BANTEN POS

Penulis: Magang BANPOS

  • SILAY Madani Permudah Akses Informasi

    SILAY Madani Permudah Akses Informasi

    RANGKASBITUNG, BANPOS – LAPAS Rangkasbitung memberikan inovasi
    bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam
    mendapatkan berbagai informasi, yakni melalui Sistem Informasi Layanan Mandiri dan Melayani (SILAY
    Madani).

    Kasubsi Pembinaan Lapas Rangkasbitung, Eka Yogaswara, yang juga penggagas inovasi tersebut
    mengatakan, dengan SILAY Madani ini, WBP dapat menerima layanan informasi, integrasi, bantuan

    hukum, pengaduan, registrasi dan lain sebagainya melalui satu pintu pintu dengan akses yang mudah,
    cepat, transparan dan mandiri.

    Posisinya (SILAY Madani) ada di tengah-tengah kamar WBP, jadi mereka bisa mudah mengakses, kata
    Yoga kepada BANPOS, Rabu (6/9).

    Yoga menjelaskan, mandiri yang dimaksud yakni WBP bisa mendapat informasi secara cepat dengan
    hanya menempelkan jari (sidik jari) pada mesin atau aplikssi yang telah disediakan. "Jika masih ada
    kebingungan, petugas standby untuk membantu menjelaskan sampai tuntas," tandasnya.

    Sementara itu, Salah satu WBP menerangkan, dirinya telah beberapa kali menggunakan layanan SILAY
    Madani tersebut. Menurutnya, kemudahan dalam penggunaannya sangat menguntungkan bagi WBP
    yang sangat membutuhkan berbagai informasi.

    Kami mengucapkan terimakasih atas pelayanan ini, kami sangat terbantu, singkatnya. (MYU/DZH)

  • Warisan Sejarah Budaya Perlu Inventarisasi Pelestarian Serius

    Warisan Sejarah Budaya Perlu Inventarisasi Pelestarian Serius

    LEBAK, BANPOS – Soal keberadaan aset peninggalan sejarah dan situs kepurbakalaan yang berada di Lebak, perlu ada inventarisasi serius untuk dilestarikan untuk kepentingan masa depan. Selain itu, juga diperlukan untuk kajian penelitian akademik.

    Seperti halnya mengemuka dalam diskusi kajian sejarah budaya lokalistik yang digelar Himpunan
    Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Unma Banten, Rabu (6/9), bertempat di Vila Kuning, Cihara.

    Ketua pelaksana, Firman Habibi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai wahana menggali potensi
    sejarah budaya lokal Lebak, khususnya di Lebak Selatan (Baksel) yang kini semakin kurang diperhatikan.

    "Niatan kami dalam momen ini, selain tugas akademik dalam mengangkat kembali potensi sejarah
    budaya yang ada di Lebak dan Baksel ini. Hal ini agar generasi muda kita faham akan jati diri sejarah
    budaya lokalnya yang terjadi di masa lalu, tentunya juga untuk wahana akademik," ujarnya.

    Dalam momen ini, dihadirkan pemateri dari pegiat Bantenologi dan peneliti Garda Muda Banten
    (Garmuba). Keduanya menyebut, peninggalan sejarah budaya sangat urgen untuk diteliti dan
    diinventarisir, karena akan bermanfaat untuk khazanah aset lokal, data sejarah dan bisa dijadikan kajian
    referensi akademis.

    Pegiat Bantenologi, Yadi Ahyadi, mengatakan bahwa aset peninggalan sejarah di wilayah Baksel hingga
    saat ini belum terinventarisasi dengan baik. Hal ini sangat disayangkan karena aset sejarah dan situs
    cagar budaya tersebut, sangat penting buat riset dan wawasan kesejarahan.

    “Ada banyak peninggalan sejarah yang belum di inventarisasi secara utuh. Diharapkan pemerintah
    daerah segera melakukan berbagai upaya preventif, yakni menginventarisasi setiap situs cagar budaya,
    karena ini sangat penting bagi pengetahuan saat ini dan masa depan,” ujarnya.

    Menurut Yadi, pihaknya beberapa waktu lalu sempat melakukan observasi di beberapa kawasan Baksel.
    Tracking survey yang dilakukannya tersebut mulai bekas peninggalan yang ada, hingga wawancara
    warga. Giatnya itu sebagai upaya inventarisasi kajian tentang peninggalan sejarah di kawasan tersebut.

    “Kawasan di sini hingga sekarang memang belum pernah ada yang melakukan kajian penelitian sejarah
    secara utuh, karena itu kami dari Bantenologi mencoba mengkaji wacana awal yang dikaitkan dengan
    situasi peristiwanya," terang Yadi.

    Tambahnya, hasil penelitiannya itu untuk sumbangan referensi kesejarahan Baksel yang hubungannya
    dengan Kebantenan. "Di sini kami sudah banyak mengumpulkan data otentik, mulai dari masa
    prasejarah, sejarah hingga zaman kolonial, tinggal nanti kita formulasikan menjadi acuan akademis di
    ruang masing-masing," jelasnya.

    Pemateri lain dari Garmuba, Frans Son Ghaha, menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya mengaku
    masih tengah melakukan observasi semiotika pada area dan lokasi yang diperkirakan jadi bahan
    penelitian, sebagai objek cagar budaya di Baksel dan juga yang diduga batuan artefak.

    Untuk yang prasejarah, kami masih melakukan penelusuran dari situs yang sudah kami inventarisir.
    Seperti pada bebatuan megalitikum yang dicurigai sebagai situs purba, seperti yang di Polotot, dan
    Leuweung Taman di Malingping batu luhur di Cijaku dan di kawasan pedalaman Cigemblong,” ucapnya.

    Selain itu, kata Frans, juga observasi yang dilakukan di Sawarna, Bayah, Cibobos Kecamatan Cihara dan
    Cibeber. "Termasuk bebatuan di Sawarna, Cibobos kita lakukan tracking, juga pada situs purbakala
    Cibedug di Cibeber.

    Metode landasan awalnya kami hubungkan dengan cerita rakyat setempat dan
    dikaitkan dengan karakteristik daerah itu. Dan untuk artefak megalitikumnya kita bantu lakukan uji
    karbon,tuturnya. (WDO/DZH)

  • Ratusan Masyarakat Lebak Terima Pelayanan KB Gratis

    Ratusan Masyarakat Lebak Terima Pelayanan KB Gratis

    LEBAK, BANPOS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
    Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Ikatan Bidan
    Indonesia (IBI) Kabupaten Lebak, memberikan pelayanan KB Gratis bagi masyarakat, Rabu (6/9) di
    Kecamatan Rangkas bitung.

    Kabid Dalduk-KB DP3AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan
    100 akseptor dalam pelayanan tersebut. Ternyata, realisasinya melebihi target yakni mencapai 125
    akseptor dengan rincian 122 KB Implan dan tiga IUD.

    Selain pelayanan itu, kami juga menyediakan pelayanan IVA Test atau pengecekan dini kanker dinding
    rahim," kata Tuti kepada BANPOS.

    Tuti menjelaskan, KB yang saat ini digalakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bukan hanya sekadar
    pemasangan alat kontrasepsi saja. Namun, merupakan pemahaman tentang keberencanaan terhadap
    membentuk sebuah keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

    Kita kembali kepada pemahaman awal bahwa KB ini bagaimana kita membentuk sebuah keluarga yang
    siap. Dalam artian mandiri dan berkualitas mulai dari usia muda, remaja, remaja tua, pra-nikah,
    menikah, merencanakan anak,KB jelasnya.

    Ia berharap, masyarakat bisa lebih serius dalam merencanakan sebuah keluarga yang baik. Salah
    satunya dengan mempersiapkan seribu hari kehidupan pertama.

    Jadi dalam pelayanan KB juga kita senantiasa menggencarkan KB pasca persalinan. Tujuannya agar
    mejaga kesehatan ibu dan bayi. Nah, si ibu bisa fokus dalam merawat bayi tanpa harus memikirkan
    kehamilan," tandasnya.

    Sementara itu, salah satu masyarakat penerima pelayanan KB gratis, Nisa, mengatakan bahwa dirinya
    mengikuti kegiatan pelayanan ini untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ibu dari dua anak ini mengaku
    telah sering menggunakan KB jenis implan.

    "Ini sudah kesekian kalinya pak, saya pilih implan karena lumayan lama bisa 3 tahun efek nya baru
    pasang lagi," singkatnya. (MYU/DZH)

  • Menunggu Breaking News Ridwan Kamil

    Menunggu Breaking News Ridwan Kamil

    BANDUNG, BANPOS – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkap satu clue penting, yang menurutnya akan terjadi pekan depan.

    “Kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih,” tutur Kang Emil, dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/8).

    Soal kode ini, RM.id (BANPOS grup) mendapat informasi, bahwa pekan depan akan ada pengumuman dari koalisi pendukung Ganjar.

    Menyampaikan rencana duet Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

    “Rencananya memang begitu. Kang Emil akan diduetkan dengan Ganjar,” ungkap sumber RM.id.
    Clue ini disampaikan Kang Emil, setelah menuturkan pantun terakhirnya selama menjabat Gubernur Jawa Barat.

    “Ini pantun terbaik yang saya tulis, dari hati paling dalam untuk nasehat semua pemimpin.
    Dari Karawang pergi ke Tasik, dari Subang pergi ke Cipatik. Kami datang baik-baik dengan niat baik. Sekarang kami pulang baik-baik, dengan hasil baik.

    Itulah sebaik-baiknya kita, datang dengan niat baik, pulang dengan hasil baik.
    Mudah-mudahan, Allah SWT memberkati kita semua.

    Kami menghaturkan terima kasih, sudah mempercayai kami sebagai pengambil keputusan. Ribuan keputusan sudah diambil dari gedung ini.

    Kami mohon maaf lahir batin media-media juga ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga mohon doa. Takdir kemana, kami tidak tahu ya.

    Insya Allah, Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih,” tutur Kang Emil, dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung.

    Namun, peluang Ridwan Kamil yang sedang ditimang-timang PDI Perjuangan (PDIP) untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo langsung diperingatkan Partai Golkar, Beringin sudah berada di kubu Capres Prabowo Subianto.

    “Posisi Golkar kan sudah di Prabowo,” kata Ketua DPP Par­tai Golkar, Dave Laksono, ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Putra mantan Ketua DPR, Agung Laksono itu enggan ber­spekulasi, bagaimana jika Kang Emil dipinang jadi Cawapres Ganjar. Dia memastikan, Golkar tegak lurus mematuhi keputusan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. “Jadi kita hanya akan membahas yang sudah kita pu­tuskan,” katanya.

    Dave mengamini, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar itu dilirik dan ma­suk bursa Cawapres 2024 karena dianggap bisa mendongkrak sua­ra di Jawa Barat. Saat ini Ridwan Kamil telah menunaikan masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat medio 2018-2023 per ke­marin. Meski begitu, Dave meya­kini, jika pria yang akrab disapa Kang Emil itu tetap konsisten menjalankan garis perjuangan Golkar.

    Masuknya nama Ridwan Ka­mil sebagai salah satu Cawa­pres potensial Ganjar Pranowo diungkapkan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Dia bilang, suami dari Atalia Praratya itu dinilai sebagai kepala daerah yang dinilai sukses memimpin Jawa Barat. “Jadi sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut,” kata Ahmad Basarah, di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta, kemarin.(PBN/RMID)

  • Debat Capres Paling Cocok di Perguruan Tinggi

    Debat Capres Paling Cocok di Perguruan Tinggi

    JAKARTA, BANPOS – Kampanye di lembaga pendidikan dipersempit hanya untuk Perguruan Tinggi. Model kampanyenya bisa debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show. Terpenting, mengedepankan asas dan prinsip keadilan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan metode kampanye yang boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Aturan tersebut akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Kampanye di fasilitas pendidikan harus sesuai karakter pendidikan, yaitu mengedepankan karakter intelektual,” jelas Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik da­lam keterangannya, kemarin.

    Idham menjelaskan, kampanye di fasilitas pendidikan diperbolehkan den­gan metode debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show.

    Dia mengingatkan, kampanye tidak boleh mengganggu kegiatan proses pen­didikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan.

    Seluruh bentuk kampanye di kampus, kata Idham, harus mengedepankan asas dan prinsip keadilan. KPU akan mewa­jibkan penyelenggara mengundang lebih dari satu peserta pemilu.

    “Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta Pemilu atau calon anggota legislatif (caleg). Tapi seluruh peserta Pemilu atau semua caleg, sehingga akademik atmosfernya terwujud,” jelasnya.
    Idham juga menegaskan, kampanye di lembaga pendidikan harus sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab tem­pat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

    KPU, kata dia, masih perlu melaku­kan pembahasan lebih lanjut sebe­lum dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
    “Akan kami matangkan dan kami tu­angkan dalam keputusan,” katanya.

    Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai, kampanye di lembaga pendidikan akan lebih ideal dan punya nilai strategis bila dibandingkan dengan di ruang publik atau lapangan.

    Kata dia, kampanye di lembaga pen­didikan tidak akan terjadi hal-hal yang bersifat artifisial atau hiburan, bahkan bagi-bagi uang.

    “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi pola anyar dalam pelaksan­aan kampanye, terutama bagi para peserta pemilu,” kata Firman.

    Namun, Firman tidak menampik bi­la kampanye di lembaga pendidikan, ada beberapa pihak yang tidak boleh terlibat dalam proses kampanye. Seperti, dosen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral.

    “Tapi ada mahasiswa sebagai pemilih muda yang harus disentuh oleh informasi-informasi tentang kampanye,” usulnya.

    Bahkan, kata Firman, kampanye di lem­baga pendidikan bisa menjadi pendongkrak citra partai politik (parpol) yang dianggap kurang baik di mata calon pemilih, khusus­nya mereka yang masih muda.

    Sebagai informasi, KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.

    Aturan tersebut dimuat dalam Pasal 72A ayat (4) rancangan revisi peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang saat ini masih dalam tahap uji publik.

    Dalam aturan itu, tempat pendidikan yang diperbolehkan untuk kampanye adalah per­guruan tinggi. Maka dari itu, kampanye di sekolah tidak dapat dilakukan.

    “Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pergu­ruan tinggi yang meliputi universitas, in­stitut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas,” tulis revisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023.(PBN/RMID)

  • Parpol Koalisi Mulai Saling Serang

    Parpol Koalisi Mulai Saling Serang

    JAKARTA, BANPOS – Hubungan antara partai koalisi pendukung pemerintah kini mulai tidak harmonis lagi. Sesama kader partai, sudah terang-terangan saling serang. Pemicunya tak lain karena beda koalisi untuk Pilpres 2024.

    Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin didukung oleh 7 partai politik. Mereka adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN dan PPP.

    Selama ini, mereka kompak mengamankan kebijakan strategis pemerintah melalui kader-kadernya di Senayan. Namun, menghadapi Pilpres 2024, ketujuh parpol pemerintah itu, memastikan tidak berada dalam 1 koalisi yang sama.

    Ketujuh parpol terpecah dalam 3 poros koalisi berbeda. PDIP – PPP berada di poros pendukung Ganjar Pranowo. Gerindra, Golkar, PAN tergabung dalam poros pendukung Prabowo Subianto. Terakhir, NasDem – PKB bersatu membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.

    Perbedaan koalisi itu, membuat hubungan ke-7 parpol belakangan ini makin tidak harmonis. Bermula dari manuver PKB yang tiba-tiba keluar dari poros Prabowo dan memilih bergabung dengan NasDem untuk menjadi Cawapresnya Anies.

    Manuver PKB yang tiba-tiba itu mendapat sindiran dari Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    “Ya, kalau lampunya mati, mbok ngasih tangan. Ini belok nggak ngasih-ngasih sein,” sindir Zulhas sapaannya.
    Sindiran yang dilemparkan Zulhas itu dibalas Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyindir insting politik bos PAN itu tidak setajam ketumnya.

    “Alhamdulillah, permisi kita jalan duluan. Kita sudah sein, tapi PAN nyalip (menyalip) zigzag ugal-ugalan. Jadi kehilangan kemampuan melihat sein,” balas pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.
    Bukan cuma PAN, Gerindra juga ikut menyindir PKB. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyinggung soal komitmen. Sebab, menurut Muzani, PKB memutus komitmen secara tiba tiba.

    “Seperti ditinggal pacar, tiba-tiba meninggalkan, tetapi sudah itu pilihannya,” kritik Muzani.
    Belum kelar urusan soal manuver politik Cak Imin, kini Golkar – PKB ikut-ikutan saling serang.
    Hal ini bermula dari jualan politik PKB yang sesumbar BBM gratis bila pasangan Anies-Imin menang di Pilpres 2024.

    Ketua DPW Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menyebut janji itu sangat tidak realistis.

    ”Jangan mudah menjanjikan sesuatu tapi tidak realistis lah. Itu namanya janji palsu,” sindir Ace.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai, tidak ada yang salah dengan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah saat ini.

    “Seharusnya subsidi itu diberikan pada hal-hal yang produktif. Kita sudah berusaha untuk mengurangi subsidi BBM karena ingin subsidinya dialihkan kepada hal-hal yang produktif dan tepat sasaran,” kata Ace.

    Jauh sebelum itu, Gerindra terlebih dulu perang kata-kata dengan PDIP. Pemicunya karena Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo nyapres saat masih berseragam Banteng.

    PDIP curiga sikap Budiman yang kini pro Prabowo bukan murni keinginan sendiri. Namun, ada bujuk rayu dengan janji imbalan tertentu agar salah satu vokalis di PDIP itu, mau pindah dukungan di Pilpres 2024.

    “Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan, mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide et impera,” tuding Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu, 20 Agustus.(PBN/RMID)

  • HMI Dan PMII Soalkan 2 Rekom Kembar Calon Pj Bupati Tangerang Ke Polda Banten

    HMI Dan PMII Soalkan 2 Rekom Kembar Calon Pj Bupati Tangerang Ke Polda Banten

    SERANG, BANPOS – Permasalahan rekomendasi calon Pj Bupati Tangerang terus bergelinding. Saat ini diketahui, dua organisasi mahasiswa yaitu HMI dan PMII melaporkan permasalahan adanya rekomendasi kembar calon Pj Bupati Tangerang ke Polda Banten.

    Perwakilan dari HMI dan PMII Kabupaten Tangerang, Aziz Patiwara menyatakan, telah menyampaikan permasalahan adanya dua surat rekomendasi Usulan Nama Calon Pj Bupati Tangerang ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten.

    “DPRD Kab Tangerang telah mengeluarkan dua surat rekomendasi Usulan Nama Calon PJ Bupati Tangerang. Masing-masing surat berisikan tiga nama calon. Satu nama, yaitu Maesyal, tercantum di kedua rekomendasi itu. Jadi total nama yang diusulkan ada lima. Padahal aturannya cuma tiga nama. Sehingga menjadi pertanyaan besar, surat rekomendasi yang mana yang dikirimkan ke Mendagri,” kata Aziz Patiwara, usai menyambangi Polda Banten, Rabu (6/9).

    Sebelum datang ke Polda Banten, Aziz mengatakan sudah berusaha mengklarifikasi persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tangerang. Bahkan hingga tiga kali turun aksi unjuk rasa.

    “Karena tidak ada jawaban yang jelas, terpaksa kami meminta bantuan pada lembaga yang berwenang. Tentu Kepolisian,” ujar Aziz.

    Menurut Aziz, mencari kebenaran siapa yang sebenarnya diusulkan DPRD Kab Tangerang adalah hal yang sangat penting. Karena jangan sampai, orang yang tidak diusulkan tiba-tiba menjadi Pj Bupati Tangerang.

    “Pj Gubernur Banten dikabarkan tidak merekomendasikan lima nama yang tercantum dalam dua surat DPRD Kabupaten Tangerang. Rekomendasi Mendagri juga dikabarkan tidak ada. Cilaka buat Kab Tangerang. Dapat Pj yang jago sim salabim administrasi pemerintahan dan tata usaha negara. Gawat ini. Itulah sebabnya kami mendatangi Polda Banten, minta bantuan,” papar Aziz.

    Aziz Patiwara membantah kedatanganya ke Polda Banten untuk menyampaikan dugaan pemalsuan dokumen negara.

    “Kalau soal pemalsuan dokumen negara, kami tidak paham. Itu urusan polisi. Kami hanya ingin kepastian, surat mana yang diajukan ke Mendagri dan sah diterima Mendagri. Kalau surat yang tidak dikirim ke Mendagri itu dianggap polisi sebagai pemalsuan, ya terserah polisi. Memang kewenangannya. Kami hanya ingin kepastian saja,” papar Aziz.
    Awalnya perwakilan mahasiswa itu diterima Ketut Widastra, bagian Reskrimum Polda Banten. Lalu diarahkan ke bagian Intelkam.

    Sayangnya, bidang Politik Intelkam Polda Banten sedang tidak ada di tempat. Namun, Ario Galih yang menerima perwakilan mahasiswa itu menyatakan, akan menindaklanjuti permohonan bantuan klarifikasi ini.

    Sebelum ke Polda Banten, perwakilan HMI dan PMII Kab Tangerang sempat mendatangi Ombudsman Banten menyampaikan perihal yang sama.(PBN)

  • UTTP Kabupaten Pandeglang Ditera Ulang

    UTTP Kabupaten Pandeglang Ditera Ulang

    PANDEGLANG, BANPOS – UPT Metrologi Legal, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Pandeglang, melakukan pengujian terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) milik salah satu badan usaha logistik dan ekspedisi barang yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    Pengujian UTTP atau Tera Ulang pada alat ukur berat (timbangan) milik perusahan jasa antar tersebut, dilakukan di Aula Diskoperindag oleh para petugas tera. Hal ini dilakukan, untuk memenuhi kewajiban pengusaha pemilik alat ukur terhadap aturan Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Metrologi Legal, serta Permendag Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi.

    Kepala UPT Metrologi Legal, Diskoperindag Pandeglang, Irianti Indria Sari mengatakan, sesuai aturan yang ada, setiap badan usaha yang berusaha dengan menggunakan UTTP, wajib melakukan Tera Ulang pada alat ukurnya, minimal satu tahun sekali.

    “Mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta Pedoman Keputusan Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 131 Tahun 2015 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis (TBO). Maka ada keharusan bagi setiap pengusaha yang usaha menggunakan timbangan, melakukan Tera Ulang pada alat ukurnya, atau timbangannya,” kata Irianti kepada wartawan, Rabu (6/9).

    Menurutnya, meskipun bekerja secara persuasif serta serta hanya bisa melakukan himbauan dan pemberitahuan saja kepada para pengusaha pemilik HTTP. Namun aturan pemberian sanksi terhadap para pengusaha yang tidak melakukan Tera Ulang pada alat UTTP tetap ada.

    “Jelas ada sanksinya, kalau pengusaha pemilik UTTP tersebut tidak melakukan Tera Ulang secara berkala setiap tahunnya. Sanksi itu tegas tertuang dalam UU No 2 Tahun 1981 Pasal 32 Ayat 1, yang menegaskan adanya Pidana Penjara maksimal 1 Tahun, dan atau Denda maksimal Rp1 juta, bagi mereka yang melakukan Tera Ulang pada alat UTTP-nya,” terangnya.

    Sementara, Pengawas Metrologi Legal Diskoperindag Pandeglang, Yana Wijaya menghimbau kepada para pengusaha yang berusaha dengan menggunakan UTTP agar memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan Tera Ulang pada alat UTTP. Karena, posisi alat ukur yang rusak atau tidak sesuai, dapat merugikan konsumen.

    “Bila alat ukurnya tidak benar, rusak atau dibikin rusak, maka jelas yang dirugikan adalah masyarakat khususnya konsumen. Dan bila itu terjadi, konsumen bisa melaporkan kejanggalan itu pada pihak yang berwajib, sehingga dapat diproses sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, selain UU tentang Metrologi Legal itu sendiri,” katanya.

    “Maka dari itu, kita mengimbau dan meminta pada pengusaha, atau Agen LPG, Toko Emas, Penjual Hasil Bumi, maupun Ritel Alfamidi, dengan kesadarannya melakukan Tera Ulang pada UTTP-nya, sesuai aturan-aturan yang berlaku,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Privat Silat Jadi Solusi Produktifkan Waktu Luang

    Privat Silat Jadi Solusi Produktifkan Waktu Luang

    SERANG, BANPOS – Melihat anak menggunakan waktu luangnya dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat menjadi salah satu keinginan semua orang tua.

    Di jaman sekarang, teknologi kian berkembang dengan pesat. Hal tersebut juga nampaknya juga memberikan dampak negatif pada anak. Saat ini, anak-anak cenderung menghabiskan waktunya dengan bermain smartphone ketimbang mengasah keterampilannya. Permainan permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak anak usia dini sudah mulai tidak nampak.

    Banyak cara yang bisa di lakukan oleh orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih untuk kebaikan anaknya salah satunya dengan mengikutsertakan anaknya pada kegiatan yang bersifat positif.

    Pencak silat menjadi salah satu kegiatan positif yang bisa menjadi pilihan bagi para orang tua guna membentuk karakter kuat, cekatan, mandiri dan juga religius. Selain itu, dengan mengikutsertakan anak pada kegiatan pencak silat, anak juga didorong untuk ikut serta melestarikan budaya bangsa Indonesia.

    Salah satu pendiri privat Pencak Silat Tapak Suci Sayap Merpati di Kota Serang, Tuti Alawiyah mengatakan, Privat Pencak Silat ini muncul sebagai respons terhadap fenomena modern di mana banyak anak muda lebih sering terpaku pada perangkat elektronik dan gadget daripada melakukan kegiatan yang positif.

    “Dalam era teknologi digital yang semakin mendominasi, anak-anak dan remaja cenderung menghabiskan banyak waktu di depan layar, mengakibatkan berkurangnya kegiatan fisik, interaksi sosial langsung, dan pengembangan keterampilan praktis,” ujarnya, Selasa (5/9).

    Dirinya mengatakan, dengan didirikannya les Pencak Silat, tujuannya adalah untuk menghadirkan alternatif yang sehat dan produktif bagi anak-anak muda.
    “Seni bela diri ini menekankan pada disiplin diri, latihan fisik, konsentrasi mental dan pengembangan keterampilan yang dapat membantu mengalihkan perhatian dari gadget,” katanya.

    Salah satu orang tua siswa peserta didik privat, Diana Supriyani mengatakan bahwa dirinya senang. Karena kegiatan ini merupakan suatu hal positif dan baik. Mengurangi aktivitas anak bermain hp dan terfokus game yang meresahkan.

    “Tujuan lain untuk jaga bela diri karena dikehidupan kedepan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka saya bekali anak dengan senibela diri,” ucapnya. (CR-01)

  • Warga Curug Lemo Dihebohkan Dengan Penemuan Bayi di Dalam Gubuk

    Warga Curug Lemo Dihebohkan Dengan Penemuan Bayi di Dalam Gubuk

    PANDEGLANG, BANPOS – Warga Kampung Sinar Baru, Desa Curug Lemo, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, dihebohkan dengan penemuan bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya di sebuah gubuk yang ada di kebun milik warga.

    Warga setempat, Ratna mengatakan, kejadian penemuan bayi tersebut berawal saat dirinya hendak menuju ke kebun melewati sebuah gubuk dan menemukan sebuah kain.

    “Pada saat saya akan pergi ke kebun melewati saung (gubuk-red) itu, saya melihat ada kain. Namun begitu saya membuka kain tersebut, saya kaget melihat ada bayi berjenis kelamin laki-laki dibungkus kain dengan keadaan masih bernafas,” kata Ratna kepada wartawan, Rabu (6/9).

    Melihat sesosok bayi laki-laki yang dibungkus oleh kain tersebut, sontak membuat Ratna terkejut dan langsung berlari mencari pertolongan untuk menyelamatkan bayi tersebut.

    “Saya juga masih takut sebenarnya, pas pertama kali melihat bayi itu,” ujarnya.

    “Kalau untuk perkiraan umur, bayi laki-laki itu baru dilahirkan sehari sebelum saya temukan. Karena masih ada noda darah di badannya,” sambungnya.

    Melihat kondisi bayi tersebut, Ratna akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandalawangi, untuk bisa ditangani lebih lanjut.

    “Tidak ada yang berani memegang bayi ini, sehingga saya dan ibu RT, Uriyah, memberanikan diri untuk membawanya ke Puskesmas dan diantar oleh pihak Polsek Mandalawangi,” terangnya.

    Sementara, Kapolsek Mandalawangi, AKP P Bayu Triatmaka, membenarkan penemuan bayi tersebut. Menurutnya bayi berjenis kelamin laki-laki itu diperkirakan baru berumur 1 hari.

    “Diperkirakan baru sehari dilahirkan. Ini perkiraan hasil pemeriksaan dari bidan di Puskesmas Mandalawangi yang memeriksa kondisinya. Saat ini bayi tersebut sudah berada di Puskesmas, untuk mendapatkan perawatan selanjutnya,” ujarnya.

    “Kami menduga, bayi laki-laki tersebut adalah hasil dari hubungan gelap,” ungkapnya.(dhe/pbn)