BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Kekeringan Bikin Warga Serang Jarang Mandi

    Kekeringan Bikin Warga Serang Jarang Mandi

    SERANG, BANPOS – Wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih di Kota Serang bertambah luas. Saat ini terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang mengalami krisis air bersih.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan, jumlah wilayah yang terdampak ada lima Kecamatan yaitu, Kasemen, Taktakan, Walantaka, Serang dan Cipocok Jaya.

    “Jumlah Kelurahan yang terdampak ada 12 Kelurahan yaitu, Terumbu, Mesjid Priyayi, Bendung, Sawah Luhur, Margaluyu, Cibendung , Teritih, Kilasah, Sukawana, Banjar Agung , Banjar Sari dan Banten,” katanya, Senin (2/10).

    Sementara itu, ada 35 titik lingkungan yang masuk krisis air. 28 titik di Kecamatan Kasemen, satu titik di Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka satu titik, tiga titik di Kecamatan Taktakan dan dua titik di Kecamatan Cipocok jaya.

    “Rekapitulasi kejadian bencana kekeringan dan krisis air bersih di lingkungan, Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen ada 100 keluarga yang terdampak. Di lingkungan Sukawali, Keluruhan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen 322 keluarga,” ujarnya.

    Sedangkan di lingkungan Babadan Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen ada 70 keluarga yang terdampak. Linkungan Bendung Kelurahan Bendung 115 keluarga. Lingkungan Lamaran Kelurahan Bendung ada 200 keluarga.

    Di Linkungan Kecacang Kelurahan Sawah Luhur ada 201 keluarga yang terdampak, Komplek Persada 450 keluarga. Di linkungan Terwana Cilik, Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen 106 keluarga.

    Kemudian di lingkungan Sinaba Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen ada 112 keluarga. Lingkungan Suci Kelurahan Terumbu ada 200 keluarga.

    “Linkungan Kali Salak, Kelurahan Sukawana  ada 350 keluarga yang terdampak, di lingkungan Kalipangpang Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen ada 488 keluarga yang terdampak, di Ciwaru Kelurahan. Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya ada 275 keluarga dan di Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen ada 258 keluarga,"
    ucapnya.

    Salah satu warga Kebasiran Tanggul, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang,  Marni (47) mengaku saat ini kesulitan air bersih.

    “Mandi juga jarang, paling sikat gigi, cuci muka. Kalau nggak ada, air galon buat cuci muka. Mandi sehari sekali, kadang-kadang dua hari gak mandi. Mau beli nggak punya uang kan, ya dua hari nggak mandi,” ujarnya.

    Untuk memenuhi kebutuhannya, dirinya bahkan harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk mencuci pakaian pun hanya sekedar membilas.

    “Mandi, nyuci. Kalau mau bagus beli, segerobak Rp20 ribu. Nyuci juga paling dibilas sama yang bagus. Kan dapat beli harus hemat,” ucapnya.

    Dirinya mengaku, di musim kemarau ini dirinya bahkan sampai membuat sumur buatan. Meski demikian air yang keluar pun memiliki rasa yang cenderung asin.

    “Padahal asin ini (airnya). Bekas empang dikasih jaer nila, tapi ada hikmahnya juga tumbuh kangkung. Hampir 2 bulan bikin sumur buatan. Paling semeter, paling dalam1,5 meter,” ujarnya.

    “Kalau banjir, nyuci baju, bersihin beras di kali. Kalinya kering, makanya bapak-bapaknya ngambil air. Bantuan baru sekali, buat mandi, masak,nyuci. Seminggu sekali, dicukup-cukupin aja,” tandasnya. (CR-01/AZM) 

  • Sembilan Caleg Mengundurkan Diri

    Sembilan Caleg Mengundurkan Diri

    SERANG, BANPOS – Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU telah selesai pada, Selasa (3/10). Setidaknya, terdapat 9 calon legislatif (Caleg) dari berbagai partai politik mengundurkan diri.

    Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada KPU Kota Serang, Nanas Nasihudin mengatakan, hasil dari pencermatan DCT yang pihaknya lakukan. Terdapat puluhan perubahan-perubahan dari para caleg yang berasal dari 10 partai politik.

    “Ada sebanyak 23 caleg yang saat ini terdapat perubahan. Sembilan diantaranya karena mengundurkan diri,” katanya, Rabu (4/10).

    Dirinya mengungkapkan, selain yang mengundurkan diri, juga terdapat caleg yang pindah dapil juga terdapat caleg yang dilakukan pergantian oleh partainya.

    “Ada yang hanya pindah dapil, ada juga yang memang digantikan dengan caleg lain,” ungkapnya.

    Ia menuturkan dalam pencermatan DCT, tidak boleh ada penambahan caleg. Akan tetapi hanya sebatas pergantian atau sekedar penambahan gelar saja.

    Dirinya juga mengungkapkan, 10 partai tersebut yakni, partai PKN, Nasdem, UMMAT, PKB, PDIP, Golkar, Hanura, Garuda, PAN dan Gerindra.

    “Kalo pergantian dan perubahan nomor urut, nambah gelar keagamaan, adat, gelar akademik itu boleh,” tuturnya.

    Nanas juga menjelaskan setelah pencermatan DCT tersebut selesai, kemudian KPU Kota akan melakukan verifikasi administrasi yang akan dilaksakan mulai tanggal 4 Oktober hingga 18 Oktober 2023.

    “Kemudian, tanggal 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023 dilanjut dengan tahapan verifikasi administrasi dokumen DCT,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • El Nino dan Harga Pupuk Penyebab Harga Beras Melambung

    El Nino dan Harga Pupuk Penyebab Harga Beras Melambung

    SERANG, BANPOS – Saat ini harga bahan pokok beras masih terbilang tinggi. Kenaikan harga tersebut terjadi karena efek El Nino yang membuat banyak lahan pertanian menjadi kering yang mengakibatkan gagal panen. Selian itu juga karena harga pupuk yang  juga tinggi.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopukmperindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan bahwa harga beras tersebut naik karena beberapa faktor.

    “Kenaikan harga beras karena memang ada berbagai faktor. Pertama, dari hasil pantauan di distributor juga pantauan di pasar, itu ada pengaruh dari pupuk yang harganya naik, yang kedua dari gabahnya yang juga tinggi selain itu juga karena efek El Nino,” katanya, Rabu (4/10).

    Kendati demikian, dirinya mengaku bahwa untuk stok beras di Kota Serang masih terbilang aman dan cukup baik stok beras yang ada di Bulog maupun yang ada pada distributor.

    “Kalau secara harga, sekarang memang sedang mengalami kenaikan. Akan tetapi kalau untuk stok mah aman di kita, baik yang ada di Bulog maupun distributor,” ucapnya.

    Dirinya menjelaskan bahwa saat ini dari pemerintah pusat pun ikut membantu mensuplai beras ke Kota Serang untuk di distribusikan ke semua kecamatan yang ada di Kota Serang.

    “Dari pusat juga ada pengiriman beras sebanyak 250 ton untuk enam kecamatan di kota serang,” jelasnya.

    Dirinya menerangkan, bahwa selain harga beras yang mengalami kenaikan yang cukup signifkan, bahan pokok lainnya masih relatif stabil.

    “Jadi, sementara ini semua barang relatif stabil, hanya beras saja yang mengalami kenaikan,” terangnya.

    Kemudian, Salah seorang penjual beras di Pasar Induk Rau, Bahrudin mengungkapkan, bahwa harga beras saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari harga biasanya.

    “Harga beras saat ini untuk yang kualitas medium Rp15 ribu perkilogram yang sebelumnya hanya Rp13 ribu perkilogram. Untuk beras kualitas sedang berada pada kisaran Rp14 ribu perkilogram sebelumnya Rp12 ribu perkilogram, kemudian untuk yang kualitas standar Rp13 ribu perkilogram dari sebelumnya hanya Rp10 ribu perkilogram,” ungkapnya.

    Menurutnya, harga beras mengalami kenaikan lantaran harga padi yang saat ini cukup tinggi. Selain itu juga banyak petani yang mengalami gagal panen karena kemarau.

    Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, harga beras satu karung biasanya hanya Rp200 ribu perkarung, namun saat ini lebih dari Rp300 ribu perkarung. Selain itu, ia memprediksi pada bulan November dan Desember 2023 harga beras satu karung akan menyentuh kisaran
    Rp400 ribu.

    “Prediksinya, harga beras bulan Februari 2024 stabil, untuk bulan November dan Desember 2023 ini diprediksi akan meledak karena sedang dalam masa tanam dan musim kemarau,” ungkapnya.

    Bahrudin berharap harga beras bisa segera kembali stabil, agat para konsumen tidak lagi mengeluhkan harga beras yang mahal. (CR-01/AZM) 

  • Pegawai Honorer Banten Bakal Di-PHK

    Pegawai Honorer Banten Bakal Di-PHK

    SERANG, BANPOS – Pemerintah daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada Desember tahun 2024, sudah tidak lagi memiliki pegawai yang berstatus Non ASN. Kebijakan tersebut menyusul usai disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU pada Selasa, 3 Oktober lalu.

    Salah satu poin dalam penjelasan, pemprov dan kabupaten/kota diberi batas waktu sampai 24 Desember 2024 agar di instansinya tidak ada lagi pegawai Non ASN.

    Berdasarkan data di BKD, jumlah pegawai Non ASN yang terdata pada November tahun 2022 sebanyak 16 ribu lebih. Mereka paling banyak bekerja dibidang tenaga kesehatan (Nakes) dan pendidikan. Selanjutnya di DPRD, PUPR dan lingkungan Sekretariat Daerah (Setda).

    Salah seorang pegawai Non ASN Pemprov Banten, Ahmad mengaku resah dengan telah disahkannya RUU ASN oleh pemerintah dan DPR RI. “Jujur saja kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat, kita-kita yang berstatus honorer, sudah mulai bingung. Karena hanya tinggal menunggu waktu saja dipecat dan diberhentikan,” katanya.

    Diakui oleh Ahmad, selama bekerja di pemprov sebagai honorer dirinya merasa terjamin. Walaupun harus menjalani hidup sederhana. “Alhamdulillah, kerja disini sudah lebih dari 5 tahun. Keluarga saya tercukupi kebutuhannya, walaupun saya tidak bisa menabung. Tapi kalau nanti saya dan teman-teman lainnya di PHK, saya belum tahu harus seperti apa,’ ujarnya.

    Selama ini, dengan penghasilan sebagai honorer di Pemprov Banten, semua kebutuhan keluarga tercukupi. “Buat biaya sekolah anak juga alhamdulillah masih bisa,” katanya.

    Oleh karena itu, dirinya berharap ada solusi atau jalan keluar dari pemerintah pusat atau daerah atas nasib belasan ribu pegawai pemprov yang berstatus Non ASN.
    “Mudah-mudahan ada alternatif terbaik, apapun itu,” harapnya.

    Diakui oleh Ahmad, saat ini pegawai Non ASN yang bekerja sebagian besar memanfaatkan peluang masuk sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Namun hal tersebut masih perlu perjuangan, harus mengikuti serangkaian syarat dan tes agar diterima.

    “Disamping itu kuota yang disiapkan juga kan tidak banyak. Apalagi untuk bidang tenaga administrasi. Kemarin saja, kita bersaing dengan pendaftar dari luar daerah,” ujarnya.
    Diketahui, berdasarkan laman resmi setkab.go.id, RUU tentang ASN secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa lalu.

    Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah.

    “Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

    Anas mengatakan, tanpa payung hukum tersebut para tenaga non-ASN terancam tidak bisa bekerja pada November 2023 mendatang.

    “Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.

    Anas menambahkan, akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja PPPK sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer.

    “Nanti didetailkan di peraturan pemerintah,” imbuhnya.

    Beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP, kata Anas, adalah tidak boleh ada penurunan penghasilan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Menurut Anas, kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan.

    “Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN,” ujar Anas.

    Di sisi lain, pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.

    Pada kesempatan itu, Menteri PANRB juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan dalam perumusan RUU ASN, termasuk DPR RI, DPD RI, akademisi, Korpri, asosiasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, forum tenaga non-ASN, hingga berbagai stakeholder terkait yang turut mengawal RUU ASN.
    “Terima kasih kepada DPR dan semua pihak yang telah mempersembahkan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini,” tandasnya.(RUS/PBN)

  • Pengangguran Tertinggi, Ketimpangan Diklaim Menipis

    Pengangguran Tertinggi, Ketimpangan Diklaim Menipis

    SERANG, BANPOS – Meskipun ada klaim perbaikan, Provinsi Banten masih harus menghadapi masalah serius dalam mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran yang tinggi di provinsi ini, yang merupakan tertinggi di seluruh Indonesia. Walaupun ada klaim tentang penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tetapi ketimpangan antara wilayah Selatan dan Utara Banten tetap menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan, memunculkan keraguan terhadap klaim perbaikan tersebut.

    Diketahui, jumlah pengangguran di Provinsi Banten tertinggi di Indonesia, dan terbanyak di wilayah perkotaan yakni 8,06 persen sedang di perdesaan 7,73 persen. Berdasarkan data BPS, Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97 persen.

    Disebutkan, terdapat 253,07 ribu orang atau 2,73 persen penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 30,99 ribu orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 8,10 ribu orang.

    Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 19,58 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 194,40 ribu orang Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada rapat paripurna istimewa HUT ke-23 Provinsi Banten, menyampaikan kondisi ketenagakerjaan. Menurutnya, pada tahun 2022 mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan TPT dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023.

    “Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja (Naker),” ujarnya.

    Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten juga lanjut Al Muktabar mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen.

    Selain itu, Al menyampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Banten tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 sebesar Rp13,03 juta naik menjadi Rp60,99 juta pada tahun 2022.

    “Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen. Namun pada triwulan II 2023 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). Artinya target itu kita optimis bisa capai, bahkan bisa melampaui,” kata Al Muktabar.

    Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023 kondisi itu lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin. Demikian juga dengan pembangunan manusia di Banten yang secara konsisten terus mengalami kemajuan.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007 sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,72 poin.

    “Capaian itu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional,” pungkasnya.

    Berkenaan dengan kemarau panjang akibat dari El Nino, dijelaskan Al Muktabar, kondisi terkini Banten yang terdampak kekeringan per 22 september 2023 mencapai 4.722 hektar atau 1,02 persen dari total luas tanam seluas 463.613 hektar. Dengan rincian kekeringan ringan 1.789 hektar, kekeringan sedang 1.532 hektar, kekeringan berat 887 hektar dan puso 514 hektar.

    Atas kondisi itu, Pemprov Banten melakukan berbagai langkah antisipasi seperti menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras yang bersumber dari dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton beras yang siap disalurkan apabila masyarakat sudah membutuhkan.

    Peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam, parit, sumur pantek, power thresher, sumur resapan, dan pompanisasi serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan 29,211 hektar serta dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian, dan penyiapan lumbung pangan.

    “Provinsi Banten juga memiliki pangan lokal seperti jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar,” ujarnya.

    Selain itu, ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten terutama antara wilayah Selatan dengan Utara diklaim perlahan sudah mulai teratasi. Hal itu ditandai dengan adanya perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait dengan politik anggaran dalam penyusunan APBD.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati menjelaskan, jika dilihat dalam lima tahun terakhir ini, alokasi anggaran pada APBD Provinsi Banten banyak diperuntukan untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

    “Lima tahun ini kalau kita lihat sebenarnya, sampean bedah APBD itu alokasi pembangunan itu lebih banyak untuk Selatan, agar ketimpangan jarak antara Selatan dan Utara yang begitu tinggi itu semakin kecil,” katanya kepada BANPOS saat ditemui di ruangannya.

    Ia bahkan menyebutkan, alokasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program pembangunan di wilayah Selatan angkanya mencapai 60 persen dari total APBD. Sehingga menurutnya tidak benar jika pemerintah tidak menaruh perhatian terhadap kesenjangan yang terjadi antara wilayah Selatan dan Utara Banten.

    “Makanya APBD Provinsi Banten itu hampir 60 an persen larinya ke Selatan,” jelasnya.

    Di samping itu pria yang akrab disapa Cak Nawa itu menjelaskan, dirinya kerap mendapatkan komplain dari sejumlah pemerintah daerah. Namun bukan pemerintah daerah dari wilayah Selatan yang mengadu kepadanya, melainkan pemerintah daerah dari wilayah Tangerang Raya yang kerap disebut-sebut lebih mendapatkan perhatian soal pembangunan. Cak Nawa mengatakan, pemerintah daerah dari wilayah Tangerang Raya merasa kebijakan anggaran Pemprov Banten selama ini tidak adil.

    “Kadang-kadang teman-teman di Tangerang itupun juga komplain, kami ini penyumbang terbesar pendapatan di Provinsi Banten, tapi kenapa kami cuman dikasihnya kecil,” tuturnya.

    Sehingga atas hal itulah kemudian, Cak Nawa menyanggah bila ada pihak yang mengatakan jika Pemprov Banten tidak serius menangani masalah ketimpangan pembangunan antara wilayah Selatan dengan Utara.

    Sebab secara alokasi anggaran APBD pun nyatanya, pemerintah jauh lebih menaruh perhatian kepada wilayah Selatan dibandingkan wilayah Utara.

    “Jadi sebenarnya sekarang sudah agak mulai baguslah, cuman memang belum sempurna masih jauh dari harapan,” tandasnya.(CR-02/RUS/PBN)

  • Dinasti Oligarki Cerowok Banten

    Dinasti Oligarki Cerowok Banten

    SERANG, BANPOS – Bahaya oligarki dan stagnasi birokrasi di Banten menjadi sorotan utama dalam beberapa peristiwa yang terjadi dalam perayaan HUT Banten ke 23 tahun ini. Permasalahan yang dianggap menjadi biang kerok dari mandeknya kemajuan di Provinsi Banten tersebut menggema di ruang rapat paripurna DPRD Banten dan juga di luar gedung DPRD Banten.

    Sebagaimana diketahui oleh umum, mayoritas kabupaten dan kota di Banten diidentikkan dengan beberapa nama kelompok atau keluarga yang secara turun temurun menjadi kepala daerah maupun mengatur kebijakan.

    Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman, menegaskan seriusnya permasalahan dinasti dan oligarki politik di Provinsi Banten. Dalam pidato sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten yang ke-23 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Taufiequrachman menyampaikan keprihatinannya terhadap kekakuan birokrasi dan dominasi politik keluarga di daerah tersebut. Ruki bahkan mengatakan di mata para pengamat politik, dinasti dan oligarki sudah sebegitu melekatnya di Banten.

    “Oligarki politik, dinasti politik tolong dikurangi di Banten. Ini dalam catatan para pengamat politik di Jakarta termasuk politik yang dikuasai oleh keluarga,” katanya pada Rabu (4/10).

    Menurutnya, dinasti politik menjadi akar masalah yang dapat menciptakan ketidakadilan, mengurangi peluang partisipasi politik bagi mereka yang bukan dari keluarga politikus. Lebih lanjut, Ruki menyoroti dampak negatif oligarki politik terhadap demokrasi, yang disebabkan oleh merajalelanya sistem politik berbasis uang di Banten.

    “Dinasti dan oligarki politik harus dikurangi di Banten. Penguasaan politik oleh keluarga merusak demokrasi dan menciptakan ketidakadilan,” ujar Ruki.

    Terkait dengan penyebab dinasti dan oligarki, Ruki menilai bahwa sistem politik uang yang merajalela telah menciptakan ketidaksetaraan politik dan kerusakan pada tatanan demokrasi.

    “Pertarungan politik yang mahal ini merusak good governance dan merajalela di mana-mana,” tambahnya.

    Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan 4 Oktober (Getok) juga ikut mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Banten. Dalam aksi peringatan HUT Provinsi Banten di depan Gedung DPRD, mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketidakmerataan pembangunan di Banten.

    Humas aliansi Getok, Muhammad Nur Latif, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten masih tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia. Latif juga mempertanyakan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

    “Sarana pendidikan di berbagai daerah pelosok Provinsi Banten tidak diperhatikan, dan kualitas pelayanan kesehatan masih memprihatinkan,” ujar Latif.

    Aksi mahasiswa tidak hanya berhenti di luar gedung. Kericuhan terjadi di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, ketika sejumlah mahasiswa mencoba menyampaikan kritik di tengah acara. Aparat keamanan merespons dengan tegas, bahkan salah satu mahasiswa mengalami kekerasan yang kemudian akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.

    Aksi yang sedianya berjalan damai mulai terasa panas pada saat sejumlah mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam Gedung DPRD Provinsi Banten dengan mendorong pagar besi.

    Massa aksi sempat saling dorong dengan aparat kepolisian tak terelakkan. Akibat dorongan dari kelompok mahasiswa begitu kuat, akhirnya gerbang utama Gedung DPRD Provinsi Banten berhasil dibobol.

    Namun tak lama gerbang tersebut berhasil ditutup kembali oleh aparat kepolisian, setelah sebelumnya mereka berhasil memukul mundur massa aksi yang mencoba untuk merangsek masuk ke dalam halaman gedung.

    Di waktu yang bersamaan pada saat polisi berusaha untuk memukul mundur massa aksi, Ikbal salah seorang mahasiswa dalam aksi tersebut menuai nasib yang nahas.
    Ia berhasil ditarik ke dalam halaman gedung oleh sejumlah aparat keamanan yang berjaga dalam aksi tersebut. Tidak hanya ditarik, Ikbal juga diinjak-injak oleh aparat yang mengamankan nya itu hingga pingsan.

    Melihat rekannya mendapatkan perlakuan kekerasan seperti itu dari aparat, salah seorang massa aksi pun lantas berteriak meminta agar rekannya itu jangan diinjak.

    “Wey teman kita jangan diinjak,” teriak salah seorang massa aksi dari luar pagar.
    Latif menegaskan atas perbuatan tersebut, pihaknya tidak akan tinggal diam. Kejadian tersebut akan dilaporkan kepada pihak Propam untuk segera ditangani kasus tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam, akan kami proses ke Propam. Agar keadilan memang ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Kericuhan tidak hanya terjadi di luar gedung, namun terjadi juga di di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Di dalam pada saat rapat paripurna berlangsung, dua orang mahasiswa yang diketahui berasal dari kelompok Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) diseret keluar oleh aparat keamanan dari dalam gedung.

    Sebelum dikeluarkan, kedua mahasiswa tersebut nampak hadir di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Di tengah acara berlangsung pada saat Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan sambutannya, dari tribun atas gedung paripurna kedua mahasiswa itu meneriakkan sejumlah kritikannya.

    “Pj Gubernur Banten gagal, reformasi birokrasi gagal!,” teriaknya.

    Sontak saja melihat hal itu sejumlah regu pengamanan segera bertindak cepat melakukan pengamanan. Kedua mahasiswa itu lantas kemudian ditarik keluar oleh regu pengamanan, dan dibawa ke pos penjagaan.

    Di luar gedung, salah satu mahasiswa yang berhasil diamankan bernama Syahrul Muhtaram mengatakan, Al Muktabar disebut telah gagal dalam memimpin Banten.

    “Gagal, Banten miskin. Pj Gubernur tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.

    Sementara itu Kepala Kesatuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Banten Agus Supriyadi mengatakan, kedua mahasiswa tersebut merupakan tamu undangan.
    “Dia (kedua mahasiswa) punya undangan,” jelasnya.

    Terkait penindakan, Agus menjelaskan yang bersangkutan hanya dibawa keluar dari lingkungan DPRD Provinsi Banten.

    “Tindakannya hanya dibawa keluar, karena dia bukan pelaku pidana,” terangnya.
    Terkait dengan adanya insiden tersebut, Agus mengatakan akan ada evaluasi terkait kelalaian pengamanan.

    “Kita akan melakukan evaluasi. Setiap tahunnya selalu dilakukan evaluasi,” tandasnya.
    Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar melakukan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin di Komplek Masjid Agung Kesultanan Banten. Dalam kunjungannya, Al Muktabar mengungkapkan tekadnya untuk memimpin Provinsi Banten dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan demografi dan persiapan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.

    Ia mengungkapkan Kesultanan Banten memiliki sejarah dengan torehan tinta emas pada masa lalu. Tidak hanya menjadi kerajaan dengan lalu lintas perdagangan internasional bahkan Kesultanan Banten juga memiliki duta besar di Eropa.

    “Hal itu menunjukkan Kesultanan Banten pada masa lalu adalah sebuah kerajaan besar yang memiliki hubungan diplomatik internasional dengan negara-negara lain,” ujarnya.

    Diakui Al Muktabar, ke depan masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Banten dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten. Tantangan itu tidak hanya datang dari dalam internal Provinsi Banten melainkan juga secara regional di Indonesia bahkan dunia.

    Menurut Al Muktabar ke depan Provinsi Banten akan memiliki bonus demografi di mana penduduk berusia produktif akan tumbuh sangat besar dan ini menjadi peluang bagi Banten secara khusus dan Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.

    “Untuk itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi menyongsong Indonesia emas tersebut,” ucapnya.(CR-02/RUS/PBN)

  • Dewan Sebut Pemkot Dilema Penggusuran Sempadan Sungai Cibanten

    Dewan Sebut Pemkot Dilema Penggusuran Sempadan Sungai Cibanten

    SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengatakan bahwa sikap yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, terkait dengan penggusuran sempadan Sungai Cibanten yang tengah dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) membuat Pemkot Serang dilema.

    Pasalnya, penggusuran tersebut berada di wilayah Kota Serang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, masyarakat yang tergusur di sempadan sungai tersebut merupakan masyarakat yang menempati lahan milik negara dan memang dilarang untuk didirikan bangunan apapun.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengatakan bahwa dalam menyikapi penggusuran tersebut membuat pemkot serba salah.

    “Ya memang buat kita di Pemerintah Kota Serang dilema ya, serba salah gitu. Kita menganggarkan untuk itu keliru juga, karena mereka membuat bangunan di situ kan tidak sesuai dengan aturan, tidak menganggarkan juga warga kita,” katanya, Selasa (3/10).
    Oleh karenanya, Hasan meminta agar pihak terkait dalam hal ini BBSWSC3 bisa untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak penggusuran. Pasalnya, mereka yang menempati lokasi itu juga warga negara yang juga perlu untuk dilindungi.

    “Makanya, karena kewenangan dan kewajibannya ada pada BBWSC3, kita berharap itu semuanya diperhatikan oleh BBWSC3. Termasuk kompensasi dan sebagainya,” ujarnya.

    “Karena kita kan salah juga kalau menganggarkan terkait ganti rugi dan sebagainya. Karena mereka membuat bangunan dan sebagainya di lahan pemerintah yang mungkin sebelumnya tidak ada komunikasi dengan pemerintah termasuk IMB dan sebagainya. Kalaupun tidak dianggarkan, tidak diperhatikan salah juga kita, karena itu warga kita,” sambungnya.

    “Jalan tengahnya, ya kita minta BBWSC3 yang tanggung jawab sepenuhnya. Karena Kali Cibanten itu kewenangan mereka. Jadi kalau ada masalah di situ berarti tanggung jawab mereka juga (BBWSC3, red) dan warga Kota Serang warga mereka juga masyarakat Indonesia juga,” imbuhnya.

    Hasan juga menyampaikan, bahwasanya masyarakat yang terkena penggusuran tetap harus diperhatikan dan semua harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya.
    “Jadi kalaupun ada penggusuran harus se-humanis mungkin dan kalau bisa tetap dalam rangka memenuhi hak warga,” tandasnya. (CR-01)

  • Kolaborasi Seniman Indonesia-Thailand Bikin Lukisan

    Kolaborasi Seniman Indonesia-Thailand Bikin Lukisan

    THAILAND, BANPOS – Sepuluh seniman Indonesia dan sepuluh seniman Thailand berkolaborasi menciptakan karya lukisan ikon dari masing-masing negara yang diberi judul berjudul “Chang-Gajah” dan “Garuda-Garuda”. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka promosi pertukaran budaya kedua negara.

    Kesepuluh seniman Indonesia melakukan residensi mengikuti program kebudayaan KBRI Bangkok selama dua minggu sejak 21 September 2023. Selama residensi, para seniman tersebut melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain workshop dan diskusi mengenai seni lukis, melukis langsung di lokasi-lokasi tertentu dan berpameran bersama dengan sepuluh pelukis ternama Thailand.

    “Kegiatan ini merupakan upaya KBRI Bangkok untuk mengajak publik, khususnya generasi muda kedua negara untuk menjadikan seni sebagai salah satu sarana kerja sama yang dapat menembus halangan batas, bahasa dan kebudayaan,” kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, Achmad Wicaksono dalam keterangannya, (3/10).

    Kegiatan workshop dan diskusi mengenai seni lukis dilaksanakan di empat lokasi, yaitu di Sekolah Indonesia Bangkok, Bunditpatanasilpa Institute, Silpakorn University, Poh Chang University, dan di KBRI Bangkok. Sepuluh seniman Indonesia yang menjadi nara sumber yaitu Bunga Jeruk Permata Pekerti, Erica Hestu Wahyuni, Galuh Taji Malela, Heri Dono, Jumaldi Alfi, Lini Natalini Widhiasi, Mola, Putu Sutawijaya, Rendra Santana, dan Theresia Agustina S.

    Sementara itu, sepuluh seniman Thailand terdiri dari Banlu Wiriyapornprapas, Jiamchan Chankhonghom, Pattharaporn Leanpanit, Phunsee Srisuphar, Pittawan Suwapab, Raksucha Chompoobut, Somsak Chowtadapong, Suchart Vongthong, Sita Inyai, dan Thongchai Rakpathum.

    Total peserta di keempat lokasi berjumlah sekitar 150 orang. Mereka terdiri dari parabpelajar, mahasiswa dan dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Thailand. Melalui workshop dan diskusi, peserta diperkenalkan mengenai sejarah seni lukis kedua negara, gaya melukis para seniman dan karya-karyanya.

    Rangkaian kegiatan ini merupakan ajang pengantar perkenalan 20 seniman kedua negara yang akan memamerkan hasil karya mereka pada Indonesia-Thailand Collaborative Painting Exhibition, 4-29 Oktober 2023 di National Gallery of Thailand, Bangkok.

    Pameran lukisan tersebut merupakan salah satu rangkaian Trade, Tourism, Investment and Cultural Forum yang digelar KBRI Bangkok sepanjang tahun 2023 untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, investasi dan kebudayaan Indonesia di Thailand. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/internasional/191130/kolaborasi-seniman-indonesiathailand-bikin-lukisan-gajah-dan-garuda

  • Silahturahmi Ke Rumah Ceu Popong, Ganjar Pranowo

    Silahturahmi Ke Rumah Ceu Popong, Ganjar Pranowo

    JAWA BARAT, BANPOS – Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi kediamanan salah satu tokoh Sunda Popong Otje Djundjunan atau yang akrab disapa Ceu Popong di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/10).

    Adapun kedatangan Ganjar ke rumah Ceu Popong dalam rangka melakukan silahturahmi. Ketika datang, Ganjar langsung disambut meriah oleh Ceu Popong.

    Ganjar diajak berkeliling ke dalam rumahnya, seperti melihat foto-foto keluarga, lalu diajak juga melihat penghargaan yang diterima oleh Ceu Popong. Setelah itu, kedunya saling berbincang-bincang beragam hal.

    “Saya diterima sangat ramah, menyenangkan dengan suasana ya seperti ibu saya, dengan tentu suasana ini jarang kita dapatkan. Maka hari ini saya merasa seperti datang kepada saudara, seperti datang kepada ibu saya. Terima kasih Ceu Popong,” kata Ganjar usai bertemu Ceu Popong.

    Tak hanya mendapatkan sambutan yang ramah, Ganjar juga diberikan wejangan dari Ceu Popong. Misalnya terkait filsofis kepemimpinan, kontestasi politik hingga kandidasi yang disebut sudah ditakdirkan jalannya.

    “Ini sejarah dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali pencerahan, satu yang sangat filosofis adalah soal pimpinan, kontestasi politik, kandidasi itu sudah ada garis tangannya, sudah ada takdirnya,”

    Ia mengatakan, sebagai manusia selalu menjalankan ikhtiar walaupun garis takdir sudah ditentukan. Termasuk juga mengenai pencapresannya di Pilpres 2024 nanti.

    “Tapi namanya manusia wajib hukumnya berikhtiar, itu sesuatu yang dalam pas dengan apa yang saya rasakan,” ungkap Ganjar.

    Ganjar juga tak menampik jika banyak belajar dari sosok Ceu Popong lantaran kegigihannya yang selalu membela rakyat dengan mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan golongan-golongan.

    “Tapi saya belajar dari beliau sebagai orang perempuan sunda yang punya kegigihan membela rakyat, nilai persatuan yang beliau dengungkan, merangkul semua golongan dan nasionalisme sangat luar biasa,” ujarnya.

    Sementara itu, Ceu Popong menyampaikan pesan kepada Ganjar untuk selalu berikhtiar, termasuk juga sebagai capres dan akan bertarung di Pilpres 2024.

    “Ceu Popong selalu mengatakan ke semua, ya kan segala macam (ada) garis tangan. Tapi dengan catatan, ikhtiar mah wajib, kita harus menyambut baik karena sedang berikhtiar,” ungkap Ceu Popong.

    Ceu Popong menekankan dirinya selalu mendoakan yang terbaik bagi Ganjar Pranowo. Kemudian ia mengingatkan kepada Ganjar untuk selalu berusaha di dalam meraih mimpinya yakni menjadi Presiden RI.

    “Mendoakan mana yang terbaik untuk beliau, kata maha kuasa tapi ikhtiar mah wajib. Jadi jangan mimpi kita akan menemukan orang yang sempurna, nah tapi yang penting berusaha,” tandas Ceu Popong. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/191131/silahturahmi-ke-rumah-ceu-popong-ganjar-pranowo-saya-dapat-banyak-pencerahan

  • SouthCity Tawarkan Fitur Pilih Desain Interior Sendiri

    SouthCity Tawarkan Fitur Pilih Desain Interior Sendiri

    JAKARTA, BANPOS – SouthCity menawarkan konsep Design Your Home, Your Way untuk cluster perumahan baru di dalam Fortunia Residences 2 dengan nama Fortunia Cove. Fitur ini memungkinkan konsumen terutama milenial untuk memilih semua fitur desain interior rumah mereka mulai dari memilih warna lantai sampai dengan dinding kamar mandi.

    Direktur SouthCity, Peony Tang mengatakan, pihaknya memahami trend dan gaya hidup para milenial yang unik. Tak heran jika cluster sebelumnya yaitu Fortunia Residence 2 laku keras di pasaran. Dengan memahami trend saat ini, pihaknya menawarkan konsep Custom Homes, yang memberikan opsi memilih warna lantai sampai dengan tipe kitchen countertop dan dilengkapi dengan fitur smart homes.

    “Untuk unit tipe Corner juga mendapatkan tambahan Attic yang sangat cocok dengan gaya hidup milenials,” ujar dia.

    Attic room adalah pemanfaatan loteng di bawah atap rumah menjadi ruangan tambahan sebagai ruang kerja atau bermain anak. Karena memanfaatkan ruangan di bawah atap, maka hanya rumah dengan atap tinggi yang bisa dibuat attic room.

    Menurut Peony, selain keunikan fitur Design Your Home, Your Way yang ditawarkan Fortunia Cove, kelebihan lainnya adalah fasilitas dan akses transportasi yang sangat strategis. Menurutnya, Saat ini, para konsumen properti mencari tiga hal yaitu lokasi strategis, harga terjangkau, dan lingkungan yang masih hijau serta asri.

    “Dari aksesibilitas, dengan beroperasinya Jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) via gerbang tol Limo, SouthCity ke Bandara Soekarno-Hatta hanya membutuhkan waktu 15 menit,” katanya.

    Selain itu, juga terdapat akses tol Depok-Antasari, tol Cinere-Serpong, dan ditambah dengan berbagai kemudahan transportasi seperti TransJakarta, MRT Lebak Bulus, dan Commuter Line. Hal ini tentunya akan meningkatkan nilai jual dan daya tarik SouthCity bagi para investor dan konsumen.

    Dari sisi fasilitas, Peony menambahkan, di hunian ini, juga tersedia fasilitas di dalam kawasan Fortunia, mulai dari taman dan ruang hijau, jogging track, kolam renang, outdoor gym dan berada dekat dengan pusat kuliner.

    Dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 1,4 miliar, cluster ini memiliki luas mencapai 12.604m2 dengan total 92 unit. Fortunia Cove ditawarkan dengan beberapa pilihan tipe yang disesuaikan kebutuhan market mulai dari luas bangunan 72-97 m2 dan luas tanah 60-134 m2.

    Sales & Marketing General Manager SouthCity, Alberto Sutejo menambahkan, Fortunia Cove akan diluncurkan pada awal Oktober 2023. Dikarenakan jumlah unit yang terbatas, maka Fortunia Cove akan dipasarkan dengan sistem Nomor Urut Pemesanan (NUP) atau Priority Pass dengan opsi Regular atau VIP Pass, pembeli VIP Pass mendapatkan prioritas utama untuk memilih unit rumah idamannya.

    Alberto sangat optimistis Fortunia Cove adalah pilihan hunian yang paling tepat bagi keluarga muda yang tinggal dan beraktifitas di Jabodetabek. Menurutnya, lokasi strategis, kemudahan dan pilihan modal transportasi, kelengkapan fasilitas, dan pengembangan mendatang (future development) di SouthCity akan memberikan nilai tambah bagi para pembelinya.

    “Fortunia Cove merupakan hunian yang sangat ideal karena para penghuni (end user) juga akan menikmati nilai investasi rumah tinggalnya yang harganya akan terus naik,” katanya. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/191122/southcity-tawarkan-fitur-pilih-desain-interior-sendiri-di-fortunia-cove