Penulis: Magang BANPOS

Kojie-San Indonesia Lakukan Upaya Hukum Terkait Merek Kosmetik

TANGERANG, BANPOS – Upaya hukum Kojie-San Produksi Indonesia untuk membatalkan merek Kojie- San asal Filipina bak gayung bersambut.

Pasalnya, hal tersebut sesuai dengan rencana pemerintah RI terkait pengetatan pruduk impor, di antaranya kosmetik asal luar negeri.

Tim kuasa hukum Kojie San Indonesia yang dinakhodai oleh Ahmad Akbar Rivai, M. Sibban, dan M. Jauhar Fathin, telah melakukan upaya hukum luar biasa telah disumpah dan diterima permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada hari Selasa 3 Oktober 2023 lalu.

Menurutnya, upaya Hukum PK dilakukan sebagai langkah tim untuk melindungi hak-hak Very Chandra Tan dan menjaga serta melindungi produk kosmetik merek Kojie-San produksi Indonesia, yang merupakan produksi anak-anak bangsa dibuat dan dipasarkan di Indonesia.

Perlu diketahui produk KOJIE-SAN indonesia telah mendapatkan izin edar dari BPOM RI dan yang tidak kalah penting dan utama telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kehalalan prodak kosmetik merek KOJIE-SAN Produksi Indonesia merupakan keniscayaan, karena sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal mendasar inilah yang membedakan
produk kosmetik merek KOJIE-SAN produksi Indonesia dengan merek serupa asal luar negeri, kata Ahmad Akbar Rivai kepada wartawan, Rabu (25/10).

Akbar Rivai menegaskan, kehalalan kosmetik merek KOJIE-SAN Produksi Indonesia bukan saja memberikan jaminan keamanan dan kesehatan, akan tetapi lebih luas dapat memberikan manfaat buat masyarakat.

Toko-toko Indonesia pada umumnya dan khususnya pengguna, pemakai, penjual, distributor, toko-toko yang selama ini telah ikut memasarkan menjual produk kosmetik Merek KOJIE-SAN produksi Indonesia.

Menurutnya, upaya hukum PK yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Very Chandra Tan sebagai bentuk perlawanan sesuai dengan koridor hukum di Indonesia, guna melindungi dan menjaga produk kosmetik merek KOJIE-SAN milik Very Chandra Tan dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang terus berusaha menjatuhkan dan mendiskreditkan produk kosmetik merek KOJIE-SAN produksi Indonesia.

Kalau bukan kita-kita siapa lagi yang menjaga dan melindungi pruduk-produk Indonesia, tegasnya.

Dijelaskannya, langkah PK yang ditempuh bukan hanya untuk menjaga dan melindungi produk lokal yang diproduksi oleh anak-anak bangsa, hal yang lebih luas untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen/masyarakat, para agen-agen dan distributor-distributor yang selama ini setia menggunakan dan menjual produk kosmetik Merek KOJIE-SAN produksi Indonesia.

Seperti pribahasa gayung bersambut, dalam rapat terbatas yang di pimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Oktober 2023 lalu, resmi menggunakan rencana pengetatan resmi impor barang kosumsi termasuk produk kosmetik di luar negeri.

Tujuan pemerintah dalam mengambil kebijakan pengetatan produk-produk Impor diantaranya produk kosmetik, guna menjaga dan melindungi produk Kosmetik yang di produksi di dalam negeri serta mendukung produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Diketahui bersama bahwasa Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen menata dan mengelola sistem perdagangan di dalam negeri, untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan kondusif dan fokus pemerintah Indonesia untuk pengetatan barang Impor yang mencakup sektor-sektor di antaranya produk kosmetik luar negeri (kosmetik Impor, red).

Dengan kebijakan dan langkah Pemerintah Republik Indonesia ini menurutnya, akan memberikan dampak positif Industri Dalam Negeri.

Dengan niatan mencari keadilan dan seiring dengan kebijakan pemerintahan Jokowi, menjadikan motivasi untuk kami (tim kuasa hukum merek KOJIE-SAN INDONESIA-red) untuk melakukan upaya Hukum Luar Biasa (PK) yang diterima pada hari Selasa 03 Oktober tahun 2023, ungkapnya.

Dengan begitu, Tim Kuasa Hukum Very Chandra Tan, memohon seraya berdoa kepada Tuhan agar selalu memberikan perlindungan dan penjagaan dalam setiap langkah.

“Dengan harapan produk kosmetik merek KOJIE-SAN produksi Indonesia dapat menjadi Top Brand dan pemenang di Negeri Tercinta ini Indonesia,” tandasnya. (DHE)

26 Oktober 2023
Benyamin Buka Forum Ranwal RPJPD

TANGERANG, BANPOS – WALIKOTA Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, membuka Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2045.

Dalam arahannya, Benyamin menyebutkan bahwa kegiatan tersebut digelar untuk membahas dan memperoleh masukan, mengenai rancangan awal RPJPD Kota Tangerang Selatan 2025-2045.

Terutama dalam rumusan arah kebijakan, karena itu adalah core business kita, main goals kita, bagian yang menjadi pekerjaan kita, arah kebijakan, ucap Benyamin.

Setelah itu kata Benyamin, sasaran pokok pembangunan yang disinkronkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada di Tangerang Selatan.

Saya berharap nanti materinya setelah jadi, ini bukan saja mengikat kita tetapi juga mampu mengikat sektor lainnya seperti pihak swasta, ujarnya.

Oleh karenanya kata Benyamin, dalam mendesain RPJPD ini baik arah kebijakan dan sasaran pokok pada nantinya bisa dilakukan oleh pihak lain di luar birokrasi pemerintah daerah.

Makanya buat mimpi yang dapat bisa diimplementasikan, ucapnya.

Untuk itu, Benyamin menekankan agar para pihak dapat mengikuti secara aktif, karena hasil dari forum ini dapat menentukan kemajuan Kota Tangerang Selatan serta unit organisasi yang diperlukan untuk
mencapai cita-cita daerah.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Tangsel, Eki Herdiana, menerangkan bahwa forum tersebut dilaksanakan untuk meminta masukan dari seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Kota Tangerang
Selatan, untuk arah kebijakan ke depan.

Kami sudah melaksanakan FGD 6 seri, sekarang kami meminta masukan dari bapak ibu perwakilan perangkat daerah. Saya ajak bermimpi mau kemana Tangsel di 2025 sampai 2045, ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu acuan dalam menyusun RPJPD yakni dokumen jangka panjang nasional.

Ada beberapa tahapan yang telah kita lakukan pertama evaluasi dari provinsi, kedua persiapan penyusunan RPJPD 2025-2045, dilanjutkan dengan Ranwal dengan FGD seluruh pemangku kepentingan, dan hari ini Forum Perangkat Daerah, Dan dilanjutkan di November nanti forum konsultasi publik, terangnya. (DZH)

26 Oktober 2023
Pemkab Tangerang Bareng PWI Kirim Air untuk Warga Pakuhaji

PAKUHAJI, BANPOS — Musim kemarau nampaknya belum akan berakhir. Untuk itu, Pemkab Tangerang bersama PWI Kabupaten Tangerang mengirim bantuan air bersih dari Perumdam TKR, bagi warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, yang sudah beberapa pekan ini dilanda kekeringan.

Dalam bakti sosial yang diselenggarakan pada Rabu (25/10) itu, sebanyak 105 ribu liter air bersih yang bersumber dari Perumdam TKR, disalurkan untuk membantu warga terdampak musim kemarau di
kawasan pesisir utara Tangerang.

Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, didampingi Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar dan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, turun langsung mengalirkan bantuan air
kepada warga Kohod.

Andi mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu merupakan bentuk gotong royong Pemkab Tangerang, Perumdam TKR dan PWI Kabupaten Tangerang kepada warga yang sedang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang.

Air bersih yang disalurkan sebanyak 105 ribu liter. Kegiatan ini bisa dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang peduli kepada warga yang sedang kesulitan, ujar Andi.

Andi menambahkan, wartawan memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan menyuarakan isu penting bagi masyarakat. Dengan dukungan insan pers, kata Andi, dapat memberikan pemahaman yang benar dan memberikan pencerahan kepada warga akan pentingnya akses air bersih dan menjaga sumber daya alam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan, katanya.

Direktur Perumdam TKR, Sofyan Sapar, mengatakan bahwa sejak Juli sampai pertengahan Oktober 2023, pihaknya sudah menyalurkan empat juta liter air kepada warga Kabupaten Tangerang, yang sedang dilanda kesulitan air bersih.

Untuk di Desa Kohod ini, kami salurkan bantuan sebanyak 105 ribu liter. Semoga dapat membantu kebutuhan air bersih bagi warga," katanya.

Selain itu, lanjut Sofyan, Perumdam TKR juga memberikan potongan harga sebesar 50 persen untuk pemasangan sambungan baru untuk warga Kohod. Untuk biaya sambungan baru sebesar Rp600.000 dari seharusnya Rp.1.200.000. Sedangkan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo mengatakan, bakti sosial penyaluran air bersih di Desa Kohod merupakan rangkaian dari program PWI Peduli.

Ini kegiatan kami yang kedua di Kecamatan Pakuhaji berkolaborasi dengan Pemkab Tangerang dan Perumdam TKR, katanya seraya menyebut sebanyak 105 ribu liter air akan didistribusikan kepada warga di Desa Kohod selama empat ahri ke depan.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diinisiasi PWI Kabupaten Tangerang bagi warga desanya.

Terima kasih PWI Kabupaten Tangerang, Perumdam Tirta Kerta Raharja, warga diberi bantuan air bersih gratis, kata Arsin seraya berharap bantuan air bisa terus dilakukan selama kekeringan masih
terjadi.(ODI/DZH)

26 Oktober 2023
Aktivis Lingkungan Puji Pemkot Tangerang

TANGERANG, BANPOS – Penanganan kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing oleh Pemkot Tangerang, kembali mendapat pujian. Setelah sebelumnya dipuji oleh pusat, kali ini
Pemkot Tangerang mendapat pujian dari aktivis lingkungan.

Peneliti Iklim dan Energi pada Greenpeace Indonesia, Haflah Leste Distincta, mengungkapkan bahwa kebakaran TPA yang tengah terjadi di beberapa kota di tengah musim kemarau, memang menjadi fenomena baru yang tengah dipelajari Greenpeace Indonesia.

“Dengan itu, kejadian TPA Rawa Kucing juga menjadi pantauan kami, sejak hari kejadian. Kalau melihat situasi ini, dengan kondisi yang sudah kondusif, tersisa kepulan asap saya rasa ini luar biasa.

Tergolong penanganan yang cukup cepat,” tegas Haflah, Rabu (25/10).
“Kami memantau penanganan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dengan apa pun itu penanganannya, Kota Tangerang tergolong cukup cepat,” sambungnya.

Ia pun menyatakan, cepatnya penanganan saat kejadian ini harus dilanjutkan dengan cepatnya regulasi atau tindakan-tindakan penanganan lanjutan. Sehingga, kondisi ini tidak kembali terjadi, dengan kerugian yang lebih banyak lagi.

Kejadian ini menurutnya, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk bisa menghadirkan regulasi terbaik untuk pemulihan lingkungan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah dan mitigasi atau adaptasi yang lebih ambisius dan strategis. Yakni, melalui kebijakan dan regulasi dalam merespon fenomena yang berkaitan dengan krisis iklim saat ini, katanya.

Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut, strategi penanganan kebakaran TPA Rawa Kucing cukup cepat. Bahkan, Kota Tangerang yang tergolong daerah paling terakhir mengalami kebakaran, tapi penanganannya tergolong paling cepat terlihat progresnya.

“Kebetulan saya lagi di Bandara Soekarno Hatta dan melihat kondisi kejauhan TPA Rawa Kucing, dan memang terus memantau kondisinya sejak awal dengan daerah-daerah lainnya, yang TPA-nya juga
kebakaran. Kota Tangerang tergolong paling akhir, tapi malah terlihat lebih cepat (penanganannya),” ungkap Manager Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI, Dwi Sawung.

Ia pun menuturkan bahwa penanganan kebakaran TPA yang tengah terjadi di wilayah lain, harus seperti Kota Tangerang. Yakni, penanganan yang cepat, perbantuan yang datang juga cepat, terpenting koordinasi banyak pihak yang kuat.

“Terlepas kebakaran TPA Rawa Kucing berdekatan dengan Bandara Soetta, sehingga harus dipercepat atau apa pun itu. Harusnya penanganan daerah lain, juga harus bergerak cepat dengan strategi yang benar, seperti Kota Tangerang,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengakui jika terdapat sejumlah kekurangan alamiah yang dialami oleh daerah lain, yang juga mengalami peristiwa kebakaran TPA. Salah satunya yakni suplai air yang tidak bisa sebanyak dan secepat di Kota Tangerang.

“Daerah lain, saya lihat kendalanya ialah keterbatasan atau kesulitan sumber air, dan teknik pemadaman yang salah. Saya rasa, dekatnya Sungai Cisadane menjadi nilai kuat dalam percepatan
penanganan TPA Rawa Kucing,” tandasnya. (DZH)

26 Oktober 2023
Ada Stasiun Ultimate, Insyaallah Lebak Maju

LEBAK, BANPOS – STASIUN Rangkasbitung yang merupakan salah satu basis transportasi umum bagi masyarakat Kabupaten Lebak dan sekitarnya, akan dilakukan pengembangan besar-besaran.

Diketahui, pengembangan Stasiun Rangkasbitung menjadi Stasiun Ultimate tersebut direncanakan untuk
bisa menampung 80.000 lebih penumpang.

Pembangunan Stasiun Rangkasbitung Ultimate ini akan ditandai dengan peresmian groundbreaking oleh
Menteri Perhubungan pada tanggal 30 Oktober 2023 mendatang.

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, megatakan bahwa pembangunan stasiun Rangkasbitung Ultimate ini
akan memberikan dampak perputaran ekonomi yang bagus bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten
Lebak. Mengingat ke depan Stasiun Rangkasbitung Ultimate ini akan mampu menampung sekitar 83.000
penumpang setiap hari.

“Mohon dukungannya dari para tokoh dan masyarakat untuk pembangunan ini, memang dalam proses
pembangunan pasti ada hambatan tapi kita lihat hasil akhirnya yang akan memudahkan masyarakat dan
membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kedepan,” ujarnya, kemarin.

Sementara itu, Dirjen Perkeretaapian, Mohamad Risal Wasal, menjelaskan bahwa pembangunan Stasiun
Rangkasbitung ini dipandang sangat perlu untuk menjamin layanan perkeretaapian yang lebih baik, serta
dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal untuk menjamin keamanan, kenyamanan serta
keselamatan penumpang moda KA.

Di antaranya melakukan pembangunan skybridge, fasilitas integrasi antar moda, penyediaan lift dan
escalator serta melakukan penambahan fasilitas lainnya untuk mendukung kebutuhan layanan
penumpang.

“Program-program pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di
Provinsi Banten dan menghubungkan dengan Provinsi DKI Jakarta, serta dapat memberikan kesempatan
lapangan pekerjaan sehingga perekonomian atau kesejahteraan masyarakat dapat terbantu,”
tandasnya. (MYU/DZH)

26 Oktober 2023
Pendidikan Madrasah Harus Terus Berkembang

LEBAK, BANPOS – DI era modernisasi ini, penguatan karakter melalui keagamaan harus terus ditanamkan di masyarakat.

Dalam hal ini, Madrasah memiliki peran penting untuk ikut andil. Kualitas pendidikan harus terus
dikembangkan guna tetap eksis dan menjadi pilar utama penanaman karakter religius bagi generasi
mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kemenag Kabupaten Lebak, Badrussalam, saat menghadiri Milad
ke 30 tahun Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lebak, Rabu (25/10).

“Perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah harus terus digencarkan di era
globalisasi ini. Hal tersebutlah yang perlu ditanamkan karena Madrasah selalu berdasarkan pada Al-
Quran dan Hadist,” kata Badrussalam.

Ia berharap, baik dari satuan pendidikan hingga para siswa MAN 1 Lebak, dapat terus bersaing dengan
sekolah umum yang ada di Lebak. Mulai dari prestasi, inovasi hingga kebermanfaatan untuk masyarakat.

“Pada usia yang ke-30 tahun, saya ingin MAN 1 Lebak terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas
pendidikan. Madrasah tidak boleh kalah dengan sekolah umum. Karena itu, kita harus bangga
menempuh pendidikan di madrasah. Apalagi banyak lulusan madrasah yang sukses menjadi pemimpin
di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala MAN 1 Lebak, M. Dudi Rafiudin, menjelaskan bahwa perayaan milad ini
diselenggarakan dengan begitu meriah dan penuh semangat, menggambarkan perjalanan panjang
madrasah ini dalam memberikan pendidikan berkualitas serta mempromosikan moderasi dalam
kehidupan siswa dan masyarakat.

“April 1993 menjadi bulan bersejarah ketika saya diangkat menjadi PNS. Saat itu, MAN 1 Lebak masih belum berdiri, dan Oktober 2023 menjadi momentum penting bagi MAN 1 Lebak. Ini adalah cerminan
perjalanan panjangnya dalam dunia pendidikan,” jelasnya. (MYU/DZH)

26 Oktober 2023
Aktivis Baksel Geruduk RSUD Malingping

LEBAK, BANPOS – Gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) di Lebak Selatan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Aliansi
Aktivis Lebak Selatan (AALS), mendatangi RSUD Malingping pada Rabu (25/10).

Kedatangan AALS tersebut lantaran adanya penilaian bahwa pelayanan RSUD Malingping saat ini,
banyak kekurangan sehingga perlu segera dilakukan pembenahan. Kedatangan para aktivis tersebut pun
diterima oleh manajemen RSUD Malingping.

Disebutkan, audiensi ini digelar setelah sebelumnya pihak manajemen RSUD Malingping menerima surat
dari AALS, yang berisi keluhan warga soal pelayanan rumah sakit yang dianggap belum maksimal.

Koordinat AALS, Agus Rusmana, menyebut melalui Sekber itu pihaknya merasa perlu duduk bareng
dengan pihak manajemen RSUD. Hal tersebut guna mendapat kejelasan yang utuh dan mencari solusi,
supaya permasalahan menyangkut pelayanan publik itu bisa terpecahkan.

“Kami perlu duduk bareng agar apa yang dikeluhkan masyarakat bisa menjadi perhatian dan bahan
koreksi ke depannya. Audiensi ini bukan untuk mengkritik membabi buta, tapi untuk mencari solusi agar
pelayanan bisa makin maksimal,” ujar Agus.

Dikatakan Agus, beberapa keluhan warga itu di antaranya sistem antrean yang dinilai semrawut, juga
keterbatasan ruang tunggu untuk pasien, hingga sarana air bersih serta pengawasan internal di RSUD
Malingping, yang dinilainya sangat tidak profesional.

“Standar Operasional Prosedur atau SOP perlu di-refresh dan di-reminder lagi kepada semua karyawan.

Di sini peran pengawas internal juga jangan cuma ada ketika pada saat akreditasi saja. Harusnya bisa
melakukan pengawasan melekat dan terus menerus,” tegasnya.

Senada dikatakan aktivis Baksel, Robby Teguh, yang turut mendorong pihak RSUD Malingping untuk
segera melakukan pembenahan pada pelayanan medis, terutama mendesak Dinkes Banten untuk segera
melakukan rekrutmen dokter spesialis.

“Keterbatasan pelayanan ini salah satunya karena keterbatasan dokter. Rumah Sakit susah merekrut
tenaga dokter karena dianggap lokasi kerja yang jauh. Padahal Malingping itu jaraknya hanya 180
kilometer dari Ibu Kota Jakarta, jadi bukan wilayah terpencil seperti Papua atau NTT. BKD ataupun
Dinkes Banten harus intens membangun komunikasi untuk merekrut para dokter itu,” desak Robby.

Sementara pada audiensi itu, Plh Direktur RSUD Malingping, Nasrudin, yang juga hadir menerima semua
masukan yang dilayangkan AALS, mengaku berjanji akan melakukan evaluasi internal baik di sektor
pelayanan maupun pengawasan.

“Terima kasih atas semua masukan ataupun koreksi kepada kami. Kami akan melakukan evaluasi ke
dalam. Dan Kami tetap berkomitmen memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Memang
keterbatasan yang ada saat ini kami akui, semoga dengan akan beroperasinya RSUD Cilograng,
kepadatan antrean disini akan segera bisa terurai,” jelas Nasrudin. (WDO/DZH)

26 Oktober 2023
Yosafat Siap Lanjutan Perjuangan

CILEGON, BANPOS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon menggelar acara penuh haru saat serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah sambut kepemimpinan Kalapas yang baru dan lama. Acara yang berlangsung di Aula serba guna Lapas Cilegon ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk petugas Lapas, pemerintah daerah, serta keluarga para pejabat yang terlibat dalam peristiwa bersejarah ini, Rabu (25/10).

Pejabat lama, Kalapas Enjat Lukmanul Hakim harus berpindah tugas ke Lapas Kelas IIA Pasirputih (Nusakambangan). Posisinya kini digantikan oleh Yosafat Rizanto dari Lapas Kelas IIA Salemba.

Selama bertugas, sejak 2022, Enjat Lukmanul Hakim dikenal sebagai pemimpin yang bijak, serta sangat dekat terhadap bawahan dan para warga binaan. Suasana haru terasa, ketika video memorial yang berdurasi lebih dari 2 menit ditayangkan disela-sela acara seremonial.

“Hari ini adalah momen yang penuh dengan beragam perasaan dalam diri saya. Saya telah diamanahi sebagai Kepala Lapas Cilegon selama satu tahun yang lalu, dan perjalanan ini telah memberi saya pengalaman yang tak ternilai. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh staf, petugas, dan warga binaan yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah, pihak berwenang, dan semua mitra yang telah bekerja sama dengan kami dalam upaya pemasyarakatan yang lebih baik,” kata Enjat Lukmanul Hakim.

“Selama masa kepemimpinan saya, kami bersama-sama berupaya untuk menjadikan Lapas Cilegon sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang lebih manusiawi, yang memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik. Kami telah menerapkan berbagai program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya.

Sebagai Kalapas baru, Yosafat Rizanto berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin menggantikan Kalapas lama.

“Saya menyadari bahwa saya mengambil tanggung jawab yang besar dengan harapan dan aspirasi dari banyak pihak yang berharap agar Lapas Cilegon terus berkembang sebagai lembaga pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Saya berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai sebelumnya, dengan semangat, integritas, dan dedikasi,” tuturnya.

Sertijab ini, juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto. Dalam sambutannya, Kakanwil berpesan kepada para pejabat yang mendapatkan tanggung jawab baru, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas Pemasyarakatan dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Setiap perubahan kepemimpinan membawa harapan baru dan peluang untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari posisi atau gelar, tetapi dari bagaimana cara mengabdikan diri, bekerja sama dengan tim, dan memberikan dampak positif dalam tugas-tugas yang diemban,” tegasnya.

Sebelumnya, kegiatan ini turut menggelar penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Serah terima jabatan oleh Kalapas yang lama kepada Kalapas yang baru. Kegiatan juga dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara serah terima Ketua Dharma Wanita Persatuan Lapas Kelas IIA Cilegon.(LUK/PBN)

26 Oktober 2023
4 Tahun Transformasi Krakatau Steel Menuju Perusahaan yang Sehat

CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak tahun 2018 memulai restrukturisasi dan transformasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya Krakatau Steel agar dapat terus memberikan performa terbaiknya untuk kemajuan industri baja nasional. Periode empat tahun transformasi ini pun sejalan dengan dilakukannya transformasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pembenahan Krakatau Steel dilakukan melalui restrukturisasi keuangan dan transformasi, baik dari model bisnis, efisiensi operasional, digitalisasi, SDM serta budaya perusahaan. Dari 2018, hingga saat ini sudah mulai terlihat perbaikan dari kinerja Krakatau Steel. Hal ini juga dapat terwujud diantaranya karena adanya dukungan dari Kementerian BUMN maupun dari para lenders,” ujar Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo d Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima Banten Pos, Rabu (25/10).

Transformasi Krakatau Steel, kata Purwono diawali dari restrukturisasi utang perusahaan. Pada tahun 2019-2020 Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang sebesar USD2,3 miliar atau setara Rp35 triliun. Restrukturisasi utang tersebut dilakukan melalui bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara maupun bank swasta dan lembaga keuangan.

“Sejak dilakukannya restrukturisasi dan transformasi, Krakatau Steel telah mencapai perbaikan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2020 laba bersih Krakatau Steel mencapai sebesar Rp351,3 miliar (USD23 juta), kemudian meningkat di 2021 menjadi sebesar Rp672,05 miliar (USD44juta), dan USD23 juta atau setara dengan Rp351,30 miliar di tahun 2022,” terang Purwono.

Purwono menjelaskan bahwa Krakatau Steel terus melanjutkan inisiatif upaya efisiensi di segala lini sebagai bagian dari restrukturisasi dan transformasi, diantaranya penurunan biaya energi hingga 46 persen, penurunan biaya utility sebesar 28 persen, penurunan biaya tenaga kerja sebesar 53 persen, penurunan biaya consumable hingga 64 persen, penurunan biaya utility non produksi hingga 66 persen, penurunan biaya lain-lain sebesar 88 persen, penurunan variable cost sebesar 43 persen, dan penurunan fixed cost sebesar 58 persen.

Seiring perolehan laba bersih perusahaan dan restrukturisasi utang yang dimulai sejak 2019 hingga saat ini, Krakatau Steel telah melunasi utang sebesar Rp10,9 triliun atau setara USD718 juta.

Adapun rincian pembayaran utang Krakatau Steel yang sudah dibayar hingga saat ini yaitu terdiri dari utang Tranche A sebesar Rp423,1 miliar (USD27,7 juta), Tranche B sebesar Rp6,5 triliun (USD430 juta), serta pembayaran pinjaman kepada Commerzbank AG sebesar Rp3,9 triliun (USD260 juta).

“Selain restrukturisasi keuangan dan perbaikan kinerja, Krakatau Steel juga melakukan pembenahan dalam organisasi maupun digitalisasi. Restrukturisasi organisasi dilakukan melalui perampingan organisasi, delayering, maupun optimalisasi business process. Sedangkan transformasi digital kami lakukan dengan pengembangan digitalisasi melalui pengembangan platform marketplace produk baja, Digital Control Tower, maupun aplikasi pengembangan untuk mengoptimalisasi strategi penjualan,” ucap Purwono.

Program restrukturisasi dan transformasi terus dilakukan hingga saat ini. Dengan dukungan Kementerian BUMN dan seluruh stakeholder terkait, perusahaan berkomitmen terus meningkatkan kinerjanya sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki peran dalam kancah industri strategis nasional. Seiring dengan bertransformasinya Krakatau Steel dan membaiknya kinerja, perusahaan juga melakukan pembinaan serta pengembangan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan sosial dan lingkungan.

“Saat ini kami berfokus untuk terus berupaya menjaga performa Krakatau Steel terutama diantaranya dengan sinergi bersama Krakatau Steel Group melalui kontribusi positif pada proyek-proyek nasional seperti diantaranya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, proyek pipa baja minyak dan gas bumi, maupun proyek-proyek pengembangan strategis lainnya,” tandas Purwono.(BAR/PBN)

26 Oktober 2023
Mall Pelayanan Publik Kota Cilegon Buka Lima Gerai Baru

CILEGON, BANPOS – Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon secara resmi membuka lima gerai pelayanan publik yang baru.

Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. “Yang pertama kami memang bentuk dari transparansi Pemerintah Kota Cilegon dengan adanya MPP yang sudah diresmikan bulan Desember, 2022” ungkap Helldy.

Selain mempermudah masyarakat, pelayanan yang baru dibuka ini juga dapat mempermudah para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam memberikan pelayanan kesehatan. “Yang paling penting saat ini Pemerintah Kota Cilegon sangat peduli terhadap seluruh ASN yang ada disini maka kita membuka unit layanan kesehatan untuk para ASN dan pengunjung yang ada disini. Minimal bisa konsultasi,” ucapnya.

Helldy menegaskan bahwa konsep Kota Cilegon saat ini adalah melayani masyarakat dan bukan dilayani. “Dari 10 program yang dicanangkan sudah hampir terlaksana dengan baik. Lurah dan Camat harus dapat bertindak sebagai marketing yang dapat menyampaikan program yang telah dijalankan Pemkot (Pemerintah Kota) Cilegon,” tegasnya.

Dalam hal ini, Helldy menyampaikan bahwa terkait rancangan zona integritas DPMPTSP sudah melakukan ikrar secara keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN), karena masyarakat Kota Cilegon ingin melihat transparansi.

“Pemkot Cilegon sebagai motor penggerak melakukan pembaharuan dengan konsep melayani bukan dilayani. Bagaimana keberhasilan Kota Cilegon ini dapat dicontoh oleh kabupaten/kota lain,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hayati Nufus mengatakan, kelima lembaga publik yang membuka layanan di MPP antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon.

“Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat bersama memberikan pelayanan yang cepat,” kata Nufus, usai Pencanangan Zona Integritas DPMPTSP Kota Cilegon, Rabu (25/10).

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi mengatakan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Wilayah Banten mengajak perangkat pemerintah untuk terus menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Budaya pelayanan prima yaitu bagaimana kita bisa membangun narahubung. Sebagaimana peningkatan kapasitas, publikasi informasi, reward dan punishment, kompensasi pelayanan terpadu dan inovasi pelayanan. Yang paling terpenting bagaimana kita membangun komunikasi kepada masyarakat harus terbuka dan jangan takut akan kritikan masyarakat,” kata Fadli Afriadi.

Menurut Fadli, pelayanan publik adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat. “Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, begitupun sebaliknya. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” tuturnya.(LUK/PBN)

26 Oktober 2023