BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Profesionalisme Kepolisian Dipertanyakan Warga Jayasari

    Profesionalisme Kepolisian Dipertanyakan Warga Jayasari

    LEBAK, BANPOS – Kasus dugaan penyerobotan tanah warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak masih belum mendapatkan titik terang dari pihak kepolisian setelah sebelumnya masyarakat diberi informasi oleh Bareskrim Polri bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan dijanjikan dalam waktu dekat akan segera ditetapkan tersangka.

    Aktivis Pemuda Pejuang Keadilan, Harda Belly, mempertanyakan profesionalisme Polda Banten dalam mengusut penyerobotan lahan warga Desa Jayasari tersebut. Menurutnya, proses hukum atas laporan masyarakat masih jauh dari rasa keadilan.

    “Polda Banten jangan tebang pilih dalam mengusut dugaan penyerobotan lahan di Desa Jayasari Lebak. Segera umumkan siapa-siapa yang menjadi tersangka karena proses hukum sudah lama berjalan dari penyelidikan naik ke penyidikan,” kata Harda kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Harda menilai, penegakan hukum masih cenderung merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi lantaran menurutnya masih adanya kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat menengah kebawah.

    “Kalau seperti itu maka jangan disalahkan kalau masyarakat tidak percaya dengan aparat kepolisian karena dalam prakteknya hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.

    Harda minta Polda Banten agar dapat segera menetapkan tersangka dan mengusut kasus ini sampai ke akarnya lantaran sejak awal laporan dibuat, masyarakat masih menanti dan berharap besar bagi penegakan hukum untuk haknya.

    “Penetapan tersangka dari kepolisian dinantikan oleh masyarakat Lebak maupun seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Harda yang selama ini mengawal kasus tersebut menyadari kalau masyarakat sedang berlawanan dengan kekuatan besar. Karena itu, lanjut Harda,
    masyarakat percaya Aparat Kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.

    “Memang diduga ada kekuatan besar dibalik ini semua, Namun hukum harus tetap ditegakkan dan Aparat Kepolisian lah yang bisa melakukan itu,” terang Harda.

    Harda berharap, kasus tersebut cepat diselesaikan oleh Aparat Kepolisian dengan menetapkan semua yang terlibat dan tanah yang dirampas diganti dan dikembalikan ke pemiliknya.

    “Segera tangkap semua mafia tanah di Lebak dan kembalikan tanah yang sudah dirampas ke warga,” tandasnya.(MYU/DZH)

  • Apa Bisa Lurah Jadi Bidan

    Apa Bisa Lurah Jadi Bidan

    SERANG, BANPOS – APAKAH bisa seorang lurah mutasi atau dirotasi jabatannya menjadi bidan?. Hal inilah yang dipikirkan dalam beberapa waktu terakhir. Apa bisa? Kalau bisa dasarnya apa yah. Saya mencoba bertanya ke beberapa rekan, hal tersebut nyatanya memang ada yang tidak bisa dan ada yang bisa.

    Kenapa tidak bisa? Katanya, kalau lurahnya pria, maka sudah dipastikan tidak akan bisa menjadi bidan. Seperti sebuah kelakar saja, jawaban rekan saya yang satu ini. Kemudian ada hal lain yang membuat si lurah tidak bisa menjadi bidan, misalnya lurah tersebut berlatar belakang non kebidanan, seperti sarjana teknik, sarjana pendidikan , sarjana agama, sarjana hukum maupun sarjana lainnya. Bahkan, jika berlatar belakang keperawatan saja dipastikan juga lurah tersebut tidak akan menjadi bidan.

    Lalu saya bertanya, apa membuat si lurah bisa menjadi bidan. Katanya begini, bisa saja lurah menjadi bidan. Tapi itu bukan untuk posisi di lembaga kesehatan milik pemerintah. Mungkin hanya sebatas berpraktik mandiri di klinik-klinik kebidanan pribadi. Atas jawaban ini, saya jadi teringat beberapa orang yang saya kenal memang masih berpraktik mandiri.

    Tapi lurah yang berlatar belakang kebidanan, rasanya tidak ada yang kembali aktif bertugas menjadi bidan di lembaga kesehatan Pemerintah yah. Andai bisa, kan jadi adil. Apalagi kalau regulasinya membolehkan lurah dengan latar belakang apapun bisa menjadi bidan. Dan saya kira itu dapat memenuhi asas keadilan dalam jabatan.

    Namun nyatanya, belum ada juga yang begitu. Malah kebanyakan, setelah menjadi lurah kemudian naik jabatan ke sekmat atau pun camat, atau juga jabatan yang se-tingkat lainnya.

    Bahkan, kebanyakan yang ada adalah para bidan aktif di lembaga kesehatan pemerintah di mutasi atau promosi menjadi lurah maupun jabatan struktural lainnya. Kenapa bisa demikian yah? Bukankah dampaknya jika seorang bidan dimutasi ke jabatan lainnya akan mempengaruhi kinerja dan jumlah tenaga kebidanan milik pemerintah?. Dampaknya, nanti masyarakat yang tidak dapat dilayani secara maksimal karena kurangnya tenaga bidan.

    Sekali-sekali dong, lurah jadi bidan. Biar tenaga di lembaga kesehatan pemerintah kita bisa mencukupi kebutuhan idealnya. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan tenaga melulu. Tapi tenaga yang ada dipindahkan kemana-mana. (*)

  • Dua ASN Kota Serang Melaju Di legislatif

    Dua ASN Kota Serang Melaju Di legislatif

    SERANG, BANPOS – Terdapat dua aparatur sipil negara (ASN) di Kota Serang yang saat ini tengah memperebutkan kursi DPRD Kota Serang. Kedua ASN tersebut pun merelakan jabatannya sebagai ASN.

    Hal tersebut karena memang merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi, dimana ASN harus bersikap netral dan tidak diperkenankan ikut serta menjadi kandidat sebagai bakal calon dalam pemilu. Adapun jika ingin tetap melangkah dalam pemilu, ASN harus melepaskan jabatannya sebagai ASN.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono menyampaikan, bahwa terdapat dua ASN di Kota Serang yang saat ini mundur dari jabatannya dan memilih untuk mencalonkan diri pada Pileg.

    “Jadi ASN yang nyaleg ini ada dua. Yang pertama itu pak Tb.Yassin Camat Cipocok. Kedua itu Sekretaris Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Serang, pak Tendian,” ungkapnya.

    Dirinya menerangkan bahwa keduanya maju pada Pileg 2024 dari partai yang sama yakni di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karsono mengatakan, kedua ASN tersebut sudah mengajukan pengunduran dirinya bahkan ada yang sudah keluar SK-nya.

    “Dua-duanya ini maju di PPP. Otomatis kalau mereka nyalon harus mengundurkan dirinya dong. Pak Tb. Yassin ini sudah selesai (resmi mengundurkan diri, red). Pak Yassin sudah dipensiunkan tanggal 1 Mei 2023 dan sudah ada SK-nya pensiunnya,” terangnya.

    “Kalau pak Tendian, ini sedang menunggu SK dari BKN. Kalau sudah keluar (SK-nya, red) ini langsung kita urus (pemberhentiannya, red). Jadi masih menunggu, masih proses. Jadi ini pemberhentian dengan hormat. Karena menyalonkan diri sebagai anggota legislatif,” tambahnya.

    Karsono juga mengungkapkan bahwa untuk SK dari Tendian, kemungkinan dalam waktu dekat akan keluar. “Sepertinya sebentar lagi ( turun SK pemberhentiannya, red). Saat ini kita sedang koordinasi dengan BKN,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa ASN yang sudah mendaftarkan dirinya maju sebagai calon, baik di Pemilu maupun Pilkada sudah sepatutnya mundur dari jabatannya sebagai ASN.

    “Tapi kalau sudah mencalonkan diri, maka itu harus di cabut status ASN-nya. Banyak ko yang sudah saya cabut statusnya, sekalipun masa pensiun nya belum waktunya,” tegasnya.

    Salah satu bacaleg PPP yang merupakan mantan camat Cipocok Jaya, Tb. Yassin mengakui bahwa dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatan terakhir sebagai camat di Kecamatan Cipocok Jaya.

    Dirinya mengaku, alasan dirinya mencalonkan diri sebagai caleg karena ingin mengembangkan PPP dan mengulang kembali masa kejayaan dari partai Kabah tersebut.

    “Saya memilih nyaleg, enaknya ada tujuan. Ingin mengembangkan PPP seperti di masa lampau. Karena masa lampau, PPP jaya di Banten,” ujarnya.

    Dirinya menjelaskan bahwasannya, ia sudah mengundurkan diri sebagai Camat di Kecamatan Cipocok Jaya dan langsung mendaftar diri sebagai bacaleg ke PPP.

    “Saya selaku ASN sudah mengundurkan diri atau pensiun dini, saya langsung daftar ke DPW dan diterima,” jelasnya.

    “Saya sudah mundur sebagai ASN sejak 1 Mei 2023. Saya ingin membantu PPP berkembangkan, supaya ada kejayaan di PPP ini. Saya maju di dapil 1 Kecamatan Serang,” tandasnya.

    Diketahui dari data Daftar Calon Sementara (DCS) Kota Serang, Tb. Yassin maju sebagai calon DPRD Dapil 1 Kota Serang dan Tendian maju sebagai calon DPRD Dapil 4 Kota Serang.(CR-01/PBN)

  • Gagasan Para Bacapres Diadu di UGM

    Gagasan Para Bacapres Diadu di UGM

    YOGYAKARTA, BANPOS – Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampil di acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar UGM. Dipandu Najwa Shihab, mereka secara bergantian menyampaikan gagasan-gagasan sebagai capres.

    Tampil pertama, Anies menekankan, gagasan perubahan yang mereka usung fokus menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Dimulai dengan membuat akses ke pendidikan dan kesehatan setara bagi semuanya.

    Kemudian, Anies mengaku akan membuat lapangan pekerjaan yang setara bagi semua. Untuk mewujudkannya, ia akan menambah kota-kota yang jadi pusat pengembangan perekonomian dan hari ini masih tersentralisasi di Jawa.

    “Kita menginginkan dan merencanakan kota-kota di seluruh Indonesia, minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara,” kata Anies.

    Lalu, menjadikan kebutuhan pokok dasar terjangkau. dengan mengoreksi tata niaga dan memerangi sampai tuntas mafia-mafia terkait produk pertanian. Hal ini dirasa akan meningkatkan pula kesejahteraan petani.

    Terkait penegakan hukum, ia merasa, selama kepastian dan penegakan tidak jadi prioritas, tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik. Akibatnya, korupsi di mana mana dan aparat penegak hukum tidak bertindak setara.

    “Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, ini prioritas kita,” ujar Anies.

    Tampil kedua, Ganjar menyampaikan enam pilar strategis dan dimulai dari pangan yang harus dipenuhi. Ia menekankan, perlu ada aktivasi birokrasi untuk memantau ketersediaan penawaran dan permintaan bahan pokok.

    Lalu, menggenjot sentra produksi bahan pokok dan menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan. Soal lingkungan, Ganjar akan mengurangi gas emisi, mengembankan potensi mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru.

    Selanjutnya, transformasi digital dan energi baru terbarukan. Menurut Ganjar, pendidikan dan kesehatan turut menjadi pilar strategis yang perlu ditransformasi karena itu pula yang jadi modal penting manusia.

    Namun, ia mengingatkan, itu semua tidak akan berjalan baik ketika penegakan hukum lemah.

    Karenanya, Ganjar berpendapat, pendidikan anti korupsi menjadi penting diajarkan sejak dini demi bangun integritas.

    “Ada tiga fondasi, melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi,” kata Ganjar.

    Ada tujuh strategi yang akan disampaikan. Mulai dari membangun SDM produktif, stabilisasi harga bahan pokok, kemiskinan harus dihapus, memperkuat jaring pengaman sosial sampai hilirisasi menuju kelas dunia.

    “Dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah sebagai fondasi yang kuat, dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik,” ujar Ganjar.

    Terakhir, ada Prabowo yang menyampaikan target Indonesia emas saat PDB yang saat ini 1,4 triliun dolar AS jadi 9,9 triliun dolar AS pada 2045. Targetnya, pendapatan Indonesia bisa tumbuh minimal 6-7 persen setiap tahun.

    Mendengar penjelasan 60 pakar, Prabowo merumuskan 17 program prioritas. Mulai dari swasembada pangan, memberantas kemiskinan, berantas korupsi, peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan pertahanan negara.

    Ada pula swasembada air, meningkatkan keuangan negara dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Prabowo mengaku mendukung hilirisasi komoditas-komoditas Indonesia yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

    “Kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain,” kata Prabowo.

    Selain itu, ia memiliki program rumah murah untuk masyarakat desa, reformasi politik, hukum dan demokrasi. Menjamin kelestarian lingkungan hidup, seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif dan olahraga.

    Terakhir, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, mencetak memproduksi lumbung pangan, melanjutkan program KIS, KIP, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Program Keluarga Harapan.

    “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, bantuan gizi untuk ibu hamil, meningkatkan rasio penerimaan negara dari PDB menjadi 20 persen, naikkan gaji guru, asn, TNI, Polri dan kepala desa dan perangkat desa,” ujar Prabowo.(PBN/NET)

  • Petahana Dapil Banten 1 Diprediksi Tergeser

    Petahana Dapil Banten 1 Diprediksi Tergeser

    LEBAK, BANPOS – Diperkirakan sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 bakal rebutan kursi legislatif DPR RI untuk di Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 1 (Lebak-Pandeglang) dengan kuota kursi sebanyak enam buah.

    Sejumlah pengamat menyebut, Parpol inkumben di Dapil Banten 1 bisa tetap bertahan, dan jika pun ada tergeser karena imbas dari politik Pilpres.

    Pakar politik, Ely Nurlia menyebut untuk Banten 1 diprediksi berpotensi terjadi perubahan Parpol yang duduk. “Ya, diperkirakan dari 6 Parpol di Dapil 1 yang tahun 2019 lalu berjaya ada wakilnya kemungkinan pemilu nanti juga bisa bertahan. Tapi kalaupun ada yang tergeser bisa saja, itu karena imbas Pilpres,” ungkap Ely.

    Doktor pengajar politik di Unma dan Untirta Banten ini menjelaskan, saat ini dinamika politik di bawah mengalami fluktuasi berubah-ubah karena giat elit parpol secara top down lantaran penentuan bakal calon presiden (Bacapres).

    “Dinamika perubahan banyak diwarnai manuver elit parpol dan sosok pada momen Pilpres. Contoh, ketika Bacapres Anies Baswedan merangkul Muhaimin dari PKB, itu secara tak langsung mempengaruhi konstituen juga. Begitu juga saat Partai Demokrat gabung ke Prabowo, itu juga berdampak mempengaruhi pemilih di bawah. Dan untuk PDIP, kemungkinan butuh kerja keras untuk Dapil Banten 1,” ungkapnya.

    Peneliti dari voter interview survey approach (VISA) Banten, Frans Son Ghaha kepada BANPOS mengatakan posisi Banten 1 kemungkinan ada perubahan Parpol yang meraih kursi. Menurutnya, pihaknya telah menyebar pertanyaan ke 1000 responden di dua kawasan Banten 1 tersebut.

    “Kita gunakan survei ke 1000 responden. Untuk survey awal September kita sudah lakukan pada seribu responden. 500 di Lebak 500 di Pandeglang. Sampel random dilakukan pada kaum milenial, petani, nelayan, buruh, pedagang dan tokoh agama. Dipastikan PKB dan Nasdem bisa meraih kursi di DPR RI. Hal ini imbas dari manuver bacapres. Tapi kita lihat lagi setelah DCT Pileg nanti,” ungkap Frans.

    Menurut Frans, pihaknya akan menggelar survei per dua pekan untuk melihat respon konstituen untuk Dapil Banten 1. “Sementara kita lakukan per Bulan. Nanti setelah pada bulan Desember kita lakukan survei per dua pekan. Dan mulai pertengahan Januari baru kita lakukan survei per minggu. Ini untuk memastikan survei sebelumnya,” terangnya.

    Senada, pengamat politik di Banten, Tabrani Kemal mengaku dirinya memprediksi ada dua parpol yang memiliki kans duduk di Senayan dan akan berjuang keras untuk meraih kursi DPR RI kembali pada Pileg 2024, yaitu Nasdem dan PKB.

    “Kedua partai itu juga akan mendapatkan simpati masyarakat di Dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang, kedua partai itu sebelumnya memang pernah duduk di DPR RI mewakili Dapil 1 Banten pada Pileg 2014 lalu. Dan dilihat dari perkembangan perpolitikan saat ini khususnya di Banten Selatan ada satu parpol yang akan kegeser posisinya yakni PPP. Tapi itu prediksi dari analisa dan hitung-hitungan matematik,” ungkapnya.

    “Yang pasti untuk Demokrat, PKS, Golkar, PDI-P, kita melihat masih tetap akan mendapat kursi DPR RI,” imbuhnya.

    Diketahui, pada Pileg 2019 lalu, 6 wakil rakyat yang mewakili Dapil Banten 1 yang sukses duduk di kursi DPR RI ini adalah, Achmad Dimyati Natakusumah (PKS), Ade Rossi (Partai Golkar), Ali Zamroni (Partai Gerindra), Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Partai Demokrat), IIP Miftahudin (PPP) dan Hasbi Jayabaya (PDI-P).

    Adapun saat ini sesuai data sementara di KPU, Parpol yang dipastikan berebut kursi Senayan pada 14 Februari 2024 dari Dapil Banten 1, yakni Parpol seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, PAN, PKB, Hanura, Gelora, PBB, PKN, PSI, Perindo, Partai Umat, PGRI dan Partai Buruh.(wdo/pbn)

  • Spanduk Caleg Jangan Hamburkan Uang Rakyat

    Spanduk Caleg Jangan Hamburkan Uang Rakyat

    SERANG, BANPOS – Menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT), semakin bertebaran spanduk atau baliho Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi ini membuat kota atau jalan terlihat kumuh dan kotor. Sudirman, salah seorang warga Kota Serang kepada BANPOS, Rabu (20/9) mengaku kesal dan kecewa dengan tindakan para calon wakil rakyat baik dipusat maupun daerah,.

    Mereka enak dan cuek memajang foto atau gambar. Tak sedikit pajangan itu merusak lingkungan.

    “Setiap ada pemilihan kepala daerah, atau wakil rakyat. Saya sebagai warga Kota Serang sudah bosan disuguhkan dengan gambar-gambar calon legislatif (Caleg),” katanya.

    Ia berharap ada kesadaran besar dan tinggi dari pada calon wakil rakyat, yang memasang spanduk atau baliho di sepanjang jalan.

    “Masak iya, calon wakil rakyat, tindakannya tidak mengerti dengan lingkungan dan keindahan. Harusnya mereka memberikan contoh dengan baik kepada masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keindahan,” katanya.

    Senada diungkapkan oleh Ahmad. Menurutnya, sikap tidak baik oleh para calon wakil rakyat ini seharusnya menjadi perhatian dan point penting bagi masyarakat menjadi referensi tidak terpilih.

    “Ini juga harus jadi pertimbangan agar pemilih tidak memberikan respon positif kepada calon wakil rakyat yang dengan sengaja membuat kotor jalan dengan pemasangan spanduk-spanduknya.,” katanya.

    Diakuinya, para kandidat calon wakil rakyat yang memasang spanduk-spanduk dengan berbagai ukuran tidak gratis. Ada pembiayaan pembuatan spanduk.

    “Mulai dari Cetak, sampai dengan spanduk itu berdiri kokoh. Bahkan untuk pengamanan spanduk, supaya tidak rusak atau dicabut juga memerlukan uang tidak sedikit, istilahnya untuk pengamananya. Banyak kocek (uang) yang harus dikeluarkan para wakil rakyat,” ujarnya.

    Selama ini, setiap menjelang Pemilu atau Pilkada, spanduk dengan gambar seseorang itu selalu yang disalahkan adalah pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota.

    “Kita selama ini terkecoh dengan,sebutan bahwa satuan polisi pamong praja (Satpol PP) lah yang bertugas membersihkan. Padahal ini tidak benar, yang bertanggung jawab atas spanduk adalah calon wakil rakyat itu sendiri, Bukan petugas Satpol PP,” katanya.

    Dan jika aparat pemerintah sampai turun tangan, untuk membersihkan spanduk maupun baliho, maka masyarakat lah yang akan dirugikan.

    “Satpol PP itu tugasnya bukan membersihkan spanduk, Ini yang harus dipahami, karena kalau mereka sudah turun tangan, artinya ada uang rakyat dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota dipakai untuk kegiatan penertiban. Ini kan tidak adil, lah wong calon wakil rakyat yang berbuat kesalahan dengan memasang spanduk, tapi uang APBD yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran pajak, digunakan untuk menertibkan spanduk atau baliho. Ini kan salah kaprah,” ujarnya.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Agus Supriyadi dihubungi melalui telepon genggamnya mengaku tengah menunggu surat resmi dari Bawaslu untuk melakukan penertiban spanduk dan baliho yang merusak pemandangan di kabupaten/kota.

    “Itu adanya di Bawaslu. Kami sudah beberapa kali koordinasi dengan Bawaslu. Kita tinggal menunggu lagi langkah selanjutnya,” kata Agus.(RUS/PBN)

  • Informasi Revitalisasi Pasar Anyar Disebar

    Informasi Revitalisasi Pasar Anyar Disebar

    TANGERANG, BANPOS – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang Banten membantu informasi ke masyarakat terkait relokasi pedagang Pasar Anyar yang direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, mengatakan bahwa semua informasi akan dipasang di seluruh lokasi relokasi dan Pasar Anyar Tangerang.

    Kemudian, pemasaran produk dan lokasi relokasi, kata dia, juga akan masif diinformasikan kepada pelanggan agar tetap mudah menemukan produk langganannya.

    Baik masyarakat dan pedagang tak perlu khawatir kehilangan pelanggan, karena nanti Pemkot Tangerang akan membantu media informasi seputar data pedagang dan juga data dimana relokasinya," kata Yeti dalam keterangannya, Rabu (20/9).

    Selain itu, Pemkot Tangerang akan memasifkan segala informasi dalam tahapan hingga zonasi pedagang pada proses relokasi, sehingga seluruh pedagang dan masyarakat atau konsumen Pasar Anyar, tak perlu kebingungan atau ketakutan kehilangan pelanggan.

    Kami pastikan sosialisasi kepada pelanggan akan dilakukan agar proses jual beli juga tidak mengalami penurunan, ungkapnya.

    Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, mengatakan bahwa pedagang Pasar Anyar akan dipindahkan ke lima lokasi berbeda sebagai penampungan sementara, di antaranya di Plaza Shinta, Mal Metropolis, Pasar Jatake, Pasar Modern Banjar Wijaya, dan Pasar Laris Cibodas.

    Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Esi Esiah mengungkapkan proyek revitalisasi Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, mulai dilaksanakan pada September 2023 dan ditargetkan rampung pada semester pertama 2024. (DZH/ANT)

  • Badut Keliling Nyambi Jual Tramadol Di Wilayah Tangerang

    Badut Keliling Nyambi Jual Tramadol Di Wilayah Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Seorang pria berprofesi sebagai badut keliling, ditangkap oleh Polresta Tangerang. Bagaimana tidak, selain menjadi badut, pelaku juga berkeliling sembari jualan obat – obatan daftar G seperti eximer dan tramadol di Kabupaten Tangerang.

    Kapolsek Panongan, Iptu Hotma Patuan Anggari Manurung, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa badut keliling itu ditangkap tim unit reserse kriminal di Kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, pada Senin (18/9).

    Saat pembekukan berlangsung, petugas menemukan barang bukti sebanyak 130 butir obat keras jenis eximer dan tramadol, serta uang tunai sebesar Rp212.000 yang dimiliki pelaku. Namun pihaknya membantah terkait adanya barang bukti sabu.

    Ya, benar kami telah mengamankan seorang pria sebagai badut yang menjadi pengedar obat- obatan. Jadi, tidak ada sabu-sabunya," ucapnya, Rabu (20/9).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hotma Patuan menuturkan bahwa pelaku mengaku kepada petugas jika obat-obatan golongan G tersebut akan dikirim olehnya, sesuai permintaan pemesan.

    Jadi pelaku ini mengirimkan barang bukti itu sesuai pesanan, dengan modus badut undang di acara pesta, tuturnya.

    Dalam hal ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait asal usul barang bukti yang didapatkan pelaku.

    Sekarang masih kita kembangkan atas asal barang bukti yang didapatkan pelaku ini, ujarnya. Ia menambahkan, pelaku yang diketahui berprofesi sebagai badut keliling itu telah ditahan di Mapolsek Panongan. Untuk perkembangan selanjutnya nanti kita akan rilis secara resmi terkait kasus ini, tandasnya. (DZH/ANT)

  • Berharap Hujan Cepat Turun Di Wilayah Tangerang

    Berharap Hujan Cepat Turun Di Wilayah Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar salat Istisqa atau salat meminta hujan di Lapangan Raden Arya Yudha Negara, Puspemkab Tangerang. Salat Istisqa dilaksanakan lantaran krisis air bersih yang melanda, dampak dari kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

    Sebagai diketahui, fenomena El Nino hingga saat ini membuat banyak bencana, mulai dari kekeringan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana lainnya.

    Kami melaksanakan salat Istisqa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT), agar diturunkan hujan yang berkah dan bermanfaat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Rabu (20/9).

    Menurutnya, gelar salat sunah tersebut merupakan bentuk ikhtiar dan doa untuk memohon kepada Sang Pencipta. Walaupun hujan sudah turun pada Selasa (19/9) di sebagian wilayah Tangerang, namun kondisi kekeringan masih melanda 12 kecamatan dan 42 desa/kelurahan.

    Kami terus menangani kekeringan di 12 kecamatan, 42 desa/kelurahan yang masih kesulitan, air bersih kita kirim baik melalui Dinas Perkim, Perumdam TKR (Tirta Kerta Raharja), maupun BPBD, jelasnya.

    Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, menjelaskan penanganan kekeringan yang melanda wilayahnya itu masih berjalan.

    Setiap harinya, tim BPBD, Perumdam TKR dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terus memantau kondisi lapangan, dan memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Adapun 12 Kecamatan yang mengalami kekeringan di antaranya adalah Kecamatan Jambe, Kemeri, Mekar Baru, Balaraja, Cisauk, Legok, Gunung Kaler, Kosambi, Panongan, Jayanti, Pakuhaji dan Kecamatan Tigaraksa.

    Setiap harinya, setiap masyarakat yang meminta bantuan air bersih, kita kirim, seperti di Masjid Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa," jelas Ujat. (DZH/ANT)

  • Cilegon Jadi Percontohan Lab-MR dan APIP

    Cilegon Jadi Percontohan Lab-MR dan APIP

    CILEGON, BANPOS – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) menunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi percontohan Nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Resiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

    Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Resiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Pemkot Cilegon, Rabu (20/9).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa Laboratorium Manajemen Risiko sangat penting dalam memberikan kebiasaan yang lebih baik lagi kedepannya.

    “Kami tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya bahwa Kota Cilegon menjadi pilot project dari 98 kota secara nasional. Jadi, hanya ada empat, di provinsi, di kabupaten, kota dan kementerian. Untuk Kota Cilegon kita yang dipercayai untuk pertama kali,” Helldy usai kegiatan, Rabu (20/9).

    Menurut Helldy, keberadaan Laboratorium Manajemen Resiko juga dapat menganalisis dan mengurangi resiko, sehingga bisa mengurangi hal-hal negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya akan terus meminta pendampingan kepada BPKP.

    “Setelah MoU ini kami minta pendampingan. Makanya, saya bilang dalam penyusunan RPJMD juga minta pendampingan dari BPKP agar resiko-resiko dalam RPJMD juga bisa berkurang,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP RI Bidang PPKD Raden Suhartono menjelaskan, alasan Kota Cilegon terpilih menjadi percontohan dari 98 kota di Indonesia terkait Lab-MR dan Peningkatan Kapabilitas APIP, karena Pemkot Cilegon memiliki komitmen yang tinggi atas penerapan manajemen risiko dan Kapabilitas APIP di lingkungannya.

    “Ini baru pertama kali (Terpilihnya Kota Cilegon-red), salah satunya memiliki komitmen yang tinggi, Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD-nya. Kedua menunjukkan penerapan tata kelola pengendalian intern dan manajemen risiko yang menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Suhartono mengaku, pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional termasuk di daerah. Tujuannya, untuk memastikan agar pembangunan terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan pelayanan terbaik melalui penyelenggaraan pemerintahan.

    “Evaluasi atas penyelenggaraan SPP dan Manajemen Risiko serta Kapabilitas APIP dilakukan setiap tahun, sama dengan penilaian atau audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah kan setiap tahun,” tandasnya. (LUK/PBN)