BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • Meresahkan Pengguna Jalan, Truk Pasir Basah Hanya Dibatasi Jam Operasional Namun Tidak Disanksi

    Meresahkan Pengguna Jalan, Truk Pasir Basah Hanya Dibatasi Jam Operasional Namun Tidak Disanksi

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan segera memberlakukan pembatasan jam operasional khusus bagi kendaraan truk pengangkut pasir basah yang melintas di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    Selain untuk mencegah kerusakan jalan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan truk pasir basah.

    “Hasil dari kesimpulan rapat hari ini (Kemarin-red) adalah terkait dengan pembatasan jam operasional angkutan pasir. Memang ini yang menjadi keluhan dari masyarakat terkait keberadaan truk pengangkut pasir,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Keselamatan pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Deny Yuliandi usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Terkait Tindak lanjut Pemanfaatan JLS di Kantor Dishub Kota Cilegon, Senin (11/9).

    Dijelaskan Deny, pembatasan jam operasional tersebut akan segera diberlakukan. Dimana, kendaraan truk pasir basah hanya akan boleh melintas di JLS mulai dari pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

    “Pemberlakuan jam operasional truk tambang pasir tersebut baru bisa diterapkan berdasarkan Perwal (Peraturan Walikota) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Dimana, diluar pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB tidak diperbolehkan,” jelasnya.

    Menurut Deny, selain mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan lain, pembatasan jam operasional truk pengangkut pasir itu juga dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan di JLS.

    “Apabila tidak kita batasi ketahanan JLS ini tidak bertahan lama. Jadi, mudah-mudahan dengan dibatasi jam operasional, sehingga tidak berlama-lama beraktivitas di JLS,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Deny mengaku, pihaknya sudah mengerahkan puluhan personilnya untuk melakukan pengawasan di JLS.

    “Selama ini kami sudah melakukan pengawasan dari pagi, sore sampai malam hari. Personil 20 orang untuk melakukan pengawasan di JLS masing-masing 1 shift berjumlah 6 orang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Urusan (Kaur) Bina Operasi pada Satlantas Polres Cilegon Iptu Haris Munandar mendukung adanya pembatasan jam operasional pengangkut pasir di JLS.

    “Bila selama ini bebas melintas, ke depan dibatasi hanya pada malam hingga pagi hari. Hal itu karena banyak pengguna roda 2 (Sepeda motor-red) yang melintasi jalan licin akibat truk pasir basah yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Ini keluhan dari masyarakat. Kita dukung kegiatan pemerintah daerah,” katanya.(LUK/PBN)

  • Hingga Juli Pemkot Cilegon Gelontorkan Modal UMKM Hampir Rp 1 Miliar

    Hingga Juli Pemkot Cilegon Gelontorkan Modal UMKM Hampir Rp 1 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DinkopUKM) Kota Cilegon telah menggelontorkan sekitar Rp965 juta untuk pinjaman modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2023 ini. Bantuan modal itu, terdiri dari sekitar Rp506 juta untuk perintisan usaha dan Rp458 juta untuk penguatan usaha.

    Kepala DinkopUKM Cilegon Didin Supriatna Maulana menerangkan, hingga Juli 2023, pihaknya telah menggelontorkan bantuan pinjaman modal UMKM untuk perintisan sekitar Rp506 juta dan untuk penguatan Rp459 juta. Sementara pada 2022 lalu, lanjut Didin bantuan modal untuk perintisan sekitar Rp1,038 miliar dan penguatan Rp581 juta. Kemudian, pada 2021, bantuan modal perintisan sekitar Rp556 juta dan penguatan Rp961 juta. “Pinjaman modal UMKM atau dana bergulir ini, untuk perintisan Rp1 juta sampai Rp3 juta. Penguatan, Rp3 juta sampai Rp5 juta,” kata Didin, Selasa (12/9).

    Didin mengungkapkan, Program Bantuan Modal UMKM, merupakan program Pemerintah Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2023. “Pinjaman modal ini tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tetap dalam proses pencairannya, kita lakukan verifikasi dan survey lapangan,” terangnya.

    Selain itu, pemberian pinjaman modal UMKM tersebut, harapannya bisa meningkatkan kapasitas produksi.

    “Pinjaman modal ini bisa dilakukan untuk membeli peralatan produksi ataupun bahan baku produksi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas atau UPTD Dana Bergulir pada Dinkop UKM Kota Cilegon, Yessi Yunita menyatakan, saat ini sudah 1.616 pelaku usaha menerima pinjaman modal sejak 2021 sejak Walikota Cilegon Helldy Agustian menjabat. Pada tahun ini hingga Agustus 2023, ada 497 pelaku usaha.

    “Ini juga ada proposal masuk lagi 40 pelaku usaha,” ujarnya.

    Kemudian, Yessi mengungkapkan, pinjaman modal paling banyak digelontorkan untuk pelaku UMKM yang melakukan perintisan usaha. “Syarat-syarat pengajuan seperti KTP, KK, Pas Foto, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan rekening BPRS-CM (Bank Pembiayaan Syariah Cilegon Mandiri). Pengajuannya ke UPTD Dana Bergulir Kantor Wilayah Kecamatan,” tuturnya.

    Dari jumlah UMKM yang menerima pinjaman modal tersebut, ada beberapa pelaku usaha yang ditolak pengajuannya lantaran bentuk usahanya belum ada.

    “Ada yang ditolak sekitar 10 persen dari total yang mengajukan, tidak besar sih. Biasanya usahanya memang belum ada, jadi kita harap usahanya ada dulu, baru kita cairkan,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kenaikan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon. Diketahui saat ini, Banggar DPRD Cilegon saat ini sedang melakukan kajian atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2023.

    Ketua Harian Banggar pada DPRD Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, pada Senin, 11 September 2023, pihaknya telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 yang disampaikan eksekutif. Setelah melakukan kajian, pihaknya akan melakukan Rapat Gabungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA -PPAS APBD 2023.

    “Setelah itu, kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing, terkait APBD Perubahan, kemudian baru Rapat Gabungan Penetapan APBD Perubahan 2023,” kata Subhi kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/9).

    Pada Rapat Gabungan nanti, pihaknya akan mempertanyakan sumber kenaikan pendapatan pada APBD 2023. Sebab, saat ini tidak ada sektor pendapatan baru yang digali Pemkot Cilegon.

    “Kita harus melakukan kajian dulu, kita pertanyakan kenaikan pendapatan. Bisa jadi dari investasi yang besar, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tapi nanti kita tanyakan,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 baru secara umum saja terkait kenaikan pendapatan. “Begitu juga dengan belanja kenapa turun, nanti akan kita tanyakan,” ujarnya.

    Dibagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan 2023 masih seputar pada optimalisasi potensi pajak daerah. Potensi pendapatan yang sudah ada, akan dimaksimalkan.

    “Tetap dari pajak daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB. Target pendapatan daerah perubahan ini naik sebesar 56,59 miliar, dari target pendapatan daerah reguler sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.

    “Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin.
    Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” terangnya.

    Dikatakan Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.

    “Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar. “Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” tuturnya.

    Kemudian Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.

    “Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • YBM PLN UID Banten Salurkan 400 Paket Bantuan Program Cegah dan Tangkal Stunting

    YBM PLN UID Banten Salurkan 400 Paket Bantuan Program Cegah dan Tangkal Stunting

    TANGERANG, BANPOS – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (Milad) Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) ke-17 bertajuk ’17 Tahun Membersamai Negeri’, YBM PLN mengadakan tasyakuran melalui pemberian bantuan program cegah dan tangkal stunting sebanyak 17.000 paket.

    Pada kesempatan yang sama, YBM PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten juga turut berkontribusi dan berpartisipasi dengan menyalurkan 400 paket bantuan program cegah dan tangkal stunting, dimana 400 paket tersebut adalah bagian dari 17.000 paket YBM PLN secara nasional. Paket bantuan berisikan produk makanan bergizi, yang terdiri dari beras premium, 2 liter minyak goreng, telur ayam, tempe, tahu, wortel, kentang, bayam, buah-buahan, dan susu bubuk.

    Pemberian 400 paket bantuan dilaksanakan di kantor PLN UID Banten dimana YBM PLN UID Banten
    bekerjasama dengan Puskesmas Sukasari, Tangerang. Dalam kesempatan tersebut Abdul Mukhlis selaku
    General Manager PLN UID Banten menegaskan bahwa sebagaimana tagline YBM PLN yakni ‘menebar
    manfaat’, kini di Milad yang ke-17 YBM PLN berfokus memberikan bantuan kepada yang berhak
    menerima (mustahik) dalam program pencegahan dan penangkalan stunting.

    “Ini adalah bentuk komitmen YBM PLN untuk terus menebar manfaat sebanyak-banyaknya kepada para mustahik. Semoga 400 paket bantuan program cegah dan tangkal stunting ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para mustahik sehingga berdampak pada penurunan angka stunting khususnya di Kota Tangerang. Kedepan YBM PLN, khususnya YBM PLN UID Banten akan terus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat yang lebih layak secara berkesinambungan,” terang Abdul Mukhlis.

    Tanggapan positif juga disampaikan oleh Siti, orangtua dari Inez Azzahra, penerima bantuan program cegah dan tangkal stunting. Ia mengucapkan terimakasih kepada YBM PLN yang telah memberikan bantuan paket gizi kepada 400 anak penderita stunting di Kota Tangerang pada Milad YBM PLN ke-17. Ia juga mendoakan agar PLN terus maju sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan.

    “Terimakasih saya sampaikan kepada YBM PLN atas bantuan program gizi pencegahan dan penangkalan stunting. Saya juga mengucapkan selamat Milad ke-17 untuk YBM PLN. Semoga melalui bantuan ini PLN semakin maju dan terus memberikan pelayanan yang optimal,” ujar Siti.

    YBM PLN akan terus berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan untuk menekan dan mengurangi
    angka stunting di Indonesia, selaras dengan itu YBM PLN UID Banten juga akan melakukan hal yang
    sama, yakni bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk berkontribusi dalam
    mencegah dan menangkal stunting di Provinsi Banten. (*)

  • Tangsel Kembali Dapat Penghargaan

    Tangsel Kembali Dapat Penghargaan

    TANGERANG, BANPOS – PENGHARGAAN kembali diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Terbaru, kota termuda di Provinsi Banten ini mendapatkan penghargaan berupa Daerah Peduli Pelayanan Publik dari salah satu stasiun televisi swasta nasional.

    Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
    (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, dan diterima oleh Walikota Benyamin Davnie, di Jakarta, Senin
    (11/9). “Alhamdulillah Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali raih penghargaan, kali ini mendapatkan daerah peduli pelayanan publik. Tentu penghargaan ini jadi motivasi untuk lebih baik,” ucap Benyamin usai menerima penghargaan.

    Atas penghargaan inilah, Benyamin berkomitmen untuk terus memastikan kualitas pelayanan publik di
    Kota Tangerang Selatan. Mulai dari pelayanan publik yang mudah, cepat, hingga ramah bagi disabilitas dan masyarakat umumnya.”Penghargaan ini untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Karena pelayanan publik yang baik harus didukung dari dua sisi. Tidak hanya pemerintah yang memberikan pelayanan saja, tetapi juga masyarakat yang mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan publik
    yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah merasakan pelayanan
    tersebut. “Khusus di Tangsel, berbagai inovasi pelayanan publik kita terus optimalkan. Misal pengurusan adminduk dengan 3/o, online, offline dan memanfaatkan ojol. Lalu, ada Mal Pelayanan Publik sehingga masyarakat dengan mudah mengurus karena ada di satu tempat, dan masih banyak lainnya seperti pengiriman surat kita punya namanya Sisumaker, jadi gak perlu repot-repot datang untuk anterin surat, sekarang serba cepat, mudah dan terjangkau,” tandasnya. (DZH)

  • Tingkatkan Layanan Adminduk, Pemkab Tangerang Gandeng Tiga Instansi

    Tingkatkan Layanan Adminduk, Pemkab Tangerang Gandeng Tiga Instansi

    TANGERANG, BANPOS – Guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Pemkab Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Kantor Kementerian Agama Tigaraksa.

    Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa kerja sama antara Pemkab Tangerang
    dengan tiga instansi di Kabupaten Tangerang itu dilakukan untuk meningkatkan layanan administrasi
    kependudukan, di setiap instansi.

    “Ini bisa langsung bekerja dan berkolaborasi mencetak seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selain lebih efektif dan efisien bisa dilakukan di kantor masing-masing, ini menjadi terobosan bagi seluruh instansi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati, Selasa (12/9).

    Menurut Zaki, kerja sama antarinstansi itu merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses
    administrasi, sekaligus menuntaskan masalah administrasi di masyarakat. “Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mitra dan juga Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang, CR Inton, mengungkapkan bahwa kerja
    sama yang ditandangani tersebut sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi
    Kependudukan. “Perlu kami sampaikan bahwa target nasional untuk Kabupaten Tangerang 2023 adalah 23 kerja sama, atas bimbingan dan petunjuk Bapak Bupati sampai hari ini, kami telah menyelesaikan 37 kerja sama,”jelas Inton. (DZH)

  • Pengedar Sabu Dibekuk

    Pengedar Sabu Dibekuk

    LEBAK, BANPOS – JAJARAN Sat Resnarkoba Polres Lebak berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan I jenis Sabu di daerah hukum Polres Lebak. Diketahui, pelaku yang merupakan warga Kelurahan Muara Ciujung Timur tersebut dibekuk oleh petugas di bahu jalan Kampung Pariuk, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar pada Minggu (10/9) malam.

    ”Dari Pelaku AR (39), kami berhasil mengamankan barang bukti satu unit handphone merek OPPO warna biru, satu buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat satu unit timbangan digital, satu buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat enam bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.83 gram” ujar Kasat Resnarkoba Polres Lebak AKP Ngapip Rujito, pada keterangan yang diterima BANPOS, Selasa (12/9).

    Ia menjelaskan, pelaku AR mengedarkan sabu tersebut di wilayah Rangkasbitung dan sekitarnya. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya mendapatkan barang tersebut dari pelaku W yang saat ini masih dalam pengejaran dan masuk daftar Pencarian Orang (DPO).

    Ngapip menegaskan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana paling singkat 5 Tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup.

    ”Terakhir mari bersama kita berantas peredaran Narkoba di daerah hukum Polres Lebak karena narkoba akan merusak generasi muda para penerus bangsa” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Kabupaten Tangerang Krisis Air Bersih

    Kabupaten Tangerang Krisis Air Bersih

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, mengalami krisis air bersih. Jumlah tersebut hampir sebagian dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, yakni sebanyak 29 kecamatan.

    Menghadapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang
    terus berupaya mengoptimalkan pendistribusian air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan
    kecamatan-kecamatan yang mengalami kekeringan.

    “Sudah ada 11 kecamatan di kabupaten mengalami krisis air bersih. Tapi tidak seluruhnya per-
    kecamatan itu alami kesulitan (air), hanya di beberapa desanya saja. Dan kekeringan itu akibat musim kemarau dampak dari fenomena El Nino,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, Selasa (12/9).

    Menurutnya, dari kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih itu di antaranya Kecamatan Panongan, Curug, Tigaraksa, Jambe, Cikupa, Kresek dan Kronjo serta beberapa kecamatan yang ada di wilayah Utara Kabupaten Tangerang.

    “Memang tidak seluruh kecamatan, tapi dalam satu kecamatan ada beberapa desa dan kelurahan yang terdampak. Karena warga mayoritas menggunakan air tanah,” katanya.

    Ia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Tangerang hingga kini terus mengoptimalkan pendistribusian air
    bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut. Selain itu, pihaknya juga kini telah
    menyiapkan satu rit (satu kali perjalanan) air bersih untuk pendistribusian sebanyak 30 kubik.
    Dalam sehari, kata dia, timnya bisa sampai lima atau enam rit menyalurkan air bersih kepada warga.

    Karena, bukan hanya kawasan pemukiman, akan tetapi ke tempat ibadah (masjid) dan sekolah untuk
    keperluan mandi cuci kakus (MCK). “Kami (BPBD, Red) dalam penyaluran air bersih berkoordinasi dengan Dinas Perkim (Perumahan dan Pemukiman, Red), PDAM serta PMI. Karena armada mobil tangki BPBD terbatas,” ungkapnya.

    Selain krisis air bersih, selama fenomena El Nino ini pula terjadi banyak peristiwa kebakaran. Tercatat, sebanyak 206 peristiwa atau insiden kebakaran melanda wilayah Kabupaten Tangerang selama periode Agustus-Juli 2023.

    Hal ini disebabkan musim kemarau dampak dari fenomena El Nino yang menelan kerugian mencapai
    miliaran rupiah. “Ada 206 insiden kebakaran periode Agustus-Juli 2023 ini. Di mana saat ini tengah terjadi kekeringan akibat musim kemarau dampak dari fenomena El Nino,” kata Ujat Sudrajat.

    Ia menyebut sekitar 60 persenan yang menjadi objek kebakaran itu adalah lahan kosong, lahan kering, perumahan, dan kawasan industri. Penyebabnya mulai dari proses pembakaran sampah, baik limbah rumah tangga, sampah serta percikan api, sementara kerugian mencapai miliaran rupiah. (DZH/ANT)

  • Karinding, Salah Satu Alat Musik Khas Citorek yang Sempat Hilang

    Karinding, Salah Satu Alat Musik Khas Citorek yang Sempat Hilang

    LEBAK, BANPOS – Alat musik Karinding yang menjadi peninggalan seni budaya khas daerah Citorek di Kecamatan Cibeber yang dianggap hilang sejak lebih dari tiga dekade lalu, kini mulai dicoba dibangkitkan kembali.

    Sementara berdasarkan penuturan dari warga yang tinggal di Citorek, membenarkan soal keberadaan alat musik jenis karinding pernah ada. Mereka mengaku orang tua mereka pernah punya cerita adanya permainan Karinding.

    ”Iya kalau dulu mah katanya alat musik itu biasa dimainkan warga sini, iya jika ke huma atau ke ladang, katanya buat ngusir hama. Tapi sekarang mah sudah tidak ada, ya katanya sudah lebih dari 30 tahunan lenyapnya. Mungkin karena jaman, tapi kurang tau juga” ungkap Iyos Roshad, warga Citorek kepada BANPOS, Selasa (12/9).

    Diketahui, Karinding adalah jenis alat musik tradisional, dibuat dari bambu atau pelepah enau. Alat musik ini dimainkan oleh mulut disertai pukulan jari tangan, sehingga menghasilkan bunyi yang yang unik. Di Citorek, seni musik Karinding ini dahulunya selain untuk bermain musik, bunyi alat itu dipercaya dapat mengusir hama dan binatang perusak tanaman pada Huma atau kebun.

    Sementara, Pegiat Institut Karinding Nusantara (IKN), Rizal Kurniawan, menyebut bahwa sempat hilangnya permainan Karinding di tengah masyarakat Citorek, itu harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, budaya masyarakat memainkan seni Karinding tersebut merupakan salah satu khasanah kekayaan budaya Banten yang harus di lestarikan.

    “Budaya Banten itu banyak yang nyaris lenyap ditelan waktu. Padahal seni itu juga termasuk kekayaan budaya daerah. Saya meminta kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Banten agar lebih peduli kepada kebudayaan yang ada, dan menghidupkan yang hampir punah. Jangan sampai nanti generasi mendatang malah tak tau apa saja budaya dan kesenian sendiri, tapi malah budaya asing lebih mereka kenal,” ujar Rizal.

    Senada, pembina IKN, Muklis Ponco, mengungkap bahwa hilangnya permainan masyarakat Citorek seperti Karinding terjadi di tengah masyarakat adat merupakan salah satu bencana budaya bangsa, padahal kebudayaan merupa identitas dari masyarakat setempat.

    ”Apalagi bencana budaya ini terjadi di masyarakat adat, ini diperlukan usaha-usaha inisiatif secara gerak cepat untuk mengembalikan seni permainan rakyat ini bisa kembali ke tengah masyarakat,” tegas Muklis.

    Menurut Mukhlis, kehadiran wadah IKN yang dibinanya itu sebagai salah satu komunitas pelestari Karinding, dalam hal ini IKN langsung melakukan upaya darurat menggelar pelatihan membuat dan memainkan seni Karinding.

    ”Memang Karinding ini sebenarnya sudah pernah ada dan merupakan kebudayaan asli di Citorek, sehingga banyak masyarakat Citorek dengan mudah membuat dan memainkan Karinding saat kami latih,” terangnya. (WDO)

  • Durian Baduy Jadi Incaran

    Durian Baduy Jadi Incaran

    LEBAK, BANPOS – DURIAN merupakan buah yang digemari oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Di Kabupaten Lebak, terdapat banyak wilayah penghasil durian. Saat ini, mulai banyak berjejeran di tepian jalan dekat pusat kota Rangkasbitung para pedagang durian.

    Namun, ada satu Durian dari wilayah yang paling banyak diincar oleh masyarakat baik oleh penduduk asli Lebak maupun wisatawan luar kota, yakni Durian hasil dari Baduy.

    Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang dengan sengaja mendatangi langsung kediaman suku adat Baduy yang terletak di Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, hanya untuk mencari durian dan menikmatinya langsung dilokasi itu.

    Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Baduy, Eman, saat dikonfirmasi BANPOS. Ia mengatakan, banyak wisatawan yang mencari Durian baik untuk dinikmati langsung ataupun dibawa pulang sebagai buah tangan.

    Iya emang lagi musimnya (durian), jadi banyak yang nyari” kata Eman kepada BANPOS, Selasa (12/9).

    Eman menjelaskan, harga yang diberikan oleh pangkalan durian bervariatif mulai dari Rp100 ribu mendapatkan tiga atau empat buah hingga perbuah dijual seharga Rp23.000 untuk sistem borong (membeli dalam jumlah besar).

    Ia menerangkan, Durian Baduy memiliki rasa yang khas sehingga membuat para penikmat durian mengingat dan ketagihan akan rasanya.

    ”Bentuk kalah sama kadu (durian) sebrang, tapi rasa masih jauh enakan kadu Baduy” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu warga, Ari, mengatakan dirinya sering mencari Durian Baduy langsung ke lokasi kebun durian. Menurutnya, dengan mendatangi langsung ke kebun tersebut ia dapat menikmati durian yang matang sempurna dari pohon.

    ”Kalau kesana (Baduy) langsung kan bisa puas dengan rasa yang mateng karena jatuh bukan dipotong terus disimpan. Harganya juga lumayan lebih murah, bisa bawa buat orang rumah” jelas Ari. (MYU/DZH)