan gagal panen akibat terjadinya elnino,” katanya.(dhe/pbn)

  • Bolivia Putus Hubungan Dengan Israel

    Bolivia Putus Hubungan Dengan Israel

    BOLIVIA, BANPOS – Bolivia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, karena negara tersebut menyerang Palestina habis-habisan di Jalur Gaza.

    “Ini adalah bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional di Jalur Gaza,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Freddy Mamani dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/11/2023).

    Sementara dua negara tetangga, Kolombia dan Chile, memanggil duta besar mereka di negara Timur Tengah tersebut, untuk berkonsultasi.

    Ketiga negara Amerika Selatan tersebut kompak mengecam serangan Israel di Gaza dan mengutuk kematian warga Palestina. Serta menyerukan gencatan senjata. Seperti halnya Brazil dan Meksiko.

    Bolivia dan Chile yang mendorong masuknya bantuan kemanusiaan ke zona tersebut, menuding Israel melanggar hukum internasional.

    Tanpa tedeng aling-aling, lewat akun X yang dulunya bernama Twitter, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyebut serangan Israel sebagai pembantaian rakyat Palestina.

    Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, juga senada. “Apa yang kita lihat sekarang adalah kegilaan Perdana Menteri Israel yang ingin melenyapkan Jalur Gaza,” katanya, Jumat (27/10/2023).

    Bolivia adalah salah satu negara pertama yang secara aktif memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel karena perang di Gaza, sebagai pembalasan atas serangan tanggal 7 Oktober di Israel selatan oleh militan Hamas Palestina.

    Menurut Israel, serangan tersebut telah menewaskan 1.400 orang, termasuk anak-anak, dan 240 orang disandera. Sementara Kementerian Kesehatan yang dijalankan Hamas di Gaza melaporkan, lebih dari 8.500 orang tewas setelah Israel melancarkan serangan balasan. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/internasional/195056/tolak-serangan-militer-agresif-di-gaza-bolivia-putus-hubungan-dengan-israel