SERANG, BANPOS – Hengkangnya ketua DPP PKB, yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak membuat partai Gerindra gentar. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengharapkan partai Demokrat untuk tetap bertahan di dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan bersama Nasdem, agar bisa memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti.
Ketua DPC Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi menyatakan, pindahnya Muhaimin Iskandar dari KIM dan bergabung pada koalisi Perubahan untuk persatuan dianggap tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo di Kota Serang. ”Gak kok, biasa aja,” ujarnya, Minggu (10/9).
Adanya kabar Anies – Muhaimin yang disukai masyarakat di Provinsi Banten, menurutnya itu hanya sekedar katanya. Budi menuturkan, pihaknya optimistis bisa menangkan Prabowo di Serang dan Banten.
”Itu kan katanya, emangnya kita tidak berjuang, diam aja,” ucapnya.
“Kita optimistis, Prabowo menang, Gerindra menang,” tambahnya.
Selain itu, Budi juga mengaku, saat ini sedang konsen untuk pemenangan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres serta Pemilu legislatif ketimbang memikirkan Pemilihan Walikota Serang.
Menurutnya, Pilwalkot akan dipikirkan kembali setelah terpenuhinya raihan kursi DPRD. Serta pemenangan Prabowo menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang.
“Yang pertama adalah kita konsen pada Prabowo presiden dan yang kedua partai pemenang pada pemilu, itu saja,” ungkapnya. “Jadi kita konsen di pengamanan pileg dulu,” tandasnya.
Terpisah, PKS masih berharap Demokrat tetap bersama pascabergabungnya PKB ke dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan dan Cak Imin dideklarasikan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Anies Baswedan.
Mendapati adanya kabar kepergian tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten, Gembong R Sumedi berharap Demokrat masih tetap mau bertahan, agar koalisi yang sudah dibangun tetap utuh.
“Kita berharap koalisi Perubahan dan Perbaikan yang kemarin PKS, Demokrat, Nasdem itu berharapnya sih utuh dengan masuknya PKB,” katanya kepada awak media saat ditemui usai menghadiri agenda Workshop Pemenangan Pemilu 2024 pada Minggu (10/9).
Meski mengharapkan agar Demokrat tetap mau bertahan, namun ia pun juga tidak bisa memaksakan jika partai berlambang ‘Mercedes’ itu tetap ingin keluar dari koalisi.
Karena menurutnya keputusan yang telah diambil itu merupakan hak politik dari Partai Demokrat.
“Tapi walaupun saat ini Demokrat ada di luar itu kita hargai hak politik mereka,” ujarnya.
Namun terlepas dari prahara yang terjadi, Gembong menegaskan, PKS akan tetap bertahan di dalam koalisi dan komitmen mengusung Anies sebagai Cawapres di Pilpres 2024.
“Tapi PKS tetap konsisten, komitmen untuk tetap berada di dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan,” tegasnya.
Kemudian ia juga menjelaskan, tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Provinsi Banten saat ini masih terbilang tinggi.
Hasil itu didapatkan berdasar hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, di mana disebutkan bahwa nama Anies cukup mendominasi di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten.
“Jadi memang kalau secara umum, kalau untuk Anies, hasil survei-survei yang ada di Banten ini menang di semua kabupaten/kota termasuk juga di Provinsi,” tuturnya.
Oleh sebab itu dengan masuknya PKB ke dalam tubuh koalisi, diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi kemenangan Anies di Pilpres 2024 mendatang.
“Dengan masuknya PKB kami merasa ini adalah energi baru bagi pak Anies untuk bisa lebih menguatkan kemenangannya di 2024,” imbuhnya.
Di samping itu, ia juga menaruh harapan kepada PKB untuk dapat mengawal kemenangan Anies di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sebab, selama ini, PKB disebut-sebut memiliki basis massa yang cukup besar di kedua wilayah tersebut.
“Insyaallah kami yakin karena memang kita ini butuh suara di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu bisa dikawal dan ditambah dari teman-teman PKB,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, peluang Demokrat membuat poros baru bersama PKS dan PPP atau poros empat untuk Pilpres 2024 sangat kecil.
“Kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya, dibandingkan merapat kepada dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Sabtu (9/9).
Apalagi, kini KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran bakal Capres-Cawapres yang semula 29 Oktober-25 November 2023, kini dalam PKPU Nomor 3 menjadi 10-16 Oktober 2023.
Dia menyebut, konsekuensi dari majunya jadwal pendaftaran tersebut adalah Demokrat harus secepatnya memutuskan arah koalisi.
“Itu konsekuensi Perppu. Yang pasti karena ada limitasi waktu pendaftaran Capres-Cawapres, karenanya harus ada keputusan yang cepat juga dari Partai Demokrat,” tuturnya.
Herman menyebut, waktu yang hanya sebulan membuat peluang membuat koalisi baru menipis. Demokrat praktis hanya bisa memilih merapat ke poros Ganjar Pranowo atau gerbong Prabowo Subianto.
“Kita mesti lebih rasional, tentu yang paling mungkin gabung ke koalisi yang sudah terbentuk baik ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo,” tegasnya.
Saat ini, ia meyakini Demokrat akan segera memutuskan sikap partai di Pilpres 2024. “Insyaallah saya yakin Ketua Majelis Tinggi, Ketum, dalam waktu dekat bisa memutuskan arah koalisi Demokrat,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Arsul Sani menilai, waktu satu minggu untuk mendaftar akan sangat cukup bagi paslon Capres-Cawapres. “Saya yakin cukup, kita ambil sisi positifnya yakni publik akan lebih cepat tahu siapa paslon. Sementara masa kampanye pendek,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (8/9).
Selain itu, Arsul menilai sisi positifnya adalah koalisi parpol akan lebih cepat memutuskan deklarasi bakal Capres-Cawapres.
Meski demikian, hingga saat ini Arsul menyebut KPU belum menyampaikan resmi soal draft usulan tersebut. Pihaknya akan menunggu penjelasan resmi dari KPU.
“Kami di Komisi II tentu ingin mendengarkan lebih dahulu pertimbangan KPU. Bagi parpol-parpol sendiri saya kira bukan masalah besar jika memang itu berdasarkan kepentingan penyelenggaraan Pemilu lebih baik,” tutupnya.(CR-01/CR-02/PBN/RMID)
