BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Iti Minta Adat Istiadat Dijaga, Karena Bagian dari Identitas Diri

    Iti Minta Adat Istiadat Dijaga, Karena Bagian dari Identitas Diri

    LEBAK, BANPOS – Adat Istiadat atau tradisi turun temurun merupakan identitas kepribadian suatu daerah dan masyarakat. Maka dari itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, meminta hal tersebut agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai aset menuju kemajuan.

    Hal tersebut disampaikannya pada momentum Perayaan Seren Taun Kasepuhan Citorek pada Minggu (22/10) malam waktu setempat.

    Diketahui, kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh
    Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dilakukan oleh masyarakat adat setiap satu tahun sekali setelah panen
    raya hasil pertanian.

    “Lebak merupakan tuan rumah bagi berbagai kelompok adat kasepuhan dengan berbagai adat istiadat,
    seni, cagar budaya, dan tradisi yang dimiliki,” kata Iti dalam keterangan yang diterima BANPOS, Senin (23/10).

    Iti mengatakan, perayaan Seren Taun tersebut merupakan salah satu ajang silaturahmi masyarakat, juga
    untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat Adat
    Kasepuhan Citorek untuk berperan aktif menjaga persatuan bangsa.

    Lanjutnya, ia berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kasepuhan Citorek yang sudah menjaga adat
    tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal. Wewengkon adat kasepuhan Citorek ini juga masuk dalam program
    wisata unggulan ‘Six Fantastic’ Kabupaten Lebak, dimana hal tersebut mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Lebak yakni, Kabupaten Lebak menjadi destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal.

    “Acara ini menjadi ajang silaturahmi kita bersama, semoga silaturahmi ini tidak akan terputus sampai di sini. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dan mari satukan tekad langkah bersama untuk membangun Lebak,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lebak yang juga sebagai perwakilan kasepuhan masyarakat adat Citorek,
    Ade Sumardi, juga berpesan untuk menjaga persatuan dan kerukunan antar masyarakat. Ia pun
    mengajak masyarakat untuk bersama peduli dan mencintai Kabupaten Lebak untuk membangun Lebak
    lebih baik lagi.

    “Mari kita semua jaga persatuan dan kesatuan daerah kita. Karena kalau bukan kita yang peduli
    terhadap kemajuan daerah kita sendiri ya siapa lagi. Jaga terus tradisi ini, sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Lebak,’ tandasnya. (MYU/DZH)

  • Kapolres Kunker ke KPU dan Bawaslu Lebak

    Kapolres Kunker ke KPU dan Bawaslu Lebak

    LEBAK, BANPOS – Pastikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman, Kapolres Lebak melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Lebak, Senin (23/10).

    Pada Kunker itu, Kapolres Lebak AKBP Suyono didampingi Para PJU Polres Lebak melaksanakan koordinasi dan pengecekan pelaksanaan pengamanan tahapan Pemilu 2024 dengan menggelar Operasi Mantap Brata Maung 2023-2024 di daerah hukum Polres Lebak.

    Dalam Kunjungan tersebut Kapolres Lebak AKBP Suyono bertemu dengan para Komisioner Bawaslu Lebak dan KPU Kabupaten Lebak.

    Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Suyono mengatakan Kunker yang dilaksanakan nya dalam rangka mengamankan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 di Lebak agar tetap aman dan kondusif.

    “Ya, Kami melaksanakan Kunjungan ke Kantor Bawaslu Lebak dan KPU Lebak. Kunjungan ini dalam rangka pengecekan dan koordinasi dalam rangka pengamanan Tahapan Pemilu tahun 2024 Operasi Mantap Brata Maung 2023-2024 Polres Lebak. Kami ingin memastikan langsung pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pemilu 2024 di daerah hukum Polres Lebak berlangsung aman dan lancar,” ujar Suyono.

    Pihaknya menyebut, selain itu juga untuk antisipasi hal yang tak diharapkan dengan memperkuat penjagaan di KPU dan Bawaslu Lebak serta setiap sektor.

    “Saat ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kami juga menerjunkan personil untuk mengamankan dan melakukan Penjagaan di Kantor Bawaslu Lebak dan KPU Kabupaten Lebak dan setiap kecamatan,” terangnya.

    Selanjutnya Suyono mengajak kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pemilu 2024 dan turut menjaga kondusifitas di masing-masing kawasan.

    “Kami mengajak semua komponen masyarakat mari kita bersama menjaga kondusifitas di wilayah Lebak, untuk mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan aman penuh kedamaian,” tandasnya.(wdo/pbn)

  • Santri Asal Lampung Dianiaya

    Santri Asal Lampung Dianiaya

    LEBAK, BANPOS – Seorang remaja asal Lampung yang menjadi santri di salah satu Pondok Pesantren Modern di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, menjadi korban perundungan dan kekerasan fisik oleh senior dan teman sekamarnya di pondok tersebut.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, korban telah berulang kali mengalami hal tersebut.
    Akibat mendapatkan perlakuan itu, korban mendapati luka permanen baik secara fisik maupun
    psikologis, sehingga membuat dirinya memilih untuk kabur dari pondok tersebut.

    Orang tua korban, Andi Gunawan, mengatakan bahwa kejadian kekerasan yang menimpa anaknya
    tersebut sudah tiga kali dan yang terakhir pada Sabtu (21/10) sekitar pukul 20.15 WIB, anaknya dianiaya di kamarnya oleh empat orang.

    “Saya langsung menuju Lebak dari Lampung begitu mendengar anak saya kembali mendapatkan
    kekerasan oleh santri setempat,” kata Andi Gunawan kepada wartawan di Rangkasbitung, Senin (23/10).

    Andi menjelaskan, seluruh keluarganya sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya yang memilih kabur
    dikarenakan mengalami trauma yang amat dalam. Korban akhirnya ditemukan di depan mini market
    oleh salah satu saudaranya yang ada di Rangkasbitung.

    “Setelah saya datang pada Minggu dini hari, saya langsung tanya anak saya apa yang terjadi sambil
    memeriksa tubuhnya. Saya kaget ternyata banyak bekas luka, bahkan kakinya pincang bekas diinjak oleh
    santri senior,” jelasnya.

    Merasa tak terima dengan apa yang didapatkan oleh anaknya, terlebih kekerasan yang terjadi sudah
    berulang kali, dirinya melaporkan kasus kekerasan anak ini kepada Polres Lebak. Karena, dari kasus
    kekerasan pertama hingga kedua kepada anaknya, dia masih sabar dan tidak mau melibatkan siapapun.
    “Kekerasan ini kami anggap serius karena pengurus pondok seperti menganggap sepele dan tidak
    perhatian,” ujarnya.

    Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, sebetulnya bisa saja jika pimpinan pondok dan para
    pelaku kekerasan dihadirkan dalam musyawarah. Tapi, pihak pondok tidak bisa memenuhi permintaan
    tersebut.

    “Karena tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, kami terpaksa akan melanjutkan laporan ke Polres Lebak,” terang Andi.

    Terpisah, Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya, membenarkan pihaknya telah menerima
    laporan atas kejadian tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.
    “Sudah ada laporan dari orangtua korban dan sekarang dalam proses penyelidikan,” singkat Wisnu saat dihubungi BANPOS. (MYU/DZH)

  • Dalam Sidang DKPP, Rahmat Bagja Bantah Tuduhan

    Dalam Sidang DKPP, Rahmat Bagja Bantah Tuduhan

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan penempatan dirinya sebagai pihak teradu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten dan kota periode 2023-2028 adalah error in persona.

    “Pengadu keliru dalam menempatkan saya teradu satu sebagai subjek dalam pengaduan ini atau error in persona,” kata Rahmat Bagja dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang Utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin.

    Bagja mengatakan pengambilan keputusan Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno, di mana dalam rapat tersebut ketua dan anggota Bawaslu mempunyai hak suara yang sama sebagaimana ketentuan pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    “Oleh karena itu, saya sebagai pihak teradu mempertanyakan kepada pengadu atas dasar apa menuduhkan saya menjadi teradu satu dalam pengaduan ini,” katanya.

    Menurut dia, yang bertugas menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu daerah dan melakukan penelitian berkas administrasi, termasuk di dalamnya surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun terakhir, adalah tim seleksi dan bukan ketua Bawaslu RI.

    Selain itu, lanjut Bagja, tim seleksi juga yang menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, serta melakukan tes wawancara dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan tersebut.

    “Berdasarkan uraian itu, saya bertanya kepada pengadu di mana letak ketidakcermatan saya dalam proses seleksi tersebut, sehingga pengadu beranggapan ketua Bawaslu RI tidak cermat,” ujar Rahmat Bagja.

    DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 122-PKE-DKPP/X/2023 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin.

    Perkara tersebut diadukan oleh Ikhsan Muchtar, yang memberikan kuasa kepada Syamsudin. Dalam perkara tersebut, teradu merupakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nasrul Muhayyang, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene Yanti Rezki Amaliah.

    Rahmat Bagja menjadi pihak teradu yang didalilkan tidak cermat dan tidak maksimal dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat.

    Dalam seleksi tersebut, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Majene periode 2023-2028 yang telah ditetapkan terindikasi sebagai bakal calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Mamuju Tengah dengan nomor urut delapan.(pbn/ant)

  • Pemilih Muda Jangan Golput

    Pemilih Muda Jangan Golput

    CILEGON, BANPOS – Pemilih pemula dan pemilih milenial di Kota Cilegon mencapai 123 ribu dari sekitar total 324 ribu pemilih di Kota Cilegon.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon Patchurrohman mengatakan jumlah pemilih pemula dan pemilih milenial jika digabungkan mencapai 123 ribu pemilih dari sekitar total 324 ribu pemilih di Kota Cilegon. “Pemilih muda potensinya cukup besar, hampir kurang lebih 7.000 orang. Jika kita gabungkan dengan pemilih milenial itu di angka 123 ribu,” kata Patchurrohman kepada awak media di sela Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri 1 Kota Cilegon, Senin (23/10).

    Patchurrohman menjelaskan, sosialisasi tahapan Pemilu digelar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi di Kota Cilegon. “Kebetulan sasaran kali ini adalah pemilih pemula. Teman-teman pemilih muda ini jangan sampai Golput, itu kita antisipasi,” jelasnya.

    Diterangkan Patchurrohman, sosialisasi Pemilu merupakan rangkaian dari Kirab Pemilu yang diselenggarakan selama sepekan di sejumlah wilayah yang disasar untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Cilegon.

    “Ada di masyarakat umum dan di pasar. Kita keliling di 8 kecamatan selama seminggu (Sepekan-red) nanti tanggal 29 Oktober bendera kirab ini kita sampaikan ke KPU Kota Serang,” terangnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengajak para pelajar yang menjadi pemilih pemula untuk tidak menjadi Golongan Putih (Golput) atau golongan yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. “Dalam rangka membangun generasi emas tahun 2045, kita mulai dari sekarang dan penentu kebijakan ke depan adalah mereka ini. Kita menyarankan jangan sampai ada yang Golput,” kata Helldy usai membuka kegiatan, Senin (23/10).

    Menurut Helldy, peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sangat penting. “Untuk itu, kami mendorong kepada seluruh siswa-siswi yang telah memiliki hak pilih untuk tidak Golput,” tegasnya.

    Salah satu siswa, Iqbal Al Rasyiid antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Karena menurutnya harus memilih pemimpin yang tepat untuk menentukan masa depan bangsa kedepan. “Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang amanah dan jujur,” ujar Iqbal saat ditemui di sekolahnya, Senin (23/10).

    Mengikuti sosialisasi Pemilu ini, selain mendapatkan ilmu bermanfaat, kegiatan ini juga, kata Iqbal, para pemilih pemula diberikan pengetahuan supaya tidak salah memilih pemimpin. “Karena tahun depan adalah tahun awal saya memilih, dengan mengikuti kegiatan ini saya sebagai pemilih pemula atau pemilih muda tidak salah dalam memilih pemimpin di masa yang akan datang,” tuturnya.

    Iqbal menilai bahwa peran pemilih pemula sangat penting dalam menentukan pemimpin masa depan. “Peran pemilih pemula sangat penting untuk kemajuan Kota Cilegon, negara dan diharapkan bisa membawa Cilegon yang lebih cerah,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Tanpa Duit APBD, Foni Banten Cetak Prestasi Gemilang

    Tanpa Duit APBD, Foni Banten Cetak Prestasi Gemilang

    SERANG, BANPOS – Federasi Orienteering Nasional Indonesia (Foni) Provinsi Banten, Berangkatkan 18 atlet dan 4 Ofisial, yang terbagi dari kabupaten kota yang ada di provinsi Banten. pada Event Indonesian Open Orienteering Championship & ASEAN O’Meeting 2023. Yang diselenggarakan pada tanggal 19-22 Oktober 2023 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dalam event tersebut, para atlet yang tergabung mewakili Banten, merogoh kocek sendiri untuk bisa berpartisipasi di event tersebut.

    Ketua Foni Banten, Heru Herbowo mengatakan, bangga dan haru dari kegiatan yang di ikuti
    pihaknya, meskipun dengan banyak lika-liku yang dialui untuk mengikuti event tersebut, terutama
    dari segi pendanaan yang dibutuhkan untuk akomodasi, tranportasi dan lainnya.

    “Kita menggunakan biaya sendiri, padahal ini jelas membawa nama baik Provinsi Banten. Mudah-
    mudah pemerintah bisa lebih memperhatikan semangat para atlet,” katanya, Senin (23/10).

    “Kami Foni Banten menyerahkan kepada semua atlet untuk memenuhi hal tersebut, dan mereka pun
    bersedia dengan membayar biaya secara mandiri selama 4 hari jalannya event tersebut. Bukan
    sedikit biaya yang kami keluarkan,” tambahnya.

    Upaya pun telah dilakukan oleh pihaknya untuk membantu meringankan beban biaya yang dibutuhkan dalam event tersebut.  Namun, hal tersebut pun belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

    “Padahal kita melakukan upaya tapi apa boleh buat, dan kita kembalikan pada para atlet karena atlet semangat jadi mereka memakai biaya sendiri,” ucapnya.

    Dirinya menuturkan, dalam event tersebut hasil gemilang pun diraih para atlet. Dari tiga kategori
    yang dikuti sebanyak 18 peserta tersebut,  perwakilan Foni Banten itu meraih sebanyak 13 tropi. Dan
    atlet yang memenangkan even tersebut akan masuk catatan di dunia orienteering.

    “Kontingen Banten dari Koni Banten, itu mengirimkan atlet dari berbagai perwakilan kabupaten kota
    yang ada di Banten. Hasil yang di raih dalam event ini pun melampaui dari target, yakni 13 tropi yang
    awalnya ditargetkan sebanyak 7 tropi,” tuturnya.

    Diketahui, event tersebut di ikuti sebanyak 12 provinsi yang ada di Indonesia. Heru berharap agar
    pemerintah bisa lebih memperhatikan para atlet yang berjuang membawa nama baik Provinsi
    Banten.

    “Harapan yang sangat besar bagi kami setelah  dari kegiatan event ini Pemerintah baik dari tingkat kabupaten kota bahkan provinsi bisa memperhatikan apa yang sedang kami perjuangkan dan kami
    butuhkan untuk nama baik daerah melalui olahraga Orienteering ini,” ungkapnya.

    “Kita juga berharap bisa ada suatu timbal balik seperti akomodasi dan lainya. Karena kalau terus
    menerus memakai biaya sendiri, itu terus menerus akan memberatkan para atlet,” tandasnya. (CR-
    01/AZM)

  • Puluhan Bangli dan Warem Dibongkar

    Puluhan Bangli dan Warem Dibongkar

    SERANG, BANPOS – Petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang melakukan pembongkaran paksa bangunan liar (bangli) dan warung remang-remang disepanjang
    Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait,
    Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

    Pembongkaran bangli dan warem tersebut lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2
    Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat
    dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang bangunan gedung.

    Pantauan di lokasi, sebelum melakukan pembongkaran puluhan Petugas Satpol PP bersama TNI,
    Polri dan instansi terkait terlebih dahulu menggelar apel yang di pimpin Kepala Dinas Satpol PP
    Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat di Halaman Kantor Kecamatan Ciruas. Turut hadir Camat Ciruas, Eri
    Suheri dan sejumlah kepada desa (kades).

    Pukul 09.00 WIB, Puluhan Satpol PP Kabupaten Serang terbagi dua tim langsung menuju lokasi
    tepatnya di Kampung Nambo, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas dan Desa Cisait, Kecamatan
    Kragilan. Di Kampung Nambo, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas sempet terjadi adu mulut antara
    pemilik bangunan liar dan Kepala Satpol PP, Ajat Sudrajat.

    Dengan tegas, Kepala Satpol PP Ajat Sudrajat menolak untuk bernegosiasi dan memerintahkan agar
    tetap dibongkar bangunan liar dijadikan bengkel tambal ban tersebut dengan menggunakan alat
    manual seperti linggis, palu dan terakhir diratakan dengan alat berat mobil beko.

    Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengatakan, ini berawal atas pengaduan
    masyarakat dan hasil cegah dini melalui patroli terdapat bangunan liar disepanjang jalan nasional
    meliputi wilayah Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan. Kemudian yang kedua wilayah
    Kecamatan Ciruas merupakan wajah Puspemkab Serang yang mana saat ini sejumlah OPD tengah
    berangsur pindah ke Puspemkab.

    ”Kita telusuri dan identifikasi ternyata bangunan liar melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2
    Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat
    dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang bangunan gedung yang tidak berizin. Atas dasar itu, kita
    melakukan penertiban. Disamping ada atensi dari masyarakat dan pimpinan,” ujarnya, Senin (23/10).

    Sebelum melakukan pembongkaran, Ajat menjelaskan, Satpol PP melakukan standar operasional
    atau SOP dengan memberikan imbauan kepada para pemilik bangunan liar selama 15 hari sejak dua
    bulan yang lalu.

    Namun, para pemilik bangunan liar yang membuka usaha tambal ban, warung makan dan warung
    remang-remang dengan menjual minuman keras (miras) tak menggubris atas teguran tersebut untuk
    membongkar sendiri bangunannya.

    ”Kami melanjutkan memberikan surat teguran 3 hari pertama untuk membongkar sendiri namun
    tidak digubris. Surat teguran selama 3 hari kembali dilayangkan dan masih membandel, hari ini SOP
    pembongkaran,” jelasnya.

    Ajat menyebutkan, bahwa berdasarkan pantauannya, di Kecamatan Ciruas terdapat 27 bangunan
    liar. Sedangkan di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan menyisakan 5 bangunan liar dibongkar hari ini.

    ”Kita sudah memberikan kesempatan untuk mereka membongkar sendiri namun tidak dilakukan. Kalau membongkar sendiri, mereka bisa memanfaatkan sisa puing-puing bangunannya dan yang membandel terpaksa kita yang membongkar hari ini,” sebutnya.

    Ke depan, Ajat memastikan akan konsisten melakukan pembongkaran jika ada bangunan liar yang
    jelas telah melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
    umum dan Perlindungan masyarakat dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang bangunan gedung
    tidak berizin.

    ”Kita akan patroli mendeteksi ataupun dari laporan masyarakat, kami konsisten melakukan penertiban,” ucap Ajat.

    Camat Ciruas, Eri Suhaeri mengapresiasi pembongkaran bangunan liar yang dilakukan Satpol PP
    Kabupaten Serang. Terlebih, wilayah tersebut jalur menuju Puspemkab Serang.

    ”Kalau bersih enak dilihat dan nyaman dari bangunan liar, kami semangat mendukung
    pembongkaran ini,”ujarnya.

    Sebab jika tidak dibongkar, akan semakin banyak bangunan liar dalam bentuk warung remang-remang dijadikan tempat hiburan malam (THM) dan menjual minuman keras.

    ”Alhamdulillah hari ini akhirnya dibongkar untuk kenyamanan atas keresahan masyarakat,”
    tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Pegawai Diminta Cermati APBD Perubahan

    Pegawai Diminta Cermati APBD Perubahan

    SERANG, BANPOS – Meski pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga menyelesaikan hasil evaluasi atas APBD Perubahan Banten 2023 sebesar Rp11,864 triliun namun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) meminta jajarannya untuk fokus dan teliti.

    Asda III Banten yang juga salah satu TAPD, Deni Hermawan saat memimpin Apel Pagi di Lapangan Setda KP3B Curug, Kota Serang, Senin (23/10) mengatakan, dalam pelaksanaan APBD Perubahan
    tahun 2023, para pegawai harus cermat melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Harapannya, capaian
    dan target organisasi bisa berjalan optimal.

    “Agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

    “Sesuai dengan tupoksi, petakan dan tata kembali apa yang menjadi kewajiban. Hingga di akhir penghujung tahun ini tidak ada persoalan dan capaian serta target organisasi berjalan optimal,”
    katanya.

    Untuk itu, Deni mengingatkan kepada para pegawai untuk terus meningkatkan fungsi koordinasi
    dalam menjalankan tugas. Fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. 
    “Optimalkan fungsi koordinasi, dengan berkoordinasi kita akan bekerja dengan meminimalisir resiko, serta dapat mengikat dan mempersatukan kita,” katanya.

    Deni juga berpesan kepada para pegawai untuk menjaga kesehatan. Di antaranya disiplin pola
    makan, menjaga kebersihan diri, serta rutin berolahraga.

    “Kesehatan harus benar-benar kita jaga karena kesehatan merupakan aset yang sangat berharga,” pungkasnya.

    Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum ditemui diruang kerjanya mengaku belum mendapatkan
    informasi mengenai telah selesainya evalusi dari Kemendagri atas APBD Perubahan 2023. “Kami juga
    masih menunggu informasi dari pemprov. Apakah sidah turun atau belum,” katanya.

    Informasi berkembang di Pemprov Banten, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian,  akan
    memberikan hasil evaluasi APBD Perubahan tahun 2023 pada Selasa. "Informasinya besok (hari ini,
    red), sudah turun SK Mendagri atas Perubahan APBD Banten," kata sumber KP3B yang enggan
    disebutkan namanya.

    Diketahui, berdasarkan postur APBD Perubahan Banten tahun 2023 terjadi kekurangan atau
    defisit sebesar Rp68,902 miliar dalam APBD. Defisit itu dapat ditutup dengan adanya penambahan
    pendapatan dari sektor pajak BBKB (Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sekitar Rp72 miliar.

    Dan secara struktur anggaran pada APBD Perubahan 2023 ini, pendapatan daerah sebesar Rp11,864
    triliun,  berasal dari pendapatan asali daerah (PAD) Rp8,869 triliun,yang terdiri dari pajak daerah
    Rp8,359 triliun atau bertambah Rp72 miliar, retribusi daerah Rp16,724 miliar, pengelolaan kekayaan
    daerah yang dipisahkan Rp60,755 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp432,889 miliar, ppendapatan
    transfer Rp2,989 triliun, dana insentif daerah Rp2, 989 triliun, pendapatan lain-lain pendapatan yang
    sah Rp5,794 miliar, pendapatan hibah, Rp5,794 miliar.

    Sementara untuk belanja daerah  Rp11,933 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja
    operasional Rp6,873 triliun atau bertambah Rp42 miliar, belanja modal Rp1,598 triliun atau
    bertambah Rp34 miliar, belanja tidak terduga Rp60, 042 miliar atau berkurang Rp40 miliar
    dari APBD murni sebelumnya. 

    Belanja transfer Rp3,4 triliun, belanja bagi hasil Rp3,201 triliun, belanja bantuan keuangan Rp199,28
    miliar, penerimaan pembiayaan Rp468, 942 miliar, dan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya
    Rp468, 984 miliar. (RUS/AZM)

  • Pengawasan Operasional Truk Pasir dan Tambang Makin Diperketat

    Pengawasan Operasional Truk Pasir dan Tambang Makin Diperketat

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang terus melakukan pengawasan terhadap truk pasir dan tambang yang melintas di luar jam operasional. Hal itu agar ketertiban dalam penggunaan jalan semakin baik, dan meminimalisir kecelakaan.

    Kepala Dishub Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, mengatakan bahwa pihaknya mencegah terjadinya
    kerusakan jalan akibat sering dilintasi truk pasir dan tambang. Selain itu, dilakukan sebagai langkah
    untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerawanan kecelakaan.

    “Tentunya kami terus melakukan pengawasan (jam operasional truk pasir dan tambang), puluhan
    personel kami juga terus melakukan pengawasan di titik-titik perbatasan Kabupaten Tangerang dengan
    wilayah lain,” ucapnya pada Senin (23/10).

    Ia menyampaikan, terkait keberadaan truk pasir dan tambang yang parkir dan memenuhi bahu jalan,
    Taufik menyebut bahwa hal itu dikarenakan belum optimalnya peraturan jam operasional truk pasir di
    wilayah lain di luar Kabupaten Tangerang.

    “Kabupaten Tangerang ini merupakan hilirnya dari keberadaan truk pasir dan tanah, mengingat jam
    operasional truk di wilayah lain khususnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang
    memang belum optimal. Jadi saya rasa diperlukan juga adanya rapat gabungan yang ditangani oleh
    Provinsi Banten karena ini melibatkan kabupaten kota lain di luar wilayah Kabupaten Tangerang,”
    ujarnya.

    Dalam hal penegakan perbup, sambungnya, Dishub Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan
    dengan membetuk tim gabungan bersama TNI, POLRI dan Satpol-PP.

    “Mengingat keberadaan truk pasir ini juga sangat mengganggu dan membahayakan masyarakat, kami
    juga berharap kepada masyarakat untuk membantu dalam mengatasi permasalahan truk ini. Segera
    laporkan kepada kami jika menemukan truk tambang dan pasir yang melintas tidak sesuai dengan jam
    yang sudah ditentukan,” katanya.

    Diketahui, jam operasional truk pasir dan tambang juga telah diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup)
    Tangerang Nomor 12 Tahun 2022. Jam operasional truk pasir dan tambang diberlakukan mulai pukul
    22.00 s.d 05.00 WIB.

    Adapun ruas jalan yang dilakukan pembatasan meliputi Jalan yang berada di wilayah Kabupaten
    Tangerang (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten) Kecuali Jalan Tol, kendaraan barang tambang yang
    dikenakan pembatasan jam operasional terdiri dari Golongan III, IV, dan V. (DZH)

  • Kota Tangerang dan Tangsel Kirim Doa untuk Palestina

    Kota Tangerang dan Tangsel Kirim Doa untuk Palestina

    TANGERANG, BANPOS – Konflik yang terjadi di Palestina antara warga dengan tentara pendudukan Israel, menjadi atensi dari berbagai pihak. Dukungan terhadap Palestina terus berdatangan, tak terkecuali dari Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel). Keduanya melalui para pimpinan,
    memunajatkan doa untuk keselamatan warga Palestina.

    Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid
    Jami Ar-Rahmah, mengajak masyarakat Tangerang Selatan untuk mendoakan Palestina, yang saat ini
    tengah dilanda perang dengan Israel.

    “Sekarang kita sedang diuji kebersamaan kita, diuji rasa solidaritas kita. Saudara kita di Palestina terus mendapat serangan dari Israel. Oleh karena itu bapak ibu mari kita berdoa untuk saudara kita di
    Palestina,” ucap Benyamin.

    Benyamin mengatakan, bangsa Indonesia telah memiliki aturan yang menyatakan kemerdekaan itu
    adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
    tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

    “Undang-Undang Dasar kita telah punya wadahnya, payung hukumnya, tidak mentolerir segala bentuk
    penjajahan. Landasannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Benyamin.

    Dan lewat peringatan Maulid Nabi ini pula, kata Benyamin, harus dijadikan peningkatan rasa syukur kita
    sebagai bangsa Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan di dalam
    negeri, kondisi kebersamaan masih sangat terjaga.

    “Kalau kita bandingkan dengan saudara kita di Gaza sana luar biasa, Indonesia sungguh menjadi tempat
    yang sangat indah bagi hamba Allah untuk berikrar. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat keberkahan
    dan kemerdekaan yang luar biasa ini,” tuturnya.

    Terpisah, Pemkot Tangerang juga turut memberikan doa kepada Palestina. Doa tersebut dibarengi
    dengan salat Istisqa meminta hujan, bersama dengan seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemkot
    Tangerang, Forkopimdan, MUI serta pelajar dan berbagai lapisan masyarakat lainnya.

    Salat Istisqa itu diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Al-A'zhom, KH. Marzuki Al Fatiri. Sedangkan
    khotib dilakukan oleh Ketua MUI Kota Tangerang, KH. Ahmad Baijuri Khotib, serta doa bersama
    dilakukan oleh KH. Hamidi Rusdi dan KH. Sofyan Rosada.

    “Hari ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah SWT, agar senantiasa memberikan karunia-Nya.
    Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi tak hanya di Kota Tangerang, namun di seluruh wilayah. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk sama-sama berdoa agar diturunkan hujan di wilayah Kota
    Tangerang,” ujar Wahyudi Iskandar, Asisten Daerah III, Pemkot Tangerang.

    Ia pun mengungkapkan, kemarau berkepanjangan ini mengakibatkan kekeringan dan juga kemarin
    terjadi kebakaran di TPA Rawa Kucing. Untuk itu, bersama dengan MUI Kota Tangerang, pihaknya
    menggelar salat Istisqa ini dengan mengajak berbagai lapisan masyarakat.

    Sementara itu, Ketua MUI Kota Tangerang, KH. Ahmad Baijuri Khotib, mengungkapkan selain
    melaksanakan salat Istisqa, juga diadakan doa bersama tidak hanya untuk memohon diturunkan hujan,
    serta untuk rakyat Palestina yang sedang berjuang merebut kembali kebebasannya.

    “Salat Istisqa ini juga sebagai bentuk pendidikan kepada anak-anak yang hari ini ikut serta dari tingkat SMP hingga SMA, bahwasanya apabila ada musibah kekeringan maka dengan melakukan salat Istisqa.
    Kita juga sama-sama berdo’a untuk kebebasan rakyat Palestina, dan melalui Baznas diadakan
    penggalangan dana untuk Palestina,” tutur KH. Ahmad. (DZH)