BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Semoga Pj Bupati Lebak Orang Baik

    Semoga Pj Bupati Lebak Orang Baik

    LEBAK, BANPOS – Ratusan jabatan Kepala Daerah dalam waktu dekat akan mengalami kekosongan,
    sebagai imbas dari penerapan Pemilu serentak. Kekosongan itu pun akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala
    Daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Lebak yang dalam waktu dekat akan diisi oleh Pj Bupati. Mahasiswa
    pun berharap, Pj Bupati nantinya orang yang baik.

    Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti, mengatakan bahwa
    mekanisme penentuan Pj Kepala Daerah sejak awal tidak dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan
    akuntabel.

    Kondisi itu menurutnya diperparah oleh latahnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
    menyikapi surat yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang seolah menilai secara
    subjektif tanpa demokrasi.

    Menurutnya, sejak awal telah terlihat bahwa telah terjadi suatu kelatahan di tubuh lembaga legislatif.

    Ketika peluang membuat rekomendasi diberikan, mereka malah terpecah belah, saling sikut dan
    berdebat tentang kepentingan politik semata. Ia menilai, tidak ada yang membicarakan masalah
    perbaikan dan kepentingan Kabupaten Lebak selama beberapa waktu kepemimpinan penjabat ke
    depan.

    “Dalam hal ini DPRD Lebak dengan sadar, gagah dan berbangga hati menunjukan perpecahan dan friksi-
    friksi dalam gedung terhormat tersebut kepada rakyat, menunjukan sikap keserakahan dan kepentingan
    politik masing-masing, kemudian mengajukan nama-nama individu yang dianggap dapat menjadi rekan
    berbisnis politik yang baik, bukan berdasarkan pada kompetensi dan rekam jejak individu yang
    dicalonkan,” kata Ratu kepada BANPOS, Senin (31/10).

    Ia menuturkan bahwa dalam pengusulan nama itu, patut diduga tidak terdapat kepentingan dan
    kemaslahatan masyarakat sama sekali. Oleh karena itu, seyogianya dapat direkomendasikan calon
    penjabat yang memiliki rekam jejak yang baik.

    “Kita sedang dipaksa menonton pertarungan politik kepentingan para elit politik lokal, semua sedang
    berbondong-bondong mengusulkan jagoan masing-masing. Dalam perjalananya, kita tidak melihat ada
    perspektif kepentingan rakyat yang melatarbelakangi pengusulan tersebut,” jelasnya.

    Menurutnya, penentuan Pj Bupati Lebak telah menunjukan sisi buruk dari penentuan pejabat tanpa
    pemilihan langsung. Muatan kepentingan yang dipertontonkan menurutnya, jika dilihat dari orientasi
    dinamika politik, yang terjadi bukan didasari pada kepentingan rakyat, namun hasrat kekuasaan politik
    individu dan kelompok yang memunculkan praktik-praktik transaksional.

    “Politik transaksional itu terjadi karena ada proses politik akomodasi untuk memenuhi kepetingan
    segelintir orang, lobi-lobi dan konsolidasi semakin kuat untuk mengamankan selembar pengesahan
    untuk menjadi Pj. Dalam proses penunjukan tersebut, pertarungan antar elit begitu alot dengan cara
    membayar mahar di pos-pos tertentu untuk mendapatkan kursi (Pj),” terang Ratu.

    Sebagai Mahasiswa Islam, lanjut Ratu, ia menyampaikan harapan kepada siapapun nanti yang dilantik
    menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lebak pada tanggal bulan November mendatang, agar dapat
    menghadirkan beberapa perbaikan dan pembangunan dalam beberapa bidang penting yang sampai hari
    ini masih stagnan dan cenderung buruk di Kabupaten Lebak.

    “Kita kemudian berharap pada siapapun nanti yang menjadi PJ Bupati, mampu melakukan dan
    menghadirkan perbaikan pada beberapa aspek penting seperti pelayanan kesehatan, peningkatan
    kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak, dan tentu saja pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Ia memaparkan, efektifitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, baik dalam segi anggaran
    maupun kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya diharapkan melibatkan keikutsertaan
    seluruh elemen terkait termasuk didalamnya masyarakat.

    Satu hal yang saat ini cukup mendesak menurutnya, yaitu pelayanan publik yang dirasa belum maksimal.

    Dalam konsep clean government, lanjutnya, tentu perwujudan azas kesetaraan dan kesamaan dalam
    perlakuan harus terwujud terhadap seluruh rakyat Kabupaten Lebak.

    “Yang tak kalah penting adalah, semoga Pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Pj
    nantinya mampu mewujudkan konsep Good and Clear Government, jauh dari perilaku KKN, transparan
    dan tentu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Tentu hal tersebut dapat
    diaplikasikan jika terpilihnya Pj Bupati yang memiliki rekam jejak yang baik, bukan hanya sekadar yang
    dekat dengan penguasa,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • PJ Bupati Jangan Agen Titipan

    PJ Bupati Jangan Agen Titipan

    LEBAK, BANPOS – Kekosongan jabatan Kepala Daerah merupakan salah satu akibat dari pemilu serentak. Diketahui, Terdapat 514 Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatanya pada tahun 2023/2024, mulai dari 416 Kepala Daerah Kabupaten dan 98 Kepala Daerah Kota Se-Indonesia.

    Kekosongan jabatan tersebut kemudian menyebabkan diaktifkannya kembali sistem pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah melalui sistem penunjukan langsung oleh pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti mengatakan, mekanisme penentuan penjabat kepala daerah yang sejak awal tidak dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel tersebut, kemudian diperparah oleh latahnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyikapi surat yang dikirim oleh lembaga Kementerian Dalam Negeri yang seolah menilai secara subjektif tanpa demokrasi.

    Menurutnya, sejak awal telah terlihat bahwa telah terjadi suatu kelatahan di tubuh lembaga legislatif, ketika peluang membuat rekomendasi diberikan, mereka malah terpecah belah, saling sikut dan berdebat tentang kepentingan politik semata. Tidak ada yang membicarakan masalah perbaikan dan kepentingan Kabupaten Lebak selama beberapa waktu kepemimpinan penjabat ke depan.

    “Dalam hal ini Lembaga Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, dengan sadar, gagah dan berbangga hati menunjukan perpecahan dan fiksi-fiksi dalam gedung terhormat tersebut kepada rakyat, menunjukan sikap keserakahan dan kepentingan politik masing-masing, kemudian mengajukan nama-nama individu yang dianggap dapat menjadi rekan berbisnis politik yang baik, bukan berdasarkan pada kompetensi dan rekam jejak individu yang dicalonkan,” kata Ratu kepada BANPOS, Senin (30/10).

    Ia menjelaskan, satu kelompok DPRD mengusulkan 3 nama. Tentu didalam keputusan tersebut tidak terdapat unsur kepentingan dan kemaslahatan masyarakat sama sekali. Oleh karena itu seyogyanya dapat direkomendasikan calon Penjabat yang memiliki rekam jejak yang baik.

    “Kita sedang dipaksa menonton pertarungan politik kepentingan para elit politik lokal, semua sedang berbondong-bondong mengusulkan jagoan masing, masing, dalam perjalanannya, kita tidak melihat ada perspektif kepentingan rakyat yang melatarbelakangi pengusulan tersebut,” jelasnya.

    Ia menerangkan, penentuan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Kabupaten Lebak pada faktanya telah menunjukan sisi buruk dari penentuan pejabat tanpa pemilihan langsung, muatan kepentingan yang dipertontonkan semakin jelas jika dilihat dari orientasi dinamika politik hari ini, yang terjadi bukan didasari pada kepentingan rakyat, tapi dikuasai oleh hasrat kekuasaan politik individu dan kelompok. Maka tidak heran jika dalam proses pergantian kekuasaan melalui Pj akan muncul politik transaksi di kalangan elit itu sendiri.

    “Politik transaksional itu terjadi karena ada proses politik akomodasi untuk memenuhi kepentingan segelintir orang, lobi-lobi dan konsolidasi semakin kuat untuk mengamankan selembar pengesahan untuk menjadi Pj. Dalam proses penunjukan tersebut, pertarungan antar elit begitu alot dengan cara membayar mahar di pos-pos tertentu untuk mendapatkan kursi (Pj),” terang Ratu.

    Ratu menyampaikan harapan kepada siapapun nanti yang dilantik menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lebak pada tanggal bulan November mendatang, agar dapat menghadirkan beberapa perbaikan dan pembangunan dalam beberapa bidang penting yang sampai hari ini masih stagnan dan cenderung buruk di Kabupaten Lebak.

    “Kita kemudian berharap pada siapapun nanti yang menjadi PJ Bupati, mampu melakukan dan menghadirkan perbaikan pada beberapa aspek penting seperti pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Lebak, dan tentu saja pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Ia memaparkan, efektifitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, baik dalam segi anggaran maupun kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya diharapkan melibatkan keikutsertaan seluruh elemen terkait termasuk didalamnya masyarakat.

    Satu hal yang saat ini cukup mendesak yaitu pelayanan publik yang dirasa belum maksimal, dalam konsep clean government tentu perwujudan asas kesetaraan dan kesamaan dalam perlakuan harus terwujud terhadap seluruh rakyat Kabupaten Lebak

    “Yang tak kalah penting adalah, semoga Pemerintahan Kabupaten Lebak dibawah kepemimpinan Pj nantinya mampu mewujudkan konsep Good and Clean Government, jauh dari perilaku KKN, transparan dan tentu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Tentu hal tersebut dapat diaplikasikan jika terpilihnya PJ Bupati yang memiliki rekam jejak yang baik, bukan hanya sekadar yang dekat dengan penguasa,” tandasnya.(MYU/DZH)

  • Hingga September, Penerimaan Pajak Banten Capai 75,43 Persen

    Hingga September, Penerimaan Pajak Banten Capai 75,43 Persen

    SERANG, BANPOS – Kantor Vertikal Kementerian Keuangan secara rutin menyelenggarakan rapat Assets and Liability Committee (ALCo) guna membahas kinerja penerimaan negara serta penyaluran pagu anggaran.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten yang sekaligus menjadi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Banten, Kepala KPU Tipe C Bea Cukai Soekarno Hatta, Kepala Bappeda Prov Banten, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten, Fungsional Statistisi Madya BPS Provinsi Banten dan Local Expert dari Universitas Tirtayasa Banten.

    Pada keterangan yang diterima BANPOS, Senin (30/10), hingga 30 September 2023, data capaian pendapatan negara di Provinsi Banten sudah mencapai Rp61,61 triliun.

    Diketahui, pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan sektor perpajakan senilai Rp50,879 triliun atau mencapai 75,43 persen dari target, pendapatan sektor kepabeanan dan cukai senilai Rp9,54 triliun (74,60 persen dari Target), dan PNBP senilai Rp53,99 miliar.

    Sementara itu, realisasi belanja negara di Provinsi Banten sudah mencapai Rp18,54 triliun (70,54 persen Pagu). Belanja negara tersebut meliputi Belanja Kementerian atau Lembaga sebesar RP6,25 triliun (63,85 persen Pagu) dan Transfer Ke Daerah senilai Rp12,29 triliun (74,51 persen Pagu).

    Dalam kesempatan ini, Kakanwil Dirjen Pajak Banten, Wansepta mengatakan, hingga September 2023, DJP Banten berhasil mengumpulkan sebanyak 75,43 persen dari target yang ditentukan pada tahun ini. Menurutnya, pada tahun ini jumlah pengumpulan mengalami pertumbuhan yang baik.

    ”Hingga September 2023, Kanwil DJP Banten berhasil menghimpun Rp50,879 triliun dan mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,06 persen (y-o-y). Adapun kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan industri pengolahan,” kata Wansepta.

    Sementara itu, Kakanwil Dirjen Bea Cukai Banten, Rahmat, menjelaskan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2023 mencapai Rp9,54 triliun. Sedangkan capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) Rp7,58 triliun, Cukai Rp 1,95 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp5,71 miliar.

    “Untuk Kepabeanan dan cukai pada data terakhir menunjukan presentase diangka 74,60 persen dari target, yang artinya mengalami pertumbuhan sebanyak 3,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Kemenkeu Perwakilan Banten, Sugiyarto menerangkan, realisasi belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp18,54 triliun atau 70,54 persen dari pagunya yang berarti mengalami pertumbuhan sebesar 4,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.

    Lanjutnya, belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja K/L Rp6,25 triliun atau 63,85 persen dari Pagu dan tumbuh sebesar 3,16 persen, sementara belanja TKD Rp12,29 triliun atau 74,51 persen dari Pagu dan meningkat sebanyak 4,75 persen.

    “Realisasi belanja APBN di Banten menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan target pemerintah. Kami terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Sugiyarto.

    Terkait Pengelola Aset, Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Banten, Djanurindro memaparkan, Kontribusi terhadap penerimaan negara terus meningkat. Tercatat, sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp53,99 miliar. Hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yaitu Rp13,33 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp8,80 miliar.

    “Realisasi PNBP pengelolaan aset sudah tercapai sejumlah Rp25,95 miliar atau 106,97 persen dari target tahun 2023. Realisasi PNBP lelang mencapai Rp27,68 miliar atau 69,38 persen dari target tahun 2023. Realisasi PNBP piutang negara sebesar Rp365,13 juta atau 301,27 persen dari target tahun 2023,” tandasnya.

    Berdasarkan informasi, Kanwil DJPb Banten, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJBC Banten, KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dan Kanwil DJKN Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan APBN, penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai dan pengelolaan aset di wilayah Provinsi Banten. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan APBN dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten.(MYU/PBN)

  • Pembahasan Perampingan SOTK Kembali Diperpanjang

    Pembahasan Perampingan SOTK Kembali Diperpanjang

    SERANG, BANPOS – DPRD Banten melakukan perpanjangan kali ketiga kerja Pantia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten atau Perampingan SOTK. Mereka ditenggat sebelum akhir tahun ini, untuk memutuskan apakah Raperda usulan pemprov itu diterima atau tidak.

    Ketua Pansus tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten atau Perampingan SOTK, Tb luay Sovani dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (30/10) membenarkan telah dilakukan perpanjangan kembali kerja Pansus, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

    “Melalui rapat paripurna kemarin, itu Pansus (kerja) dilakukan perpanjangan sampai akhir tahun,” katanya.

    Ia menjelaskan, proses pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten itu saat ini telah menyusun agenda dengan kembali mengundang Pj Gubernur Banten, AL Muktabar.
    “Waktu itu kita undang Pj Sekda Banten (Virgojanti) yang terakhir tidak bisa datang, karena ada agenda di Lebak, nanti kita undang lagi dari pengusul (pemprov). Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan pengusul,” ujarnya.

    Namun ketika disinggung apakah, nanti usulan Raperda tersebut dari pemprov disetujui dan disepakati oleh DPRD Banten, tidak mengganggu dengan postur Rancangan APBD Banten tahun 2024 yang saat ini telah masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banang) DPRD, Luay enggan berkomentar.

    “Kita dengarkan saja dulu dari pengusul, kita tidak mau berandai-andai,” ungkapnya.

    Berdasarkan dokumen kajian Raperda tersebut, akan ada delapan pos jabatan kepala dinas dan kepala badan di Pemprov Banten yang akan hilang. Secara keseluruhan ada 66 pos jabatan setingkat eselon dari mulai eselon 2 hingga eselon 4 yang akan hilang.

    Hilangnya pos-pos jabatan tersebut diyakini akan mengefisiensikan anggaran belanja pegawai seperti anggaran untuk membayar tunjangan kinerja para pejabat eselon. Pemprov Banten juga memastikan, hilangnya pos-pos jabatan eselon tersebut tidak berdampak langsung terhadap posisi orang per orang pejabat eselon yang sekarang menjabat.

    Adapun jabatan eselon yang dihapus itu adalah, pos jabatan eselon 2 masing-masing akibat diajukan penggabungan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menjadi satu dinas yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, yang menyebabkan 2 pos jabatan kepala dinas hilang.

    Berikutnya, penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menjadi satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyebabkan 1 pos jabatan kepala dinas hilang.

    Selanjutnya, penggabungan Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Dinas Pariwisata menjadi satu dinas yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga, yang menyebabkan 1 pos jabatan hilang. Penggabungan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan menjadi satu dinas yaitu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehutanan juga menyebabkan 1 pos jabatan kepala dinas hilang.

    Terakhir penggabungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menjadi satu dinas yaitu Dinas Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup yang menyebabkan 1 pos jabatan kepala dinas hilang.

    Sedangkan, untuk OPD berbentuk badan, terancam hilangnya dua pos jabatan eselon 2 diakibatkan penggabungan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menjadi satu badan yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian yang menyebabkan 1 pos jabatan kepada badan hilang.

    Berikutnya, diajukan penggabungan Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menjadi satu badan yakni Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menyebabkan 1 pos jabatan kepala badan hilang.

    Untuk pos jabatan eselon 3 dan 4 yang akan hilang adalah sebanyak 58 pos jabatan. Rinciannya adalah 30 pos jabatan eselon 3 dan 28 pos jabatan eselon 4.(RUS/PBN)

  • Dinasti Politik Biang Kerawanan Netralitas ASN

    Dinasti Politik Biang Kerawanan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menyebutkan bahwa tingkat kerawanan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu di Provinsi Banten terbilang masih cukup tinggi.

    Bahkan berdasarkan data yang disampaikan, jika diurutkan Provinsi Banten menempati peringkat ketiga dari 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan isu netralitas ASN tertinggi.

    Menanggapi hal tersebut pengamat politik yang juga peneliti senior Populi Center, Usep S Ahyar menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari dinasti politik yang sudah lama terbangun di Banten.
    Ia menegaskan isu netralitas ASN saling berkelindan dengan masalah dinasti politik. Kemudian menurutnya, kedua hal itu saling berkaitan erat demi menjaga dominasi politik.

    “Saling berkelindan, saling terkait antara dinasti politik dengan ketidaknetralan ASN. Untuk memperkuat dinasti politiknya, maka semua trias politika dari semua cabang-cabang kekuasaan itu mereka masuki, mereka kuasai,” jelasnya.

    Bahkan menurutnya, kepala daerah yang hendak mempertahankan dominasi dinasti politiknya, tidak hanya bermanuver di tingkat legislatif dan eksekutif saja, melainkan di tingkat yudikatif juga.

    “Akibat dari lamanya berkuasa di satu wilayah, itu kayaknya sudah jadi otomatis karena untuk memperkuat kedudukannya sebagai kepala daerah atau dinasti politik itu maka orang-orangnya dimasukan juga ke semua lini baik di eksekutif maupun di legislatif, bahkan di yudikatif,” imbuhnya.

    Kendati masalah tersebut dianggap sudah mengakar, namun menurutnya bukan tidak mungkin masalah netralitas ASN itu tidak bisa dihapuskan.

    Ia menerangkan dalam upaya penuntasan masalah tersebut, perlu adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya.

    Karena jika masyarakatnya mengabaikan atau bahkan memaklumi praktik-praktik tersebut maka upaya penuntasan masalah tersebut akan sulit terealisasi.

    “Yang paling terpenting adalah masyarakat, masyarakat harus proaktif. Kalau masyarakatnya permisif pada persoalan-persoalan seperti itu maka sulit,” katanya.

    Kemudian di samping itu, selain adanya upaya penindakan secara tegas, ia juga menegaskan perlu adanya upaya perubahan sistem guna mengatasi masalah itu.

    “Sistem harus diubah, lalu kemudian ada political will yang harus dipegang oleh semua politisi. Jadi semua harus berperan,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Hati Hati Klaim BPA Free, Pakar IPB Sebut Ada Senyawa Berbahaya

    Hati Hati Klaim BPA Free, Pakar IPB Sebut Ada Senyawa Berbahaya

    JAKARTA, BANPOS – Pakar ilmu pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Nugraha Edhi Suyatma mengkritisi label BPA Free yang dicantumkan pada galon sekali pakai. Pasalnya, itu akan merugikan konsumen karena masih menyembunyikan informasi senyawa lain yang berbahaya, tapi tidak disebutkan.

    “Kalau produsen galon sekali pakai mengklaim produknya BPA Free, itu artinya sebenarnya bagi konsumen dirugikan, karena ada informasi yang disembunyikan. Ada senyawa lain yang berbahaya tapi tidak diklaim,” kata Prof Nugraha Edhi Suyatma di Webinar World Food Day 2023 yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ilmu Pangan atau Formasip IPB belum lama ini.

    Ia menegaskan bahwa sebetulnya klaim BPA Free terhadap galon sekali pakai itu itu belum menjamin bahwa kemasan tersebut sudah aman. “Kecuali, kalau klaim BPA Free-nya itu dipakai untuk plastik-plastik lain yang benar-benar aman dan bahan plastiknya itu ada bahan BPA-nya,” tandasnya.

    Karenanya, Prof Nugraha mengusulkan agar pemakaian klaim BPA Free galon sekali pakai itu perlu dipertimbangkan atau ditinjau kembali. “Saya kira sudah urgen ya, karena banyak yang sudah menggunakan klaim BPA Free padahal plastiknya dari bahan PET yang mestinya ada jenis migrasi lain yang juga beresiko terhadap kesehatan,” terangnya.

    Apalagi sekarang, lanjut Nugraha, sering muncul iklan-iklan galon sekali pakai yang dengan sangat masif menyebutkan produknya BPA Free di berbagai televisi.

    Padahal, jika mengacu peraturan tentang label pangan olahan, tidak boleh mengklaim bebas dari suatu bahan kalau memang produk tersebut itu secara alami tidak menggunakan bahan atau tidak terdapat senyawa tersebut.

    Prof Nugraha kemudian mencontohkan minyak goreng sawit yang mencantumkan keterangan non kolesterol. “Ini di dalam BPOM saya ambil persis, saya copy paste. Keterangan ‘tanpa kolesterol’ pada produk disilang (dilarang). Artinya, klaim BPA Free ini juga salah sebenarnya pada galon PET (sekali pakai), karena secara alami memang sama sekali tidak perlu BPA untuk membuat plastik PET,” jelasnya.

    Sementara galon berbahan PET, ungkap Prof Nugraha, sebenarnya juga punya resiko lain. Terutama dari senyawa-senyawa Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), Asetaldehid dan Antimon di kemasannya.

    “Jadi, kesannya seperti menutupi dengan mengkampanyekan dianya sehat tapi sebenarnya ada resiko lain bagi konsumen yang mereka harus tahu juga. Harus dikasih tahu bahwa sebenarnya di PET pun ada resiko lain dari senyawa EG, DEG, antimon trioksida dan asetaldehida,” ujarnya.

    Guru Besar IPB ini juga mengkhawatirkan apa yang dilakukan produsen galon sekali pakai ini dengan melabeli BPA Free terhadap kemasannya yang jelas-jelas tidak terbuat dari bahan BPA, juga akan diadopsi untuk plastik lain juga, misalkan PVC, PS dan melamin yang semuanya memiliki senyawa-senyawa yang beresiko terhadap kesehatan.

    Di acara yang sama, Pakar Pangan lainnya dari IPB, Prof Purwiyatno Hariyadi mengatakan regulasi keamanan pangan diskriminatif yang hanya diberlakukan pada satu produk tertentu saja bukan prinsip regulatory yang baik. Menurutnya, hal itu bisa menyebabkan tujuan dari kebijakan yang mau dibuat tidak tercapai.

    “Jadi, penelitiannya harus lengkap agar efektif dan efisien. Karena, kalau hanya parsial, bisa jadi tujuan dari kebijakan itu tidak tercapai,” pungkasnya.(RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/life-style/194859/hati-hati-klaim-bpa-free-pakar-ipb-sebut-ada-senyawa-berbahaya-lain-bersembunyi

  • Al-Azhar Mesir Gelar Wisuda Ribuan Mahasiswa Angkatan Gaza

    Al-Azhar Mesir Gelar Wisuda Ribuan Mahasiswa Angkatan Gaza

    MESIR, BANPOS – Universitas Al-Azhar Kairo Mesir mewisuda ribuan mahasiswa-mahasiswi dari 40 negara, di Al-Azhar Conference Center Kairo.

    Para wisudawan angkatan tahun ini diberi nama “Gaza”. Nama itu disematkan langsung oleh Grand Syaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad At-Thoyyib sebagai bentuk dukungan nyata Al-Azhar kepada perjuangan rakyat Gaza di Palestina.

    Hadir pada acara tersebut Wakil Grand Syaikh Al-Azhar Prof. Dr. Muhammad Duwaini, Menteri Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga Mesir, Rektor Universitas Al-Azhar Prof. Dr. Salamah Daud, dan Ketua ASFA Foundaton/Waketum DMI Komjen (Purn) Dr Syafruddin.

    Hadir juga, Sekjen Majma’ Al-Buhust Al-Islamiyah Prof. Dr. Nadhir Al-Ayyadh, Penasehat Grand Syaikh; Prof. Dr. Nahla Soidy, Prof. Dr. Abdu Daim Nusair, Ambassador Abdurrahman Musa, Ketua OIAI Pusat Prof. Dr. Osamah Yasin dan Prof. Dr. Muhammad Husein Al-Mahrosowi.

    Serta, 35 Duta Besar Negara Sahabat, Wakil Rektor, Dekan dan Pejabat Tinggi di Al-Azhar.

    Para alumni Al-Azhar mendapatkan berbagai nasehat dan pesan-pesan kunci dari para tokoh Al-Azhar sebelum mereka kembali ke negerinya masing-masing.

    Ini merupakan momentum penting bagi para Duta Al-Azhar, para duta wasatiyah Islam yang akan bertugas di seluruh penjuru dunia untuk memberikan pencerahan kehidupan.

    Serta, menampilkan wajah Islam yang moderat dan mewujudkan perdamaian dunia.

    Dalam sambutannya Prof Salamah Daud menyatakan bahwa Al-Azhar mengajarkan kepada para mahasiswanya nilai-nilai dan pandangan Islam yang wasathy (moderat).

    Prof. Duwaini dalam sambutannya meminta kepada para alumni Al-Azhar agar tetap dan terus berpegang teguh kepada nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Al-Azhar.

    Prof. Duwaini juga berpesan, agar risalah dan pandangan wasatiyyat Islam Al-Azhar menjadi role model dan pegangan dalam kiprah dan peran para alumni sekembalinya di negara masing-masing.

    Sementara itu, Ketua ASFA Foundation Dr. Syafruddin dalam sambutannya menyatakan, bahwa pendirian ASFA Foundation terinspirasi dari Al-Azhar dalam mencetak dan melahirkan SDM unggulan, berhaluan wasatiyat Islam, menjadi perekat umat untuk perdamaian dunia.

    Haji Syafruddin menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada Al-Azhar sebagai institusi atas jasa dan peranannya selama ini kepada bangsa Indonesia.

    Para alumni Al-Azhar telah berhasil mengambil peran aktif dalam memajukan Indonesia di berbagai bidang.

    Haji Syafruddin yang juga menjabat Waketum DMI menyatakan bahwa lebiih dari 10 abad Al-Azhar secara nyata terus mendidik dari generasi ke generasi dengan pandangan wasatiyah Islamnya, sehingga risalah Al-Azhar menyebar ke seluruh penjuru dunia.

    Pandangan wasatiyah Islam yang dikembangkan Al-Azhar itu menjadi model dan rujukan dalam mewujudkan perdamaian dunia (Assalam fil Alamin).

    Haji Syafruddin juga menyampaikan bahwa Mesir merupakan pusat peradaban yang menerangi dunia.

    Keberadaan Al-Azhar di Mesir merupakan tonggak penting dalam menerangi dunia dengan cahaya keIslaman yang ramah dari timur hingga barat.

    Menurutnya, Al-Azhar telah mampu memproduksi para ulama dan pemimpin Islam dunia, dari rahim Al-Azhar lahirlah tokoh-tokoh ulama dan pemimpin Islam di berbagai level.

    Al-Azhar menjadi produsen terbesar kebutuhan sumber daya manusia selama lebih dari 10 abad.

    Wakil Sekjen DMI yang juga merupakan Wakil Ketua Lazis ASFA

    KH. Anizar Masyhadi yang turut hadir kepada awak media menyampaikan, bahwa pengalaman Al-Azhar yang mampu bertahan lebih dari 10 abad harus ditiru oleh lembaga pendidikan di Indonesia.

    Menurutnya, pesantren dan lembaga pendidikan di Indonesia telah merasakannya hasil yang diperankan oleh Al-Azhar.

    Para alumninya berkiprah di Indonesia menjadi ulama, cendekiawan, rektor, pimpinan pesantren dan ormas keIslaman.

    ASFA Foundation melalui Lazis ASFA mendapatkan kesempatan terhormat, kemuliaan dan keberkahan dapat ikut serta andil dan peran kerja sama dengan institusi pendidikan tertua yang memiliki reputasi sangat tinggi Al-Azhar dalam percepatan dan pengembangan SDM berskala nasional dan internasional.

    Dari Al-Azhar Kairo Mesir, Ketua ASFA Foundation melanjutkan perjalanan ke Riyadh Saudi Arabia untuk bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa guna membahas perdamaian dunia. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194912/alazhar-mesir-gelar-wisuda-ribuan-mahasiswa-angkatan-gaza

  • Bunga Citra Lestari, Jadi Hantu Tetap Cantik

    Bunga Citra Lestari, Jadi Hantu Tetap Cantik

    JAKARTA, BANPOS – Momen Bunga Citra Lestari (BCL) merayakan Halloween bersama para sahabat menuai pro kontra. Sebab, kostum yang digu­nakan BCL cukup menyeramkan.

    “Hello, Danny. Come and play with us. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever,” tulisnya menirukan dialog dalam film The Shining dengan karakter kembar yang ikonik itu.

    Fans menyebut teman spesial Ariel ini tetap cantik meski berkostum seram. Sebaliknya banyak netizen mencibir BCL malah merayakan Halloween.

    “Masih sibuk hura-hura dan pesta. Nggak inget umur udah kepala empat,” sindir netizen.

    “Padahal Hari Sumpah Pemuda tapi ngerayain Halloween,” sahut yang lain. “Jadi hantu aja masih cantik,” bela fans. (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/bibir-mer/194865/bunga-citra-lestari-jadi-hantu-tetap-cantik

  • ISEF Dorong Milenial Masuk Pasar Ekonomi Syariah Global

    ISEF Dorong Milenial Masuk Pasar Ekonomi Syariah Global

    JAKARTA, BANPOS – OIC Youth Indonesia menggelar Talk Show dengan tema “Milenial Melaju Bersama Ekonomi Syariah Maju” pada 26 Oktober 2023.
    Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian utama dari gelaran 10th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

    Acara ini digelar OIC Youth Indonesia bersinergi dengan FoSSEI, CEO Rendang Unikayo, dan Bank Indonesia.

    Talk Show yang dipandu oleh Derryansha Azhari (Founder Kasisolusi) itu, dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain Laurencia De Richo (CEO Rendang Unikayo); Astrid Nadya Rizqita (Presiden OIC Youth Indonesia); dan A’am Arrosyad (Presiden Yayasan Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah /FoSSEI).

    Pada forum ini, Astrid Nadya Rizqita, berbagi pengalamannya mengikuti kegiatan expo di Turki serta kegiatan internasional lainnya.

    Astrid mengatakannjika peluang-peluang berpartisipasi dalam event internasional dapat diraih, ketika aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi internasional dan terhubung dalam koneksi internasional.

    “Pada tahun 2021 lalu, OIC Youth Indonesia bersama para mitra berhasil menampilkan 150 brand produk UMKM lokal dalam gelaran pameran perdagangan halal internasional di Istanbul, Turki,” katanya.

    Astrid berharap, talk show ini juga bisa memberikan motivasi bagi para pemuda untuk meraih peluang pasar di luar negeri, khususnya negara-negara anggota OKI.

    “Tentu saja, langkah awal memasuki pasar global adalah dengan mendorong terciptanya produk-produk inovatif yang berstandar internasional dan terhubung baik melalui jejaring internasional,” katanya.

    10th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Bank Indonesia adalah acara bergengsi yang menghadirkan pemangku kepentingan utama, pembuat kebijakan, pakar industri, dan pengusaha muda di bidang ekonomi syariah.

    Acara ini memberikan platform untuk berbagi pengetahuan, jaringan, dan kolaborasi, serta bertujuan untuk memamerkan potensi ekonomi syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/194923/isef-dorong-milenial-masuk-pasar-ekonomi-syariah-global

  • Presiden Jokowi Buka World Hydropower Congress 2023 Di Bali

    Presiden Jokowi Buka World Hydropower Congress 2023 Di Bali

    BALI, BANPOS – Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Raimelakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, sekitar pukul 09.45 WITA, pada Selasa (31/10).

    Di bandara tersebut, Jokowi disambut oleh Pj Gubernur Bali, S M Mahendra Jaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen Harfendi, Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb. Agni Prayogo, serta Danlanal Denpasar Kolonel Marinir I Dewa Nyoman Gede Rake Susilo.

    Setelahnya, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gianyar. Di sana, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau secara langsung proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Sukawati.

    Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar.

    Selanjutnya, Presiden akan menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada para penerima manfaat yang digelar di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar.

    Mengakhiri rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Jokowi akan membuka secara resmi World Hydropower Congress 2023. Acara tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung.

    Sebelumnya, Presiden dan rombongan diketahui bertolak menuju Provinsi Bali sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan Pesawat TNI AU Boeing 737-400 melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Bali adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, serta Plh. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana. (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/nasional/194918/presiden-jokowi-buka-world-hydropower-congress-2023-di-bali