BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • JK Ingin di Tengah

    JK Ingin di Tengah

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK membuka pintu untuk semua Capres. JK menegaskan, tidak akan mendukung langsung salah satu Capres. Melihat sikapnya itu, JK ingin dinilai ada di tengah.

    “Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dalam posisi tidak ikut langsung. Artinya, menjaga bagaimana negeri ini utuh,” tegasnya di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Selasa (10/10).

    Sikap politik JK ini tentu membuyarkan opini publik, jika dirinya memiliki kedekatan khusus dengan salah satu Capres, Anies Baswedan. Ia memastikan, tidak terlibat dengan rencana mantan gubernur DKI Jakarta itu. “Sama sekali tidak (terlibat),” tegasnya.

    Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini bahkan mengaku menjalin komunikasi ke semua bakal Capres. Selain Anies, dirinya juga membuka pintu untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

    Buktinya, Ketua Umum Gerindra itu menerima Prabowo di kediamannya pada Selasa (2/5/2023). JK Lalu menerima kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu (4/10/2023). Terakhir, JK menerima Anies pada Sabtu (7/10/2023).

    “Saya berbicara, baik Anies, Puan maupun Pak Prabowo. Bahkan lebih lama sama Pak Prabowo dengan timnya. Itu agar bagaimana agar posisi saya tidak dalam memecah belah bangsa,” tuturnya.

    Sebelumnya, pasca bertemu Puan, PDIP mengincar JK gabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Bukan hanya PDIP, Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar juga telah terang-terangan mengincar JK untuk masuk dalam tim sukses pasangan Anies-Imin.

    Sikap JK yang memilih berada di tengah di puji Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menilai, sikap politik seperti ini karena JK memilih sebagai negarawan.

    Ia menganggap pilihan politik JK luar biasa. Sebagai tokoh senior, JK justru membuka pintu kepada semua bakal Capres. “Ini sikap kenegarawanan yang cukup bagus, dan layak diapresiasi,” puji Adi.

    Hanya saja, publik terlanjur mengetahui bahwa JK memiliki kedekatan yang cukup spesial dengan Anies. Bahkan sering kali, JK dianggap sebagai mentor politiknya mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sejak Pilgub DKI Jakarta 2017.

    “Tapi di Pilpres ini, JK memilih untuk tidak turun gunung, memilih untuk tidak terlibat. Saya kira itu layak dijempolin,” kata pria lulusan UIN Jakarta ini.

    Adi bahkan menjadikan JK sebagai contoh bagi para politisi yang notabene tidak muda lagi. “Mestinya, semua para politisi, para elite yang sudah ‘memasuki masa uzur’ dalam konteks politiknya, tidak perlu terlampau jauh ikut cawe-cawe, apalagi mengintervensi urusan politik di 2024,” pesannya.

    Senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia menyebut, ketokohan JK telah melampaui para elite senior di negeri ini. Tingkat kedewasaan JK melebihi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.

    “Dan keputusan JK tidak menjadi timses bisa menjadi contoh tokoh bangsa yang lain. Dengan keberadaan JK di tengah, tentu menempatkan nama JK ada di semua kelompok, dan memang demikian seharusnya tokoh bangsa,” katanya.

    Hanya saja, Dedi berpandangan, JK tidak benar-benar berada di tengah, dan melepaskan kepentingan politiknya. Sebab, gestur dan pesan dari JK menunjukkan bahwa dirinya merestui Anies.

    “Secara tersirat, tidak mungkin JK netral. Ia punya pengaruh di kalangan Golkar, HMI, hingga ikatan saudagar untuk kawasan timur Indonesia. Dengan aset pengaruh sebesar itu, jelas JK tetap akan memihak, dan itu terkesan ke Anies,” ulas Dedi.(PBN/RMID)

  • Panwas yang Rangkap Pekerjaan Undur Diri

    Panwas yang Rangkap Pekerjaan Undur Diri

    LEBAK, BANPOS – Sejumlah Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) di Lebak memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka karena mereka merangkap jabatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lebak mencatat bahwa total ada 31 pengawas yang rangkap pekerjaan atau melakukan “double job.” Mereka terdiri dari enam Panwascam dan 25 PKD yang ada di berbagai kecamatan.
    Ketua Bawaslu Lebak, Dedi Hidayat, mengungkapkan bahwa dari puluhan pengawas tersebut, ada enam orang yang merangkap jabatan sebagai PPPK. Oleh karena itu, keenam orang tersebut akan mengundurkan diri dari jabatan pengawas.

    “Dari Panwascam itu, ada enam orang yang menjadi PPPK, dan tiga diantaranya telah mengundurkan diri. Satu diantaranya berasal dari Cibadak dan dua dari Bojongmanik,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (11/10).

    Dedi menjelaskan bahwa tiga orang lainnya berasal dari Kecamatan Cibeber, Cipanas, dan Muncang. Namun, ketiga orang tersebut masih menjalankan tugas pengawasan.

    “Untuk langkah selanjutnya, kami akan memberikan surat pemberhentian dengan hormat kepada mereka. Ini adalah proses selanjutnya,” kata Dedi.

    Sementara itu, dari 25 PKD yang merangkap jabatan sebagai PPPK, sebanyak 11 orang di antaranya telah mengundurkan diri dari jabatan pengawas.

    Namun, kewenangan untuk PKD berada di Panwascam, dan 11 PKD telah mengundurkan diri. Sehingga dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Dedi berharap, menjelang Pemilu 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat, para pengawas akan dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa rangkap jabatan.

    “Kami berharap agar para Pengawas fokus pada tugas mereka, sehingga Panwascam yang menjadi PPPK dapat mengundurkan diri dan benar-benar fokus pada pekerjaan mereka,” tandasnya.(MYU/DZH)

  • Dukungan Gibran Jadi Cawapres Makin Bergelombang

    Dukungan Gibran Jadi Cawapres Makin Bergelombang

    SERANG, BANPOS – Ratusan pemuda yang tergabung dalam Muda Banten Kreatif, mendeklarasikan diri mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Muda Banten Kreatif yang terdiri dari kelompok pemuda, pelajar, mahasiswa, dan buruh di Cafe Berong, Kelurahan Dalung, Cipocok Jaya, Kota Serang pada Selasa (11/10).

    Dalam acara tersebut, para hadirin nampak kompak mengenakan kaos bergambarkan Gibran. Tidak hanya kaos, nampak pula sejumlah poster bergambarkan sosok Walikota Solo bertebaran di acara itu.

    “Kita mendukung (Gibran) seutuhnya untuk maju dalam pemilihan calon presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) di tahun 2024 nanti,” kata Ketua Muda Banten Kreatif Hasbi Ashidiqi kepada awak media.

    Hasbi mengungkapkan alasan mengapa sosok putra sulung Presiden Jokowi itu layak untuk didukung, ia menjelaskan Gibran disebut telah berhasil membangun Kota Solo menjadi lebih baik. Selain karena berprestasi dan memiliki rekam jejak yang baik, alasan lain adalah karena Gibran merupakan sosok muda yang menginspirasi.

    “Jadi akhirnya saya mendukung penuh, apalagi mas Gibran masih muda, masih panjang juga perjalanannya,” terangnya.

    Melihat sejumlah capaian keberhasilan yang berhasil diraih, Hasbi merasa optimis Gibran memiliki daya tawar yang tinggi di mata sejumlah calon kandidat di pemilu nanti.

    Paling tidak, dirinya merasa yakin jika Gibran berpeluang untuk maju sebagai Cawapres di Pilpres nanti.

    “Karena melihat umur dari mas Gibran sendiri masih muda, saya lebih optimis mas Gibran menjadi Cawapres,” ujarnya.

    Untuk itu Hasbi menegaskan, bahwa pihaknya akan mendukung sosok Gibran semaksimal mungkin agar bisa maju sebagai calon Cawapres, terlepas itu nanti dirinya akan dipasangkan dengan siapa.

    “Saya akan tetap terus mendukung mas Gibran, baik dalam keadaan menang ataupun kalah, ataupun nanti dipilih atau tidak dipilih,” tegasnya.

    Namun saat disinggung soal kemungkinan Gibran akan dipasangkan dengan siapa, Hasbi mengatakan pihaknya belum bisa menentukan. Pasalnya, masalah tersebut diserahkan kembali kepada Gibran.

    “Untuk itu saya masih belum bisa kasih tahu,” ucapnya.

    Usai dilakukannya deklarasi dukungan terhadap Gibran, Hasbi menjelaskan pihaknya akan memantau keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan ambang batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

    Karena saat ini peluang Gibran menjadi Cawapres terbentur oleh adanya aturan ambang batas tersebut.
    “Untuk kedepannya kita akan terus memantau keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang di mana mas Gibran masih ditahan untuk tidak dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden,” tuturnya.

    Di sisi lain, Hasbi menjelaskan Muda Banten Kreatif merupakan kumpulan kelompok pemuda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan juga buruh yang anggotanya mencapai 200 orang yang tersebar di delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten.

    “Untuk anggota sendiri bisa sampai 200 orang, tersebar di delapan kabupaten/kota,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Iti – Ade Dituding Menyalahgunakan Wewenang

    Iti – Ade Dituding Menyalahgunakan Wewenang

    LEBAK, BANPOS – Fenomena kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg), seperti Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin dari PPP, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang mencalonkan diri dari Demokrat, dan Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi yang mencalonkan diri dari PDIP, menjadi perhatian utama. Hal ini telah menimbulkan sorotan tajam dari politisi Lebak, Musa Weliansyah, yang menganggap bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum berakhir sebelum disahkannya daftar calon tetap (DCT) oleh KPU, dan fenomena ini mengarah pada pemanfaatan jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh yang bersangkutan.

    “Saya perhatikan ada gejala yang mengarah ke sana. Bupati dan wakil bupati Lebak akan maju sebagai Caleg, dan di setiap kunjungan dinas mereka ke daerah-daerah, seringkali terdapat kampanye terselubung. Ini jelas merupakan pemanfaatan jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebak,” ungkap Musa kepada BANPOS pada Rabu (11/10).

    Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak, mencalonkan diri sebagai Bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat untuk Banten 1 (Lebak-Pandeglang), sementara Wakil Bupati Ade Sumardi akan maju sebagai Caleg dari PDIP untuk Provinsi Banten Dapil Lebak.

    Musa mengharapkan bahwa Bawaslu Lebak, sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu dan penindakan pelanggaran, harus sudah mengetahui hal ini dan segera memanggil keduanya. “Bawaslu Lebak memiliki jaringan Panwascam di tiap kecamatan, jadi seharusnya tidak ada kecolongan. Mereka juga tidak boleh hanya diam tanpa tindakan, itu tidak disebut sebagai pekerjaan yang baik. Bupati dan wakil bupati sering melakukan blusukan sambil menyelipkan kampanye terselubung dan pesan politik. Bawaslu Lebak harus menindaklanjuti seperti yang dilakukan di Cilegon, dimana Bawaslu sudah memanggil wakil walikota Sanuji karena alasan serupa,” tegas Musa.

    Di bagian lain, politisi PPP Lebak ini juga menegaskan bahwa pemanfaatan jabatan oleh Kada dan Wakada menjelang pengesahan DCT serta berakhirnya jabatan merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh diterima. “Sebagai masyarakat yang memiliki etika politik yang baik, kita harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan dengan cara apapun. Misalnya, menyelipkan pesan politik dalam pelaksanaan tugas jabatan, ini adalah pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Saya memiliki data-data terkait hal ini,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Musa menjelaskan banyaknya tahapan pemilu yang dilanggar, seperti pencantuman nomor urut pada baliho alat peraga sosialisasi (APS) calon, padahal tahapan pemasangan alat peraga kampanye (APK) belum diperbolehkan saat ini. “Contoh lainnya adalah baliho APS Bacaleg yang telah mencantumkan nomor urut meskipun DCT belum disahkan. Karena Bupati dan Wakil Bupati masih memegang jabatan, Bawaslu dan Satpol PP Lebak tampak enggan mencopot baliho yang melanggar aturan ini. Ini adalah tindakan yang tidak adil. Tahapan pemasangan nomor urut baru diizinkan pada 28 Oktober, dan DCT dijadwalkan pada 4 November. Oleh karena itu, saya berharap Bawaslu segera bekerja secara profesional sesuai tugasnya, menjaga objektivitas, dan selalu ingat bahwa masyarakat juga mengawasi mereka,” tegas Musa.(wdo/pbn)

  • Oki Agustina dan Warga Perum Grand Sutera Meriahkan Semarak Ronda Sore Alfamart

    Oki Agustina dan Warga Perum Grand Sutera Meriahkan Semarak Ronda Sore Alfamart

    SERANG, BANPOS – Memberikan semarak nyata pada rangkaian Semarak Ulang Tahun Alfamart (SUA)
    ke-24 sekaligus semakin mendekatkan ikatan antara Alfamart dengan konsumen sekitar, Alfamart
    menyelenggarakan Ronda Sore Alfamart.

    Dalam program ini, karyawan toko Alfamart berkeliling sekitar wilayah tokonya dengan kostum badut
    sambil membagikan hadiah atau voucher yang bersifat kejutan.

    Program ini diadakan setiap hari Rabu dan Jumat atau 2 kali dalam satu minggu, pada periode 16
    September hingga 31 Oktober.

    Ada 1600 toko Alfamart yang Menyelenggarakan kegiatan ini, tersebar dari barat hingga timur
    Indonesia. Salah satunya di toko Grand Sutera Kota Serang. Pada Rabu (11/10) Alfamart Grand Sutera
    membuat masyarakat sekitar riuh dengan Ronde Sore Alfamart.

    Branch Manager Alfamart Serang, V. Daru Harjanto, yang ternyata juga ikut kegiatan ini menyatakan
    bahwa banyak masyarakat sekitar toko yang antusias dengan Ronda Sore Alfamart.

    “Ini sesuatu yang seru dan menarik, jadi banyak warga begitu kita keliling ke pemukiman, sangat ramai.
    Mereka antusias dengan games, musik-musik, badut, dan aktivitas lain sepanjang rute ronda,” jelasnya.

    Menurutnya, dengan program Ronda Sore ini, Alfamart bisa semakin dekat dengan masyarakat sekitar
    wilayah toko Alfamart beroperasi, lebih dari sekadar tempat mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Semarak Ronda Sore yang digelar di Grand Sutera pun dimeriahkan oleh Oki Agustina yang turut
    berkeliling bersama karyawan Alfamart dan warga sekitar.

    Hadiah yang disiapkan saat rangkaian ronda sore untuk masyarakat sangat menarik, mulai dari peralatan
    rumah tangga seperti rice cooker, blender, setrika, dan lainnya hingga voucher belanja.

    Salah satu warga Grand Sutera, Tarjuki, terlihat antusias ikut permainan saat ronda sore. “Seru, Alfamart
    bikin acara yang seru, seperti karnaval, hadiahnya banyak. Nggak sangka ternyata Alfamart tempat saya
    belanja bikin acara buat warga sekitar sini,” terang dia.

    Kemeriahannya pun tidak berhenti setelah berkeliling sekitar saja, diadakan juga beragam lomba bagi
    masyarakat yang tentu menarik pula hadiahnya.

    Informasi lengkap kegiatan dan persyaratan lain bisa diketahui melalui instagram resmi @alfamart atau
    sarana poster di toko Alfamart. Sampai jumpa di Ronda Sore Alfamart di wilayah rumahmu! (DZH)

  • Dari Minyak Jelantah Jadi Jutaan Rupiah

    Dari Minyak Jelantah Jadi Jutaan Rupiah

    CILEGON, BANPOS – Sandi (33), pria asal Kota Cilegon, memanfaatkan bisnis penjualan limbah minyak
    jelantah dan dapat meraup omzet hingga Rp20 hingga Rp30 juta per bulan. Dimulai dari masa pandemi
    Covid-19, bisnis tersebut menjadi semakin besar setiap harinya.

    “Awal mulai usaha sejak pandemi Covid-19, dengan memanfaatkan layanan digital buat antar jemput
    minyak jelantah dan jual lagi ke Jakarta,” ucapnya, Rabu (11/10).

    Dirinya yang masih berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan BUMN tersebut, kini mengisi
    hari liburnya dengan membeli limbah yang dikumpulkan dari warga seharga Rp3 ribu per liter.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan limbah minyak jelantah itu setelah dikirim ke Jakarta nantinya akan
    dijadikan sebagai Sustainable Aviation Fuel (SAF), atau bahan bakar pesawat.

    “Saya biasa membeli dari warga maupun dari restoran, biasanya untuk warga yang memiliki 5 liter
    minyak jelantah bisa ditukarkan dengan 1 liter minyak goreng premium,” ucapnya.

    Dalam sebulan, ia bisa mengumpulkan sebanyak sekitar 2.000 liter minyak jelantah yang dikemas dalam
    jerigen.

    Usaha yang dirintisnya sejak tahun 2020 tersebut juga kini kini sudah memiliki 16 mitra cabang di
    sejumlah wilayah di Provinsi Banten, antara lain Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Pandeglang.

    Selain itu, dirinya menjelaskan manfaat dari menjadi pengepul limbah jelantah tidak hanya
    menguntungkan, namun juga membantu mengurangi limbah rumah tangga.

    “Sangat bermanfaat untuk mengurangi limbah rumah tangga, karena biasanya ibu-ibu jika sudah
    memasak, maka minyak goreng yang sudah terpakai dibuang padahal jika dibuang sembarang bisa
    berdampak pada lingkungan maupun kesehatan,” tegasnya.

    Ia menuturkan, jika limbah minyak jelantah dibuang ke drainase, bakal menimbulkan mampet, apalagi
    jika digunakan kembali untuk masak akan berbahaya bagi kesehatan. (DZH/ANT)

  • Giliran Walikota Cilegon Dilaporkan ke Bawaslu

    Giliran Walikota Cilegon Dilaporkan ke Bawaslu

    CILEGON, BANPOS – Setelah sebelumnya Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dipanggil Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu. Kali ini, sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) mendatangi Bawaslu guna melaporkan Walikota Cilegon, Helldy Agustian atas dugaan pelanggaran Pemilu.

    Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cilegon, Maman Hilman mengatakan pihaknya mendatangi Bawaslu Cilegon guna berkonsultasi atas dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

    “Kami menyampaikan laporan dugaan bapak Walikota Cilegon yang menurut kami melakukan cawe-cawe, melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dalam hal pesta demokrasi,” kata Maman Hilman kepada awak media saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Cilegon, Rabu (11/10).

    Maman menjelaskan, laporan yang disampaikan ke Bawaslu masih berupa pengaduan secara lisan. Pihaknya kata dia, belum secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada orang nomor satu di Kota Cilegon ke Bawaslu.

    “Hari ini baru menyampaikan secara lisan, nanti akan kami perkuat dengan video dan sebagainya menyusul,” tuturnya.

    Maman menuding Helldy Agustian telah melakukan pelanggaran Pemilu. Di mana selain menjabat sebagai Walikota Cilegon, Helldy
    Agustian diketahui menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon.

    “(Dugaannya,-red) tentunya berupa ajakan, sebagai pejabat negara ke arah salah satu partai. Konkretnya, karena beliau juga sebagai salah satu ketua partai di Kota Cilegon, hal yang wajar kalau mengajak ke anggota,” ujarnya.

    “Tapi sebagai pejabat negara tentunya harus bisa membedakan saat di mana beliau mengajak dan saat di mana beliau bertugas,” sambungnya.

    Kemudian Maman, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Bawaslu Kota Cilegon. Lantaran sebelumnya, sudah memanggil Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang juga diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pesta demokrasi. “Kami berharap ke Bawaslu agar mengerjakan pekerjaan yang profesional, adil, transparan dan tidak memihak kepada salah satu calon,” tegasnya.

    “Kami juga meminta agar oknum-oknum, baik pejabat negara, ASN yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini tentunya kami minta diproses,” tambahnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kota Cilegon, Mukhlis mengatakan bahwa dalam hal ini, dirinya hanya kapasitas menerima kedatangan para perwakilan Ormas hanya sebagai kepala sekretariat. “Karena tugas saya tidak menyampaikan secara detail soal tanggapan pelanggaran dan lain sebagainya karena itu koridornya ada di ketua bawaslu,” ungkapnya.

    Meski demikian, diakui Mukhlis pihaknya menerima banyak informasi positif yang diterima dari para perwakilan ormas. Dia menegaskan kedatangan para ormas ke Bawaslu hanya sebatas silaturahmi, memberikan apresiasi dan memberikan informasi.

    Sehingga kata dia, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi yang masuk ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian.

    “Saya kira itu bukan dugaan laporan, kalau laporan temen-temen ormas bawa berkas laporannya, ini baru sebatas menyampaikan informasi, sepanjang informasi itu betul pasti akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Bikin Kotor, Baliho Caleg Disikat Satpol PP Cilegon

    Bikin Kotor, Baliho Caleg Disikat Satpol PP Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Jajaran Petugas Peleton TRC dan Srikandi Satpol PP Kota Cilegon bersama Bawaslu dan perpajakan BPKPAD Cilegon intensif melakukan penertiban umum Alat Peraga Kampanye (APK) baik Caleg, Cagub maupun Capres dalam bentuk Spanduk, Baliho dan banner di sepanjang Jalan Grogol sampai tol Gerem bawah, Rabu (11/10).

    Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian mengatakan sejak awal pekan ini jajarannya sudah bergerak membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di sepanjang jalan Protokol Kota Cilegon.

    “Sejak hari Senin sampai hari ini kita terus lakukan penertiban umum Baliho, APS dan APK di jalur Protokol Kota Cilegon. Ini implementasi PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Kota Cilegon, Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang K3 dan juga Permen dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman serta perlindungan masyarakat. Serta Perwal Nomor 7 Tahun 2022,” kata Faruk, Rabu (11/10).

    Faruk menjelaskan dalam giat ini pihaknya mendapati hasil penertiban berupa ratusan Baliho, APS dan APK dari berbagai Parpol yang menjadi barang bukti dan kini sudah diamankan di kantor Satpol PP.

    “Hari Selasa kemarin Tim Peleton TRC dan Srikandi mendapati 189 unit dari Cilegon-Grogol dan hari ini masih kawasan Kecamatan Grogol-Geram tim kami mendapati 180 unit barang bukti yang kita amankan. Dalam hal ini kita koordinasi dengan Bawaslu Cilegon yang mengatakan belum ada tahapan kampanye, serta perpajakan,” tuturnya.

    Faruk berharap penertiban umum tersebut bisa berkelanjutan di wilayah kecamatan, hal ini untuk memberikan rasa tentram dan
    nyaman kepada masyarakat Cilegon.

    “Setelah jalan protokol baru nanti Trantibum di masing-masing kecamatan yang bertindak di wilayahnya. Kita berharap dengan penertiban ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat himbauan kepada seluruh Parpol untuk melakukan penertiban secara mandiri. Namun masih banyak Parpol yang menghiraukan imbauan sehingga harus ditertibkan secara paksa.

    “Selanjutnya pasca-penertiban Bawaslu Kota Cilegon bersama Satpol-PP setempat akan terus melakukan monitoring dan penertiban agar tidak ada lagi partai yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Helldy Imbau Masjid-masjid Laksanakan Salat Istisqa

    Helldy Imbau Masjid-masjid Laksanakan Salat Istisqa

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi salat Istisqa, di halaman Kantor Walikota Cilegon, Rabu (11/10).

    Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.

    “Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunnya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui salat istisqa,” kata Helldy usai melaksanakan shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota Cilegon, Rabu (11/10).

    Helldy menyebut, doa dan salat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

    “Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.

    “Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar salat istisqa.

    “Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.
    Sedangkan KH Inas Nasrullah yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.

    “Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas.(LUK/PBN)

  • Obat Hewan Ilegal Marak di Kota Cilegon

    Obat Hewan Ilegal Marak di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon menemukan berbagai jenis obat hewan ilegal yang dijual di toko obat dan pet shop yang ada di Kota Cilegon. Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DKPP Kota Cilegon bersama DKPP Provinsi Banten.

    Petugas Medik Veteriner pada DKPP Kota Cilegon, Dina Safitri mengatakan, hasil sidak yang dilakukan di 4 titik (Cilegon, Jombang dan Cibeber) ditemukan berbagai obat hewan yang tidak terdaftar dalam Kementrian Pertanian (Kementan) RI. Selain itu, belum teruji secara klinis sehingga belum bisa bisa dipastikan keamanan penggunaan obat itu.

    “Puluhan obat jenis oral kami temukan tanpa izin dijual di pet shop maupun toko obat. Banyaknya peredaran obat hewan ilegal, karena harganya murah dan sangat mudah ditemukan,” kata Dina, Rabu (11/10).

    Kemudian Dina menambahkan, meski peredaran obat khusus hewan ilegal namun pihaknya tidak melakukan penyitaan terhadap toko obat dan pet shop tersebut. DKPP hanya memberikan teguran dan pembinaan agar tidak kembali menjual obat-obatan tersebut.

    “Penyitaan obat tidak. Cuman kami beri pembinaan saja. Sebab, aturan penyitaan obat masih belum ada aturannya,” tambahnya.

    Dikatakan Dina, keberadaan obat ilegal bisa jadi lantaran produser belum mengurus izin. Untuk itu, DPKP meminta masyarakat hati-hati dan memperhatikan obat hewan yang akan dibeli.

    Bisa jadi, obat hewan ilegal tidak efektif untuk menyembuhkan namun justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Adapun harga obat ilegal dan legal dijual sama dengan harga obat-obatan resmi.

    “Kalau obat legal itu kan dosisnya pas. Juga aman untuk mengobati hewan. Kalau harganya rata-rata dijual sama antara legal dan ilegal,” tandasnya.(LUK/PBN)