BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Bendera Sepanjang 1001 Meter Dibentangkan Di Kabupaten Pandeglang

    Bendera Sepanjang 1001 Meter Dibentangkan Di Kabupaten Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Bendera sepanjang 1001 meter dan 101 meter, dibentangkan dan diarak sepanjang 1 kilometer di Banten untuk pertama kalinya dalam peringatan hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2023, di lapangan Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

    Kirab bendera sepanjang 1.001 meter dan 101 meter ini, digelar oleh tokoh budaya di Banten H. TB Sangadiah, yang merupakan ketua umum Paguron Jalak Banten Nusantara (BJBN).

    Saat melepas kirab bendera, TB Sangadiah menyebut bahwa kirab bendera di hari Kesaktian Pancasila ini merupakan bukti kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari masyarakat Banten.
    “Kirab bendera pada hari Kesaktian Pancasila ini sebagai bukti bahwa masyarakat Banten cinta terhadap NKRI,” kata TB Sangadiah, Minggu (1/10).

    Sementara itu, Ketua Pelaksana Kirab Bendera, Anita Tristiawati menegaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menunjukan komitmen masyarakat Banten pada keharmonisan hidup berbangsa.

    “Kita ini berbeda tapi satu bersama Pancasila, dan merah Putih adalah simbol jati diri bangsa kita,” katanya.

    Untuk diketahui, acara kirab ini diikuti oleh ribuan orang dari lintas organisasi, lintas profesi, pelajar dan juga tokoh agama.

    Hadir pula Danrem 064 Maulana Yusuf Banten, Brigjen TNI. Tatang Subarna, Sultan Banten, RTB Hendra Bambang Wisanggeni, Panglima Siuk Langit dari suku Dayak, serta pemangku adat Nusantara lainnya.(dhe/pbn)

  • AMCB Tolak Pendirian Indomaret Di Cipacung

    AMCB Tolak Pendirian Indomaret Di Cipacung

    PANDEGLANG, BANPOS – Puluhan warga Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cipacung Bersatu (AMCB), menolak pendirian toko waralaba (berjejaring) Indomaret di wilayah mereka. Pasalnya, dengan keberadaan toko modern (Indomaret, red) tersebut dikhawatirkan akan mematikan perekonomian warga setempat.

    Ketua AMCB, Dede Supriadi mengatakan, ia bersama masyarakat Cipacung menolak keras pembangunan waralaba tersebut karena berpotensi membunuh bisnis warung-warung kecil disekitarnya.

    “Pembangunan waralaba atau Indomaret di Kampung Cipacung, sangat meresahkan masyarakat khususnya pedagang kecil. Karena, dengan adanya waralaba bisa mematikan perekonomian pedagang-pedagang kecil disekitar waralaba tersebut,” katanya, Jum’at (29/9) lalu.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, agar segera menutup dan membatalkan penerbitan perizinannya.

    “Kami ingin, Pemerintah Daerah meninjau Perda No 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan waralaba dan pengelolaan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat bagian kedua pasal 8 ayat (1) setiap pendirian waralaba harus memiliki ijin, dan untuk ayat (2) pendirian waralaba sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha mikro yang berada di wilayah daerah,” terangnya.

    Dede mengatakan, pihaknya berharap agar Satpol PP bisa menutup dan memasang segel untuk waralaba tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang membatalkan perizinannya.

    “Kami juga meminta kepada Pemkab melalui Satpol PP, untuk menutup dan menyegel waralaba yang telah dibangun. Dan untuk DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, agar membatalkan surat perizinan pendirian Indomaret tersebut yang telah keluar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Wartawan Pandeglang Dikritik Pejabat

    Wartawan Pandeglang Dikritik Pejabat

    PANDEGLANG, BANPOS – Kelompok Kerja Wartawan (Porwan) Pandeglang memperingati puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke 2 di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Jumat (29/9) lalu.

    Dengan mengusung tema Aspirasi Anda Inspirasi Kami, sejumlah pejabat Pemkab Pandeglang menyampaikan saran dan masukan bagi kuli tinta yang bekerja di wilayah Kabupaten Pandeglang tersebut.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, keberadaan wartawan di Kabupaten Pandeglang memiliki andil yang cukup besar, khususnya dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan berbagai informasi mengenai berbagai hal di Pandeglang, mulai dari bidang kesehatan, sosial, politik, pendidikan, pembangunan dan hal lainnya. Oleh karena itu, Irna meminta kepada semua pejabat dan pegawai dilingkungan Pemkab Pandeglang agar tidak alergi dengan keberadaan wartawan.

    “Kalau ada pejabat yang alergi wartawan, itu mungkin karena dia belum tahu mengenai tugas dan peran wartawan di Pandeglang,” kata Irna.

    Irna berpesan kepada para pejabat agar bisa bersikap kooperatif. Selain itu, Irna juga menyampaikan agar wartawan bersabar apabila dalam bekerja ada pejabat yang slow response. Hal itu karena ada pekerjaan lain yang lebih penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

    “Jangan langsung laporkan ke Ibu, tunggulah sampai enam jam, kalau tidak direspons sampaikan kepada ibu, biar ibu tegur pejabatnya. Karena mereka ini butuh konfirmasi, sementara ibu kan enggak terlalu tahu soal hal teknis,” ucapnya.

    semwntara itu, Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta berpesan agar para wartawan bisa menyajikan berita secara seimbang. Dalam artian, berita yang dimuat tidak selalu berita miring, melainkan keberhasilan Pemkab Pandeglang dalam menjalankan kebijakan juga harus disampaikan.

    “Kalau berita itu jelek pasti ramai, semua memberitakan. Tolong juga diberitakan apabila ada keberhasilan kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini sekedar sharing, jadi berimbanglah berita itu,” katanya.

    Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Pandeglang, Doni Hermawan menyampaikan agar berita yang disajikan sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, penulisan judul dan isi berita juga harus sesuai.

    “Dulu pernah ada judul berita yang menghebohkan terkait Pilkades, padahal isinya itu biasa saja,” katanya.

    Asda II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Nuriah mengatakan, beberapa waktu lalu sempat ramai mengenai berita warga miskin yang tinggal sebatang kara. Padahal pada kenyataannya orang tersebut tidak tinggal sendirian karena masih ada sanak kerabatnya.

    “Jadi harus dikroscek juga kebenaran informasi yang didapat agar valid. Makanya sekarang kalau ada informasi saya cek dulu kebenaran dilapangan, baru setelah itu saya sampaikan kepada media,” katanya.

    Komandan Kodim (Dandim) 0601 /Pandeglang, Letkol Inf Suryanto mengatakan, pihaknya selalu melibatkan wartawan dalam segala kegiatan. Oleh karena itu, apabila ada sesuatu hal yang sifatnya negatif, dia berpesan agar dibicarakan terlebih dahulu.

    “Kalau sekiranya ada hal yang negatif, apakah bisa dibicarakan dulu sebelum dinaikan beritanya,” katanya.

    Wakapolres Pandeglang, Kompol Andi Suwandi berpesan agar aspirasi yang disampaikan oleh berbagai kalangan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi demi kepentingan bersama.

    “Sekarang bisa tidak apa yang disampaikan itu dilaksanakan oleh rekan-rekan wartawan,” katanya.

    Ketua Porwan Pandeglang, Tb Agus Jamaludin mengatakan, tema Aspirasi Anda Inspirasi Kami merupakan hasil pembahasan dengan semua anggota Porwan Pandeglang. Tema ini memiliki maksud agar semua pihak menyampaikan kritikan kepada wartawan agar bisa menjadi bahan evaluasi.

    “Apa yang disampaikan akan menjadi bahan perbaikan bagi kita dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Karena selama ini mungkin masih banyak pihak yang enggan memberikan komentar, tetapi melalui HUT ke dua ini, kami ingin agar ada pesan dari narasumber kepada kami,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pengumuman! Pulau Liwungan Pandeglang Dilelang

    Pengumuman! Pulau Liwungan Pandeglang Dilelang

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, kembali membuka lelang pengelolaan wisata Pulau Liwungan, setelah pada lelang pertama tidak ada pihak investor yang mengikuti lelang tersebut.

    Lelang pengelolaan destinasi wisata yang berada diwilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan nilai investasi sebesar Rp 37 miliar.

    Tujuan dilelangkannya pengelolaan destinasi wisata Pulau Liwungan tersebut adalah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan pengelolaan destinasi wisata Pulau Liwungan tersebut.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin mengatakan, saat ini Pemkab Pandeglang telah melelangkan pengelolaan wisata Pulau Liwungan tersebut untuk yang kedua kalinya.

    Pada lelang yang kedua ini, ada sebanyak 5 perusahaan yang telah mendaftar, dan yang lolos kualifikasi untuk penawaran lelang itu hanya tiga perusahaan.

    “Lelang investasi Pulau Liwungan ini yang kedua kali kita lakukan. Pada lelang kali ini awalnya ada sebanyak 5 perusahaan yang mendaftar,” kata Yahya kepada wartawan, Minggu (1/10).

    Menurutnya, pada tahapan penyampaian dokumen kualifikasi pada proses lelang ini, dari 5 perusahaan hanya sebanyak 4 perusahaan yang menyampaikan dokumen kualifikasi tersebut.

    “Nah kemudian, dari 4 perusahaan ini yang lolos kualifikasi dokumen perusahaan itu hanya 3 perusahaan,” ucapnya.
    Dijelaskan Yahya, tiga perusahaan yang lolos kualifikasi dokumen ini merupakan perusahaan yang dianggap layak untuk melakukan penawaran pada proses lelang pengelolaan wisata Pulau Liwungan tersebut.

    “Tiga perusahaan ini, nantinya mereka melakukan penawaran. Dari ketiga perusahaan itu siapa nanti yang bisa bekerjasama dengan Pemkab Pandeglang dalam melakukan pengelolaan wisata Pulau Liwungan,” ujarnya.

    Yahya menambahkan, untuk nilai investasinya tersebut sudah dihitung sesuai dengan luasan lahan Pemkab Pandeglang yang bersertifikat yaitu sebesar Rp50 miliar.

    Namun, dari masterplan dan rencana bisnis dengan investor tersebut diangka sebesar Rp37 miliar dan itu sudah dikaji oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

    “Jadi untuk nilai investasi yang dilelang itu hanya sebesar Rp 37 miliar, bukan diangka Rp50 miliar,” jelasnya.

    Namun yang masuk ke PAD Pandeglang bukan dari nilai lelang sebesar Rp37 miliar tersebut. Akan tetapi, untuk PAD merupakan hasil kerjasama pemanfaatan setelah pihak perusahaan sudah menjalin kerjasama dengan Pemkab Pandeglang.

    “Masa kerjasama pengelolaan Pulau Liwungan itu selama 25 tahun ketika sudah ada pemenang lelang nya,” terangnya.

    Dikatakannya lagi, pada awal tahun setelah kerjasama pengelolaan itu terjalin, pihak ketiga tersebut harus memasukan kontribusi tetap ke Pemkab Pandeglang sebesar Rp 233 juta.

    “Kita berikan kesempatan dulu kepada investor untuk membangun, jadi targetnya selama 5 tahun membangun, dan tahun kesepuluh diharapkan bisa berkembang dan sudah menuai hasilnya. Nah di tahun ke 10 nanti baru kita bahas soal bagi hasil,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Megawati: Ganjar Prioritaskan Kedaulatan Pangan

    Megawati: Ganjar Prioritaskan Kedaulatan Pangan

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader dan simpatisan agar semangat serta solid untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

    Megawati memastikan, Ganjar Pranowo akan memprioritaskan kesejahteraan petani dan nelayan dalam memimpin Indonesia nantinya.

    Hal tersebut disampaikan pada penutupan Rakernas IV PDI Perjuangan, di JiExpo Kemayoran, Minggu (1/10).

    “Persoalan pangan harus diselesaikan secara komprehensif dengan mengedepankan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Megawati.

    Kedaulatan pangan merupakan bagian dari perjuangan ideologis pembebasan PDI Perjuangan yang diimplementasikan melalui kebijakan oleh Ganjar Pranowo saat memimpin Indonesia.

    “PDI Perjuangan memastikan untuk terus mengawal upaya terwujudnya kedaulatan pangan yang diterjemahkan oleh Ganjar Pranowo saat menjadi Presiden Indonesia,” lanjut Megawati.

    Mengingat pentingnya pengelolaan pangan, Megawati menegaskan, semua pihak harus berperan aktif memenangkan Ganjar Pranowo agar perjuangan ideologis tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

    “Pemilu merupakan wadah menentukan arah pembangunan Bangsa Indonesia. Apabila kedaulatan pangan dapat segera diupayakan bersama, maka memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 adalah sebuah kewajiban,” tegasnya.

    Anak Megawati, M Prananda Prabowo mengatakan bahwa soliditas tiga pilar partai menunjukkan kekompakan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Hal itu disampaikan Nanan, sapaan akrabnya di area Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu.

    “Melalui agenda rakernas ini, PDI Perjuangan juga menunjukkan soliditas Partai menghadapi Pemilu 2024,” ujar Nanan saat mengendarai boogie car.

    Menurutnya, berbagai arahan yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi perhatian utama peserta termasuk soal menjaga kedisiplinan, spirit gotong royong serta bekerja dengan turun ke bawah, ke akar rumput.

    “Termasuk menekankan persoalan pangan merupakan hal yang sangat penting,” katanya.

    Dia mengungkapkan kehadiran ribuan petani dan pameran pangan wujud komitmen partai, karena persoalan pangan sangat penting. Sehingga di agenda besar, PDI Perjuangan selalu memilih tema yang spesifik.

    “Selama Rakernas IV, Ibu Ketua Umum dua kali berkunjung ke pameran pangan. Hari pertama bersama Pak Jokowi dan capres Ganjar Pranowo. Hari kedua juga kembali meninjau dan berdialog dengan penjaga stan di arena pameran pangan,” tambah Nanan.

    Selain itu, momen penyerahan bibit padi oleh petani kepada Megawati, Presiden Jokowi dan capres Ganjar di pembukaan Rakernas adalah bentuk simbolisasi keberpihakan.

    “Pada simbol Pancasila sila kelima, padi melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan syarat utama kemakmuran,” jelasnya.

    Adapun pemilihan tema Rakernas IV PDIP bagi sebagian pihak terkesan tidak seksi dalam konteks politik terkini. Begitupun di rakernas sebelumnya yang membahas jalur rempah untuk menyadarkan Indonesia negara yang kaya dengan rempah-rempah dan juga dengan pangan bumbu-bumbuan.

    Walau begitu, PDIP tetap setia di jalan ideologi dengan membahas dan berupaya menemukan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah riil yang dihadapi rakyat.

    Ia juga menyoroti kehadiran pelajar di arena pameran pangan. Menurutnya, momen itu bisa semakin menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan berdikari di kalangan muda.

    “Diharapkan para pelajar itu, kaum Gen Z, mendapat inspirasi terhadap upaya menggelorakan kemajuan dan semangat berdikari, dan cinta tanah air,” pungkas Nanan.

    Rakernas IV PDI Perjuangan dilaksanakan di Ji Expo Kemayoran, Jakarta pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 dengan mengangkat tema “Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat”.(PBN/RMID)

  • Bawaslu Lebak Gandeng Pers dan Mahasiswa

    Bawaslu Lebak Gandeng Pers dan Mahasiswa

    LEBAK, BANPOS – Bawaslu Kabupaten Lebak gelar Sosialisasi Pengawas Partisipatif bertema ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’. Giat bertempat di Hotel Horison Rahayu, Rangkasbitung, Sabtu (30/9).

    Ketua Bawaslu Lebak, Asep Rizal Murtado dalam penyampaian materi mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan bersama dengan organisasi mahasiswa dan media yang merupakan bagian dari pilar demokrasi. “Maka peran aktif media sangat penting bagi Bawaslu karena dapat menjadi corong informasi yang langsung diterima oleh publik,” kata Asep.

    Dikatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk memperkuat peran media, khususnya dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, kemudian juga untuk meningkatkan sinergitas dalam proses pengawasan pada setiap tahapan Pemilu.

    “Kami mengajak kepada media massa agar memproduksi berita terkait dengan Pemilu yang mengedepankan fungsi informatif dan edukatif,” terangnya.

    Menurut Asep, Bawaslu sengaja mengundang mahasiswa dan media sebagai peserta sosialisasi, karena peran keduanya cukup strategis dalam menyampaikan pemahaman terkait Pemilu yang akan digelar Februari 2024.

    “Dengan keterbatasan petugas pengawas, kami mengajak Media, khususnya yang mempunyai jangkauan yang luas untuk membantu kami dalam mensukseskan pemilu dengan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait kepemiluan,” ungkap Asep.

    Sementara, Ketua PWI Lebak, Fahdi Khalid mengapresiasi sosialisasi yang digelar Bawaslu Lebak. Menurutnya, terdapat beberapa peran penting pers dalam mensukseskan kegiatan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang.

    “Pertama pers berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Seperti tahapan pemilu, siapa bakal calon yang maju, hingga hasil akhir dari pemilu tersebut,” tuturnya.

    Ditambahkan Fahdi, bahwa pers sendiri memiliki fungsi pendidikan dan fungsi kontrol dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan membangun pendapat umum berdasarkan fakta peristiwa dan informasi yang benar. Selain itu, pers juga berperan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk menghormati kebhinekaan di Indonesia.

    “Salah satunya dengan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan fungsi pers lainnya adalah menangkal setiap informasi hoaks,” ujarnya.

    Kata dia, media harus mengedepankan asas independensi, keberimbangan informasi (cover both side) dan tentunya harus berperan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

    “Media harus netral dan berimbang dalam pemberitaan. Oleh sebab itu, masyarakat boleh juga mengawasi pers, tujuannya adalah untuk mewujudkan pemilu 2024 yang jujur dan adil,” paparnya.(wdo/pbn)

  • KPU Dinilai Kurang Responsif Soal Pendaftaran Capres-Cawapres

    KPU Dinilai Kurang Responsif Soal Pendaftaran Capres-Cawapres

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 19-25 Oktober 2023. Saat ini, peraturannya sudah memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, pengaturan jadwal tahapan Pemilu 2024 yang disusun KPU sulit dipahami. Kata dia, KPU lamban menyesuaikan tahapan Pemilu 2024 dengan undang-undang atau peraturan terbaru.

    “Dampaknya penyelenggara pemilu tidak dapat mengatur kalender pemilu yang berkepastian hukum,” tegas Titi dalam keterangannya, kemarin.

    Titi menyoroti perbedaan penjadwalan yang dilakukan KPU untuk Pemilu 2024 dengan pemilu 2019.Kata dia, untuk pemilu 2019, KPU mengatur jadwal, program, dan rincian kegiatan dalam satu peraturan KPU (PKPU) yang terkon­solidasi. Meski ada perubahan di tengah jalan, kata dia, namun detail aktivitas yang dilakukan KPU sudah diketahui publik sejak awal.

    “Sedangkan Pemilu 2024, jadwal yang diatur lewat PKPU nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelengga­raan Pemilu 2024 hanya bersifat umum,” katanya.

    Bahkan, untuk jadwal tahapan dan program secara rinci untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, maupun kampanye diatur terpisah melalui PKPU tersendiri. “Cara pengaturan ala KPU itu memang membuat tahapan pemilu menjadi kurang berkepastian hukum,” kritiknya.

    Menurut Titi, kebingungan masyarakat semakin bertambah setelah UU nomor 7 tahun 2023 mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Pemilu yang mengubah durasi pencalonan. Yakni, daftar calon tetap pasangan capres-cawapres harus sudah ditetapkan 15 hari sebelum masa kampanye.

    “KPU baru mengatur rincian kerangka waktunya di belakang. Model pengaturan jadwal yang dicicil itu justru menyulitkan proses sosialisasi dan tidak memberikan ketegasan atas kegiatan yang berlangsung pada setiap tahapnya,” kritik Titi.

    “Sehingga semua pihak harus menung­gu satu per satu detail waktu setiap pro­gram dan kegiatan pada masing-masing tahapan sampai dengan KPU menerbitkan PKPU spesifik yang mengatur masing-masing tahapan tersebut,” sambung pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI) ini.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik mengatakan, peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU (PKPU) tentang pendaftaran pe­serta pemilu presiden dan wakil presi­den sudah memasuki tahapan har­monisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Idham yakin rancangan PKPU itu tidak keluar dari norma-norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    “Kami sudah melewati proses rapat kon­sultasi dengan pembentuk undang-undang dan sekarang ini sedang tahapan akhir harmonisasi dengan Kemenkumham,” katanya.

    Idham mengatakan, setelah selesai diharmonisasi, PKPU akan segera diun­dangkan. Apalagi, jadwal pendaftaran capres-cawapres sudah dekat. Setelah diundangkan, kata Idham, KPU akan segera mensosialisasikan informasi maupun regulasi tentang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada publik, utamanya partai politik (parpol).

    “Proses sebelum jadwal pendaftaran capres dan cawapres itu disepakati oleh Pemerintah dan DPR,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, berdasarkan uji publik terhadap rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pendaftaran capres-cawapres, KPU telah terlebih dahulu menawarkan jadwal pendaftaran dibuka pada 10-16 Oktober 2023. Namun, pada akhirnya dalam rapat konsultasi dengan DPR diusulkan pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada 19-25 Oktober.

    “Usulan itu disepakati,” kata mantan ketua KPU Kabupaten Bekasi ini dua periode tersebut.

    Dengan adanya kesepakatan itu, Idham mengatakan, saat ini hanya tersisa waktu kurang dari satu bulan menjelang pembukaan pendaftaran dibuka. Idham mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu baik di pusat, provinsi maupun daerah bahwa hari pemungutan suara yang tersisa 137 hari lagi.

    “Waktunya setiap hari semakin berkurang. Jadi KPU sebagai penyeleng­gara pemilu harus memastikan tahapan demi tahapan berjalan dengan baik dan lancar,” tandas Idham.(PBN/RMID)

  • Mumpung Kering, Arief Perintahkan PU Normalisasi Saluran Air

    Mumpung Kering, Arief Perintahkan PU Normalisasi Saluran Air

    TANGERANG, BANPOS – Meskipun masih dalam kondisi yang terik dan kering, Pemkot Tangerang telah mempersiapkan sedari dini terjadinya genangan dan banjir yang berpotensi terjadi pada musim penghujan, yang diprediksi akan terjadi pada Oktober ini.

    Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, saat meninjau sejumlah saluran air yang potensial meluap dan menyebabkan banjir dan genangan, memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, untuk segera melakukan antisipasi musim penghujan.

    “Minta tolong diinventarisir. Kalau memang harus dilebarkan ya dilebarkan lagi. Kalau memang sudah tidak mampu menampung agar luapannya tidak menggenang ke mana-mana,” perintah Arief saat meninjau saluran air di Komplek Taman Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Jumat, (29/9).

    Setelah meninjau saluran di Komplek Taman Pabuaran, Arief bersama rombongan melanjutkan tinjauannya ke Kali Cirarab di Kecamatan Periuk. Ia mengatakan bahwa keringnya drainase dan aliran sungai, dapat menjadi momentum tepat untuk melakukan normalisasi.

    “Kalau memang harus dinormalisasi ya mending sekarang mumpung masih kering, jadi masih kelihatan lumpurnya,” ujar Arief.

    Selain itu, Arief, juga kembali menyempatkan untuk meninjau proyek pembangunan sport center di kawasan Kelurahan Nambo Jaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan itu harus benar-benar memperhatikan saluran drainase, kemiringan tanah dan buangan air agar tidak tersendat.

    “Tetap harus waspada dan tidak boleh lengah walaupun cuaca masih panas dan kering. Antisipasi dan pencegahan sejak dini tetap harus dilakukan agar dampaknya dapat diminimalisiir atau bahkan dieliminasi,” tandasnya. (DZH)

  • IGTKI Diminta Bangun SDM Berkualitas

    IGTKI Diminta Bangun SDM Berkualitas

    TANGERANG, BANPOS – Dengan adanya kepengurusan yang baru dari IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia), diharapkan dapat membangun dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sejak dini, khususnya di Tangerang Selatan (Tangsel).

    Hal itu disampaikan oleh Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, saat membuka Konferensi III Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI), yang diselenggarakan di Teater AMTC Lubana Sengkol, Setu, pada Jumat (29/9).

    “Harapan saya kepada pengurus baru untuk program ke depannya selama lima tahun IGTKI-PGRI semakin mandiri. Mampu memperlihatkan eksistensi nya dalam dunia pendidikan usia dini sehingga siap untuk mewujudkan program pemerintah, membangun SDM berkualitas,” katanya.

    Bahkan kata Benyamin, Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap untuk mendukung apabila ada dari IGTKI yang belum meraih gelar sarjana. “Mungkin ada guru dari IGTKI ini yang belum sarjana, kami punya program untuk pendidikan kesarjanaan,” kata Benyamin.

    Hal ini penting, karena di usia sejak dini pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting. Oleh karenanya, para guru juga harus meningkatkan kompetensinya terutama pemahaman teknologi.

    “Para pendidik anak usia dini harus mampu menjadi penggerak dengan melibatkan peran orang tua guna mengembangkan pendidikan anak itu sendiri,” ujarnya.

    Hal ini mengingat setiap anak terlahir membawa potensi diri dan kecerdasan masing-masing. Tergantung bagaimana pola pendidikan dari orang tua dan para guru dalam mengasuh.

    “Kembali kepada tugas dan fungsi ibu bapak sekalian membesarkan mendidik membentuk anak yg sedang dalam persiapan mereka untuk tumbuh,” tuturnya. (DZH)

  • Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

    Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mengklaim masih ada lahan seluas 4.747 hektare yang dapat ditanami padi oleh para petani, meskipun saat ini tengah dilanda kekeringan imbas El Nino.

    Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, dalam keterangan tertulis yang diterima menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor, guna menangani permasalahan kekeringan di Kabupaten Tangerang.

    “Total wilayah yang terkena dampak kekeringan ini meliputi 24 Kecamatan. Dengan terjadinya fenomena El-Nino dan kekeringan ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil produksi dan naiknya harga gabah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian untuk menangani permasalahan ini,” ujarnya, Sabtu (30/9).

    Sejumlah upaya yang dilakukan DPKP adalah monitoring kondisi lahan yang terdampak. Selain itu, DPKP juga mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air seperti pompa dan sumur kepada Kementerian Pertanian.

    “Yang pasti untuk monitoring (lahan pertanian) kami terus lakukan. Untuk langkah yang sedang kami lakukan saat ini adalah mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air, seperti pompa air dan sumur pantek,” katanya.

    Berdasarkan data dari DPKP Kabupaten Tangerang per tanggal 19 September tahun 2023 ini, sebanyak 1.276 hektare lahan pertanian mengalami dampak kekeringan. Dengan rincian sebanyak 590 hektare masuk ke kategori kekeringan ringan, 335 hektare kekeringan sedang, 207 hektare kekeringan berat dan 144 hektare mengalami puso (gagal panen).

    Untuk mengatasi masalah kekeringan, pihaknya mengajukan beberapa program bantuan sarana pendukung penyediaan air dari pemerintah pusat. Misalnya, pengajian sumur di 148 titik, pompa air 6 inci itu 15 unit, pompa air 4 inci 31 unit, pompa air 3 inci 12 unit.

    Selain itu, Asep mengatakan, pihaknya mengajukan bantuan berupa benih padi untuk tanaman seluas 4.747 hektar, di lahan terdampak kekeringan tersebut.

    “Sebelumnya kami juga telah membagikan bantuan benih yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian sebanyak 25 ton di 22 desa. Kami juga telah membagikan lima unit pompa air yang juga bersumber dari dana Kementerian,” tandasnya. (DZH)