BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Proyek Revitalisasi Pendopo Gubernur Lambat

    Proyek Revitalisasi Pendopo Gubernur Lambat

    SERANG, BANPOS – Pelaksanan proyek revitalisasi Gedung Pendopo Gubernur
    Banten terbilang lambat.

    Pasalnya, menurut penuturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan, progres pelaksanaan proyek tersebut hingga kini baru mencapai 20 persen. 

    "Kalau saya lihat dari visual, kita sudah hampir mencapai 20 persen," katanya. 

    Arlan menjelaskan pelaksanaan revitalisasi itu dinilai cukup pengganggu jalannya beberapa agenda yang dilaksanakan di gedung tersebut.

    Sehingga atas hal itulah Kemudian, Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pelaksanaan pembangunan. 

    Akibatnya, hal itu turut berdampak pada waktu pengerjaan revitalisasi tersebut. 

    "Sehingga kami ada penyesuaian-penyesuaian-penyesuaian waktu, dan itu yang membuat kemarin ada sedikit keterlambatan," jelasnya. 

    Menghadapi masalah tersebut Arlan mengaku bahwa pihaknya telah melakukan
    koordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, guna mencari solusi.
    Dan hasilnya, berdasarkan arahan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, pelaksanaan
    proyek tersebut akan tetap terus dilanjutkan.

    "Tapi kemarin arahan pak Pj Gubernur bahwa walaupun ada kegiatan untuk
    pengerjaan rehab pendopo, tetap haru jalan terus," tegasnya. 

    Disinggung soal target, Arlan berharap pelaksanaan proyek tersebut dapat segera
    rampung pada Desember tahun ini.

    Sementara terkait dengan biaya, ia menyebutkan pelaksanaan proyek tersebut
    menelan anggaran mencapai sebesar Rp6,8 miliar.

    "Anggaran kita untuk itu kurang lebih sekitar Rp6,8 miliar," tandasnya. (CR-02/AZM)

  • PERSIS Banten Tolak Al Quran Buatan Pemerintah China

    PERSIS Banten Tolak Al Quran Buatan Pemerintah China

    SERANG, BANPOS – Persatuan Islam (PERSIS) Provinsi Banten menolak Al Quran buatan
    Pemerintah China dan melukai perasaan umat Islam dunia karena menyesatkan.
     
    "Kami berharap Pemerintah China membatalkan niatnya membuat Al Quran yang digabungkan nilai-nilai ajaran Khonghucu," kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) PERSIS Provinsi Banten Ustad Cedin Rosyad Nurdin di Lebak, Senin.
     
    Pemerintah Xi Jinping agar tidak memodifikasi Al Quran dengan nilai budaya dan ajaran
    Khonghucu.
     
    Pembuatan kitab suci umat Islam itu dipastikan mengundang keresahan dan menimbulkan banyak penolakan dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim.
     
    Sebab, kata dia, kitab suci Al Quran itu jelas-jelas diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi melalui wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
     
    Pembuatan Al Quran versi China itu, kata dia, merupakan bentuk kebencian di mata China  bahwa Islam dipandang sebagai ancaman.
     
    Pemerintah China sebaiknya menghormati dan menghargai umat Muslim sehingga tidak perlu membuat kontroversi dengan membuat Al Qur'an versi sendiri.
     
    "Kita berharap Xi Jinping membatalkan membuat Al Quran dengan diakulturasikan dengan budaya China dan ajaran Khonghucu itu," katanya menjelaskan.
     
    Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Ahmad Hudori mengatakan pembuatan Al Quran versi Pemerintah China merusak jika dipadukan dengan akulturasi budaya setempat maupun ajaran Khonghucu.
     
    Namun, pihaknya secara detail belum mengetahui bagaimana pembuatan sumber hukum kitab suci Al Quran itu.
     
    "Saya memastikan umat Muslim akan mengecam jika Al Quran itu digabungkan nilai Islam
    dan Konghucu," katanya menegaskan. (ANT/AZM)

  • Ganti Rugi Masyarakat Cibanten Belum Dipikirkan

    Ganti Rugi Masyarakat Cibanten Belum Dipikirkan

    SERANG, BANPOS – Masyarakat di bantaran sungai Cibanten yang terdampak rencana pelaksanaan proyek normalisasi sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3), terancam tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi. Hal itu dikarenakan masyarakat tersebut dianggap secara ilegal telah mendiami lahan di sempadan sungai Cibanten.

    “Ya sebenarnya kalau berbicara bangunan liar, namanya liar, ya harusnya tidak dapat kompensasi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin pada Senin (25/9).

    Di samping itu ia juga menegaskan bahwa secara aturan wilayah sempadan sungai tidak boleh didiami oleh masyarakat. Sebab dengan adanya bangunan di wilayah tersebut akan mengakibatkan penyempitan sungai, dan berpotensi terjadinya banjir.

    “Kita pada umumnya tahulah, sepanjang kali itu ya tidak boleh ada bangunan karena itu haknya air begitu. Nanti kalau banjir, masyarakat protes lagi pada pemerintah,” tegasnya.

    Meski dianggap ilegal, namun Nanang mengharapkan agar dalam proses relokasi dapat dilakukan secara baik-baik dan humanis. Karena bagaimanapun, faktor kemanusiaan harus turut diperhatikan.

    “Tentunya pemerintah daerah harus mengukur dari faktor kemanusiaan. Tidak boleh juga kita main hajar begitu,” ucapnya.

    Oleh sebab itu sebelum dilakukan relokasi, ia mendorong pihak BBWSC 3 untuk dapat mensosialisasikan rencana tersebut kepada semua pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

    “Inikan proyek dari BBWSC 3 dari pemerintah pusat tentu kita harus duduk bareng bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di situ. Lalu komunikasi kan berjalan, mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua itu,” tuturnya.

    Ditanya soal upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut, Nanang mengatakan untuk saat ini pihaknya belum memikirkan itu.

    Alasannya karena rencana normalisasi itu merupakan program pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah BBWSC3. Kendati demikian, ia mengatakan masyarakat kemungkinan akan direlokasi ke rumah susun yang dikelola oleh Pemkot Serang.

    “Ya belum ada rencana, inikan yang punya pekerjaan adalah BBWSC3. Mungkin nanti apakah kita siapkan di rumah susun yang kita miliki. Atau nanti pemerintah pusat melalui BBWSC3 akan memberikan solusi atau jalan,” tandasnya.

    Berdasarkan informasi yang didapat oleh BANPOS, pelaksanaan relokasi terhadap masyarakat di bantaran sungai Cibanten sudah mulai dilaksanakan pada hari Senin (25/9).

    Terkait dengan kompensasi, masyarakat terdampak mengaku mendapatkan kompensasi akibat pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp2,5 juta dari yang semulanya diberikan hanya sebesar Rp500 ribu.

    “Kompensasi Rp2,5 juta per rumah. Sebelumnya Rp500 ribu doang. Kemarin sempat panas, cuman ada pihak-pihak lain yang akhirnya bisa bikin warga terima,” ucap sumber BANPOS itu.(CR-02)

  • Nelayan Wajib Pakai Jaket Pengaman

    Nelayan Wajib Pakai Jaket Pengaman

    LEBAK, BANPOS – Selain perlengkapan keselamatan melaut yang minim, tingkat kesadaran para nelayan tradisional Binuangeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam pun disebut masih rendah. Namun kini, mereka sudah diwajibkan melengkapi diri dengan alat keselamatan melaut, khususnya jaket pelampung, sebagai antisipasi saat terjadi kecelakaan di laut.

    Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lebak, Norman, mengatakan bahwa kini para
    nelayan Binuangeun telah diwajibkan melengkapi pengamanan diri saat melaut.

    "Saat ini gelombang perairan laut tidak terprediksi. Cuaca ekstrem lebih banyak terjadi sejak beberapa bulan ini. Sebagian nelayan sudah sadar. Dan para nelayan sudah kita instruksikan untuk melengkapi diri dengan alat pengaman life jacket saat mau berlayar," ujarnya, Senin (25/9).

    Menurut Norman, dengan perlengkapan tersebut, nelayan lebih besar potensi keselamatannya jika
    dibandingkan dengan tidak menggunakan rompi pengamanan.

    "Iya ini penting, minimal jika terjadi hal yang tak diinginkan di tengah lautan saat mencari ikan, ia tak akan tenggelam karena akan mudah mengapung dan mudah mendapat pertolongan," terangnya.

    Salah seorang nelayan di Binuangeun, Wahyu, mengaku ia dan kawan-kawan sudah melengkapi fasilitas
    kapal motornya dengan jacket dan pelampung.

    "Iya mungkin ini baru kami lakukan, juga beberapa nelayan lain juga sudah memakai life jacket. Benar juga sih ini penting buat keselamatan kita juga," jelasnya.

    Sementara nelayan lain yang saat datang mendarat tak terlihat memakai jacket pengaman, saat ditanya
    BANPOS mengaku hanya karena tidak leluasa bergerak.

    "Sebenarnya karena kita tidak terbiasa dengan memakai jaket gitu. Kaya pakai motor gak pakai helm, kan kadang tak semua pakai juga kan gitu. Apalagi saat di tengah laut biasanya cuaca panas, jadi kalau pakai jaket gitu gerah, lagian jaketnya terlalu tebal dan tidak leluasa bergerak. Tapi sekarang diwajibkan dan memang sih jaket itu penting juga untuk keselamatan," ungkapnya. (WDO/DZH)

  • Maksimalkan Digitalisasi, Pemkab Launching KKPD

    Maksimalkan Digitalisasi, Pemkab Launching KKPD

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang, launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik(KKPD). Launching  Ini merupakan salah satu bagian dari melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

    Selain itu, juga merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan digitalisasi dalam melakukan transaksi di semua kegiatan di Pemerintah daerah.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, diera digital seperti sekarang ini pihaknya sepakat untuk melakukan chasless dalam melakukan transaksi pemerintahan.

    "Pemerintah sepakat untuk melakukan cashless untuk juga mengurangi paperless. Dari semua kegiatan di Pemda, ini sudah  dilakukan non tunai, misalnya tunjangan, gaji dan sebagainya. Sekarang, belanja yang sifatnya  belanja rutin itu juga sudah tidak lagi menggunakan  uang tunai," katanya, Senin (25/9).

    "Ini akan mempermudah dan memangkas biaya administrasi diawal. Dan ini setiap transaksi terekam di digitalisasinya. Jadi recordnya ada di BJB. Dengan transaksi nontunai, kegiatan transaksi bisa jadi lebih cepat, lebih aman," sambungnya. Tatu mengatakan, untuk saat ini yang masih menggunakan transaksi secara tunai di Kabupaten Serang yakni pada perjalanan-perjalanan dinas.

    "Kedepan, untuk tiket, hotel dan lain sebagainya bisa pakai kartu kredit domestik ini
    dan ini akan lebih memudahkan," katanya.

    Kemudin, Kepala KCK Bjb Banten, Ujang Aep Saefullah mengatakan, pelaksanaan kartu kredit pemerintah domestik ini berlangsung untuk delapan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dua kecamatan di Pemkab Serang.

    Ia mengatakan, bahwa untuk sementara, proses transaksi keuangan non tunai ini baru menjangkau 40 persen keuangan daerah.

    "Mudah-mudahan ke depan bisa dimaksimalkan dalam rangka modernisasi transaksi
    dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas," katanya.

    Selain mempermudah transaksi keuangan, program ini juga akan memudahkan
    pengawasan dari para penggunaan keuangan daerah seperti halny di Kabupaten
    Serang.

    "Inspektorat juga terbantu. Hal tersebut juga karena dari segi pengawasan, adanya
    jejak digital rekonsiliasi dengan bank BJB maupun OPD terkait," tandasnya. (CR-
    01). 

  • Fasilitas Sampah di TPSA Bagendung Jadi Perhatian KPK

    Fasilitas Sampah di TPSA Bagendung Jadi Perhatian KPK

    CILEGON, BANPOS – Fasilitas pengolahan sampah untuk bahan bakar jumputan padat (BBJP) di TPSA Bagendung berpotensi terjadi korupsi. Hal ini terungkap setelah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) pada lembaga KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Tim Stranas-PK juga mewanti-wanti Pemkot Cilegon terhadap tindakan korupsi pada fasilitas pengolahan sampah untuk BBJP. Tim Stranas-PK menilai, kerawanan korupsi ada pada sektor persampahan seperti pengelolaan hingga pengadaan barang dan jasa.

    Tenaga Ahli Stranas Pencegahan Korupsi KPK Juhanah menyampaikan, sektor persampahan ini menjadi perhatian, termasuk di dalamnya juga harus dilakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan sampah ini agar tidak terjadi korupsi.

    “Beberapa kajian yang sudah kami lakukan memang potensi korupsi itu kan berada pada semua sektor, baik itu dari sisi tata kelolanya, SDM-nya. Kalau sudah ada konflik kepentingan, ini potensi itu akan ada,” kata Juhanah kepada awak media saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Selain itu, KPK mendorong agar fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP itu dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Stranas KPK sendiri tengah mengkaji mana yang lebih efektif untuk mengelola fasilitas tersebut.

    “Syukur-syukur tata kelolanya ini bisa kita dorong diproyeksikan kepada badan usaha di pemerintah, apakah nanti di BLUD atau BUMD, kami masih mencari pola yang terbaik itu ada di mana. Karenakan masing-masing ada mekanisme pembentukannya. Sekiranya yang paling tepat dan implementatif itu dilakukan terhadap pengelolaan sampah, mulai dari hulu sampai dengan hilir dan kemudian ini bisa diterima oleh off taker pada beberapa sektor,” paparnya.

    Di tempat sama, Plt Asda II Pemkot Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP seluruhnya merupakan bantuan dari PT PLN dan Kementerian PUPR berupa peralatan dan bangunan. Artinya, kata dia, Pemkot Cilegon tidak mengelola proses pengadaan barang dan jasa fasilitas tersebut.

    Sementara menanggapi dorongan Stranas-PK agar dibentuk BLUD maupun BUMD, Aziz bilang, pihaknya telah melakukan hal itu. Ini dilakukan agar bisa melakukan transaksi untuk menjual hasil produknya berupa BBJP kepada PT Indonesia Power.

    “Adapun kedepannya tidak menutup kemungkinan BLUD ditingkatkan menjadi BUMD, itu harus memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan dari Kemendagri. Peluang itu memang ada, tapi untuk fokus kita sekarang kita menggunakan BLUD,” tutur Aziz.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin menambahkan, produktivitas pembuatan BBJP yang dilakukan PT Indonesia Power saat ini bersifat fluktuatif. Hal ini karena dipengaruhi pola pemilahan sampah. Kendati begitu, Sabri berujar, fasilitas pengolah sampah itu mampu memproduksi BBJP paling tinggi sebanyak 29 ton.

    “Sejauh ini per harinya sekitar paling tinggi mengelola sampah 29 ton per hari, kalau rata-rata 10-15 ton per hari. Produk sampai saat ini masih diambil oleh Indonesia Power,” ujarnya.

    Dari pola bisnis, pihaknya belum melakukan take over dengan PT Indonesia Power meskipun sudah terbentuknya BLUD. Menurut dia, pihaknya tengah menyusun regulasi seperti peraturan walikota (Perwal) untuk melaksanakan BLUD yang ditargetkan Januari 2024 sudah bisa dilakukan take over. Selain itu, saat ini juga belum ada keuntungan bisnis yang didapat dari pengolahan sampah menjadi BBJP.

    “Sekarang belum ada keuntungan bisnis, tapi kami berusaha dengan plan yang ada bisa semaksimal mungkin mengelola sampah,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pendaftar PPPK Dilarang Terlibat Politik

    Pendaftar PPPK Dilarang Terlibat Politik

    SERANG, BANPOS – Pemprov akan menggugurkan atau mencoret pendaftar formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang terlibat dalam politik praktis.

    Kepala BKD Banten, Nana Supiana, Senin (25/9) mengatakan, bagi pelamar formasi PPPK untuk jabatan fungsional guru yang telah resmi dibuka, sampai dengan 9 Oktober mendatang, dilarang aktif dalam partai politik (Parpol) manapun.

    “Salah satu syarat bagi pelamar PPPK untuk jabatan fungsional guru adalah,
    tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik atau terlibat politik
    praktis,” katanya.

    Selain itu kata Nana syarat lainnya yakni, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

    “Pelamar atau pendaftar juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,” ujarnya.

    Adapun syarat lainya, harus berusia minimal 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Disamping itu, memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dan/atau Sertifikat Pendidik. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, melampirkan surat keterangan berkelakuan baik,” pungkas Nana. (RUS)

  • Kritik Media Jadi Energi Tambahan Pemerintah

    Kritik Media Jadi Energi Tambahan Pemerintah

    JAKARTA, BANPOS – Presiden RI Joko Widodo menyebut kritik dari media massa yang dilayangkan kepada pemerintah menjadi energi tambahan dalam menjalankan pemerintahan.

    “Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar wartawan dan insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah,” kata Jokowi mengawali sambutannya dalam acara pembukaan Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).

    Ia lalu menyebut bahwa kritikan dari insan pers cukup beragam, mulai dari kritikan halus, samar-samar, hingga keras dan pedas bahkan tidak jelas. Namun, semuanya menjadi energi tambahan bagi pemerintah.

    “Ada juga yang offside, tidak jelas tujuannya ada juga, saya ngomong apa adanya ya. Ya tidak apa-apa. Menurut saya, semua tidak apa-apa dan semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi pemerintah,” ujarnya.

    Terlebih, saat ini semakin dekat dengan tahun politik sehingga kritik-kritik akan semakin banyak dilontarkan.

    “Tapi, justru di sini peran besar PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar dalam menjaga profesionalisme pers untuk mengawal rakyat, untuk mendapat pemberitaan yang benar, pemberitaan yang otentik, yang berkualitas dan berimbang tanpa ada tarik-menarik untuk kepentingan apapun,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah berkenan menerima delegasi PWI dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti Kongres PWI ke-25 Tahun 2023.

    “Sungguh sebuah kehormatan bagi kami semua jajaran pengurus PWI dari Sabang sampai Merauke memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan para menteri di Istana Negara,” katanya.

    Atal menyampaikan Kongres PWI 2023 yang dilaksanakan di Bandung, selain untuk memilih ketua umum baru, juga menjadi tonggak sejarah bagi PWI yang telah berdiri tegak sejak zaman revolusi kemerdekaan untuk terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan demokratis.

    “Kami akan menggunakan momentum kongres untuk merancang masa depan pers Indonesia yang lebih baik dan lebih kontributif terhadap perjalanan demokrasi dan pembangunan di Indonesia,” kata Atal.

    Kongres ke-25 PWI dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada 24-26 September 2023. Pembukaan Kongres dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin hari ini dan dihadiri langsung perwakilan PWI dari seluruh provinsi.(PBN/ANT)

  • Prabowo-Ganjar Sulit Terealisasi

    Prabowo-Ganjar Sulit Terealisasi

    SURABAYA, BANPOS – Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menilai peluang terealisasinya duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sulit terjadi lantaran terkendala sejumlah faktor.

    “Pertama partai politik, kedua tingkat elektabilitas, ketiga faktor historis, dan keempat kombinasi nasionalis religius,” kata Fahrul kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Surabaya, Senin.

    Dia menjelaskan faktor partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dua partai itu disebutnya sama-sama memiliki basis massa yang besar dan menginginkan menjadi pemenangan pada di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    “Tidak semata-mata ambisi dari Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, tetapi lebih kepada kekuatan partai yang menurut saya realistis dari kedua belah pihak,” ujarnya.

    Faktor kedua, melihat dari tingkat elektabilitas Ganjar dan Pranowo, sebab dua sosok bakal calon presiden itu sama-sama memiliki persentase angka yang sama-sama kuat.

    “Artinya selisih elektabilitas dari satu bakal calon presiden dengan lainnya tidak signifikan, kalau dalam kajian survei masih dianggap setara, jadi saling berpotensi menyalip,” ucapnya.

    Sedangkan aspek historis melihat pada rekam jejak Prabowo Subianto yang sudah punya pengalaman terjun sebagai peserta di dua edisi Pilpres, yakni tahun 2014 dan 2019.

    “Tentu gengsi dan berat kalau beliau merelakan menjadi wakilnya Pak Ganjar,” kata Fahrul.

    Ganjar disebutnya juga tak rela jika dijadikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo, sebab Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partai sedang mengincar target hattrick atau tiga kali kemenangan di pilpres.

    “Jadi, Prabowo maupun Ganjar tidak berada di posisi kedua atau bukan sebagai bakal calon wakil presiden tetapi di posisi pertama,” tuturnya

    Fahrul menyatakan kecilnya peluang dua sosok itu disatukan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden juga karena keduanya bukan merupakan representasi kalangan religius, namun nasionalis.

    “Biasanya dalam konteks pilpres kombinasi nasionalis dan religius dan Islam. Ideologi keduanya sama-sama nasionalis,” kata dia.

    Dia menambahkan, ketika keduanya disatukan malah berpotensi membuka peluang kemenangan bagi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau “AMIN”.

    “Prabowo dan Ganjar disatukan justru memberikan ceruk bagi Anies-Muhaimin yang mengambil ranah keagamaan,” ucap dia.

    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(PBN/ANT)

  • Kaesang Resmi Ketum PSI

    Kaesang Resmi Ketum PSI

    JAKARTA, BANPOS – Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha.

    Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin.

    “Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia,” ujar Grace saat membacakan putusan pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.

    “Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, pengangkatan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2023-2028,” ujarnya lagi.

    Dalam deklarasi tersebut, Giring Ganesha bersama Ratu Ayu Isyana Bagus Oka diangkat menjadi Dewan Pembina DPP PSI. Lalu, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PSI.

    Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku tak akan terburu-buru untuk mengumumkan sosok calon presiden (capres) pilihan partai berlogo mawar itu.

    “Izinkan saya sampaikan dukungan capres PSI di 2024 adalah ‘sabar toh sabar’. Kita tuh pelan-pelan dulu ‘ojo kesusu’ (tak terburu-buru),” ujar Kaesang.

    Ia juga meminta tambahan waktu untuk dapat turun ke masyarakat langsung. Menurut dia, pihaknya harus mendengar hingga merasakan denyut di akar rumput sebelum memberikan dukungan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Beri kami waktu untuk mendengar langsung, merasakan denyut di akar rumput, baru menentukan arah dukungan kami,” katanya.
    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

    Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengusulkan nama Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menggantikan dirinya dan mengatakan hal tersebut sudah lama dibahas di internal partai itu.

    “Sejak video saya yang keluar beberapa waktu lalu, sudah saya katakan ‘Sudah saatnya mengembalikan partai ini ke pemilik sebenarnya.’ Saat itu saya sudah sampaikan rekomendasi ke partai bahwa anak muda itu adalah Mas Kaesang Pangarep. Jadi tidak ada itu suksesi tiba-tiba atau dadakan di PSI. Semua sudah sesuai mekanisme organisasi,” kata Giring dalam keterangannya, Senin (25/9).

    Giring juga mengatakan dirinya akan mengajukan usulan Kaesang sebagai ketua umum dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI yang digelar hari ini.

    Giring memahami jika banyak pihak yang menganggap tak umum jika seorang ketua umum partai merekomendasikan nama penggantinya. Namun dia mengatakan PSI selalu berpegang kepada kolektivitas kerja dan usulan tersebut adalah keinginan kader PSI.

    “Karenanya sejak tiga bulan terakhir saya komunikasi intens dengan Mas Kaesang dan teman-teman di daerah. Semangatnya PSI harus lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Itu aspirasi semua kader PSI,” ujarnya.

    Dia juga memahami bahwa pada umumnya pimpinan tertinggi partai tidak berganti-ganti, namun faktanya PSI, kata Giring, struktur partai adalah bagaimana mencapai tujuan bersama, bisa saja dirombak sesuai kebutuhan strategi partai dan agar selalu relevan dengan semangat zaman.

    Giring juga menyatakan diri siap untuk mundur dari posisinya, seraya menegaskan akan melakukan apapun demi menyelamatkan generasi muda, terutama PSI.

    PSI menggelar Kopdarnas pada hari ini, Senin (25/9). Kopdarnas mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia.
    Dalam acara itu, PSI akan berdiskusi dan membahas berbagai isu politik terkini dan aspirasi yang muncul dari berbagai kader untuk mengusulkan Kaesang sebagai pimpinan PSI.(PBN/ANT)