BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Pengusaha Bongkar Muat Didominasi Kaum Milenial

    Pengusaha Bongkar Muat Didominasi Kaum Milenial

    CILEGON, BANPOS – Pengurus DPW Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBMI) Provinsi Banten resmi dilantik, Selasa (26/9). Sebagian besar pengurus diisi oleh kalangan milenial.

    Ketua DPW APBMI Provinsi Banten, Alawi Mahmud mengatakan, bahwa sebagian besar pengurus periode keduanya tersebut diisi oleh kalangan milenial. Setelah pelantikan, kata Alawi dilanjutkan dengan rapat kerja wilayah untuk menjalankan sejumlah program-program selama 5 tahun ke depan.

    “Mayoritas kalangan milenial yang juga tidak kalah produktifnya dalam hal memberikan gagasan-gagasan untuk kemudian kita aplikasikan dalam program kerja APBMI. Saya rasa ini bagian-bagian yang yang penting buat kita ke depan dan kita akan mengemas berbagai program peningkatan penataan sistem di dalam APBMI,” kata Alawi usai pelantikan, Selasa (26/9).

    Kemudian Alawi menyebutkan dalam Rakerwil APBMI Provinsi Banten akan membahas tentang percepatan dan program pemerintah berkaitan dengan rencana induk Pelabuhan.

    Bahkan ia juga menyatakan Kota Cilegon merupakan kota potensial dalam kawasan ekonomi khusus di wilayah Banten. Hal tersebut dikarenakan Kota Cilegon merupakan kota pintu gerbang perekonomian dari luar pulau Jawa.

    “Kemudian berikutnya adalah bahwa pemerintah juga memiliki program kawasan ekonomi khusus di wilayah Banten maka tentu Kota Cilegon menjadi pilihan utama untuk menjadikan sebagai kawasan ekonomi khusus,” kata Alawi.

    “Pertimbangannya adalah bahwa Cilegon kalau tidak mau, suka tidak suka faktanya menjadi kota pintu gerbang ekonomi baik yang datang lintas Pulau ataupun dari barang-barang impor sekalipun ada di wilayah Banten sejalan juga dengan tubuh pembangunan industri di wilayah Banten,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP APBMI, Joswandi Kristanto menyampaikan pesan dan harapan kepada seluruh anggota APBMI Banten. Joswandi meminta, APBMI Banten jika nanti kembali dipimpin oleh Alawi dapat meningkatkan kerja sama dengan BUP di Banten. Peningkatan itu penting dilakukan agar asosiasi dapat mengendalikan anggotanya dalam menjalin kerja sama dengan BUP.

    “Saya berharap dengan kepemimpinan dua kali pak Alawi bisa bersinergi dengan semua stakeholder dan mengikuti peraturan yang ada. Harus ada perjanjian kerja sama (PKS) dengan badan usaha pelabuhan yang terkait konsesi. Kami juga akan MOU dengan KBS (BUP Krakatau Bandar Samudera). Kemudian buat PKS, sehingga anggota legal dan tidak liar. Itu harapan kami,” terangnya.

    Menurut Joswandi, kerja sama harus tetap terus dijalin karena usaha perusahaan bongkar muat di Banten memiliki potensi yang besar. “Disini kan banyak sumber (potensi). Disini kan banyak pabrik, yang membutuhkan bahan baku. Ya itulah pekerjaan perusahan bongkar muat,” paparnya

    Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua Kadin Kota Cilegon Sahruji, Anggota DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra, Direktur Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto, Direktur Krakatau Bandar Samudera Anton Firdaus, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Capt Hermanta.(LUK/pbn)

  • Penggusuran BBWSC3 Tanpa Koordinasi

    Penggusuran BBWSC3 Tanpa Koordinasi

    SERANG, BANPOS – Penggusuran sempadan Sungai Cibanten saat ini tengah dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3). Dalam penggusuran tersebut, ada pihak yang belum mengetahui dan juga tidak diajak berunding dalam rangka berkoordinasi sebelum melaksanakan penggusuran tersebut.

    Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengaku bahwa dirinya hingga saat ini belum juga himbauan atau bahkan koordinasi terkait rencana penggusuran sempadan sungai tersebut. Menurutnya, seharusnya pihak balai tersebut berkoordinasi terlebih dahulu. Pasalnya, lahan yang dilakukan penggusuran tersebut berada di wilayah Kota Serang.

    “Nah itu belum ada koordinasi dengan kita. Karena itu kan provinsi, balai kan. Balai harus koordinasi dengan pemkot serang harusnya,” ujarnya, Selasa, (26/9).

    Dirinya mengaku telah melihat daerah yang sudah dilakukan penggusuran. Ia sebagai seorang dewan yang mewakili rakyat, terutama karena yang saat ini dilakukan penggusuran masuk dalam wilayah dapilnya. Akan tetapi tidak juga adanya koordinasi.

    “Saya lihat penggusurannya sudah mulai di Sungai Cibanten. Iya itu dapil saya, tapi tidak ada koordinasinya. Belum ada, biarin. Paling kalau sudah ribut baru ke saya juga,” ujarnya.

    “Harusnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Serang yang memiliki wilayah. Bukan ke saya, pemkot koordinasi agar kita kondusif semua,” sambungnya.

    Selain itu, Budi menuturkan bahwa dari masyarakat yang terkena penggusuran tersebut juga tidak melaporkan ke pihaknya. “Masyarakat juga belum ada yang datang kita,” tuturnya.

    Senada dengan itu, Lurah Banten, Acep mengaku hingga saat ini dirinya tidak mengetahui adanya penggusuran di wilayahnya tersebut. Selain aduan yang ada di pihaknya, juga dari BBWSC3 selaku pihak yang melakukan penggusuran.

    “Belum ada, belum ada pemberitahuan. Dari warga juga belum ada yang melaporkan ke pihak kelurahan. Nanti saya akan cari info ke RT yang ada di sekitar sempadan itu,” ujarnya.

    Padahal terdapat lahan yang biasa ditanami warga yang saat ini digusur oleh pihak BBWSC3. Lahan tersebut terdapat di kampung karang serang, kelurahan Banten.

    “Saya belum ada laporan, belum ada baik dari warga ataupun pihak terkait, pihak balai juga belum ada koordinasi. Nanti saya akan mencari informasi untuk hal itu,” tandanya.

    Kemudian, Lurah Kasunyatan Kota Serang, Neneng Titin Kurnia membenarkan terkait adanya penggusuran yang ada di sempadan sungai tersebut. Dirinya menuturkan bahwa yang melakukan penggusuran tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak BBWSC3

    “Dapat (informasi penggusurannya, red), cuman itu hanya saja di Sungai Cibanten, itu pertama sungai yang warung-warung di pinggiran ditiadakan. Trus di Cibanten ini langsung mereka yang turun (pihak BBWSC3, red). Tapi sudah ada konfirmasi ke kelurahan,” tuturnya.

    Dalam penggusuran tersebut, dirinya menerangkan bahwa terdapat beberapa rumah warga yang terkena penggusuran tersebut. Selain rumah warga, dan area dapur yang menggunakan lahan sempadan sungai. Juga terdapat tanaman-tanaman warga yang juga tergusur.

    “Ada beberapa rumah, terus juga ada yang dapurnya kena (gusur, red). Tapi itu kan bukan tanah mereka itu tanah negara. Jadi mereka juga sadar,” terangnya.

    Dari penggusuran tersebut, Neneng mengatakan bahwa warga yang terkena gusur dari pihak BBWSC3 menerima kompensasi atau ganti rugi dengan nominal yang tidak besar.

    “Ada sedikit mah ganti ruginya dari pihak BBWSC3. Walaupun tidak besar. Seperti ada pohon yang tergusur, itu diganti sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu,” katanya.

    Selain itu, ia juga menuturkan bahwa warga yang menempati lahan tersebut juga mengetahui tindakan yang mereka lakukan merupakan suatu kesalahan. Oleh karenanya warga tidak menolak dengan adanya penggusur tersebut.

    “Mereka sepakat karena mereka sadar kalau itu tanah negara. Jadi, kalaupun ada apapun, mereka sudah paham jika lahan itu diperlukan. Jadi tidak ada masalah,” tandasnya. (CR-01/PBN)

  • Warga Baduy Wajib Ikut BPJS Kesehatan

    Warga Baduy Wajib Ikut BPJS Kesehatan

    BADUY, BANPOS – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada masyarakat adat untuk mendukung pelayan kesehatan.

    “Semua warga adat desa di Indonesia, termasuk Suku Baduy wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Staf Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja Muliawan saat penyerahan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) kepada masyarakat Baduy di Lapangan Binong Kabupaten Lebak, Selasa (26/9).

    Kemenkes kerja sama dengan Kemensos, BPJS Kesehatan dan Kemendagri untuk perluasan pelayanan masyarakat adat desa di Indonesia. Kerja sama itu dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat desa tertinggal, seperti masyarakat Baduy.

    Masyarakat Baduy tentu sama dengan warga lainnya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan bantuan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan primer dengan pengobatan di puskesmas maupun rujukan rumah sakit secara gratis.

    Karena itu, Kemenkes mengusulkan masyarakat adat desa tersebut mendapat bantuan PBI BPJS Kesehatan dari APBN, juga APBD kabupaten dan provinsi. Sebab, pemerintah menargetkan tahun 2024 masyarakat harus menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar 98 persen atau 276 juta dari jumlah penduduk Indonesia.

    “Kami berharap masyarakat Baduy seluruhnya masuk peserta PBI BPJS Kesehatan, karena sekarang baru terealisasi 4.602 jiwa yang aktif dan sisanya 5.000 jiwa ditargetkan tahun depan,” katanya.

    Menurut dia, Kemenkes juga memiliki program transformasi enam pilar pelayanan kesehatan antara lain pertama layanan primer, kedua rujukan rumah sakit, ketiga ketahanan kesehatan, keempat pembiayaan kesehatan, kelima sumber daya kesehatan dan keenam teknologi kesehatan. Untuk layanan primer bagaimana meningkatkan akses pelayanan masyarakat di puskesmas dan klinik, seperti vaksin balita yang awalnya 8 vaksin menjadi 14 vaksin. Skrining kesehatan sejak dini untuk mendeteksi masalah- masalah kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, rujukan untuk memprioritaskan enam penyakit antara lain jantung, kanker, stroke, ginjal, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

    Kemenkes juga mengirimkan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan. Karena itu, masyarakat Baduy tentunya harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan memiliki kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.

    Dimana tahun lalu terdapat asli warga Baduy mengalami kelumpuhan dan menjalani pengobatan dengan rujukan rumah sakit melalui PBI BPJS sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Hal itu tentunya menjadikan pemicu bagi masyarakat Baduy untuk masuk peserta JKN – KIS dan mendapatkan pengobatan modern.

    “Saya kira masyarakat Baduy kini mempercayai pengobatan modern yang dilakukan puskesmas maupun rumah sakit dengan menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan,”katanya menjelaskan.

    Sementara itu,Santa (55) warga Baduy mengaku dirinya merasa senang menerima Kartu PBI BPJS Kesehatan sehingga nantinya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan di puskesmas dan rujukan rumah sakit.

    “Kami sekarang tenang setelah menerima JKN – KIS itu, karena bisa berobat dengan gratis,” kata Santa.(PBN/ANT)

  • Pasokan Gas ‘Meledak’, Permintaan ‘Meredup’

    Pasokan Gas ‘Meledak’, Permintaan ‘Meredup’

    SERANG, BANPOS – Pasokan gas LPG berukuran 3 kilogram di sejumlah daerah di Provinsi Banten disebut melimpah, seperti di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Cilegon serta Kota Serang. Namun ternyata pasokan tersebut tidak berjalan beriringan dengan daya beli yang cenderung menurun.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang LPG 3 kilogram pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Banten Fahrul pada Senin (25/9).

    Fahrul mengatakan akhir-akhir ini kuota pengiriman gas LPG non Tangerang Raya terbilang cukup melimpah. Hanya saja, meski pasokan tabung gas melimpah, namun hal itu tidak dukung oleh daya beli masyarakat di pasaran.

    “Memang karena adanya agen-agen baru dan suplai LPG saat ini melimpah, sehingga daya beli masyarakat pun menurun,” katanya.

    Akibat hal tersebut, Fahrul menjelaskan, kegiatan distribusi tabung gas menjadi terhambat. Lantaran, stok di gudang penyimpanan masih melimpah.

    “Makanya, operasional kami pun jadi terhambat karena ketersediaan yang banyak,” imbuhnya.

    Selain itu ia juga menjelaskan, penyebab dari melimpahnya jumlah pasokan tersebut adalah karena adanya ketidakmerataan pendistribusian tabung gas oleh sejumlah agen. Agen-agen yang ada diduga mendistribusikan tabung gas tidak sesuai dengan kewilayahannya. Padahal perihal pendistribusian tabung gas LPG telah diatur oleh pihak Pertamina.

    “Jadi, seharusnya pengiriman gas itu berdasarkan rayon masing-masing. Misalnya, Kota Serang dan Lebak. Tapi kami sempat menemukan ada yang dari daerah lain masuk ke DPC Hiswana Banten. Tapi sudah kami tindaklanjuti dan alhamdulilah, mereka sudah menghentikan supply,” terangnya.

    Berdasarkan penuturan Fahrul, masalah semacam ini bukanlah kali pertama terjadi. Namun menurut penuturannya, kondisi saat ini jauh lebih parah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Kemudian selain itu rupanya, masalah ini juga bukan hanya terjadi di Banten, melainkan turut terjadi juga di wilayah lainnya.

    “Memang bukan hanya di Banten yang mengalami ini, malah se Jawa Barat juga merasakan,” tuturnya.

    Terkait dengan masalah tersebut, Fahrul mendorong agar pihak Pertamina segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. “Karena ini sudah melanggar zona dari rayon, makanya kami meminta Pertamina untuk menindaklanjuti hal tersebut,” tegasnya.

    Atas permasalahan itu ia berharap tidak ada lagi agen-agen baru menyuplai pasokan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di Banten. Supaya keseimbangan permintaan dan persediaan dapat terjaga.

    “Mudah-mudahan tidak ada agen baru yang muncul, karena keadaan stok gas LPG 3 kilogram ini sedang melimpah,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Kampus Tempat Ideal Adu Gagasan

    Kampus Tempat Ideal Adu Gagasan

    SURABAYA, BANPOS – Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan kampus memang tempat yang ideal untuk mengadakan ajang adu gagasan dan debat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

    “Kampus memiliki sumber daya manusia yang kritis dan kompeten dalam berbagai bidang,” kata Suko di Surabaya, Selasa.

    Menurut Suko, kampus lebih rinci dalam mengadakan kajian strategis. Kampus memiliki metodologi yang rinci dalam menakar setiap gagasan yang dibawakan ke publik. Kampus memiliki metodologi yang komprehensif untuk mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut.

    Selain itu, Suko menganggap kampus efektif dalam mengarahkan kampanye politik kepada pemilih pemula, terutama mahasiswa.

    “Calon presiden dituntut untuk lebih kritis dan strategis dalam menyampaikan gagasan. Eksistensi mereka dalam menyampaikan gagasan lebih teridentifikasi dengan kritis dan mendalam,” ujar Suko.

    Sistem dialog antarcapres yang kampus adakan bukan merupakan gagasan baru. Suko menjelaskan bahwa sistem tersebut sudah lama digunakan di Amerika Serikat. Sebuah kemajuan bagi Indonesia untuk mulai melibatkan partisipasi politik generasi muda.

    Selain itu, agenda kampanye politik di dalam kampus juga merupakan hal yang berlawanan dengan hukum. Selain itu, kampus relevan ketika dijadikan sebagai wadah diskusi yang inklusif.

    “Mulai adanya kampanye politik yang masuk kampus tentunya perlu bekal informasi yang cukup untuk mengkaji dinamika politik menuju 2024,” ujar Suko yang merupakan dosen mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP Unair.

    Suko juga menambahkan catatan bahwa tidak semua kampus memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengadakan kegiatan tersebut. Diperlukan kampus dengan nilai integritas dan memiliki kajian yang relevan.

    Penting untuk diperhatikan bahwa kampus tersebut juga tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nantinya hal tersebut juga akan menjadi tolok ukur keberimbangan agar tidak memihak ke salah satu pihak.

    “Kesempatan para calon presiden berdialog tentunya menjadi pertemuan strategis untuk bisa menilai visi dan misi yang dibawakan. Hal ini menjadi informasi penting bagi pemilih untuk menentukan pilihan saat pemilu,” ujarnya.

    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(PBN/ANT)

  • Kekeringan Makin Gawat

    Kekeringan Makin Gawat

    SERANG, BANPOS – Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan banyak sawah yang kekeringan dan mengalami puso. Sementara, sebanyak 419 desa di Provinsi Banten mengalami krisis air bersih.

    Melihat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang.

    Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang.

    Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.

    “Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharusnya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).

    Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.

    “Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.

    Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.

    “Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.

    Dirinya juga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.
    “Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya.

    Sementara itu diketahui, Sawah padi di wilayah Provinsi Banten yang mengalami gagal panen atau puso seluas 514,05 hektare.

    “Hasil monitoring kami, sawah yang terkena kekeringan 4.722 hektare, yang puso 514 hektare, yang kategori berat 887 hektare, sedang 1632 hektare dan ringan 1789 hektare” kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid.

    Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, sawah yang mengalami gagal panen tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

    “Terparah masih di Kabupaten Serang mencapai 1266 hektare kekeringan, pusonya mencapai 348 hektare. Paling sedikit Lebak 457 hektare kekeringan, yang puso 3 hektare,” katanya.

    Meski demikian, dari sawah gagal panen, berdasarkan data hanya sebagian kecil yang mengalami gagal panen. “Yang puso 0,1 persen dibanding luas lahan angka tanam padi di Banten seluas 465 ribu hektar. Kalau dilihat dari nilai kerugian lumayan besar,” imbuhnya.

    Dikatakan Agus, untuk petani terdampak gagal panen, nantinya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten berupa bantuan per hektare sebanyak 26 kilogram benih.

    “Untuk kerugian material sekitar 2.570.000 ton padi hilang dari jumlah 514 hektare sawah yang gagal panen,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ratusan desa terdampak kekeringan tersebar di enam kabupaten/kota Provinsi Banten. Di antaranya Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Kota Serang dan juga Kota Cilegon. Dari semua wilayah yang disebutkan itu Tangerang Raya menjadi wilayah yang paling parah terdampak kekeringan.

    “Yang paling banyak terdampak kekeringan itu Tangerang Raya 37 kecamatan, disusul Pandeglang 22 kecamatan,” katanya.

    Sementara untuk Kabupaten dan Kota Serang sebanyak 8 kecamatan, Kota Cilegon 3 kecamatan, lalu Kabupaten Lebak 13 kecamatan. “Total ada 75 kecamatan yang mengalami kekeringan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan dapat terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), badai El Nino akan terus berlangsung hingga Desember 2023.

    Meski telah ditetapkan status darurat bencana kekeringan, Nana menjelaskan, kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan di tahun sebelumnya. “Tapi menurut BMKG kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan tahun 2015, ini pada level menengah,” ungkapnya.

    Terkait dengan cadangan air untuk distribusi bantuan, disebut sejauh ini masih mencukupi. “Cadangan air kita secara umum kan sumur bor itu masih ada. Karena yang mengering itu kayak sungai saja,” tandasnya. (CR-02)

  • Persaingan Prabowo dan Ganjar Masih Ketat

    Persaingan Prabowo dan Ganjar Masih Ketat

    JAKARTA, BANPOS – Survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih bersaing ketat memperebutkan posisi sebagai bakal calon presiden (capres) terfavorit.

    Saat ini, menurut hasil survei tersebut, Prabowo masih menempati posisi teratas sebagai bakal capres favorit dengan elektabilitas mencapai 27,8 persen. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan elektabilitas 25 persen.

    Elektabilitas Ganjar mengalami rebound setelah sempat anjlok pada survei bulan Mei 2023. Kemudian, peringkat ketiga masih diduduki Anies Baswedan dengan elektabilitas 13,7 persen. Kekuatan Anies relatif membaik dan naik tipis dari survei bulan Juli.

    “Adu kuat antara Prabowo dan Ganjar terus berlangsung, sedangkan Anies masih mengejar keduanya,” kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut Andreas, Ganjar memerlukan waktu hampir setengah tahun untuk memulihkan kembali elektabilitas yang jeblok pasca-heboh Piala Dunia U20. Alhasil, Ganjar pun disalip Prabowo yang tengah mengalami tren kenaikan elektabilitas.

    “Arah pergeseran dukungan Jokowi yang tampak lebih mendukung Prabowo memberi insentif elektoral dengan terus melejitnya elektabilitas Prabowo,” jelasnya.

    Meski demikian, Ganjar mulai mengembalikan kekuatan dan siap menantang kembali sosok Prabowo untuk memperebutkan tempat teratas sebagai bakal capres terfavorit.

    “Prabowo dan Ganjar berkembang sebagai figur dominan dalam kubu keberlanjutan, melawan Anies yang masih menggaungkan isu perubahan,” jelas Andreas.

    Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 11-17 September 2023 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Belakangan, muncul wacana untuk menggabungkan Prabowo dan Ganjar dalam satu paket pasangan capres-cawapres. Bergabungnya dua figur yang sama-sama pro-keberlanjutan itu diprediksi bisa mendorong Pilpres 2024 berlangsung hanya satu putaran.

    “Pertanyaan selanjutnya, jika Prabowo dan Ganjar bersatu, maka siapa yang akan menempati posisi capres dan siapa yang mau mengalah hanya menjadi cawapres?” kata Andreas.

    Baik Prabowo maupun Ganjar, lanjutnya, sama-sama memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan.(PBN/ANT)

    Hasil survei elektabilitas bakal calon presiden favorit versi lembaga survei New Indonesia Research Center and Consulting. (ANTARA/HO-New Indonesia)

  • Pengamat Sorot Akrobat Politik PSI

    Pengamat Sorot Akrobat Politik PSI

    SURABAYA, BANPOS – Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokhim Abdussalam menganalogikan bergabung dan ditunjuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai akrobat yang dilakukan di dalam dunia politik.

    “Ini seperti akrobat politik, ternyata akrobat itu nyata,” kata Surokhim kepada ANTARA di Surabaya, Selasa.

    Anggapan soal akrobat politik karena didasari cepatnya proses penentuan sosok ketua umum suatu partai, terlebih Kaesang juga belum lama bergabung dengan PSI. “Prosesnya cepat, kemudian di dalam organisasi semestinya berlaku proses atau mekanisme pemilihan yang mengakomodasi kepentingan anggota,” ujarnya.

    Surokhim menilai cara cepat yang dilakukan oleh PSI dengan menunjuk Kaesang Pangarep sebagai ketua umum didasari keinginan mendapatkan Jokowi Effect. “PSI berkepentingan supaya punya jalan pintas mendapatkan Jokowi efek dan mendapatkan limpahan itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, langkah dari PSI disebutnya tak selalu berjalan mulus karena menghadirkan risiko yang mampu berdampak kepada hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan keluarga besar PDI Perjuangan maupun bagi kedua partai.

    “Akrobat politik itu bisa jadi tidak mesti selalu diharapkan, yang diharapkan belum tentu dapat. Artinya semua masih fifty-fifty,” kata Surokim.

    Surokhim menilai penunjukan tersebut tidak hanya didasari popularitas yang dimiliki Kaesang sebagai seorang publik figur yang sedang naik daun lewat aktivitasnya sebagai konten kreator, namun motif utama dikarenakan anak seorang kepala negara.

    “Kalau semacam aktif di media sosial, usaha saya kira itu pertimbangan kesekian, namun yang dituju PSI kalau pandangan saya karena putra presiden dengan harapan mendapatkan tuah Jokowi Effect itu,” ucapnya.

    Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta.

    Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PSI. (PBN/ANT)

  • Puan Ucapkan Selamat ke Kaesang

    Puan Ucapkan Selamat ke Kaesang

    JAKARTA, BANPOS – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan selamat kepada putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang kini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu pun mendoakan agar Kaesang amanah dalam mengemban tugasnya jalur politik.

    “Selamat untuk Mas Kaesang sudah menjadi ketua umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai ketua umum. Selamat, ya, Mas Kaesang,” kata Puan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Puan pun menepis anggapan bahwa perbedaan pilihan politik antara Kaesang dengan sang ayah sebagai manuver untuk Pilpres 2024.

    Ketua Tim Pemenangan Pileg dan Pilpres PDI Perjuangan itu menganggap pilihan Kaesang untuk berlabuh di partai yang berbeda dari ayah, kakak kandung, dan kakak iparnya merupakan hal biasa.

    “Siapa yang nganggep? Saya tidak, biasa saja. Makanya, saya bilang selamat kepada Mas Kaesang sudah menjadi ketua umum,” tutur Puan.

    Dia menambahkan bahwa PDI Perjuangan bersikap terbuka dengan partai manapun untuk menjalin silaturahmi, meskipun berbeda pilihan seperti PSI. Bahkan, Puan mengajak Kaesang dan PSI untuk ikut bersama PDI Perjuangan dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

    “Saya selalu katakan PDI Perjuangan terbuka. Kami selalu silaturahim. Namun, semua partai memiliki strateginya masing-masing dalam merangkul dan kemudian memenangkan capresnya. Jadi, ayo Mas Kaesang, ikut PDI Perjuangan saja yuk,” kata Puan.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada putranya, Kaesang Pangarep, untuk berkiprah di dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ya, (Kaesang) minta doa restu orang tua. Ya, saya restui,” kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa.

    Terkait penunjukan Kaesang sebagai ketua umum tak lama setelah resmi bergabung ke PSI, Jokowi mengatakan putra bungsunya itu sudah dewasa dan memiliki keluarga; sehingga awak media sebaiknya menanyakan hal itu langsung kepada PSI dan Kaesang.

    “Ya, ditanyakan kepada PSI, tanyakan ke Kaesang, wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus,” kata Jokowi.

    Dia menegaskan bahwa dalam keluarganya sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah berkeluarga dan memiliki pasangan, kata Jokowi, maka harus bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala keputusan.

    “Di keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya, harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan, pasti sudah dihitung baik buruknya, dihitung risikonya,” tegasnya.

    Jokowi pun menyatakan enggan memberikan pesan apapun kepada Kaesang karena dia menilai putranya sudah dewasa.

    “Ndak ada (pesan), udah gede, kebanyakan pesan,” ujar Jokowi.

    Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengungkapkan pesan dari sang bapak setelah menjadi Ketua Umum PSI. “Kalau dari Bapak, cuman telepon, bagus,” kata Kaesang Pangarep.

    Selain itu, PSI telah merencanakan berkunjung dan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta wejangan. (PBN/ANT)

  • Dewan Dorong Pemkot Naikan Status Bencana Kekeringan

    Dewan Dorong Pemkot Naikan Status Bencana Kekeringan

    SERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang. Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang. Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.

    “Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharunya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).

    Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.

    “Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.

    Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.

    “Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.

    Dirinya juaga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.

    “Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya. (CR-01)