BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Pokja Lebak Tingkatkan Kualitas Wartawan Kawal Pemilu

    Pokja Lebak Tingkatkan Kualitas Wartawan Kawal Pemilu

    LEBAK, BANPOS – Dalam Rangka meningkatkan kualitas wartawan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang, Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak menggelar Raker dan Capacity Building di Bandung selama dua hari yakni 16 hingga 17 September 2023.

    Ketua Pokja Wartawan Lebak, Mastur Huda mengatakan, kegiatan yang bertema ‘Meningkatkan Kualitas Wartawan Dalam Mengawal Pemilu Berintegritas’ tersebut digelar sebagai pengingat dan penguatan kembali jati diri dari masing-masing wartawan.

    “Ini menjadi sarana penguatan integritas masing-masing wartawan agar bisa menciptakan berita berkualitas dan tidak menyebarkan hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di tahun politik ini,” kata Mastur, Minggu (17/9).

    Mastur menjelaskan, wartawan selalu menjadi tombak utama dalam penyampaian informasi baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya. Maka dari itu, lanjutnya, setiap wartawan harus bisa memberikan berita yang berkualitas, berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

    Mastur menerangkan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi wartawan dan anggota keluarganya satu sama lain.

    “Hampir seluruh anggota Pokja hadir, yang berhalangan karena sibuk dengan tugas dari kantornya masing-masing,” tandasnya.(WHY/PBN)

  • Relawan Anies-Muhaimin Banten Dikukuhkan

    Relawan Anies-Muhaimin Banten Dikukuhkan

    SERANG, BANPOS – Ratusan relawan pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dari berbagai simpul relawan, dikukuhnya sebagai pengurus Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Provinsi Banten Wilayah Barat pada Minggu (17/9).

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan di sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten.

    Dalam acara tersebut nampak hadir Furtasan Ali Yusuf sebagai perwakilan dari DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Banten, dan juga Umar Bin Barmawi dari DPW PKB Provinsi Banten.

    Ketua Bakorsi Provinsi Banten yang baru saja dilantik, Cahyo Atmoko dalam pidatonya menyampaikan dibentuknya Bakorsi memiliki dua tujuan.

    Pertama, bertugas sebagai pengawas jalannya Pemilu 2024, dan yang kedua adalah untuk menaikkan tingkat elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

    “Ada dua tujuan Bakorsi dibentuk, satu pengawasan kemudian yang kedua adalah sekaligus kita menaikan tingkat elektabilitas dari Capres kita,” katanya.

    Selain itu ia juga menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan duet ‘AMIN’ untuk berjuang semaksimal mungkin demi memenangkan jagoannya itu.

    “Kerja-kerja kita tidak selesai di media sosial dengan bergerilya di WA grup dan sebagainya, seperti pesan mas Anies adalah terus menuangkan informasi ini ke semua pihak,” ujarnya.

    Di samping memenangkan Anies-Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden, Cahyo juga mengingatkan para relawan untuk dapat memenangkan partai pengusung pasangan calon tersebut.

    “Kita menginginkan mas Anies dan pak Muhaimin jadi presiden, tapi alat kelengkapan yang bisa mendorong itu adalah partai. Makanya kita dukung partai-partai pengusung ini jadi pemenang di 2024,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Bakorsi Nasional Dendi Susyanto menjelaskan latar belakang dibentuknya struktur kepengurusan relawan ini karena berkaca pada pengalaman Pemilu tahun sebelumnya.

    Di mana pada saat pemilu berlangsung, tugas partai pengusung dalam melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap saksi dirasa kurang begitu optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Kita melihat bahwa selama ini partai pengusung dalam pemilu akan sibuk atau akan berat tugasnya untuk mengawal pengawasan saksi untuk Pileg, tapi kemudian ketika Pilpres itu kosong. Sehingga relawan akan menutup kekurangan dari pergerakan saksi ini,” jelasnya.

    Kemudian setelah melakukan pengukuhan di wilayah Banten Barat, pihaknya akan terus melakukan persiapan pengukuhan di wilayah lainnya hingga ke tingkat desa.
    Sehingga nantinya jelang Pemilu 2024 dimulai, maka seluruh struktur kepengurusan relawan saksi pemenangan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di berbagai tingkatan sudah siap.

    “Kira-kira di bulan Desember kita sudah masuk Bakorsi di tingkat desa,” jelasnya.
    Adapun terkait dengan tugasnya, Bakorsi nantinya akan bertugas untuk mengawal serta mengawasi proses jalannya penyelenggaraan pemilu hingga di tingkat pemungutan suara.
    Kemudian tugas lainnya adalah untuk menaikan tingkat elektoral pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan melakukan mengevaluasi terhadap kerja-kerja dari relawan Anies-Muhaimin selama Pemilu berlangsung.(CR-02/PBN)

  • APK Sembarangan Akan Ditertibkan

    APK Sembarangan Akan Ditertibkan

    CILEGON, BANPOS – Menjelang pemilu serentak 2024, hampir semua sudut di Kota Cilegon dipenuhi dengan alat peraga kampanye (APK) bakal calon anggota legislatif (caleg).

    Kondisi itu pun banyak dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu kenyamanan warga. Menyikapi hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Jumat (15/9).

    Dalam rapat yang digelar di kantor tersebut Satpol PP Kota Cilegon tersebut disepakati akan segera menertibkan alat peraga kampanye yang dianggap tidak sesuai ketentuan.

    Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Cilegon Ardiano Setiawan mengaku banyak menerima aduan masyarakat terkait maraknya alat peraga kampanye. Pihaknya pun menggandeng Bawaslu dan juga BPKPAD untuk melakukan pendampingan saat penertiban.

    “Kalau spanduk atau atribut komersial kami sudah tertibkan sejak sebulan terakhir. Tapi kalau berkaitan dengan pemilu kami harus koordinasi dengan Bawaslu. Kalau BPKPAD terkait apakah mereka ada yang membayar pajak atau tidak,” jelas Ardiano.

    Dia mengakui, saat ini banyak alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan. Seperti di tiang listrik, pohon dan fasilitas umum lainnya yang dianggap mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal itu jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) di Wilayah Kota Cilegon.

    “Nanti kita akan libatkan juga PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dalam penertiban itu agar pihak-pihak yang melanggar juga langsung diberikan arahan. Kalau ada pelanggaran, seperti apa juga sanksinya silahkan nanti PPNS yang mengatasi,” jelasnya.
    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Alam Arcy Ashari mengaku siap bersama Satpol PP dalam menertibkan alat peraga kampanye.

    “Memang harus ditertibkan, apalagi di tempat-tempat yang dilarang. Jadi untuk kampanye ini kan sebenarnya mulainya tanggal 28 November,” kata Alam.

    Bawaslu telah mengeluarkan imbauan pencabutan atau penurunan secara mandiri oleh parpol atau para pemilik alat peraga. Bila tidak ditertibkan sendiri, pihaknya bersama Satpol PP siap melakukan eksekusi menurunkan alat peraga.
    “Partai politik sampai sekarang ini kan masih tahap sosialisasi tentang pendidikan partai politik dan sebagainya. Jadi kalau itu dipasang di tempat yang bener enggak jadi soal karena kembali lagi secara K3 di pohon-pohon itu masih banyak yang harus ditertibkan,” jelasnya.(LUK/pbn)

  • Waduh! Pj Gubernur Tidak Tahu Siapa Pj Bupati Tangerang

    Waduh! Pj Gubernur Tidak Tahu Siapa Pj Bupati Tangerang

    SERANG, BANPOS – Meski pembahasan sosok calon Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tangerang sudah final, namun Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bahwa dirinya hingga saat ini belum mengetahui siapa sosok yang ditetapkan itu.

    Pengakuan itu ia sampaikan saat ditemui seusai menggelar Rapat Paripurna Penetapan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Banten pada Selasa (12/9).

    “Saya juga sendiri belum tahu individunya sampai dengan SK itu kita terima,” katanya.

    Namun Al tidak menampik, jika memang nanti calon Pj Bupati Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapkan akan segera dilantik pada tanggal 23 September 2023 nanti, bertepatan dengan waktu lengsernya Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

    Untuk sementara ini, Al mengatakan, dirinya masih menunggu segala keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut.

    “Kita menunggu saja bagaimana keputusannya karena otoritas itu ada di bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, maka apa yang menjadi keputusan itu akan kita laksanakan,” ujarnya.

    Kepada sosok calon Pj Bupati Kabupaten Tangerang yang akan segera dilantik, Al berharap sosok tersebut mampu membaktikan dirinya secara penuh bagi pembangunan di Provinsi Banten.

    “Kita berharap akan membaktikan diri untuk membangun Banten melalui Tangerang,” harapnya.

    Kemudian disinggung soal kritik terhadap proses penentuan calon Pj Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang terkesan ditutup-tutupi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Al menampik tudingan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa bukan maksud menutup-nutupi, hanya saja menurutnya, proses tersebut memang sudah diatur sedemikian rupa. Karena hal itu menyangkut kepegawaian seseorang.

    Oleh karenanya demi menjaga kepentingan itu maka tindakan tersebut perlu dilakukan oleh Pemprov Banten.

    “Sebenarnya bukan tertutup, kalau di pemerintahan itukan proses kepegawaian. Proses itukan menyangkut individu,”

    “Jadi bukan soal tertutup, tapi itu sebuah hal yang kita menjaga dalam rangka dari proses kepegawaian tadi,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Jokowi Temukan Beras Masih Mahal

    Jokowi Temukan Beras Masih Mahal

    CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menemukan bahwa harga beras di Banten masih mengalami kenaikan dan dinilainya menjadi masalah.

    “Yang masih sedikit masalah di beberapa titik-titik itu di beras,” tutur Jokowi dalam kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Cilegon, Selasa (12/9).

    Atas situasi itu, Jokowi menjelaskan, langkah yang akan diambil pemerintah diantaranya adalah melakukan operasi pasar yang diiringi dengan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) terhadap 21,3 juta KPM.

    “Operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Badan Pangan pada Minggu (Pekan-red) ini, berbarengan dengan bagi Bansos pangan 10 kilogram per keluarga untuk 21,3 juta penerima,” jelasnya.

    Langkah teknis operasi pasar, Jokowi menuturkan, akan dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan di setiap ritel-ritel yang ada di kawasan Cipinang, Jakarta.

    “Bulog akan melakukan OP (Operasi Pasar) ke ritel-ritel di Cipinang. Semuanya akan diguyur beras secara massif,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Jokowi berharap, langkah yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan dan menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Kita harapkan dengan begitu, harga beras akan mulai turun,” harapnya.
    Selain itu, ia melihat harga-harga sejumlah komoditas sembako di Kota Cilegon masih sangat baik. Bahkan, untuk harga bawang merah yang biasanya berada diatas Rp30.000 per kilogram dan pernah menembus Rp40.000, kini sudah berada di harga Rp17.000 per kilogram.

    “Harga cabai saya lihat juga sama turun, karena ditanam di Provinsi Banten sendiri,” kata Jokowi.
    Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso yang ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden mengatakan dengan adanya percepatan program Bantuan Pangan tahap II di bulan September hingga November 2023, diharapkan dapat menekan fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini.

    “Harapan kita dengan menggelontorkan bantuan beras ini sebanyak 3 bulan atau dengan jumlah total sebanyak 640.590 ton kepada 21,3 juta KPM dapat berdampak efektif seperti yang telah kita lakukan pada tahap I di bulan Maret – Mei lalu”, ujar Budi Waseso.

    Dibagian lain, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kota Cilegon. Dimana, terkait kunjungan Presiden Jokowi ke PT Lotte Chemical Indonesia, Helldy berharap agar serapan tenaga kerja lokal bisa lebih dimaksimalkan.

    “Karyawan d(PT Lotte Chemical Indonesia –red) kurang lebih ada 13.000 orang dan 96 persennya adalah orang Indonesia. Namun, dari angka yang kami lihat kemarin baru 36 persen warga Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Atas dasar itu, Helldy menekankan agar PT Lotte Chemical Indonesia bisa melaksanakan amanat dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati bersama. “Saya berharap, setelah MoU kemarin dapat dipraktekkan apa-apa yang menjadi kerjasama kita dengan PT Lotte,” harapnya.

    Sementara itu, ketika mendatangi Pasar Kranggot, Jokowi langsung berkeliling menyapa ke sejumlah pedagang dan menyerahkan langsung bantuan modal kerja ke pedagang.

    Salah satu pedagang Pasar Kranggot Lia Eni Riayana mengaku sangat senang mendapatkan bantuan modal kerja yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi sebanyak Rp1,2 juta.

    “Alhamdulillah dengan bantuan ini setidaknya bisa membantu jualan saya dan bisa melanjutkan usaha serta bisa menambahi dagangan,” katanya.

    Lia berharap, adanya kunjungan presiden tersebut, pemerintah lebih peduli lagi terhadap pedagang kecil disini bukan digusur, tapi diberdayakan.

    “Harapannya lebih diperhatikan di Pasar Kranggot diberdayakan,” ujarnya.
    Salah satu warga Kranggot, Fatimah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan sembako berupa kebutuhan pokok.
    “Senang ya, Alhamdulillah mendapatkan bantuan ini. Saya sengaja ke pasar mau liat pak Jokowi,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot Dani Rachmat menyambut baik dengan adanya kunjungan dari Presiden Jokowi beserta jajarannya ke Pasar Kranggot.

    “Kalau bantuan BLT saya mendapatkan informasi itu sekitar 1.300 lebih yang disebar ke masyarakat di Cilegon. Alhamdulillah lancar dan tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan,” tandasnya.

    Sementara itu, akibat musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, petani cabai yang ada di Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang merasa khawatir dengan hasil pertaniannya. Pasalnya, air hujan yang diharapkan turun untuk menyirami tanaman cabainya mengancam hasil panen cabai.

    Salah seorang petani cabai setempat, Ikbal mengatakan, akibat musim kemarau yang panjang ini, akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabainya. Sehingga, ia merasa khawatir dengan hasil panen cabainya.

    “Dengan kondisi kemarau yang panjang ini, kami khawatir hasil panen cabai tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Karena pasokan air sangat terbatas,” kata Ikbal.

    Dijelaskannya, dalam satu lahan terdapat sekitar 6.800 batang cabai dengan target produksi sebanyak 8 ons per batang. Namun pada musim kemarau panjang saat ini, untuk mencapai target tersebut merasa kesulitan.

    “Pada tahun-tahun sebelumnya, kami bisa mendapatkan hasil panen cabai hingga mencapai 2 ton 4 kwintal, tetapi untuk tahun ini, kami merasa sulit untuk mencapai targeti tersebut,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap musim kemarau panjang ini cepat berakhir dan segera turun hujan untuk menyirami tanaman cabainya. Sehingga para petani cabai mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

    “Mudah-mudahn musim kemarau ini cepat berakhir, sehingga dapat meminimalkan dapat negatif terhadap pertanian,” ungkapnya.(dhe/LUK/PBN)

  • Pansel Umumkan Hasil Lelang Jabatan

    Pansel Umumkan Hasil Lelang Jabatan

    PANDEGLANG, BANPOS – Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)Pratama Kabupaten Pandeglang, mengumumkan hasil seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIB Kabupaten Pandeglang. Pengumuman hasil seleksi open bidding Jabatan Eselon IIB tersebut tertuang dalam surat pengumuman dengan nomor 800.1.2.6/048-Pansel.JPTP/2023.

    Dengan keterangan sebagai berikut, untuk formasi calon Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya, Agus Amin Mursalin, Atep Purnama dan Rahmat Zultika. Kemudian untuk formasi calon Kepala Dinas Perhubungan diantaranya, Disini Pahrudin, Endin Haerudin dan Rudianto.

    Sementara, untuk formasi calon Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang diantaranya, Agus Amin Mursalin, dr. Firmansyah dan Rahmat Zultika. Kemudian, untuk calon Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan diantaranya Didin Pahrudin, dr. Firmansyah dan Wahyu Awaludin. Kemudian, untuk formasi calon Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia diantaranya yaitu Agus Riyanto, Rahmat Zultika dan Wahyu Awaludin.

    Sekretaris Pansel Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Pandeglang, Moh Amri mengatakan, sebelumnya para peserta telah mengikuti serangkaian tes mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi melalui assessment center, penelusuran rekam jejak, penulisan makalah atau gagasan tertulis dan wawancara akhir.

    “Berdasarkan hasil penilaian akhir dari seluruh tahapan seleksi secara terbuka dan kompetitif, diperoleh tiga nama peserta dengan nilai tertinggi pada masing-masing formasi,” kata Moh Amri kepada wartawan, Selasa (12/9).
    Menurutnya, penulisan urutan nama di surat pengumuman bukan diambil dari peringkat peserta, melainkan dari abjad nama dari masing-masing peserta seleksi Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon IIB.

    “Nama-nama yang masuk ini akan direkomendasikan kepada Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dipilih salah satu nama yang akan diangkat dalam formasi jabatan masing-masing,” terangnya.

    Ditegaskannya, keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon IIB Kabupaten Pandeglang ini bersifat mutlak.”Jadi sudah final, sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi,” tegasnya. (dhe)

  • Dinkan Pandeglang Targetkan Jadi Sentra Penyedia Ikan Nila

    Dinkan Pandeglang Targetkan Jadi Sentra Penyedia Ikan Nila

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam upaya mendukung para pembudidaya perikanan di Kabupaten Pandeglang, Dinas Perikanan (Dinkan) setempat akan menjadikan Kabupaten Pandeglang menjadi sentra penyedia ikan nila.

    Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan Dinkan Kabupaten Pandeglang, Iik Syakhabyatin mengatakan, pihaknya saat ini memiliki sekitar 9.000 kelompok pembudidaya ikan air tawar yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Pandeglang.

    “Pokdakan ini tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang,” kata Iik kepada wartawan, Selasa (12/9).

    “Kami menerima sekitar 900 proposal yang mewakili 9.000 kelompok pembudidaya ikan,” sambungnya.
    Menurutnya, jika melihat potensi yang ada terutama dalam budidaya, ikan nila memiliki manfaat kesehatan yang tinggi karena mengandung omega tiga. Oleh karena itu, Dinkan Pandeglang berencana akan menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai sentra penyedia ikan nila.

    “Ikan nila sangat digemari oleh pembudidaya untuk dibudidayakan dibandingkan ikan lele atau ikan mas. Ikan nila mudah dalam perawatannya, dan pakan juga mudah,” terangnya.

    Awlian memiliki manfaat kesehatan, lanjut Iik, ikan nila juga memiliki dampak positif terhadap tumbuh kembang anak-anak dan ketahanan imunitas tubuh.

    “Apalagi sekarang pemerintah sedang menangani stunting, jadi bagus untuk anak, karena ikan nila punya protein bagus apalagi untuk tumbuh kembang si anak. Kemudian untuk ketahanan imunitas tubuh juga untuk memperbaiki sel-sel didalam tubuh,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia berharap agar para pembudidaya ikan nila dan ikan air tawar lainnya agar terus semangat dalam membudidayakan ikannya dan terus memperbarui strategi pemasaran ikan.

    “Sehingga sektor perikanan nantinya dapat menjadi mata pencaharian utama dalam perekonomiannya tersebut,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • 30 Kasus Kebakaran Sudah Terjadi

    30 Kasus Kebakaran Sudah Terjadi

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang mencatat kasus kebakaran sepanjang tahun 2023 sebanyak 30 kasus. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah, karena musim kemarau belum berakhir, sehingga kerawanan kasus kebakaran semakin tinggi.

    Kabid Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Endan Permana mengatakan, jumlah kebakaran yang terjadi tahun 2023 sama dengan yang terjadi di tahun 2022, yakni 30 kasus. Tahun 2022, total kerugian materi akibat kebakaran mencapai Rp1,5 miliar.Kasus kebakaran tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2021 yang jumlah kasus kebakaran sebanyak 49 kejadian dengan kerugian lebih dari Rp 2 miliar.

    “Kasus kebakaran dari bulan Januari sampai Mei 14 kejadian, Juni sampai September 15 kejadian ditambah satu yang kemarin jadi 30 kasus. Kerugiannya ditaksir Rp1,2 miliar,” kata Endan kepada wartawan, Selasa (12/9).

    Dijelaskannya, mayoritas kejadian kebakaran tersebut akibat korsleting listrik dan menimpa rumah warga yang bangunannya semi permanen dari kayu. Selain itu, kebakaran juga mayoritas terjadi di wilayah selatan Pandeglang.
    “Kebanyakan karena korsleting listrik. Tetapi memang ada juga karena likin, obat nyamuk, sisa pembakaran sampah, dan lainnya,” ujarnya.

    Menurutnya, selama ini pihaknya kerap merasa kesulitan apabila terjadi kebakaran di wilayah selatan Pandeglang. Hal itu karena keterbatasan armada Damkar dan pos pemadam, karena Pandeglang merupakan wilayah yang luas.
    “Harusnya ada enam pos damkar dan enam armada damkar. Sekarang kita cuma punya satu pos dan dua armada damkar,” terangnya.

    Endan mengaku, setiap tahun instansinya kerap menyampaikan permohonan penambahan armada Damkar. Namun, hal itu belum pernah mendapat respons dari pimpinan.

    “Usulan selalu kita sampaikan setiap tahun, karena memang untuk membeli armada damkar ini butuh biaya, makanya kurang direspons,” ungkapnya.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan membantu menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar usulan penambahan armada damkar bisa disetujui. Oleh karena itu, tahun depan diharapkan bisa kembali diusulkan untuk penambahan armada damkar.

    “Kita nanti akan bantu. Karena kalau untuk tahun 2023 enggak mungkin mengajukan anggaran penambahan armada. Paling nanti tahun depan,” katanya.

    Habibi menilai, penambahan armada dan pos damkar penting untuk dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran di Pandeglang.

    “Hal itu tentunya harus segera direalisasikan, karena memang Pandeglang ini rawan kebakaran. Jangan sampai usulan yang disampaikan itu tidak ada,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pembahasan DBH Pajak dan Dana BTT Pemprov Banten Berjalan Alot

    Pembahasan DBH Pajak dan Dana BTT Pemprov Banten Berjalan Alot

    SERANG, BANPOS – Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pajak ke kabupaten/kota menjadi salah satu dari empat hal yang menjadi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Banten tahun 2023 oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Diketahui. permasalahan ini juga sulit menemukan titik terangnya antara pemprov dan DPRD.

    DBH pajak ke delapan kabupaten/kota, ini sebelumnya pernah menjadi utang pemprov, akibat dana persediaan atau cash flow di kas daerah tidak ada. Hal ini sempat menjadi catatan penting, sehingga pemprov mendapat teguran dari pemerintah pusat, melalui Kemendagri.

    Persoalan kedua adalah, gaji pegawai, ketiga, pembayaran BPJS bagi masyarakat miskin, dan yang terakhir, atau ke-empat mengenai belanja tak terduga (BTT) yang akan dialokasikan untuk bencana akibat kemarau panjang sebesar Rp65 miliar.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo dihubungi melalui telpon genggamnya, mengungkapkan, Banggar dan TAPD telah menuntaskan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS tahun 20223.

    “Kita sudah menyepakati apa yang telah menjadi agenda di Anggaran Perubahan 2023 ini,” katanya.

    Budi yang merupakan politisi PKS ini juga mengungkapkan, ada beberapa point penting dalam pembahasan antara Banggar dengan TAPD dan menyepakati Perubahan KUA dan PPAS 2023, diantaranya mengenai kewajiban pemprov kepada kabupaten/kota serta bencana kekeringan.

    “Karena kita lebih pada ke kebutuhan publik mendasar seperti BPJS, kita hitung sampai 12 bulan, belanja pegawai 12 bulan, serta dana bagi hasil ke kabupaten/kota jangan sampai terutang. dan terakhir soal BTT yang kita siapkan Rp65 miliar itu, kalau memang diperlukan dan dianggap kekeringan ini masuk dalam kategori bencana, maka dana BTT itu akan kita buatkan sumur-sumur untuk kepentingan warga,” katanya.

    Namun, khusus dana BTT Rp65 miliar, bisa saja tidak digunakan untuk membuat sumur-sumur. Hal itu akan disesuaikan dari usulan kabupaten/kota seperti menyediakan dan memasok air bersih.

    “Tapi kalau untuk benih tanaman atau padi, itu tidak termasuk dalam BTT, kalau soal itu bisa kita sampaikan ke dinas pertanian,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati menyaku, terjadinya perdebatan dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2023 itu adalah hal yang biasa, lantaran dari masing-masing pihak punya kepentingan.

    “Semuanya mengacu pada kepentingan masyarakat Banten. Nggak ada ribut, kalau rapat ‘kenceng-kencengan’ biasa itu mah. Pemprov dan DPRD sama.buat kepentingan masyarakat Banten. Keributan berfikir,’ ujar Nawa Said Dimyati yang akrab dipanggil Cak Nawa.

    Diketahui, APBD Banten tahun 2023 sebesar Rp 11,7 triliun. Anggaran tersebut keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp11,5 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp227 miliar.

    Pendapatan itu dibelanjakan, terdiri belanja operasi sebesar Rp6.8 triliun, belanja modal Rp1,79 trilliun, belanja tidak terduga Rp79 miliar, dan belanja transfer Rp3 triliun. Adapun defisit atau kekurangan Rp227 miliar, akan tertutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2022.(RUS/PBN)

  • Perluas Pasar Semen Ramah Lingkungan, Krakatau Posco dan Indocement Tunggal Perkasa Jalin Kerja Sama

    Perluas Pasar Semen Ramah Lingkungan, Krakatau Posco dan Indocement Tunggal Perkasa Jalin Kerja Sama

    CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Posco dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk memutuskan untuk bekerja sama yang ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Presiden Direktur Krakatau Posco, Kim Kwang-Moo dan Presiden Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa, Christian Kartawijaya, Senin (11/9/2023) di Jakarta.

    Kerjasama ini merupakan langkah strategis ditujukan untuk membangun manufaktur berbasis semen ramah lingkungan dan memperluas pasar dengan memanfaatkan by-product baja, yaitu GFBS, slag baja, sludge, dan dust.

    Penggunaan salah satu by-product baja, yaitu granulated blast furnace slag (GFBS), dalam menggantikan klinker, bahan baku utama semen, dapat mengurangi 0.8 ton CO2 per ton semen yang diproduksi. GFBS merupakan bahan baku semen berkualitas tinggi dan ramah lingkungan dengan karakteristik kekuatan tekan yang tinggi.

    Presiden Direktur PT Krakatau Posco, Kim Kwang-Moo, mengatakan, akan terus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan semen di Indonesia untuk memanfaatkan by-product baja yang ramah lingkungan sebagai material multifungsi dalam bentuk kontribusi terhadap perkembangan Indonesia dan pelestarian alam.

    “Di seluruh dunia, by-product baja dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi, seperti bahan baku semen dan agregat, namun Indonesia masih berada pada tahap awal penerapan hal ini sehingga pengetahuan mengenai sistem daur ulang dan kesadaran pasar pun masih perlu untuk lebih ditumbuhkan,” ungkap Kim Kwang-Moo melalui siaran tertulis yang diterima BANPOS, Selasa (12/9).

    Langkah kerja sama ini, dilakukan selaras dengan kebijakan Pajak Karbon yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam merespon perubahan iklim yang sedang terjadi, dan hal tersebut meningkatkan perhatian sosial terhadap pengurangan CO2.

    “Meski saat ini kebijakan tersebut masih ditargetkan untuk industri pembangkit listrik, namun di masa depan tidak menutup kemungkinan akan berlaku untuk industri lain,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya mengatakan dalam hal ini Indocement selaku perusahaan yang sangat memperhatikan nilai emisi yang berasal dari kegiatan operasional usaha, dan secara konsisten menerapkan prinsip dan nilai environment, social and governance (ESG).

    “Perusahaan kami juga terus berupaya untuk mewujudkan new purpose Indocement yaitu Material to Build Our Future yang merupakan upaya untuk memberikan solusi masa depan dengan memproduksi menyediakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penggunaan sumber bahan bakar dan bahan baku alternatif,” ungkap Christian Kartawijaya.

    Sejalan dengan implementasi nilai Corporate Citizenship, di tahun ini, Krakatau Posco juga telah berhasil menerapkan uji pupuk slag baja ramah lingkungan di Indonesia, yang merupakan negara agraris terbesar di Asia Tenggara dan sedang bersiap untuk melakukan komersialisasi.

    Pedoman konstruksi perbaikan tanah lunak menggunakan slag baja pun telah terbit dan membuktikan keunggulan by-product baja. Selain itu, dengan memperkenalkan sistem pemilahan sampah rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Krakatau Posco juga telah 100% berhasil melakukan konversi energi melalui pemanfaatan energi panas untuk menggerakkan turbin di fasilitas produksi di Cilegon.(LUK/PBN)