BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Sekda Maman Mauludin Bersyukur 108 Balita Stunting Di Kota Cilegon Turun

    Sekda Maman Mauludin Bersyukur 108 Balita Stunting Di Kota Cilegon Turun

    CILEGON, BANPOS – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam menurunkan angka stunting butuh dukungan dan keterlibatan dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi hingga organisasi kemasyarakatan.

    Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin saat membuka acara Lokakarya Perumusan Program dan Mekanisme Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cilegon yang digelar USAID ERAT di The Royale Krakatau Cilegon, pada Kamis 10 Agustus 2023 lalu.

    Menurut Maman permasalahan stunting tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja. Stunting menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah.

    Maman menegaskan bahwa permasalahan stunting ini tidak bisa diatasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) saja.

    “Penanganan stunting harus ada keterlibatan dukungan dan saling bahu membahu dari semua komponen, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Dimana, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar upaya kita dalam menurunkan angka stunting di Kota Cilegon ini bisa berhasil,” tandas Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Maman menjelaskan, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) terdapat tren penurunan angka stunting di Kota Cilegon.

    Pada Februari 2022, terdapat 1.576 balita atau sebesar 5,40 persen yang mengalami stunting dari total 29.110 balita. Namun, pada Agustus mengalami penurunan menjadi 1.252 balita.

    “Syukur Alhamdulillah saat ini Kota Cilegon mengalami penurunan lagi angka stuntingnya. Dari hasil E-PPGBM bulan Februari 2023 dari jumlah 32.779 balita turun sebanyak 1.144 balita atau sebesar 3.49 persen atau turun sebanyak 108 anak,” ucap Maman.

    Atas dasar itu, Maman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Cilegon.

    Apresiasi khusus ini ditujukan Maman kepada tim percepatan penurunan stunting tingkat Kota Cilegon, TPPS tingkat Kecamatan, TPPS tingkat Kelurahan, para kader, PKB/PLKB, dan tim audit stunting. Maman mengungkapkan, permasalahan stunting ini telah menjadi agenda target pembangunan nasional. Pemerintah Pusat telah menargetkan dalam RPJMN 2020 – 2024 jika prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

    Oleh karena itu, Maman mengajak semua pihak bergerak bersama untuk menyukseskan program nasional ini agar generasi Indonesia dapat menjadi generasi yang berkualitas.

    Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon Ardiansyah mengatakan, kegiatan lokakarya tersebut diikuti oleh berbagai pihak, termasuk instansi dan masyarakat.

    Tujuan dari lokakarya, kata Ardiansyah sebagai langkah bersama dalam menangani kasus stunting di Kota Cilegon.
    “Saya berharap dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat aplikasikan dengan baik oleh masing – masing instansi. Semoga penanganan stunting lebih baik lagi di Kota Cilegon,” tandasnya. (ADV)

  • Pelajar Tewas Terlindas Truk

    Pelajar Tewas Terlindas Truk

    TANGERANG, BANPOS – SEORANG pelajar perempuan berinisial NA (18), meninggal dunia setelah terlindas truk trailer di Jalan Raya Serang-Tangerang KM 28, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Senin (14/8).

    Kasubnit Gakum Satlantas Polresta Tangerang, Ipda Adi Silpaturohman, mengatakan bahwa korban NA merupakan warga Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

    ‘’Kecelakaan terjadi sekitar Pukul 10.09 WIB, tepat di depan RM (Rumah Makan) Padang Taraso Juo, Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja,’’ ucap Adi di Tangerang, Senin (14/8).

    Ia menjelaskan, kejadian maut itu bermula ketika korban melaju dengan kendaraannya dari arah Jayanti menuju arah Balaraja. Namun, saat sampai di tempat kejadian perkara (TKP), korban mencoba untuk mendahului beberapa kendaraan yang ada di depannya.

    ‘’Saat mendahului dari sebelah kiri kendaraan truk Hino Trcktor Head No.Pol B-9023-UWY, kemudian korban membentur bagian belakang kendaraan angkot (tidak dikenal) yang berada di depannya Ketika sedang berhenti di sisi kiri jalan,’’ terangnya.

    Akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut, sepeda motor No.Pol A-5210-IB yang dikendarai korban itu terbentur dan terjatuh ke arah kanan jalan, sehingga korban pun terlindas bagian ban depan mobil trailer dan meninggal dunia di tempat kejadian.

    ‘’Korban mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka terbuka di bagian perut dan kaki kanan,’’ tuturnya.

    Selanjutnya, korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan, saat ini dilakukan pengamanan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya.

    ‘’Kalau untuk kendaraan angkot (tidak dikenal) setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas itu melarikan diri,’’ tandasnya. (DZH/ANT)

  • Pager Cilegon Community Gelar Kejuaraan Pencak Silat Tradisional

    Pager Cilegon Community Gelar Kejuaraan Pencak Silat Tradisional

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78, Pager Cilegon Community mengadakan Kejuaraan Pencak Silat Tradisional Merdeka yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Ciwandan, Minggu (13/8).

    Pada saat pembukaan acara, Camat Ciwandan Agus Aryadi turut hadir didampingi oleh Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kecamatan Ciwandan Alwani.

    Dalam sambutannya, Agus mengapresiasi kegiatan perlombaan yang diadakan oleh para pemuda penggiat pencak silat asal Ciwandan itu.

    Bahkan dirinya akan terus melakukan pembinaan kedepannya agar para pesilat muda Kota Cilegon dapat terus meraih dan mengejar prestasi.

    “Saya selaku Camat Ciwandan siap membina pesilat-pesilat muda tradisional untuk berprestasi,” kata Agus.

    Di tempat yang sama, Ketua IPSI Kecamatan Ciwandan Alwani juga turut berbahagia dengan terselenggaranya acara tersebut, sebab dengan adanya kejuaraan pencak silat itu bisa membantu IPSI dalam menciptakan pesilat yang berprestasi.

    “Saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini, karena sangat membantu program IPSI dalam membangun pesilat-pesilat yang berprestasi dan saya juga mengapresiasi kepada Pager Cilegon Community yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Alwani

    Sementara itu, Ketua Pager Cilegon Community Nahruj mengatakan kejuaraan tersebut dilaksanakan dengan memberikan 3 kategori perlombaan kepada peserta yakni kategori tunggal kreatif SD, tunggal kreatif umum dan jurus tradisional bandrong.

    Diikuti oleh 59 Peserta, Pager Cilegon Community diketahui telah menyiapkan 18 piala untuk 3 cabang lomba yakni Juara 1-2-3, dan harapan 1-2-3. “Selain piala kita juga memberikan sertifikat penghargaan kepada para juara,” imbuhnya.

    Selain memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, Nahruj mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencari bibit-bibit unggul agar berprestasi di silat tradisional.

    “Acara kita mulai dari jam 07:30 sampai 17:15 WIB di Aula Kecamatan Ciwandan, dan untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Camat Ciwandan yang sudah menyediakan tempat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua PCC, Ahmad Supiadi berharap kegiatan seperti ini terus bisa dilaksanakan dan didukung oleh berbagai kalangan stakeholder. “Harapannya ke depan banyak instansi perusahaan dan pemerintah lebih peduli lagi terhadap warisan budaya tak benda ini (pencak silat), karena kalau bukan kita lantas siapa lagi yang mau membangun dan melestarikannya,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkot Tangerang Door to Door Layani Pembuatan NIB

    Pemkot Tangerang Door to Door Layani Pembuatan NIB

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
    Tangerang menyiapkan kembali layanan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), bagi pedagang secara
    door to door. Dilakukannya kembali layanan tersebut lantaran tingginya antusias masyarakat.

    Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, mengatakan bahwa program Perizinan Merah Putih
    yakni penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) di delapan lokasi pekan lalu, sangat diminati masyarakat.
    Dalam sehari, sebanyak 123 NIB telah diterbitkan.

    ‘’Kami sedang siapkan lagi ke depannya sistem seperti ini jika melihat hasil yang sangat baik ini. Ini
    sangat membantu pedagang dalam memiliki NIB,’’ ujar Taufik, Senin (14/8).

    Dia mengakui jika program penerbitan NIB melalui program door to door ini memudahkan pelaku usaha,
    karena keterbatasan waktu dan juga akses yang kurang paham terkait sistem online.

    Apalagi menurutnya, para pedagang mengaku senang ketika mengetahui manfaat memiliki NIB, karena
    usaha yang dijalankan diakui pemerintah hingga mendapat kesempatan pembinaan ke depannya.

    ‘’Kami juga sosialisasi mengenai manfaat NIB ini. Maka itu sangat antusias sekali warga yang telah
    memiliki NIB ini, karena bisa mengembangkan usahanya ke depan,’’ ungkapnya.

    NIB di Kota Tangerang diberlakukan sejak 4 Agustus 2021 sampai dengan saat ini, sesuai dengan
    terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
    Berbasis Risiko. Perizinan berusaha mencakup NIB, Sertifikat Standard dan izin yang dapat diproses
    melalui aplikasi oss.go.id.

    Sejak mulai diterbitkan hingga 11 Juli 2023, sebanyak 41.467 NIB telah diterbitkan dengan rincian UMK
    sebanyak 40.528 NIB atau 97,74 persen dan Non UMK sebanyak 938 NIB atau 2,26 persen. (DZH/ANT)

  • Peringati HUT RI ke-78, Setda Pandeglang Gelar Berbagai Perlombaan

    Peringati HUT RI ke-78, Setda Pandeglang Gelar Berbagai Perlombaan

    PANDEGLANG, BANPOS – Peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-78, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, menggelar berbagai kegiatan perlombaan, salah satunya lomba gerak jalan yang diikuti oleh 9 Bagian yang ada di Setda Pandeglang, di halaman gedung Setda Pandeglang, Senin (14/8).

    Asda II Setda Pandeglang, Nuriah mengatakan, setiap regu yang mengikuti gerak jalan ini tampil sangat antusias dengan mengenakan seragam atau kostum dengan berbagai model.

    “Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78 ini, kita dari Setda Kabupaten Pandeglang menggelar berbagai kegiatan perlombaan. Mulai dari karaoke, tenis meja, balap karung, dan gerak jalan. Ini juga, sebagai bentuk kita dalam menjaga kebersamaan dan kekompakan sesama pegawai,” kata Nuriah kepada BANPOS.

    Dijelaskannya, dalam lomba gerak jalan dengan mengitari gedung Setda Pandeglang tersebut sangat antusias dan kompak saat mengenakan kostum yang digunakannya.

    “Pesertanya sendiri dari seluruh Bagian, dan jumlah peserta itu ada 9 regu. Antusias dari peserta sangat luar biasa dengan mengenakan berbagai kostum mulai dari kostum olahraga sampai kostum Shaun The Sheep atau kostum kambing,” terangnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, lanjut Nuriah, pihaknya berharap agar seluruh pegawai khususnya di Setda Pandeglang bisa menjaga kekompakan dan menjaga semangat dalam memperingati HUT RI ke-78.

    “Semoga dengan adanya berbagai kegiatan perlombaan ini, seluruh pegawai Setda Kabupaten Pandeglang bisa menjaga tali persaudaraan antar pegawai,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Masalah Layanan Dasar Masih Jadi Sorotan di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Masa Reses Ketiga tahun 2023 telah selesai dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Penyampaian hasil Reses dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (14/8).

    Dokumen hasil reses diserahkan oleh Perwakilan Fraksi DPRD Cilegon Aam Amrulloh yang membacakan hasil reses kepada Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.

    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, pihaknya berharap Pemkot Cilegon mempunyai perhatian serius terhadap permasalahan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan. Jalan lingkungan menjadi salah satu akses untuk distribusi ekonomi.

    “Terkait dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus lebih serius lagi, karena data terkait UMKM menjadi janji kepala daerah sebagai potensi mengurangi pengangguran,” ujarnya.

    Wakil rakyat dari daerah pemilihan Cilegon dan Cibeber ini mengatakan, ada temuan hasil reses tentang usulan pembangunan Boarding School Negeri untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Apalagi, usulan tersebut selaras dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kota Cilegon.

    “Contoh CMBBS itu kan tingkat SMA, MAN 2 Cilegon juga sekarang Boarding School, nah ini yang tingkat SMP, Pemkot Cilegon bisa masuk ke sana,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Baihaki Sulaiman mengatakan, hasil reses Fraksi PPP yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP dan SMA dengan sistem zonasi. Beberapa konstituennya mengeluhkan masalah zonasi, di mana ada siswa yang jarak rumahnya dekat tidak diterima di SMP atau SMA yang dituju. Sedangkan yang rumahnya jauh justru diterima. “Masyarakat minta sistem zonasi ini dievaluasi,” ujarnya.

    Politisi PPP ini mengatakan, permasalahan pengangguran juga masih banyak menjadi keluhan masyarakat. “Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya terkait rekrutmen tenaga kerja di Cilegon,” tuturnya.

    Baihaki mengaku, tingkat pelayanan BPJS Kesehatan masih dipandang sebelah mata, berbeda dengan layanan yang non BPJS Kesehatan. “Harusnya disamaratakan yang BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan,” ujarnya.

    Dikatakan Baihaki, warga di Grogol dan Pulomerak, juga ada yang mengeluhkan layanan mayoritas rumah sakit di Kota Cilegon yang pelayanannya lambat.

    “Soal kesehatan kan layanan dasar, harusnya Pemkot Cilegon membuatkan aplikasi biar antrean di rumah sakit itu tidak lama, baik BPJS atau non BPJS kalau berobat itu lama, berjam-jam, hampir di semua rumah sakit,” tuturnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengaku telah menerima dokumen hasil Reses DPRD Cilegon. Dokumen hasil reses tersebut akan dipelajari dan minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kroscek ke lapangan.

    “Semangatnya DPRD dan Pemkot Cilegon sama. Sama-sama ingin membangun Kota Cilegon, ini bahan masukan kita, mungkin ada masalah yang tidak terdeteksi, sama Dewan kebaca,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    Pejabat Diharap Komitmen dan Profesional

    CILEGON, BANPOS – Menanggapi mundurnya Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon Juhdi Sayyidi sejak bulan Mei lalu, DPRD Cilegon meminta agar kedepannya penempatan jabatan harus orang yang komitmen dan profesional. Alasan pengunduran diri yaitu faktor keluarga dan seringkali menurunnya kesehatan selama menjalankan tugas di Manajemen RSUD Cilegon.

    Juhdi sendiri seharusnya menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di RSUD Cilegon untuk proyek prioritas pembangunan gedung 5 lantai RSUD Cilegon, yang hingga bulan Agustus ini belum berjalan pelaksanaannya.

    Informasi yang beredar, akibat mundurnya Kepala Bagian Umum RSUD Cilegon itu, membuat proyek tersebut juga sempat tersendat beberapa saat.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon Joko Purwanto membenarkan jika Juhdi Sayyidi mengundurkan diri.

    “Sudah lama mengundurkan dirinya, ada surat pengunduran dirinya,” kata, Senin (13/8).

    Dikatakan Joko, surat pengunduran diri dari jabatan tersebut, sudah disetujui oleh pihaknya dan Walikota Cilegon Helldy Agustian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Saat ini, Juhdi ditempatkan sebagai pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

    “Pada dasarnya kita setujui (Pengunduran Diri). Ditempatkan di Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) sebagai Perencana dan Evaluasi Kelas Jabatan 7,” tuturnya.

    Kemudian, Joko menyebut jika sebelumnya juga ada pejabat yang mundur dari jabatannya dan bahkan mundur dari Pegawai Negeri Sipil yakni Mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Achmad Mugni.

    Sementara, sebagai pengganti posisi Juhdi ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Cilegon yakni Imanudin.

    Disinggung terkait pengunduran diri Juhdi berkaitan dengan adanya proyek pembangunan Gedung RSUD Cilegon 5 lantai, Joko enggan menanggapinya. Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon belum ada tanggapan dari Juhdi.

    Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon Hasbudin meminta Walikota Cilegon Helldy Agustian agar menempatkan pejabat yang mempunyai profesionalisme dan komitmen tinggi.

    “Kalau orang profesional tidak punya komitmen tidak ada artinya. Tapi kalau orang punya komitmen, tapi tidak profesional itu bisa belajar, bisa bertanya. Lebih bagus orang yang profesional di bidangnya ditambah punya komitmen, jangan sampai mengundurkan diri itu tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon ini menyoroti agar penempatan pegawai harus benar-benar selektif, apalagi di RSUD Cilegon menyangkut pelayanan dasar.

    “Adanya gagal lelang proyek RSUD, laksanakan sesuai aturan. Sampai mau ketemu APBD Perubahan, reguler belum dilaksanakan. Ujung-ujungnya di akhir tahun lagi dikebut,” ujarnya.

    Kemudian Hasbudin juga menyoroti, pelaksanaan APBD agar di awal tahun. Paling tidak, April juga berjalan program prioritas bisa berjalan. “Saya nggak pernah urusan proyeknya siapa saja, tapi saya sebagai anggota dewan prihatin,” paparnya.

    Terpisah, Anggota DPRD Cilegon Baihaki Sulaiman juga menyoroti terkait pengunduran diri pejabat di RSUD Cilegon.

    “ASN (Aparatur Sipil Negara) kan profesional, hadir di situ sebagai sumpah, kenapa tidak mundur sekalian dari ASN-nya. Ini Gedung RSUD Cilegon 5 lantai masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), saya kira harus tuntas di tahun 2023 ini,” tegasnya.

    Dikatakan Baihaki, adanya kasus gagal lelang dalam proyek RSUD Cilegon dinilai hal yang biasa dan sudah terjadi di beberapa proyek. “Kalau gagal lelang hal biasa, kalau ASN mundur dari jabatannya ini fenomena baru,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkab Siapkan Regulasi Kendaraan Listrik

    Pemkab Siapkan Regulasi Kendaraan Listrik

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tengah menyiapkan sejumlah
    regulasi yang mengatur pengoperasian kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik. Regulasi tersebut
    sebagai bentuk tindak lanjut Permenhub yang telah diterbitkan tahun 2020 lalu.

    Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan regulasi itu nantinya tertuang dalam peraturan
    daerah (Perda), sebagai turunan dari Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu
    dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

    ‘’Mengenai kendaraan listrik tidak hanya sepeda saja, nanti mobil dan motor juga kita akan dibuat
    (perda),’’ ujarnya kepada awak media, Senin (14/8).

    Regulasi tersebut menurutnya, dibuat untuk melindungi pengendara kendaraan listrik. "Sekarang kita masih rencanakan terkait penyusunan (perda) sepeda listrik itu,’’ katanya.

    Untuk diketahui, di Kabupaten Tangerang penggunaan sepeda listrik makin marak, sehingga menjadi
    perhatian aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi penggunanya. Polresta
    Tangerang mendorong Pemda mengeluarkan kebijakan penertiban penggunaan sepeda listrik.

    ‘’Untuk hal ini kita menyarankan atau mendorong di daerah itu ada perda terkait penertiban
    penggunaan sepeda listrik,’’ ucap Kanit Gakum Satlantas Polresta Tangerang, AKP Sitta Mardonga Sagala.

    Dalam berkendara, kata Sitta, terdapat aturan-aturan, termasuk pengaturan kecepatan, uji kelaikan,
    serta konstruksi kelengkapan. Begitu juga sepeda listrik. Menurutnya, perlu ada aturan pemakaiannya di
    wilayah tertentu, bukan di jalan raya.

    ‘’Memang di aturan Satlantas saat ini belum ada. Kita masih menggunakan aturan undang-undang lalu
    lintas yang sudah ada,’’ katanya.

    Dalam aturan pemerintah, ada dua tipe sepeda, jenis motor listrik dan sepeda listrik. Permenhub Nomor
    45 Tahun 2020 mengatur soal penggunaan kendaraan spesial tersebut. Sepeda listrik menurutnya, tidak
    termasuk dalam golongan kendaraan bermotor, karena tidak ada Sertifikasi Uji Tipe (SUT) dan Sertifikasi
    Uji Tipe Kendaraan (SRUT), dengan kecepatan maksimal 25 kilometer per jam.

    Sedangkan pada Permenhub menyebutkan, kendaraan sepeda motor listrik harus memiliki SUT dan
    SRUT serta terdaftar resmi di Samsat dengan memiliki surat seperti STNK.

    ‘’Maka ini harus dibaca, secepat mungkin kita ada peraturan dari tingkat daerah terkait peraturan
    penggunaan sepeda listrik dan maraknya penjualan sepeda listrik itu. Minimal harus ada acuannya,’’ ujar
    Sitta Mardonga.

    Merujuk terhadap aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 47 Ayat 4, menurutnya sudah
    jelas membedakan mana kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dengan digerakkan manusia maupun
    hewan. Serta pasal 48 mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk uji tipe dilakukan
    pemerintah.

    Karena itu, pemakaian sepeda listrik ini seharusnya di kawasan tertentu, misalnya kawasan wisata
    tertutup, halaman rumah, maupun di area gang kecil. Pasalnya, jika itu dipaksakan dipakai ke area
    jalanan umum atau jalan rata, akan menjadi masalah dan membahayakan pengendara maupun
    pengguna jalan.

    ‘’Selama ini aturan lalu lintas kita belum ada. Kita baru ada undang-undang (aturan kendaraan sepeda
    motor). Jadi selama ini pun kita masih ada pemahaman apakah sepeda listrik itu masuk dalam kategori
    sepeda motor,’’ tandasnya. (DZH/ANT)

  • Kenalkan Masalah Lingkungan ke Siswa SD

    Kenalkan Masalah Lingkungan ke Siswa SD

    PANDEGLANG, BANPOS – Ratusan siswa dan siswi yang berasal dari 54 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Pandeglang mengikuti kegiatan Kemah Gelora Mangrove (Gema) Pandeglang, yang digelar Yayasan Planet Urgensi Indonesia (YPUI) bekerjasama dengan Kwaran Kecamatan Panimbang dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang, yang dilaksanakan sejak tanggal 12 sampai 14 Agustus 2023.

    Kemah Gelora Mangrove Pandeglang yang merupakan salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia atau Internasional Mangrove Day (IMD) dan Hari Jadi Pramuka yang ke 62 ini digelar di Bumi Perkemahan Cikujang di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

    Environmental Education And Campaign Officer YPUI, Vivit Havita mengatakan, kegiatan Gema Pandeglang ini, merupakan salah satu program kerjanya yang konsen dalam upaya penyadartahuan akan pentingnya ekosistem mangrove dan pesisir untuk kehidupan manusia kepada generasi muda di Kabupaten Pandeglang.

    “Dalam kegiatan Gelora Mangrove ratusan siswa yang berasal dari 54 Sekolah ini, mengikuti beberapa kegiatan diantaranya adalah kampanye tentang pentingnya mangrove dan ekosistem pesisir serta ada beberapa perlombaan yang digelar dalam rangka meningkatkan kreativitas serta adu pengetahuan tentang mangrove diantaranya adalah Mangrove Go Talent, Smart Mangrove dan lomba menggambar mangrove,” kata Vivit kepada wartawan.

    Dijelaskannya, generasi muda di Kabupaten Pandeglang mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar untuk kehidupan manusia di masa depan. Terlebih Pandeglang yang mempunyai pantai terpanjang se-Provinsi Banten, maka para generasi muda perlu dibekali pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mangrove dan ekosistem pesisir.

    “Terlebih, Pramuka yang mempunyai Dasa Darma terkait cinta alam dan sesama, maka kami (YPUI dan Kwaran,red) bersepakat untuk menggelar kegiatan kemah yang bertema tentang mangrove yakni Gelora Mangrove, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan serta kesadaran tentang pentingnya ekosistem mangrove dan ekosistem pesisir untuk kehidupan masa depan,” ungkapnya.

    Sementara itu, PLT Ketua Kwaran Kecamatan Panimbang, Kasta sangat mengapresiasi kepada YPUI yang telah bersedia bekerjasama dengan lembaganya dan bisa belajar bersama tentang pentingnya ekosistem mangrove untuk masa depan dan para siswa se-Kabupaten Pandeglang sangat antusias mengikuti kegiatan Gema Pandeglang.

    “Untuk peserta Gema Mangrove Pandeglang, setidaknya ada sekitar 54 sekolah se-Kabupaten Pandeglang dan kalau ditotal sekitar 800 siswa. Karena dari 54 sekolah tersebut mengirimkan dua regu yakni regu putra dan putri dan satu regunya adalah 8 orang siswa,” katanya.(dhe/pbn)

  • Jangan Ribut Karena Beda Pilihan

    Jangan Ribut Karena Beda Pilihan

    CILEGON, BANPOS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon mulai gencar melakukan Sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar serentak tahun 2024.

    Pada Senin 14 Agustus 2023, Kesbangpol bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon melakukan sosialisasi Pemilu di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang dengan tema Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024, Jadilah Pemilih Yang Cerdas, Mandiri, dan Bertanggung Jawab.

    “Saya ingin dalam pesta demokrasi ini jangan ada keributan karena perbedaan dalam pilihan,” kata Anggota DPRD Kota Cilegon Edison Sitorus saat menjadi Pembicara pada Sosialisasi Pemilu Serentak 2024 di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Senin (14/8).

    Dalam hal ini, Edison berharap agar Pemilu 2024 berjalan dengan adil dan jujur.

    “Saya menginginkan agar keadilan dan kejujuran selalu diutamakan dalam Pemilu serentak 2024, tidak ada curang,” harapnya.

    Sementara itu, Anggota KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni mengatakan, terdapat tahapan-tahapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024, seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta persyaratan menjadi pemilih dan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD yang akan dipilih.

    “Saya berharap, Pemilu serentak tahun 2024 itu berjalan partisipatif atau jumlah pemilih masyarakat nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 semua melaksanakan hak pilihnya,” kata Urip.(LUK/PBN)