BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Masyarakat Serang Hobi Internetan, Balita Pakai Gawai

    Masyarakat Serang Hobi Internetan, Balita Pakai Gawai

    SERANG, BANPOS –  Sebanyak 25 persen anak-anak usia 3 tahun atau Balita (dibawah 5 tahun) telah mengenal gawai atau perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan.

    Dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, pengguna internet di Provinsi Banten mencapai 89,10 persen dari total penduduk.

    Pj Sekda Banten Virgojanti saat acara Rapat Kerja Daerah dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi yang mengusung tema

    "Penyiaran Berintegritas Pemilu berkualitas" di Aula Bappeda KP3B, Kota Serang, Rabu
    (11/10) mengungkapkan, pengguna internet yang hampir diangka 90 persen oleh masyarakat
    Banten, berimbas pada prilaku atau kebiasaan.

    “Artinya, perubahan perilaku dalam konsumsi media ini membuat kebiasaan cross-platform
    antara media digital dengan media konvensional menjadi suatu hal yang lumrah, dan digital
    menjadi irisan pada setiap jenis media konvensional, baik televisi, radio maupun cetak,”
    katanya.

    Oleh karena itu,Virgo berharap  literasi digital untuk keluarga dan anak sangat diperlukan,
    hal ini berkaitan dengan media baru dan perkembangan teknologi informasi khususnya
    internet. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 persen dari anak-anak telah
    mengenal internet pada usia 3 tahun.

    Data penelitian tersebut lanjut Virgo, memperlihatkan bahwa pengguna internet usia muda
    dan bahkan perkenalan anak-anak dengan internet dimulai di usia balita. Berkenaan dengan
    hal tersebut, program siaran yang berorientasi pada perkembangan anak masih sangat minim. 

    Ketua KPID Banten Haris H Witharja mengungkapkan, kerja sama dengan lima  Perguruan
    Tinggi (PT) di Banten yakni Unsera, Untirta, UIN SMH Banten, Unma Banten dan
    Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang. 

    “MoU itu mencakup pendidikan akademik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
    Siaran (P3SPS), Riset Penyiaran, Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Desa Binaan Cerdas
    Bermedia, KPID Mengajar dan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),”
    katanya. (RUS/AZM)

  • Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    SERANG, BANPOS – Meski kondisi kekeringan saat ini telah membuat petani merugi
    miliaran rupiah dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, namun dana Rp65 miliar untuk darurat kekeringan yang disiapkan oleh Pemprov Banten dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2023, hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh bupati dan walikota, masih tersimpan di kas daerah (Kasda).

    Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana dalam pesan tertulisnya, Selasa (11/10) mengungkapkan, sampai dengan sekarang, permohonan bantuan terkait dengan darurat kekeringan dari kabupaten/kota belum masuk.

    "Belum ada," katanya. Nana menjelaskan, BTT bisa dipakai dan dicairkan dari kas daerah, sesuai dengan peruntukan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Harus ada permohan bantuan dari
    kabupaten/kota. "Prosesnya memang ada pengajuan dari bupati dan walikota, disampaikan ke
    Pemprov Banten, dalam hal ini ke Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar)," katanya.

    Dalam pengajuan tersebut lanjut Nana, bisa dalam program kegiatan seperti bantuan air bersih, pengeboran air untuk lahan pertanian yang terdampak guna menghindari gagal panen atau puso.

    "Bisa juga mereka mengajukan dalam bentuk uang, nanti mereka yang akan melaksanakan
    programnya secara mandiri. Jadi tergantung dari kabupaten/kota. Mau kita atau mereka yang
    mengerjakan," ungkap Nana.

    Adapun intansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan program tersebut
    akan disesuaikan jenis programnya. "Misalnya kalau untuk lahan pertanian, bisa dilakukan
    oleh Dinas Pertanian, dan kalau penyediaan air bisa BPBD atau Disperkim," ujarnya.

    Terpisah, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, penanganan kekeringan
    yang selama ini terjadi masih terus dilakukan OPD, sesuai dengan programnya.

    "Untuk penanganan kekeringan masih bisa di handle (tangani) dari anggaran program yang
    ada di perangkat daerah (OPD) teknis terkait," katanya. 

    Diketahui, status darurat kekeringan Provinsi Banten diberlakukan selama satu bulan
    kedepan. Terhitung sejak tanggal 19 September lalu sampai 19 Oktober. Hal ini dilakukan
    setelah 3 kabupaten menetapkan daerahnya krisis air bersih akibat kemarau panjang, efek dari
    El Nino.

    Selain itu, secara resmi Dinas Pertanian (Distan) Banten telah menegaskan, untuk masa
    tanam padi akibat El Nino dilakukan percepatan, guna menghindari gagal panen atau Puso.

    Adapun ketiga kabupaten yang telah menetapkan darurat kekeringan  yakni, Tangerang,
    Lebak, Pandegang. Dan terparah adalah Kabupaten Lebak. Sehingga Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar, secara resmi mengeluarkan surat keputusan, provinsi yang saat ini dipimpinya
    masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). (RUS/AZM)

  • Sangkanwangi, Varietas Unggulan Durian Lokal Lebak

    Sangkanwangi, Varietas Unggulan Durian Lokal Lebak

    LEBAK, BANPOS – Keberadaan varietas Durian unggul bernama 'Sangkanwangi' di Kecamatan Leuwidamar yang kini sudah berusia tujuh tahun dan ditanam di lahan 7 hektare, diperkirakan pada Desember 2023 mendatang bakal memasuki musim panen kedua.

    Pohon durian tersebut merupakan hasil okulasi dari plasma nutfah induk durian lokal yang kini sudah
    terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2018.

    Durian Sangkanwangi 1 telah didaftarkan melalui Bupati Lebak, Iti Octavia, berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Pertanian Banten, Badan Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB) Banten, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Adapun untuk panen perdana durian tersebut terjadi setelah pohon berusia 5 tahun pada 2022 lalu, dan
    diperkirakan tetap produktif hingga 25 Tahun ke depan.

    Memang dibandingkan dengan kebanyakan durian lokal, durian Sangkanwangi ini dari segi ukuran
    tergolong cukup besar. Beratnya berkisar 2,5 hingga 3 kilogram. Begitu pun rasanya manis, beraroma
    wangi, daging cukup tebal dan legit. Sehingga harganya pun luar biasa. Satu butir buah rata-rata dijual Rp200 ribu beli di tempat.

    Di panen perdana tahun lalu, per pohon telah menghasilkan 30 butir durian. Namun, karena harganya
    cukup tinggi, pada musim panen setiap pohon ditaksir cuma memberi pemasukan hingga Rp6 juta.

    Saat ini, durian varietas Sangkanwangi 1 kembali berbuah dan bisa dipastikan panen pada Desember
    2023 sampai Januari 2024 nanti.

    Pengembangan durian lokal tersebut masuk kategori varietas benih unggul berlabel biru yang menjadi
    tanaman hortikultura khas Kabupaten Lebak, dan bisa dikembangkan di wilayah Banten dan Jawa Barat.

    Ketua Kelompok Tani Desa Sangkanwangi, Hendi Suhendi yang pertama melakukan uji coba benih
    varietas Durian ini berharap varietas Sangkanwangi 1 bisa meningkatkan pendapatan petani.

    "Mudah-mudahan durian ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani lokal," ungkap Hendi.

    Menurut Hendi, Kabupaten Lebak memiliki puluhan jenis durian lokal namun belum memiliki varietas
    unggul. Berawal dari itu, ia mencoba memproduksi penangkaran benih varietas durian unggul
    sangkanwangi 1 hingga jadi ribuan benih.

    "Alhamdulillah benih durian varietas unggul itu kini dikembangkan oleh masyarakat di beberapa
    kecamatan untuk mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan warga. Saya bangga
    karena setelah durian Sangkanwangi 1 berbuah pertama kali, jadi banyak permintaan, termasuk 100
    buah minta dikirim ke Istana Negara," ujarnya.

    Ketua kelompok tani yang sudah dua kali menerima penghargaan sebagai petani berprestasi tingkat
    nasional pada 2007 dari Menteri Pertanian Anton Apriyanto waktu itu dan dari Menteri Pertanian
    Syahrul Yasin Limpo tahun 2020 lalu ini, mengaku masih fokus mengembangkan varietas Sangkanwangi
    1 dan varietas benih durian unggul lainnya.

    "Pengembangan benih unggul yang dilakukan itu dengan sistem teknologi top working, perkawinan
    silang antara durian lokal dengan induk benih unggul nasional berlabel biru, di antaranya durian varietas montong, petruk, durian si radio, musang king, hepi, perwira, bawor dan durian matahari," terang Hendi.

    "Pengembangan benih varietas durian unggul itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan
    ekonomi penduduk sekaligus menyerap tenaga kerja," imbuhnya.

    Sementara, Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, mengapresiasi kelompok tani Desa Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar, yang mampu
    mengembangkan durian varietas Sangkanwangi 1 hasil dari okulasi dengan pohon induknya.

    "Saat ini, petani yang mengembangkan durian unggul tersebut tersebar di Kecamatan Leuwidamar,
    Sobang, Muncang, Bojongmanik, Cirinten, dan Gunungkencana. Daerah-daerah tadi setiap tahun
    menghasilkan banyak durian lokal dan memasok buah itu ke Tangerang, Bogor, Bandung hingga
    Jakarta," ujarnya. (WDO/DZH)

  • Iti Ikut Senam dan Manasik Haji

    Iti Ikut Senam dan Manasik Haji

    BANJARSARI, BANPOS – MENYAMBUT Hari Sumpah Pemuda, Kecamatan Banjarsari menyelenggarakan kegiatan Manasik Haji dan Senam Bersama di Saung Jawara Pangiuhan, Kecamatan Banjarsari, Rabu (11/10).

    Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya. Dalam sambutannya, Iti
    mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan kontribusinya untuk
    pembangunan Kabupaten Lebak selama ini.

    Ia menekankan para orang tua untuk senantiasa melakukan penguatan di dalam keluarga dengan
    mendidik dan memberikan contoh bagi anak-anak, sebagai langkah preventif dampak negatif dari
    perkembangan zaman.

    "Momentum ini menjadi momentum yang sangat berharga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu
    semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah selalu mendukung Pemerintah
    Kabupaten Lebak, karena Lebak ini milik kita semuanya. Maka, jaga terus kekompakan dan kondusifitas
    daerah kita demi kemajuan Kabupaten Lebak," ujar Iti dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    Sementara itu Camat Banjarsari, Mahfud Basyir mengaku senang atas kehadiran Bupati Iti beserta jajaran. Ia menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Sumpah
    Pemuda.

    "Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Banjarsari," singkatnya. (MYU/DZH)

    Foto : Bupati Lebak membuka Manasik Haji dan Senam Bersama di Kecamatan Banjarsari

  • Jurnalis Diminta Kritis, Ingatkan Pemangku Kebijakan yang Salah

    Jurnalis Diminta Kritis, Ingatkan Pemangku Kebijakan yang Salah

    SERANG,.BANPOS – Jurnalis memiliki penting dalam proses pembangunan ke arah lebih baik lagi, sehingga masyarakat umum dapat merasakan dampaknya.
      
    Ketua Komisi I DPRD Banten A Jazuli Abdillah  ditemui diruang kerjanya, Selasa (11/10) mengungkapkan, jurnalis diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi kontrol terhadap
    kebijakan pemerintah.

    “Optimalkan fungsi check and balances ke kinerja pemerintahan, ini sangat penting sekali
    sehingga peran jurnalis dalam menjalankan fungsinya dapat mencegah adanya ketidakberesan
    atau ketimpangsiuran informasi,” katanya.

    Ia menjelaskan, fungsi kontrol jurnalis penting dioptimalkan. Sebab selain untuk menjadi
    'alarm' pemerintah yang menjalankan kebijakan, juga edukasi kepada masyarakat secara luas.

    "Sampaikan pada pemangku kebijakan dan edukasikan program pemerintah kepada
    masyarakat luas melalui pemberitaan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan undang-
    undang pers,” ujar Jazuli.

    Menurutnya, hasil karya jurnalistik bisa mencerdaskan pembaca dan mengingatkan akan
    kebijakan yang salah yang dilakukan oleh pemerintah.

    "Makannya fungsi kontrol jurnalis perlu dioptimalkan, ikuti setiap tahap pembahasan
    anggaran, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai realisasi, bahkan ke evaluasinya. Upayakan
    dari hulu ke hilir, bukan mengetahui hanya dari hilirnya saja,” harapnya.

    Masih dikatakan politisi Demokrat ini, pemerintah sebagai institusi pengelola APBD yang
    bersumber dari  pengumpulan pajak masyarakat harus mengedepankan publik.

    " Kontrol jurnalis penting agar penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan
    masyarakat," katanya.

    Ia berharap, dengan optimalnya fungsi kontrol jurnalis, bisa mendorong arah kebijakan
    pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

    "Masyarakat sebagai sumber APBD harus benar-benar merasakan dampak kebijakan
    pemerintah," pungkasnya. (RUSAZM)

  • 29.717 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Beras

    29.717 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Beras

    SERANG, BANPOS – Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten masih terdapat banyak permasalahan. Salah satu diantaranya yakni masalah kemiskinan yang masih tinggi.

    Hal tersebut terungkap saat kegiatan penyaluran bantuan beras yang disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam rangka mencegah inflasi dan dampak kekeringan yang sudah mulai melanda sejak beberapa waktu lalu. Dalam pembagian bantuan tersebut, tercatat sebanyak 29.717 warga Kota Serang yang masih berstatus masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu.

    Kepala Bidang Ketersediaan dan Pendistribusian Pangan DKP3 Kota Serang, Siswati
    mengatakan bahwa  jumlah bantuan yang diberikan untuk Kota Serang pada tahap dua ini
    berjumlah sekitar 29.717 orang.

    "Penerima bantuan tersebut merupakan mereka yang terdata di Kantor Pos. Jadi mereka harus
    terdata di kementerian sosial. Mungkin dari data kemiskinan," ujarnya, Rabu (11/10).
    Siswati menerangkan, sebelumnya bantuan serupa pada tahap pertama di bulan April, Mei,
    Juni sebanyak 31.833 orang. Menurutnya saat ini terdapat pengurangan yang kemungkinan
    karena beberapa faktor.

    "Iya ada pengurangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemungkinan karena pindah
    tempat, karena meninggal dan mungkin karena taraf hidupnya naik jadi sudah tidak terdata
    miskin lagi," terangnya.

    “Jadi jumlah beras yang disalurkan untuk Kota Serang pada tahap dua ini sekitar 891,51 Ton
    beras untuk penerima berjumlah 29.717 orang atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
    diberikan secara tiga bulan berturut-turut, (September, Oktober November, red),"
    sambungnya.

    Adapun data penerima di Kelurahan Trondol yang pada saat ini didistribusikan sekitar 481
    Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan adanya bantuan ini untuk mengatasi kekurangan
    pangan selama musim kemarau karena dampak El Nino. Dimana panen berkurang harga
    beras juga tinggi.

    "Produksi beras juga terdapat penurunan. Kalau stok pangan, kita di bulog ada 68,4 ton.
    Rencana kita akan tambah dengan pembelian lewat dana fiskal 75 ton. Jadi kita untuk sampai

    akhir tahun ini sekitar 145 ton cadangan pangan. Kalau dari hitungan itu masih kurang,"
    tandasnya.

    Kemudian,  Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa bantuan distribusi ini merupakan
    kegiatan tahap kedua setelah dilakukan pendistribusian tahap pertama pada bulan september
    lalu

    “Bantuan ini yang kedua, rencananya sampai enam bulan untuk masyarakat Kota Serang
    yang tujuannya untuk pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengendalian inflasi karena
    saat ini inflasi masih terus naik, mudah-mudahan dengan adanya distribusi ini harga beras
    stabil dan bisa teratasi," katanya.

    Selain itu, pendistribusian ini dipengaruhi oleh kemarau panjang (El-Nino, red) di Kota
    Serang sehingga BAPANAS melakukan Pendistribusian Beras di Kota Serang.

    “Yang Fuso (lahan yang tidak bisa ditanami) di Kota Serang belum terdata, masih dalam
    pendataan belum dinyatakan Fuso mudah-mudahan tidak dinyatakan Fuso sekalipun misal
    nanti ada, Pemkot Serang akan memperhatikan secara khusus," tuturnya.

    Adapun pendistribusian beras yang disalurkan oleh BAPANAS melalui Pemkot Serang,
    ditujukan untuk orang yang tidak mampu yang akan disebar di enam Kecamatan Se-Kota
    Serang. (CR-01/AZM) 

  • Progres RTLH TMMD Lebak Capai 80 Persen

    Progres RTLH TMMD Lebak Capai 80 Persen

    LEBAK, BANPOS – PADA hari ke-21 pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-188 Kodim 0603/Lebak, progres renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles telah mencapai 80 persen.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Dansatgas TMMD Kodim 0603/Lebak, Letkol ARH Erik Novianto, saat
    dikonfirmasi BANPOS pada Rabu (11/10). Ia mengatakan, saat ini terdapat lima RTLH yang telah
    direnovasi dan hampir selesai dan siap ditempati.

    "Iya alhamdulillah kita tinggal finishing saja. Ada yang tinggal pengecatan, pemasangan instalasi listrik, pengacian, pasang plafon dan lainnya," kata Erik.

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa memantau perkembangan dari kelima renovasi RTLH yang menjadi
    terget program TMMD Lebak tersebut.

    "Adapun kelima nama penerimanya yakni, Bapak Endang, Miptah, Suhendi, Juhdi dan Empud," jelasnya.

    Erik berharap, pembangunan RTLH ini tidak ada kendala dan lancar sampai selesai agar para penerima
    dapat langsung mendapatkan rumah yang layak.

    "Tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat berkepanjangan untuk
    masyarakat baik penerima RTLH, Pengerasan jalan dan program lainnya," tandas Erik.

    Sementara itu, salah satu penerima, Suhendi mengaku bersyukur dirinya terpilih sebagai penerima
    bantuan renovasi RTLH dari Satgas TMMD 0603/Lebak.

    "Alhamdulillah saya sangat berterima kasih atas bantuan dari TNI khusunya Kodim 0603/Lebak dapat
    membantu saya dan keluarga," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Wajah Caleg Di Banner Dan Aslinya Ko Beda

    Wajah Caleg Di Banner Dan Aslinya Ko Beda

    SERANG, BANPOS – Ketika seseorang mencalonkan dirinya dalam sebuah kontestasi politik. Setiap orang pasti akan memasang foto terbaiknya untuk memikat masyarakat untuk memilihnya.

    Namun, terkadang foto yang terpampang di alat peraga kampanye seperti banner yang saat ini menghiasi setiap sudut kota bahkan sampai kepada pemukiman warga memiliki wajah yang berbeda dengan wajah asli para calon yang mengikuti pesta politik tersebut.

    Masyarakat awam pun meyakini wajah yang terpajang di alat peraga kampanye sebagai wajah para calon saat ini. Padahal, banyak dari para calon legislatif yang memajang foto lamanya yang mungkin itu merupakan foto satu tahun bahkan lima tahun sebelumnya.

    Saat seorang caleg terjun langsung ke lapangan untuk melakukan gerakan menarik hati masyarakat terkadang terdapat masyarakat yang bertanya-tanya siapa orang itu padahal spanduk besar terpajang setutur jalan dengan berbagai jenis dan ukuran.
    Mungkin untuk kasus ini, dibilang penipuan pun itu bukan penipuan karena memang itu mereka yang mencalonkan diri walaupun ada ketidakmiripan wajah asli yang sekarang dengan wajah yang ada di spanduk caleg.
    Akan tetapi memang hal itu seperti penipuan. Karena sosok yang diharapkan yang terpajang di spanduk-spanduk para caleg tidak sama dengan wajah asli yang saat ini.

    Bisa dibilang hal ini sama dengan bait lagu yang di bawakan salah satu artis yakni Tegar yang menyanyikan lagu dengan kalimat ‘ku yang dulu bukanlah yang sekarang’.

  • Bupati Tekan Angka Pengangguran

    Bupati Tekan Angka Pengangguran

    SERANG, BANPOS – Dalam upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang, Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Serang menggelar kegiatan job fair. Kegiatan tersebut juga sekaligus dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Serang ke-497.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Job fair ini merupakan agenda rutin yang
    dilaksanakan oleh Disnakertrans Kabupaten Serang. Tapi pada bulan ini, merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Serang ke-497.

    "Ini bagian dari upaya kami untuk menangani tingginya angka pengangguran di Kabupaten Serang,” katanya, Rabu (11/10).

    Tatu menuturkan, job fair tersebut digelar secara hybrid, supaya para pelamar tidak perlu
    berbondong-bondong datang langsung ke lokasi acara. Tapi bisa masuk ke sistem, yang
    sudah disediakan secara online. Adapun perusahaan yang terlibat ada sebanyak 35.

    Selain itu, Tatu meminta agar job fair ini tidak hanya diselenggarakan setahun sekali,
    melainkan setahun dua kali. Karena di Kabupaten Serang, masih terdapat sebanyak 700 lebih
    perusahaan, sehingga peluangnya lebih besar lagi.

    “Kita punya tingkat pengangguran 10,61 persen, kan ini tertinggi di Provinsi Banten, dan ini
    harus menjadi tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Tapi untuk menangani
    pengangguran itu, perusahaan yang ada disini harus juga ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

    Kepala Disnakertrans Kabupaten, Serang Diana Ardhianty Utami mengatakan, dalam
    kegiatan job fair tersebut, pihaknya akan menggandeng sejumlah perusahaan yang membuka
    peluang kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu dirinya mengungkapkan
    bahwa dalam kegiatan job fair tersebut dibuka 2.549 lowongan pekerjaan baik dalam dan luar
    negeri.

    Kemudian untuk kuota pencaker dibatasi 1.000 orang terbagi pada Rabu 500 orang dan
    Kamis 500 orang. Akan tetapi pencaker yang datang harus sudah scan barcode dua hari
    sebelum.

    "Kalau yang belum sempat datang hari ini kita terus buka berdasarkan online. Kenapa
    dinamakan hybrid karena bisa daring dan luring, jadi itu kita buka kesempatan ini mudah
    mudahan bisa cocok antara lowongan yang ada dengan tenaga kerja yang tersedia,"
    ungkapnya.

    Ia mengatakan antusiasme masyarakat untuk ikut job fair tersebut cukup tinggi. Dimana pada
    Selasa 10 Oktober saja sudah ada 980 orang pencaker yang mendaftarkan dirinya. Apabila
    tidak dibatasi, dirinya khawatir akan membludak. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam
    ruangan agar pelaksanaan kegiatan job fair terlaksana dengan baik.

    "Kenapa di indoor karena cuaca di luar tidak kondusif karena mereka perlu interview,
    konseling, ada juga yang tes disini langsung. Jadi perlu ruangan karena cuaca di luar panas,"
    katanya.

    Diana mengatakan para pencaker yang datang diberikan waktu 100 orang 30 menit untuk
    berada di dalam. Dirinya meyakini pare pencaker sudah tahu perusahaan mana yang akan
    dituju di dalam sehingga tidak perlu berkeliling, sebab informasi sudah diberikan secara
    masif melalui medsos Disnakertrans.

    "Jadi yang cocok mana tinggal scan barcode. Jadi kita berikan waktu 100 orang 30 menit.
    Setelah itu akan digilir dengan yang lain, di luar disosialisasikan perusahaan apa saja di yang
    ada didalam, saya hindari agar tidak membludak. Jadi kenapa digunakan hybrid," tuturnya.

    Diana menerangkan, dari total 35 perusahaan peserta job fair, lima diantaranya berasal dari
    Tangerang. Kebanyakan pendaftar job fair adalah lulusan SMA/SMK. Namun ada juga
    lowongan untuk S1-S2.

    "Seperti saya sampaikan dari operator sampai manager dibuka (lokernya, red). Kegiatan job
    fair ini dibuka untuk semua masyarakat seluas luasnya, sedangkan untuk penerimaan
    tergantung pada perusahaan," tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Kalau Tak Ada Fungsi, Jabatan Korwil Kabupaten Lebak Pendidikan SD Mending Dihapus

    Kalau Tak Ada Fungsi, Jabatan Korwil Kabupaten Lebak Pendidikan SD Mending Dihapus

    LEBAK, BANPOS – Aktivis pemerhatikan birokrasi di Lebak meminta agar dilakukan evaluasi atas adanya jabatan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Lebak yang saat ini masih diterapkan.

    Sebab, wacana penghapusan jabatan itu sudah sejak lama berhembus, namun belum ada tindak lanjut.
    Sementara pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Lebak menyebut, kendati bukan lembaga permanen resmi,
    keberadaan Korwil itu hanya sebagai wadah koordinasi di masing-masing kecamatan, untuk bisa saling
    membantu kemudahan kinerja pihak sekolah dan pengawas karena area Lebak terpaut cukup luas.

    Pemerhati Birokrasi, Uce Saepudin, kepada BANPOS menuturkan bahwa Korwil Pendidikan yang berada
    di bawah Dindik Lebak dipandangnya sebagai pengganti UPT yang sudah lama ditiadakan, dan
    keberadaan Korwil ini minta segera dievaluasi keberadaannya.

    "Mengenai Korwil Pendidikan sebagai pengganti UPT yang ada di tiap-tiap kecamatan, ini
    keberadaannya perlu di evaluasi dan dikaji, jika memang sudah tidak diperlukan agar dipertimbangkan
    untuk dihapus," ujarnya, Rabu (11/10).

    Menurut Uce, dari informasi dan hasil pengamatannya bahwa efektifitas dan fungsi korwil tersebut
    sudah berkurang, dan patut dipertanyakan keberadaannya.

    "Dari Informasi yang kami himpun, dan pengamatan dari segi fungsi, kebijakan dan tugas itu sudah
    sangat berkurang. Hal ini karena sistem teknologi digital sudah mulai diterapkan, sehingga pelaporan-
    pelaporan administrasi maupun kegiatan sudah bisa melalui aplikasi secara online. Bahkan sebenarnya
    Korwil itu sudah tidak mempunyai kewenangan dan stempel untuk melegalkan suatu kebijakan dinas,"
    jelasnya.

    Meskipun demikian, Alumni Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unma Banten ini tidak menampik keberadaan UPT atau Korwil Pendidikan di Kecamatan keberadaannya dulu sangat membantu kinerja kedinasan.

    "Kita akui dahulu memang Korwil Pendidikan itu diperlukan, karena merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Segala sesuatu masih banyak manual, sedangkan jarak sekolah-sekolah di Lebak
    Selatan sangat jauh dari kantor Dinas Pendidikan Lebak. Namun kini komunikasi sudah dapat dilakukan
    cepat dan instan, baik dengan teknologi smartphone maupun aplikasi digital lainnya," terang Uce.

    Sementara, salah seorang Kepala SDN di Lebak ketika ditanya mengenai efektivitas keberadaan Korwil
    Pendidikan, mengaku saat ini pelaporan sekolah dan komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan sudah
    sangat mudah dan tidak tidak manual seperti dulu.

    "Iya, memang sekarang gak seperti dahulu, komunikasi sangat cepat dan pelaporan sekolah pun sudah
    harus online. Data-data pun bisa dengan mudah dikirim melalui aplikasi, bahkan data file bisa dikirim
    melalui WhatsApp. Adapun informasi pun tinggal ke WhatsApp grup, pasti tersampaikan ke semuanya,"
    ungkapnya.

    Terpisah, Sekretaris Dindik Lebak, Maman Suryaman, saat dihubungi BANPOS menjelaskan terkait masih
    adanya korwil di beberapa kecamatan di Lebak bahwa itu hanya untuk memudahkan koordinasi di
    masing-masing kecamatan.

    "Iya memang UPT Pendidikan sekarang sudah tidak ada. Sekarang pelaporan sudah lebih maju dan
    berbasis digital. Untuk keberadaan Korwil itu SK-nya bukan dari Bupati, tapi dari Kepala Dinas, dan itu tujuannya hanya untuk memudahkan koordinasi saja, karena wilayah Lebak ini terlalu luas dan
    berjauhan jaraknya," jelasnya.

    Selain itu menurut Maman, aset bekas kantor UPT banyak yang tidak dipakai, jadi bisa dimanfaatkan
    sebagai sarana koordinasi pengawas pendidikan dengan kepala sekolah di masing-masing kecamatan.

    "Soal korwil itu tidak ada serapan anggaran resmi. Itu cuma sarana untuk memudahkan koordinasi
    antara pengawas sekolah dengan para kepala sekolah di tiap kecamatan. Juga kantor bekas UPT itu kan
    bisa dimanfaatkan untuk dipakai beragam kegiatan intern pengawas, rapat koordinasi, konsultasi
    kedinasan para kepala sekolah. Jadi kalau untuk memudahkan kinerja saya rasa itu tak ada yang salah," ujar Maman. (WDO/DZH)