BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • KPK Sita 3 Mobil Mewah Eks Kepala Bea Cukai Makassar, Dari Hummer Hingga Rodster

    KPK Sita 3 Mobil Mewah Eks Kepala Bea Cukai Makassar, Dari Hummer Hingga Rodster

    RIAU, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah mobil mewah milik eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

    Ketiga mobil mewah itu, disembunyikan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut, di sebuah ruko, di Batam, Kepulauan Riau.

    “Tim penyidik telah melakukan penyitaan tiga unit kendaraan mewah yang diduga milik tersangka AP, yang diduga sengaja disembunyikan di Ruko Green Land, Kecamatan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (21/9).

    Ketiga mobil mewah itu adalah Jeep Hummer Type H3 warna silver, Mini Morris warna merah, dan Toyota Rodster warna merah.

    Setelah disita, ketiga mobil itu dititipkan di Rupbasan Klas II Tanjungpinang.

    Sebelumnya, KPK menyebut Andhi menerima gratifikasi berupa fee dari para pengusaha ekspor impor. Dia bertindak sebagai broker.

    Andhi diduga memakai rekening milik orang kepercayaannya yang merupakan pengusaha.

    Mereka menjadi nominee sehingga pemberian gratifikasi terhadap dirinya tak terdeteksi.

    Komisi antirasuah menduga, dia menyamarkan pembelian aset dengan memakai nama orang lain, termasuk ibu mertuanya.

    Andhi disebut KPK menerima fee hingga Rp 28 miliar selama 10 tahun terakhir. Uang itu kemudian digunakan untuk berbagai keperluannya.

    Di antaranya, untuk membeli berlian, polis asuransi, hingga rumah di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, senilai Rp 20 miliar.

    Atas perbuatannya, Andhi dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Juga, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.(RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/nasional/189376/kpk-sita-3-mobil-mewah-eks-kepala-bea-cukai-makassar-dari-hummer-hingga-rodster

  • Amankan Pasokan Bahan Baku, Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas

    Amankan Pasokan Bahan Baku, Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas

    BALI, BANPOS – PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya melakukan penandatanganan kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan beberapa perusahaan minyak dan (migas).

    Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keberlanjutan gas untuk produksi pupuk.

    Penandatanganan PJBG dilakukan dalam acara International Convention Indonesia Upstream Oil & gas 2023 (IOG), di Bali, Rabu (20/9).

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk pemenuhan pasokan gas bagi industri pupuk dalam mendukung program prioritas Pemerintah, seperti ketahanan pangan nasional hingga Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Ia menyambut baik dukungan penuh Pemerintah untuk pemenuhan gas bagi Pupuk Indonesia (PI) Grup.

    “Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan kami, tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional,” ujar Rahmad, melalui siaran pers, Kamis (21/9).

    Menurut Rahmad, penandatanganan PJBG ini juga untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan kapasitas produksi pupuk di masa mendatang.

    Salah satu komitmen PJB ini akan memasok kebutuhan gas kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang juga berstatus sebagai PSN.

    Menurutnya, komitmen PJBG yang telah ditandatangani bersama ini juga mendukung program hilirisasi yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Untuk itu, perseroan bertekad menjadi pemain industri petrokimia nasional. Pasalnya, PI Grup akan melakukan diversifikasi industri dengan mengembangkan ammonia, soda ash, metanol dan sebagainya.

    “Hilirisasi industri ini akan menekan impor sejumlah produk kimia, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi. Sehingga, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Rahmad mengapresiasi, dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas yang telah mendukung proses perjanjian jual beli gas.

    Hal ini merupakan bentuk konkret komitmen Pemerintah, atas Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

    Untuk diketahui, penandatanganan PJBG dilakukan Direktur Utama PT Pusri Palembang (PSP) Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim (PKT) Budi Wahju Soesilo dan Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik (PG) Digna Jatiningsih, dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Seperti, PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Lematang, PT Pertamina EP Cepu, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, dan Husky CNOOC Madura Ltd.

    Lebih lanjut Rahmad merinci, Pupuk Kaltim bersama Genting Oil Kasuri Pte. Ltd akan melakukan PJBG dengan volume 102 MMSCFD. Aliran gas baru akan dimulai pada kuartal IV tahun 2027.

    “Perjanjian ini, bertujuan untuk memastikan keberhasilan proyek pabrik amoniak urea kawasan industri pupuk Fakfak, Papua Barat,” jelas Rahmad.

    Sementara itu, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan kerja sama jual beli gas dengan Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Lematang, dengan volume harian sekitar 5 BBTUD sampai 18 BBTUD yang akan dimulai pada tahun 2023.

    Lalu, PT Petrokimia Gresik melakukan kerja sama jual beli gas dengan dua perusahaan sekaligus, yaitu Pertamina EP Cepu dengan volume gas sebesar 15 MMSCFD.

    “Selanjutnya dengan Husky CNOOC Madura Ltd, di mana sebagai bentuk pengamanan pasokan gas jangka panjang apabila sumur-sumur gas eksisting telah mengalami deklinasi,” imbuhnya.

    Pada kegiatan penandatanganan tersebut, turut menyaksikan penandatangan adalah Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan.

    Bahlil mendukung, proses penandatanganan PJBG yang dilakukan oleh KKKS untuk beberapa sektor strategis nasional.

    Kegiatan ini, kata dia, mendukung program hilirisasi yang saat ini digencarkan Pemerintah.

    “Indonesia sekarang mendorong hilirisasi di sektor oil and gas,” katanya.

    Pihaknya telah menghitung hilirisasi tersebut, bahwa untuk menjadi Indonesia Emas, menjadikan Indonesia dengan GDP (Gross domestic product) terbesar nomor 6 tahun 2045, maka konsep hilirisasi ke depan sebesar 548 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan 8 sektor prioritas dan 21 komoditas.

    “Contohnya, (hilirisasi) di Papua untuk pupuk, blue ammonia, satu di Fakfak, serta satu di Bintuni,” jelas Bahlil.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan, komitmen pemenuhan pasokan gas menjadi hal penting dalam mendukung program hilirisasi nasional.

    “Pemerintah akan memberikan insentif, demi meningkatkan produksi gas khususnya kepada lapangan-lapangan minyak dan gas (migas),” tandasnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/189374/amankan-pasokan-bahan-baku-pupuk-indonesia-grup-teken-kontrak-jual-beli-gas/2

  • Etapas-Cadas Ingin Menangkan Prabowo Satu Putaran

    Etapas-Cadas Ingin Menangkan Prabowo Satu Putaran

    JAKARTA, BANPOS – Suara emak-emak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) selalu jadi rebutan, termasuk dalam Pilpres 2024 nanti. Oleh karenanya seluruh bakal Calon Presiden (Capres) saling klaim mendapatkan dukungan suara kelompok ini.

    “Jujur emak-emak lebih banyak yang mendukung Pak Prabowo, di 2024 nanti akan lebih banyak lagi yang mendukung,” kata Ketua Umum Emak-emak Cinta Prabowo Subianto, Cantik dan Cerdas (Etapas-Cadas), Vivid Indah Dini, Rabu (20/9).

    Hal ini disampaikan Vivid usai menggelar deklarasi dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang sebelumnya didahului dengan menggelar Fashion Show di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta.

    Ia meyakini, emak-emak akan setia bulat mendukung dan memberikan suara untuk Prabowo.

    “Kami akan tetap setia mendukung Prabowo lagi. Serta berjuang keras memenangkan beliau dengan meyakinkan emak-emak lintas profesi dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Dia bersama pengurus lainnya berjanji akan turun dan menyentuh komunitas emak-emak di seluruh Indonesia.

    “Bukan cuma turun, tapi kami akan meyakinkan mereka yang belum yakin dengan Pak Prabowo dan memperkuat yang sebelumnya sudah yakin. Agar bisa terkonversi menjadi suara di Pilpres tahun depan,” tegasnya.

    Terkait isu hoaks yang sering menyerang Prabowo, Etapas-Cadas akan membalasnya dengan senyuman emak-emak.

    “Kalau Pak Prabowo disenggol kita akan diam saja. Tetap sampaikan kerja-kerja yang sudah dilakukan dan membalas dengan senyum,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Koordinator Rumah Besar Prabowo 08, Harus Rusly Moti mengatakan dukungan emak-emak Etapas-Cadas akan memperbesar peluang menang Prabowo di Pilpres 2024.

    “Suara emak-emak ini penting. Kita tahu di 2014 dan 2019 mendukung pencapresan pak Prabowo. Maka diharapkan emak-emak di Etapas-Cadas nanti memperbesar kemenangan Pak Prabowo satu putaran,” harapnya.

    Prabowo diyakini menang satu putaran. Apalagi kini mendapatkan suara penuh dari kalangan emak-emak, terutama perempuan di seluruh Indonesia.

    “Jumlah perempuan di Indonesia cukup besar. Sebab, emak-emak bisa masuk ke berbagai komunitas yang dibentuk di tengah masyarakat,” tuturnya.

    Ia menyayangkan hoax dan fitnah yang baru-baru ini menimpa Prabowo. Dia mengajak semua pihak untuk menyebarkan kebaikan dan bukan menyebarkan kebencian di tengah masyarakat.

    “Saya imbau semua pihak bisa menyampaikan kebaikan, isu-isu yang berbau kampanye hitam maupun kampanye negatif tidak baik untuk demokrasi kita ke depan,” tutupnya. (RMID)

  • Atasi Keterbatasan Pupuk Subsidi

    Atasi Keterbatasan Pupuk Subsidi

    JAWA BARAT, BANPOS – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko mendorong petani Indonesia untuk secara mandiri mencari jalan keluar dalam menghadapi persoalan pupuk subsidi. Caranya dengan mengolah pupuk kompos sebagai alternatif.

    Hal ini disampaikan Moeldoko dalam dialognya bersama petani di Desa Kadu Nunggal, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (20/9). Moeldoko turut menyebutkan bahwa tidak semua petani mendapatkan subsidi karena anggaran tidak mencukupi.

    “Budidaya pertanian di sini sangat baik, walaupun masih ada keluhan tentang pupuk subsidi. Saya ingin para petani ini tetap memikirkan solusi, pupuk organik bisa menjadi alternatif,” ujar Moeldoko.

    Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini juga menjelaskan, selain kemampuan negara yang belum merata dalam memberikan pupuk subsidi, iklim suhu politik dunia turut mempengaruhi harga pupuk yang menjadi mahal.

    “Untuk itu perlu memikirkan alternatif pupuk, karena tidak mungkin sumber pertanian berhenti karena permasalahan pupuk. Jika petani menyerah akan menyulitkan semua pihak,” kata Moeldoko.

    Dalam kesempatan tersebut, para petani mengeluhkan harga sayur tersebut hancur karena akses jalan yang rusak. Moeldoko menilai hal ini perlu segera diatasi karena produk panen yang berupa sayur-sayuran harus cepat dalam pendistribusiannya.

    “Akan saya komunikasikan kementerian terkait,” tegas Moeldoko.

    Sementara itu, salah satu perwakilan petani Paskat Sejahtera, Abdul Aziz menyebutkan bahwa terdapat unit bisnis yang sudah mulai memproduksi pupuk kompos. Melalui unit bisnis tersebut, para petani mulai dibina agar dapat menghasilkan pupuk alternatif yang mudah sehingga sumber pertanian dapat terus berjalan.

    “Di sini 99 persen warga profesinya petani, tentu kami ingin para petani bisa berdaya,” ucap Abdul. (RMID)

  • Walikota Helldy Sudah Gelontorkan Rp25 Miliar untuk Program Beasiswa Full Sarjana

    Walikota Helldy Sudah Gelontorkan Rp25 Miliar untuk Program Beasiswa Full Sarjana

    CILEGON, BANPOS,- Perbaikan mutu pendidikan dan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik menjadi point penting bagi pemerintahan Walikota Cilegon Helldy Agustian.
    Politisi Partai Gerindra ini menginginkan agar generasi muda Cilegon menjadi cerdas dan pintar. Untuk mencapai tujuan itu, Helldy menggagas program prioritas pendidikan full sarjana dengan menyiapkan 1.000 hingga 1.269 kuota.
    Selanjutnya Helldy meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk menjalankan dan mengawal program beasiswa dengan sebaik mungkin.
    Helldy meminta agar Dinas Pendidikan bisa menjalankan program beasiswa ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin, sebab pendidikan menjadi point penting pada masa pemerintahannya.
    Guna memaksimalkan Program Beasiswa Full Sarjana tersebut, Helldy telah membangun kerjasama dengan 13 universitas di Banten dan 33 universitas di Indonesia.
    Program beasiswa full sarjana ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat Kota Cilegon di salah satu hotel di Cilegon pada Senin (6 Juni 2022) lalu.
    Pada kegiatan sosialisasi dibuka oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Heni Anita Susila, dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P2PNF) Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Vania Eriza.
    Saat menyampaikan kata sambutan, Helldy secara tegas menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk mensosialisasikan program beasiswa full sarjana kepada masyarakat.
    Helldy meminta seluruh camat dan lurah beserta jajarannya agar bisa mensosialisasikan program beasiswa ini kepada masyarakat Kota Cilegon. Sosialisasi tersebut menjadi hal penting agar supaya program ini bisa secara menyeluruh dapat diketahui masyarakat Cilegon.
    Helldy juga menginginkan instansi pemerintah Kota Cilegon dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat bekerja sama untuk mensukseskan seluruh program pemerintah.
    Bagi Helldy kerja sama tim itu sangat diperlukan, karena itu seluruh instansi pemerintah perlu bekerja sama supaya program pemerintah dapat terlaksana dengan baik sehingga program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
    Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Heni Anita Susila menjelaskan bahwa bagi warga Cilegon agar mengetahui terkait syarat yang harus dipenuhi untuk menerima program beasiswa full sarjana.
    Ada beberapa syarat agar masyarakat Cilegon bisa mendapatkan program beasiswa ini, yakni memiliki KTP Cilegon, berdomisili di Cilegon minimal 5 tahun, lulus SMA pada tahun 2020, 2021 dan 2022, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak kurang dari tiga.
    Pemerintah Kota Cilegon sudah menyiapkan dana untuk program beasiswa full sarjana bagi masyarakat Kota Cilegon sebanyak 1.000 beasiswa per tahun.
    “Tentunya dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, oleh sebab itu Pemerintah Kota Cilegon telah menyiapkan 1.000 beasiswa per tahun untuk generasi muda Kota Cilegon,” kata Helldy.
    Menurutnya, program bantuan beasiswa full sarjana merupakan bagian kontribusi Pemerintah Kota Cilegon untuk masyarakat Kota Cilegon.
    “Dengan demikian, Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan kontribusi bagi masyarakat Kota Cilegon, sehingga kedepannya tidak ada alasan lagi untuk masyarakat Cilegon yang tidak mampu, tidak mendapatkan pendidikan full sarjana,” tegasnya.
    Helldy juga meminta kepada siswa dan siswi SMKN 1 Kota Cilegon untuk terus berjuang melakukan yang terbaik.
    “Saya Helldy Agustian selaku Wali Kota Cilegon hadir di sini, saya ingin membangun Kota Cilegon yang saya cintai, maka saya minta kepada kalian semua yang ada disini terus lakukan yang terbaik dan buat kedua orang tua kalian bangga dengan kalian,” pungkasnya.

    Adapun rincian data Program Beasiswa Full Sarjana sebagai berikut:

    Tahun 2021
    1.000 mahasiswa, semester I Rp3.000.000, total Rp3.000.000.000;

    Tahun 2022
    523 Mahasiswa Semester 2 dan 3 dianggarkan sebanyak Rp6.000.000 total Rp3.138.000.000.
    577 Mahasiswa siswa sisa anggaran pada 2021 Rp3.000.000 total Rp1.731.000.000
    1000 Mahasiswa target masuk Rp3.000.000 total Rp3.000.000.000.
    Jumlah total sebanyak Rp7.869.000.000;

    Tahun 2023
    523 mahasiswa semester 4 dan 5 Rp6.000.000 total Rp3.138.000.000.
    1208 mahasiswa semester 2 dan 3 Rp6.000.000 total Rp7.248.000.000.
    246 mahasiswa sisa anggaran pada 2022 Rp738.000.000.
    1000 target mahasiswa Rp3.000.000 total Rp3.000.000.000.
    Jumlah total Rp14.124.000.000;

    Realisasi program 2021
    Sebanyak 532 Mahasiswa di dua Kampus Universitas Al Khairiyah dan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

    Realisasi program 2022
    Sebanyak 1.208 di 46 kampus yang ada di Indonesia, sebanyak 1010 masuk jalur Kerjasama di 13 kampus di Banten, sisanya sebanyak 198 mahasiswa jalur mandiri di 33 kampus di Indonesia.

    Universitas di Banten
    1. Politeknik Krakatau sebanyak 36 mahasiswa
    2. Politeknik PGRI Banten 69 mahasiswa
    3. Sttikom Insan Unggul 16 mahasiswa
    4. Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten 65 mahasiswa
    5. Universitas Al Khairiyah 360 mahasiswa
    6. Universitas Banten Jaya 2 mahasiswa
    7. Universitas Bina Bangsa 173 mahasiswa
    8. Universitas Faletehan 20 mahasiswa
    9. Universitas Mathla’ul Anwar 4 mahasiswa
    10. Universitas Serang Raya 63 mahasiswa
    11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 173 mahasiswa
    12. Politeknik Piksi Input Serang 8 mahasiswa
    13. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon 20 mahasiswa
    Jumlah 1.010 mahasiswa

    Universitas di Indonesia
    1. Institut Pertanian Bogor 1 mahasiswa
    2. Institut Teknologi Bandung 1 mahasiswa
    3. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3 mahasiswa
    4. Institut Teknologi Sumatera 5 mahasiswa
    5. Isi Yogyakarta 1 mahasiswa
    6. Politeknik Negeri Lampung 2 mahasiswa
    7. Politeknik Stmi Jakarta 1 mahasiswa
    8. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 41 mahasiswa
    9. Universitas Andalas 1 mahasiswa
    10. Universitas Brawijaya 5 mahasiswa
    11. Universitas Diponegoro 8 mahasiswa
    12. Universitas Gadjah Mada 3 mahasiswa
    13. Universitas Indonesia 1 mahasiswa
    14. Universitas Islam Negeri Jakarta 5 mahasiswa
    15. Universitas Islam Negeri Malang 1 mahasiswa
    16. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1 mahasiswa
    17. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 1 mahasiswa
    18. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 8 mahasiswa
    19. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 3 mahasiswa
    20. Universitas Islam Negeri Walisongo 1 mahasiswa
    21. Universitas Lampung 10 mahasiswa
    22. Universitas Negeri Jakarta 1 mahasiswa
    23. Universitas Negeri Malang 1 mahasiswa
    24. Universitas Negeri Semarang 5 mahasiswa
    25. Universitas Negeri Yogyakarta 1 mahasiswa
    26. Universitas Padjadjaran 3 mahasiswa
    27. Universitas Pendidikan Indonesia 17 mahasiswa
    28. Universitas Sebelas Maret 1 mahasiswa
    29. Universitas Sriwijaya 1 mahasiswa
    30. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 59 mahasiswa
    31. Universitas Terbuka Serang 2 mahasiswa
    32. UPN “Veteran” Jakarta 3 mahasiswa
    33. UPN “Veteran” Yogyakarta 1 mahasiswa
    Total sebanyak 198 mahasiswa.

    Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Cilegon.(adv)

  • Walikota Helldy Imbau ASN Cilegon Bersikap Jujur Melayani Rakyat

    Walikota Helldy Imbau ASN Cilegon Bersikap Jujur Melayani Rakyat

    CILEGON, BANPOS,- Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dahulu kita kenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukanlah sekedar sebagai pekerjaan semata.

    Melainkan sebuah pengabdian dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan integritas yang tinggi. Demikian ditegaskan Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menjadi Pembina upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) tingkat Kota Cilegon, di Halaman Kantor Walikota, Senin ( 18 September 2023 ).

    Oleh karena itu sikap jujur dan transparan menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas ASN di Lingkungan Pemkot Cilegon. Hal itu penting dilakukan agar Cilegon lebih baik lagi.

    “Saya berpesan agar ASN terus bersikap jujur, transparan, dan menjaga kerahasiaan sebagai norma-norma yang harus diterapkan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Transparansi menjadi hal penting di masa pemerintahan kami, sebab kami ingin Kota Cilegon menjadi jauh lebih baik dan bisa bersaing dengan kabupaten/kota lain di Indonesia,” tadas Helldy Agustian yang juga politisi Partai Gerindra Cilegon dengan nada tegas.

    Selanjutnya, Helldy juga menyinggung para ASN untuk bekerja secara tim, karena merupakan kunci kesuksesan bersama. Untuk itu ia meminta kepada seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membangun tim yang baik.

    Pada kesempatan itu Helldy menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dibutuhkan kerja tim yang sangat solid. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang baik antar ASN akan menghasilkan kinerja yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Selain itu, Helldy juga meminta kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon untuk menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum yang lebih dari sekadar peringatan rutin.

    Untuk diketahui, upacara Peringatan HKN tersebut dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d September 2023.(ADV)

  • Walikota Helldy : Tidak Semua yang Memberikan Kabar Negatif Adalah Lawan Politik

    Walikota Helldy : Tidak Semua yang Memberikan Kabar Negatif Adalah Lawan Politik

    CILEGON, BANPOS,- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai kemudahan keluhan warganya, yakni melalui kanal layanan aduan secara online dan call center.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan kanal layanan pengaduan masyarakat melalui Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan call center 112.

    Melalui dua kanal pengaduan tersebut, masyarakat bisa melaporkan banyak hal, mulai dari kondisi jalan, kebakaran, bencana dan lainnya.

    “Basic kami adalah pelayan. Berangkat dari sales yang sudah biasa dikomplain customer. Tapi aduan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Bagaimana laporan itu secepatnya kita ditindaklanjuti,” ujar Helldy.

    Selain SP4N LAPOR, kata Helldy, Pemkot Cilegon juga punya kanal pengaduan call center 112. Masyarakat lebih mudah menyampaikan komplain apa saja dan akan langsung dijawab oleh operator.

    “Saya harap jangan emosi, kami sudah biasa dicaci maki. Jangan berpikir negatif karena laporan itu justru harus jadi motivasi. Tidak semua orang memberi masukan negatif itu adalah musuh politik, tapi itu bentuk kepedulian masyarakat,” ucap Helldy yang juga Ketua Partai Gerindra Cilegon ini.

    Melalui berbagai kanal aduan tersebut, Helldy meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti setiap laporan warga. Baik laporan langsung ataupun melalui berbagai kanal seperti media sosial, semua harus ditindaklanjuti.

    Penegasan ini diungkapkan Helldy, saat talkshow yang digelar United States Agency for International Development (USAID) bekerjasama dengan Dinas Kominfo, Selasa (19 September 2023).

    Hanya saja, kata Helldy, seringkali laporan masyarakat juga kurang tepat. Misalnya melaporkan kondisi jalan nasional yang rusak dan sebagainya. Meski begitu sebagai kepala daerah dirinya meminta jajarannya tetap menerima dan menindaklanjutinya ke instansi terkait.

    “Kami berterima kasih atas laporan yang selama ini disampaikan. Mungkin ada kelemahan kami di sisi pelayanan publik, tapi yang jelas kami sudah berupaya menghadirkan yang terbaik. Misalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 128 pelayanan di dalamnya, silahkan itu dimanfaatkan,” tandas Helldy.

    Sementara Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Cilegon Ipung E Setianingrum mengaku sudah intens menyosialisasikan kepada masyarakat agar melapor ke kanal resmi pemerintah seperti SP4N LAPOR.

    “Melalui kanal-kanal itu masyarakat bisa menyampaikan. Kami terima, kemudian verifikasi tiga hari sebelum ke OPD. Nah dalam 30 hari harus tindak lanjut oleh OPD terkait. Kalau tidak, Ombudsman yang turun tangan,” terang Ipung.

    Terkait arahan Walikota agar laporan warga jangan sampai berlarut-larut, Ipung mengatakan bahwa saat ini semua OPD hingga kelurahan sudah terhubung dengan kanal aduan SP4N LAPOR.

    “Kami tidak tinggal diam. Dari total 270 pengaduan warga terkait layanan publik, semua ditindaklanjuti. Sekarang tinggal empat saja yang sedang proses. Bahkan, ketika ada respons lagi dari masyarakat, kita tindaklanjuti lagi,” ungkap Ipung.

    Sementara itu, Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Banten Zainal Muttaqin meminta aparatur pemerintah merubah cara berpikir soal laporan warga.

    “Bukan berarti semakin banyak laporan, pelayanan buruk. Atau semakin sedikit laporan pelayanan baik. Kalau di swasta laporan itu justru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan,” tutur Zainal Muttaqin.(adv)

  • Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Tidak Harmonis

    Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Tidak Harmonis

    SERANG, BANPOS – Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menuai sorotan tajam dari anggota Fraksi Partai Gerindra, karena dinilai penuh dengan friksi dan ketidakharmonisan.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh salah seorang anggota Fraksi Partai Gerindra, Sopwan dalam agenda Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dalam Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (19/9).

    Sopwan mengaku, secara jujur ia menilai jika pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Alih-alih membawa perbaikan dan peningkatan kinerja, menurutnya program tersebut justru menimbulkan sejumlah friksi dan memunculkan tidak keharmonisan di dalam tubuh pemerintahan Provinsi Banten.

    “Secara jujur harus diakui bahwa dalam tatanan birokrasi dan sistem pemerintahan provinsi, masih terindikasi adanya friksi dan kurangnya keharmonisan,” katanya.

    Melihat hal itu, menurutnya masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu saja oleh Al Muktabar.

    Oleh karenanya, politis partai Gerindra itu mendorong Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk segera melakukan koreksi atas permasalahan tersebut.

    “Munculnya friksi dan permasalahan yang belakangan ini terjadi tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

    Mengenai pandangan tersebut, Al Muktabar mengaku tidak terlalu mempersoalkannya.

    Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah bekerja sesuai dengan mandat yang diterima.

    “Dari berbagai evaluasi, kita menjalankan fungsi-fungsi itu sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” ucapnya.

    Namun, meski begitu, Al Muktabar mengaku bahwa Pemprov Banten tidak menutup diri atas berbagai kritikan yang disampaikan kepadanya.

    Maka dari itu terkait dengan saran dan kritikan yang diterimanya terkait agenda Reformasi Birokrasi, Al akan melakukan sejumlah perbaikan kinerja di lingkungannya.

    “Bila ada hal-hal yang kurang tentu itu bagian dari perangkat kepengawasan, dan kita akan sesuaikan di mana yang kurang itu,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    SERANG, BANPOS – Pengentasan dan penyelesaian penduduk miskin ekstrem di Banten diperlukan dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah. Diketahui, saat ini di Banten terdapat kurang lebih 154 ribu orang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin di Banten terus meningkat. Tercatat dari tahun 2012 penduduk miskin di Banten berjumlah 642,88 ribu, kemudian tahun 2022 naik menjadi 829,66 ribu penduduk.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten tahun 2025-2045 dengan akademisi dan melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi setempat, di pendopo KP3B, Curug Kota Serang, kemarin mengungkapkan pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.

    “Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generasi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya,” katanya.

    Dikatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan semua pihak. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.

    “Hingga tahun 2025, dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis. Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.

    Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

    “Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.

    Maka dari itu, tambahnya, kita semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
    “Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

    kepala Bappeda Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini diharapkan mampu mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.

    “FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujar Mahdani.

    “Diharapkan menyerap hal-hal masukan dan permasalahan isu strategis pembangunan, masukan kualitas pembangunan, masukan arah kebijakan pokok pembangunan serta penyelesaian pokok visi dan misi pembangunan,” pungkasnya.

    FGD tersebut dipimpin oleh Pj Sekda Banten Virgojanti sebagai moderator, dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi dan Perekonomian dan Rektor Untirta Fatah Sulaeman bersama para rektor dan para Akademisi lainnya, serta turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.(RUS/PBN)

  • Pemprov Banten Dituding Sengaja Merencanakan Sisa Anggaran Tinggi

    Pemprov Banten Dituding Sengaja Merencanakan Sisa Anggaran Tinggi

    SERANG, BANPOS – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan pemangkasan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal pada Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 menuai sorotan dari anggota DPRD Provinsi Banten.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, penyebab berkurangnya Belanja Modal pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah karena disebabkan oleh beberapa hal.

    Salah satunya adalah karena disebabkan oleh adanya estimasi terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terlampau tinggi di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menyebutkan, berdasarkan hasil audit tercatat besaran SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 Provinsi Banten mencapai angka Rp146 miliar.

    “Akibat adanya estimasi SiLPA yang terlampau tinggi di APBD Murni 2023 itu Rp146 miliar,” katanya kepada BANPOS pada Senin (18/9) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar menyalahkan perencanaan Pemprov Banten yang dinilai tidak matang.

    Menurutnya, Pemprov Banten dalam menyusun perencanaan anggaran, terlalu tinggi memasang target SiLPA di APBD Murni 2023.

    Karena hal itulah kemudian menurutnya turut berdampak terhadap rencana pembiayaan belanja daerah di RAPBD Perubahan tahun ini.

    “Menurut saya itu adalah salah perencanaan terkait dengan penganggaran 2023. Karena ternyata SiLPA nya yang dipasang terlalu besar. Padahal waktu saya ingat tidak segitu yang dipasang, akhirnya berakibat kepada kekurangan anggaran, kan?” kata Nizar kepada BANPOS pada Selasa (19/9).

    Nizar menyebutkan SiLPA yang ditargetkan oleh Pemprov Banten di tahun 2023 angkanya mencapai Rp615 miliar, namun menurut keterangannya dari target yang ditetapkannya itu hanya mampu direalisasi sekitar Rp400 miliar.

    “SiLPA yang dipasang di 2023 Rp615 miliar, sementara SiLPA yang tercapai hanya sekitar Rp400 miliar lebih. Jadi hampir Rp200 miliar itu SiLPA yang ngawang-ngawang,” tuturnya.

    Di samping itu ia juga bertanya-tanya, mengapa Pemprov Banten berani memasang target yang tinggi terhadap SiLPA di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menaruh curiga, barangkali memang sebenarnya Pemprov Banten sengaja merencanakan hal tersebut.

    “Seharusnya bukan SiLPA yang dipasang begitu tinggi. Kalau kayak gitu kan semacam SiLPA yang direncanakan,” ujarnya.

    Oleh karenanya, ia mengkritik keras keras kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa perencanaan Pemprov Banten buruk.

    “Inikan berarti perencanaannya yang buruk. Kok bisa berani pasang SiLPA yang begitu besar,” tandasnya.(CR-02/PBN)