BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Sinyal JK Masuk Barisan Ganjar

    Sinyal JK Masuk Barisan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

    “Ya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu,” ujar Hasto saat ditanya terkait wacana masuknya JK ke TPN Ganjar.

    Untuk itu, ia tak menampik kalau pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Jusuf Kalla menyinggung hal tersebut. Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan Puan menerima banyak arahan dari politisi senior Golkar itu.

    “(JK) memiliki pengalaman begitu banyak ya di dalam pemerintahan di dalam mengatasi krisis,” jelasnya.

    Menurut Hasto, JK dikenal sebagai sosok yang cepat tanggap, sehingga pertemuan tersebut direspons positif bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.

    “Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat, sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hak yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo,” tegas Hasto.

    Pria asal Yogyakarta itu juga menyinggung bagaimana perjalanan PDIP bersama JK yang cukup panjang. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Presiden Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014.

    “Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, sehingga ada hubungan historis yang cukup panjang dan pertemuan silaturahmi tersebut membawa hal-hal yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara termasuk upaya untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP,” pungkasnya.

    Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih membuka komunikasi dengan Golkar meski partai berlambang pohon beringin itu telah menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

    “Meskipun secara resmi Partai Golkar telah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, komunikasi politik tetap dijalankan di DPR RI, di fraksi itu berjalan dengan baik, kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar,” kata Hasto.

    Komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan Fraksi DPR RI. Hasto juga menegaskan peluang berubahnya arah dukungan dari Golkar merupakan kedaulatan partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Untuk itu, keputusan untuk mendukung calon tertentu tidak otomatis menutup komunikasi politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan Golkar.

    “Terkait dengan arah dukungannya apakah ada perubahan atau tidak? Itu merupakan bagian dari kedaulatan politik dari Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kediaman pribadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi soal kondisi bangsa saat ini dan tantangannya di masa depan.

    “Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat. Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang,” kata JK usai pertemuan.

    JK mengatakan bahwa mereka juga membahas mengenai hal-hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, JK juga menambahkan pembahasan mereka mengenai kondisi politik nasional menjelang Pilpres 2024.(PBN/ANT)

  • Lawan Siapa Saja, Prabowo Unggul

    Lawan Siapa Saja, Prabowo Unggul

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terbarunya dan menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto unggul di putaran kedua, baik jika berhadapan dengan Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

    “Kalau di putaran kedua itu dengan simulasi seperti ini, peluangnya yang lebih besar untuk menang untuk sementara ini adalah Prabowo Subianto karena berhadapan dengan Anies, Prabowo menang, berhadapan dengan Ganjar juga menang,” papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.

    Djayadi mengatakan apabila Prabowo berhadapan dengan Anies, maka Prabowo unggul dengan 50,2 persen, sementara Anies hanya 26 persen. Di sisi lain, sebanyak 23,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab atas simulasi tersebut.

    Kemudian, jika Prabowo berhadapan dengan Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga unggul dengan 45,7 persen suara. Sementara itu, Ganjar mendapat 34,4 persen suara dan 19,9 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Kalau yang masuk ke putaran kedua adalah Anies dan Ganjar, unggulnya cukup signifikan. Ganjar 47,6 persen, Anies 33,1 persen. Berarti unggulnya sekitar 14 persen,” papar Djayadi.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Prabowo unggul head to head atas Anies dan Ganjar disebabkan adanya perpindahan dukungan.

    “Kalau yang bertarung Anies dan Ganjar, maka pemilih Prabowo lebih banyak pindah ke Ganjar. Pemilih Prabowo yang pindah ke Ganjar 46 persen (45,8 persen, red.), yang pindah ke Anies 33,1 persen,” jelas dia.

    Apabila Anies berhadapan dengan Prabowo, sebanyak 51,5 persen pemilih Ganjar pindah ke Prabowo dan 14,2 persen berpindah ke Anies. Lalu, jika Ganjar bertarung dengan Prabowo, maka 49,5 persen basis Anies pindah ke Prabowo dan 16,8 persen ke Ganjar.

    “Itulah yang menyebabkan kemudian Prabowo unggul terhadap Ganjar kalau mereka berhadapan di putaran kedua,” imbuhnya.

    Survei nasional LSI ini dilakukan pada 18–20 September 2023. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel.

    Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1206 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

    LSI menyebut wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Sementara itu, margin of error survei diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.(PBN/ANT)

  • Relawan Anies-Muhaimin Disebut Wajib Bermental Pejuang

    Relawan Anies-Muhaimin Disebut Wajib Bermental Pejuang

    LEBAK, BANPOS – Forum komunikasi simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Wilayah Banten Barat melakukan kunjungan ke Kantor DPW PKS Banten. Dalam kunjungannya Bakorsi yang dipimpin oleh Koordinator Bakorsi Banten Barat, Cahyo Hendro Atmoko, di temui oleh Ketua DPW PKS Banten, Gembong Sumedi, dan beberapa jajaran pengurus DPW PKS Banten.

    Diketahui, Tim 100 Bakorsi yang terdiri dari simpul relawan pemenangan Anies Baswedan diantaranya Jarnas, Garnies, AP24, Rengganis, Anies Bersinar, SKI dam beberapa simpul lainnya. Kunjungan dimaksudkan untuk silaturahmi dan koordinasi agar terwujud sinergi antara partai dan simpul relawan pemenangan Anies Baswedan.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW PKS Banten, Gembong Sumedi menghimbau dan meminta semua relawan Anies untuk bermental pejuang dan selalu memohon kekuatan langit.

    “Kondisi saat ini pihak sebelah memiliki dana yang tidak terbatas dan memiliki dukungan dari beberapa oligarki dan dukungan rezim saat ini,” kata Gembong dalam keterangan yang diterima BANPOS, Rabu (4/10).

    Ia menjelaskan, semangat perubahan harus menjadi semangat pemenangan, setiap relawan harus meyakinkan masyarakat. Menurutnya, PKS siap berkolaborasi dengan Relawan Anies dan Bakorsi dalam berbagai hal terutama tentang penempatan saksi di TPS hingga di KPU.

    Gembong menegaskan, setiap relawan wajib menjadi menjadikan semua saksi menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
    “Saat ini arus perubahan AMIN sudah cukup masif di beberapa daerah dan membludak dalam setiap pertemuan dengan AMIN maka wajib ditularkan ke daerah-daerah lain di berbagai provinsi yang ada,” tandasnya.

    Sementara itu, Koordinator Bakorsi Banten Barat, Cahyo Hendro Atmoko, mengatakan bahwa kedatangan ke DPW PKS untuk silaturahmi dan mengenalkan Bakorsi serta menawarkan kolaborasi bersama dgn partai politik.

    “Pembentukan Bakorsi merupakan program bersama dari berbagai simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Forum Komunikasi simpul relawan,” kata Cahyo.

    Ia menjelaskan, silaturahmi ini akan diteruskan ke Partai Politik pengusung dan pendukung pasangan Capres Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan beberapa komunitas masyarakat lain seperti komunitas Arab, Tiongkok, Bugis, Padang, Madura dan lain sebagainya, bahwa silaturahmi pertama dilakukan ke kantor DPW PKS Banten.

    Cahyo Berharap, PKS menang dalam Pemilihan Legislatif dan begitu juga dengan NASDEM, PKB dan Partai Ummat. Kemenangan di parlemen akan menguatkan harapan untuk perubahan yang lebih baik sehingga akan dapat mengawal pemerintahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan datang.

    “Bakorsi akan berkontribusi dalam menyediakan sumber daya saksi yang dapat diberdayakan pada saat pileg dan pilpress bulan Februari 2024 mendatang. Selain itu Bakorsi juga memberikan peningkatan electoral dengan perekrutan relawan secara masif,” tandasnya.(MYU/DZH/pbn)

  • Dukung Kemajuan Akuntan Investigator

    Dukung Kemajuan Akuntan Investigator

    JAKARTA, BANPOS – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sukses menggelar acara pelantikan Pengurus Forum Akuntan Investigator (FAIr) di Jakarta, Kamis (5/10).

    Acara ini menjadi tonggak sejarah perjalanan IAPI dalam mendukung dan memajukan bidang akuntan investigator di Indonesia.

    Pelantikan FAIr IAPI dihadiri langsung Ketua Umum IAPI, Hendang Tanusdjaja dan Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, Triyanto.

    Hendang mengatakan, dalam merespons kebutuhan dunia usaha, IAPI terus fokus mendukung akuntan publik dalam perluasan jasanya, di antaranya membuka sertifikasi jasa investigasi atau certified professional investigator (CPI).

    “Ini bertujuan untuk memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan serta membantu mengidentifikasi dalam mengatasi masalah kecurangan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi,” tutur Hendang dalam keterangannya, Kamis (5/10).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua FAIr IAPI Irwanto berharap FAIr IAPI akan menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan dan perkembangan profesi akuntan investigator di Indonesia.

    “IAPI mengakui peran penting akuntan investigator dalam menjamin transparansi dan keadilan dalam dunia bisnis dan hukum,” ujar Irwanto.

    Ia menegaskan, FAIr IAPI memiliki sejumlah peran penting dalam mengembangkan dan memajukan komunitas akuntan investigator di Indonesia.

    “Di antaranya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggota IAPI, sebagai wadah komunikasi dan edukasi, serta menjadi tempat diskusi dan mencari solusi terbaik,” ujar Irwanto.

    Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalitas Anggota IAPI

    FAIr diinisiasi dari Komite Jasa Investigasi dan dibentuk untuk dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan profesi akuntan investigator di Indonesia.

    Peran akuntan investigator dalam masyarakat dan dunia bisnis semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan tantangan hukum.

    Sebagai praktisi dalam bidang ini, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa integritas bisnis tetap terjaga.

    IAPI berharap forum ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan seputar investigasi keuangan.

    “Kami juga berkomitmen untuk membangun jaringan yang kuat antara para profesional dalam bidang ini, serta memfasilitasi peluang kolaborasi yang berharga,” ujar Irwanto.

    Lebih lanjut Irwanto mengatakan, salah satu fokus utama FAIr IAPI adalah memperkuat komunikasi dengan anggota IAPI pemegang sertifikat CPI, instansi terkait, dan publik terkait dengan jasa investigasi.

    “Edukasi tentang peran akuntan investigator dalam mendukung keadilan, transparansi, dan integritas akan menjadi bagian integral dari misi FAIr IAPI,” ujarnya.

    Ia menegaskan FAIr IAPI diharapkan menjadi wadah bagi para pemegang CPI dalam mencari solusi terbaik ketika menghadapi tantangan di lapangan, termasuk dalam konteks pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian keuangan, dan memberikan keterangan ahli di persidangan.

    Diskusi dan kolaborasi antara anggota FAIr IAPI akan memperkaya pemahaman dan kemampuan mereka dalam memenuhi standar jasa investigasi (SJI) yang tinggi.

    FAIr IAPI membentuk struktur kepengurusan yang kuat untuk memimpin perannya dalam mengembangkan komunitas akuntan investigator di Indonesia.

    Kepengurusan FAIr IAPI terdiri dari berbagai divisi strategis, termasuk Bidang Advokasi; Bidang Keanggotaan, Keuangan, dan Database; Bidang Pengembangan; Bidang Humas; Bidang Hubungan Kelembagaan; dan didukung oleh Dewan Pakar.

    Acara pelantikan FAIr IAPI merupakan langkah signifikan dalam memajukan disiplin akuntan investigator di Indonesia dan menegaskan komitmen IAPI untuk mendukung profesionalisme dalam bidang ini.

    ”Kami percaya bahwa FAIr IAPI akan memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mencapai tingkat keadilan, transparansi, dan integritas yang lebih tinggi dalam dunia bisnis dan hukum,” tegas Irwanto. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/191282/dukung-kemajuan-akuntan-investigator-iapi-lantik-pengurus-fair/2

  • Pemkot Serang Pertimbangkan Hibah Pilkada

    Pemkot Serang Pertimbangkan Hibah Pilkada

    SERANG, BANPOS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

    SE yang bernomor 900.1.9.1/5252/SJ itu sebagai bentuk penegasan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengeluarkan hibah untuk pelaksanaan Pilkada di tahun 2023 dengan porsi 40 persen, dan tahun 2024 dengan porsi 60 persen dari kebutuhan penyelenggaran Pemilu.

    Kemudian, dalam SE tersebut juga menegaskan bahwa pada poin 2 huruf b bahwa, apabila Pemda tidak menindak lanjuti hasil evaluasi, maka tidak akan diberikan nomor register oleh Gubernur dan Perda APBD tidak dapat diberlakukan.

    Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana terkait mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan dan mempertimbangkan terkait surat edaran tersebut.

    “Dengan surat edaran kemendagri ini mau bagaimanapun kami pemerintah daerah akan mempertimbangkan dan memperhatikan surat edaran ini,” katanya, Rabu (4/10).

    Kendati demikian, dirinya juga berharap agar pihak provinsi juga bisa membantu mempertimbangkan dengan surat edaran tersebut. Pasalnya, perlu untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada di daerah.

    “Tentunya kita juga menyampaikan ke provinsi, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan untuk daerah tertentu yang memang kemampuan keuangan daerahnya terbatas,” ujarnya.

    “Apabila harus dilakukan, tentu dari pemda tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan itu,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima pencairan anggaran dana hibah untuk Pilkada 2024, lantaran belum adanya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    “NPHD juga belum ya karena baru berita acara dan bisa diperbaiki sepanjang penyesuaian regulasi. Belum fix, NPHD menunggu kesiapan Pemda, kita sudah siapa ada rincian sesuai tahapan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya baru berkoordinasi dan penyamaan perspektif alokasi pendanaan Pilkada 2024 dengan Walikota Serang untuk Bawaslu Kota Serang sebesar Rp7,25 miliar.

    “Kita yang di acc Pemkot Rp7,25 miliar. Belum ada (yang terealisasi), kan belum ada penandatanganan NPHD. Baru penyamaan persepsi, regulasi,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, nantinya anggaran Pilkada diperuntukkan atau dialokasikan pada kegiatan sosialisasi, pengawasan tahapan, serta pencegahan pelanggaran Pemilu.

    “Kita mengacu ke kerawanan Pilkada, tentu lebih banyak pencegahan, sosialisasi ke masyarakat, mengawasi tahapan agar pemilihan sebelumnya tidak terjadi,” ucapnya.

    Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Serang, Masykur Ridho menuturkan, pada rapat awal telah disepakati pencairan dana untuk tahun 2023 senilai Rp250 juta, dan tahun 2024 dicairkan kembali senilai Rp7 miliar.

    “Disampaikan untuk 2023 nanti Rp250 juta dan di 2024 Rp7 miliar. Cuma belum tanda tangan NPHD, belum resmi, kemungkinan akan komunikasi lagi soal SE (Mendagri) tersebut,” tuturnya.

    Ia mengatakan, Pemkot Serang harus mematuhi SE yang baru dikeluarkan oleh Mendagri dengan komposisi pencairan dana 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024.

    “Belum tanda tangan NPHD dan belum melakukan koordinasi lagi. Pastinya harus sesuai (SE Mendagri), kalau bisa mah,” ujarnya.

    Sementara Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan, hasil audiensi dengan Pemkot Serang tentang SE Mendagri, menunggu konsultasi Pemprov Banten dan Kemendagri.

    “Nunggu konsultasi Pemprov Banten dan Kemendagri,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Satpol PP Lakukan Penertiban Paksa Di Jalan Protokol kota Cilegon

    Satpol PP Lakukan Penertiban Paksa Di Jalan Protokol kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Cilegon melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) sepanjang Jalan Protokol Kota Cilegon, Rabu (4/10).

    Sebanyak 63 dari ribuan APK yang dimiliki oleh berbagai partai politik (Parpol) berhasil diturunkan dari sejumlah pohon maupun tempat lainnya.
    Kepala Bidang Trantibum Satpol-PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian menyebut APK yang terpasang di berbagai tempat itu mengganggu Kebersihan, Keindahan, Ketertiban (K-3) Kota Cilegon.

    Selain mengganggu keindahan Kota Cilegon, kata Faruk pemasangan APK ini belum memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.
    Penertiban APK tersebut akan dilakukan di sejumlah wilayah lainnya hingga memasuki masa kampanye.

    “Dari hasil penertiban baliho ataupun APK dan APS dari berbagai Parpol terdapat 63 baliho. Dari berbagai APS dan APK Parpol oleh team penertiban di bawa ke kantor untuk diamankan dan dijadikan barang bukti,” kata Faruk.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh Parpol untuk melakukan penertiban secara mandiri.

    Namun, lanjut Subi’ah masih banyak Parpol yang menghiraukan sehingga harus ditertibkan secara paksa.

    “Selanjutnya pascapenertiban Bawaslu Kota Cilegon bersama Satpol-PP setempat akan terus melakukan monitoring dan penertiban agar tidak ada lagi partai yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkot Cilegon Optimistis Retribusi Sampah Akan Lampaui Target

    Pemkot Cilegon Optimistis Retribusi Sampah Akan Lampaui Target

    CILEGON, BANPOS – Realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi sampah pada 2023 telah melampaui target yang ditetapkan.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan dan Pengawasan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Muhriji mengatakan, realisasi retribusi sampah hingga September 2023 yang dihasilkan dari Kota Cilegon mencapai Rp3 miliar. Jika dihitung dengan retribusi sampah yang diperoleh dari Kabupaten Serang diperkirakan keseluruhannya dapat mencapai RP7 miliar.

    “Untuk sampai saat ini retribusi sampah yang kita hasilkan dari Cilegon sendiri sudah Rp3 miliar. Kalau ditambah dengan Serang kemungkinan bisa mencapai Rp 7 miliar,” ujarnya, Rabu (4/10).

    Muhriji menyatakan, target retribusi sampah setiap tahunnya meningkat. Pada APBD Reguler 2022, target ditetapkan Rp1,8 miliar yang kemudian pada Perubahan ditetapkan naik menjadi Rp2,8 miliar. Pada tahun itu, realisasi retribusi sampah mencapai Rp4,4 miliar.

    Sementara pada APBD Reguler 2023, target retribusi sampah ditetapkan Rp2,2 milar dan pada Perubahan ditetapkan naik menjadi Rp7 miliar.

    Pihaknya, optimistis realisasi retribusi sampah hingga Desember nanti dapat melampaui target.

    “Dari hasil realisasinya kami optimis, bisa surplus. Dari komposisinya di luar (retribusi sampah) dari Serang, dari sisi target di Reguler, kita sudah melampaui. Kalau dihitung, kita tercapai kalau melihat dari target reguler,” tuturnya.

    Bahkan, jika ditambah dengan retribusi sampah yang dihasilkan dari Kabupaten Serang maka diperkirakan dapat mencapai Rp10 miliar.

    “Rata-rata kalau (retribusi sampah) dari Kabupaten Serang itu perbulan Rp500 juta, berarti setahun sekitar Rp6 miliar. Kalau sampai Desember kerja sama dengan Serang terus berlanjut, mungkin bisa sampai Rp10 miliar,” paparnya.

    Kemudian Muhriji mengungkapkan, sumber PAD dari retribusi sampah di Kota Cilegon diperoleh dari industri dan rumah tangga. Pihaknya dalam merealisasikan target tetap mengedepankan pelayanan yan diberikan kepada masyarakat.

    “Sekarang ini dari Cilegon sudah Rp 3 miliaran, itu dari industri dan lingkungan,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Mahasiswa Jangan Asal Pilih

    Mahasiswa Jangan Asal Pilih

    CILEGON, BANPOS – Mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan bisa menjadi pemilih cerdas. Salah satunya mengenal calon legislatif di masing-masing tingkatan, serta menghindari politik uang (money politic).

    Demikian salah satu poin yang mengemuka saat Sosialisasi Pemilu dan Pemilih Muda Tahun 2024 di Aula DPRD Kota Cilegon, Rabu (4/10). Hadir Walikota Cilegon Helldy Agustian, Plt Kepala Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati, serta Kasubag Pembinaan Kejari Cilegon Imelda.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Pemilih Muda Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Cilegon. Terlebih, mahasiswa memiliki peran penting dalam arus perjalanan suatu bangsa.

    “Mahasiswa adalah agen perubahan yang akan menggantikan kepemimpinan nasional maupun daerah di masa yang akan datang. Oleh karenanya, jadilah mahasiswa yang cerdas yang menjadi harapan bangsa,” kata Helldy.

    Helldy pun mengucapkan terimakasih Kesbangpol Kota Cilegon yang telah mengumpulkan beberapa organisasi kemahasiswaan yang dinilai memiliki peran penting untuk Kota Cilegon.

    “Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa agar menjelang pesta demokrasi tahun depan, harus menjadi orang yang cerdas. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani,” katanya.

    Sementara itu, Kasubag Pembinaan Kejari Cilegon Imelda juga mengingatkan mahasiswa untuk lebih cerdas dan bijak dalam menentukan pilihannya. Kenali profil setiap kandidat, apa programnya, dan apakah program itu realistis bagi masyarakat .

    “Kalau pilihan itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan tadi, saya yakin akan mendapat pilihan orang yang tepat,” kata Imelda.

    Ditambahkannya, mahasiswa perlu mengedukasi masyarakat untuk menghindari dan tidak tergoda dengan praktik-praktik nakal pemilu. Mengingat, serangan fajar yang kerap terjadi di kalangan pemilih pemula.

    “Mahasiswa jangan menentukan pilihan hanya karena sepeser rupiah tadi yang pada akhirnya itu akan mengecewakan mereka sendiri,” jelasnya.

    Selain itu, ia berharap mahasiswa tidak ikut menyebar isu hoaks. Namun, dapat menjadi agen yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan serta kemaslahatan bangsa.

    “Menjelang Pemilu ini kita harus banyak memberikan edukasi untuk pemuda, karena saya yakin masih banyak pemuda yang belum memahami bahwa peran mereka itu sangat sentral dalam kelanjutan pembangunan negara,” ungkapnya.

    Plt Kepala Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan, Sosialisasi Pemilu dan Pemilih Muda Tahun 2024 diselenggarakan selama dua hari. Pesertanya adalah ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Kota Cilegon.

    “Kami berharap para calon pemilih, terutama pemilih pemula bisa teredukasi sehingga menjadi pemilih yang cerdas. Dengan begitu akan mempengaruhi kualitas demokrasi kita, ” harapnya.(LUK/PBN)

  • Mimpi Perempuan Banten Belum Tercapai

    Mimpi Perempuan Banten Belum Tercapai

    SERANG, BANPOS – Akun Facebook saya baru saja mengingatkan tentang kenangan tepat 6 tahun yang lalu. Ini adalah foto aksi mahasiswa dengan judul “Kado Pahit Sweet Seventeen Banten.” Saat itu, para mahasiswa fokus pada banyaknya konflik agraria yang terjadi di Banten. Saya yakin bahwa massa yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut memiliki impian besar, yaitu melihat Banten menjadi lebih baik di masa depan.

    Namun, sungguh disayangkan, walaupun kita merayakan HUT ke-23 Provinsi Banten dengan semangat tinggi, mimpi-mimpi kita untuk membangun Banten yang lebih baik masih belum sepenuhnya terwujud. Tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang semakin parah adalah masalah yang masih menghantui Banten.

    Tidak lagi merupakan rahasia bahwa saat ini tingkat pengangguran tertinggi di seluruh Indonesia berada di Provinsi Banten. Meskipun ada klaim tentang penurunan angka pengangguran, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa banyak penduduk Banten masih berjuang keras untuk mencari pekerjaan dan mewujudkan impian mereka. Ketimpangan antara wilayah Selatan dan Utara Banten juga tetap terasa dalam setiap langkah pembangunan kita.

    Akan tetapi, selain masalah ketimpangan antara wilayah, kita juga dihadapkan pada tugas penting lainnya, yaitu mengatasi ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan.

    Jika kita melihat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Banten pada tahun 2022, perempuan di Banten masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam hal pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan upah.

    Dalam sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah bagi perempuan hanya sebesar 8,72 tahun, sedangkan laki-laki mencapai 9,48 tahun. Di bidang ekonomi, pengeluaran per kapita perempuan hanya sekitar Rp10.497 ribu, sementara laki-laki mencapai Rp17.503 ribu.

    Selain itu, dalam hal tingkat pengangguran terbuka (TPT), perempuan juga mengalami ketimpangan. Jika kita mempertimbangkan tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki, pada kelompok SMP ke bawah, TPT perempuan mencapai 7,2 persen, sedangkan laki-laki sebesar 6,0 persen. Angka TPT perempuan kemudian melonjak pada kelompok SMA Umum, mencapai 14,0 persen, sementara laki-laki hanya 9,0 persen. Bahkan yang lebih mencolok, pada lulusan SMK, TPT perempuan mencapai 15,0 persen, sementara laki-laki sebesar 12,9 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok Universitas, di mana TPT perempuan adalah 6,6 persen, sedangkan laki-laki hanya 2,9 persen.

    Tentu saja, kita melihat tanda-tanda positif dengan berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian dan masuk dalam kelompok Diploma I/II/III. TPT perempuan dalam kelompok ini adalah 3,5 persen, sedangkan laki-laki adalah 3,7 persen.

    Namun, permasalahan perempuan yang menganggur juga ditambah dengan kenyataan bahwa upah perempuan masih di bawah upah laki-laki, dengan rasio upah perempuan terhadap laki-laki sebesar 0,80. Secara rinci, upah perempuan hanya mencapai Rp3,72 juta, sementara laki-laki mendapatkan Rp4,67 juta.

    Kita harus mengakui bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dan membangun Banten yang lebih baik masih panjang. Diperlukan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk Banten.

    Setiap langkah yang kita ambil dalam mengatasi ketimpangan gender dan permasalahan ekonomi di Banten akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Namun, kita juga harus memahami bahwa perubahan memerlukan waktu, kesabaran, dan konsistensi.

    Pemerintah Provinsi Banten memiliki peran sentral dalam memimpin upaya ini. Mereka perlu mendorong reformasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi. Hal ini mencakup penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, dan dukungan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam berbagai sektor ekonomi.

    Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan dan program yang telah dibuat. Dengan pemantauan yang baik, kita dapat mengidentifikasi hambatan dan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender.

    Dunia usaha juga memiliki peran penting dalam upaya ini. Perusahaan-perusahaan dapat memainkan peran aktif dengan menciptakan peluang kerja yang adil dan merata bagi perempuan serta mendukung program pelatihan keterampilan. Mereka juga dapat mengadopsi praktik-praktik yang inklusif dan berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan upah.

    Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga memiliki peran dalam membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Kampanye pendidikan dan advokasi dapat membantu mengubah pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu perempuan.

    Sementara itu, perempuan sendiri memiliki peran besar dalam mendorong perubahan. Mereka harus terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka, mengambil peluang yang ada, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Banten.

    Kita semua, sebagai warga Banten, memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun provinsi ini menjadi tempat yang lebih adil, setara, dan makmur bagi semua penduduknya. Dengan kesatuan tekad dan kerja sama yang erat, kita dapat mengatasi ketimpangan gender dan mencapai mimpi kita untuk Banten yang lebih baik.

    Saat ini kita merayakan HUT Banten yang ke 23 tahun, mari kita ingat bahwa perjuangan ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama, kita bisa menciptakan Banten yang lebih baik untuk generasi-generasi mendatang.(*)

  • Airin : Hari Jadi Provinsi Banten Momentum Memperkuat Kebersamaan

    Airin : Hari Jadi Provinsi Banten Momentum Memperkuat Kebersamaan

    SERANG, BANPOS – Tepat pada 4 Oktober 2023, Provinsi Banten genap berusia 23 tahun. Berbagai kemajuan sudah dirasakan, tetapi tantangan ke depan dinilai perlu diurai dengan strategi memperkuat kebersamaan di antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pihak terkait lainnya.

    Airin Rachmi Diany mengatakan, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengentaskan pengangguran. Dengan angka 7,97 persen, Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi se-Indonesia.

    “Pemerintah provinsi tentu sudah berusaha menekan angka pengangguran ini, juga pemerintah kabupaten/kota. Namun diperlukan program bersama dengan melihat karakteristik angkatan kerja di masing-masing daerah. Dan ini butuh kebersamaan dan program bersama,” kata Airin.

    Menurut Airin, sektor informal ekonomi masyarakat harus terus didorong.

    “Maka pendampingan dan pemberdayaan masyarakat perlu kita lakukan bersama. Saya melihat di berbagai kabupaten/kota, sektor informal terutama UMKM sangat bergeliat, dan perlu dukungan kita bersama,” ujarnya.

    Daya dukung pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota, menurut Airin, perlu diperkuat dengan koordinasi yang maksimal.

    “Kuncinya adalah kebersamaan, maju bersama. Program prioritas bersama diperlukan untuk menekan kesenjangan yang terjadi. Membuat program bersama yang selaras dan sejalan,” ujarnya.

    Kesenjangan antar kabupaten/kota menurut Airin perlu dicarikan solusinya secara bersama-sama. Peran dunia usaha untuk meningkatkan daya saing daerah menjadi yang paling penting untuk terus ditingkatkan.

    Untuk mendukung hal ini, menurut Airin, maka peningkatan aksesibilitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur jalan perlu di lakukan di jalan-jalan strategis, baik yang menjadi kewenangan provinsi, maupun kabupaten/kota.

    “Pembangunan karakter dan optimalisasi bonus demografi tentu juga perlu kita persiapkan bersama, agar ke depan, sumber daya manusia produktif Banten mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, perlu juga dilakukan peningkatan program di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata,” ujarnya.

    Menurut Airin, pada usia ke 23 tahun, Provinsi Banten sudah memiliki banyak kemajuan, terlepas dari berbagai tantangan dan masalah yang perlu diselesaikan.

    “Kunci kemajuan Banten adalah kebersamaan, tidak hanya antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, namun juga dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan unsur masyarakat secara luas,” ujarnya. (AZM)