BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Kasus Pengoplosan Beras Dilimpahkan ke Kejati, Polda Banten Bidik Tersangka Baru

    Kasus Pengoplosan Beras Dilimpahkan ke Kejati, Polda Banten Bidik Tersangka Baru

    SERANG, BANPOS – Polda Banten menyerahkan bukti dan tersangka perkara pengoplosan beras bulog menjadi kemasan premium ke Kejati Banten. Polda Banten pun mengaku akan mengejar tersangka lainnya, dengan ancaman pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Kapolda Banten, Irjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, mengatakan bahwa meskipun pihaknya telah menyerahkan perkara ke Kejati Banten, namun pengembangan penyidikan akan masih berlanjut.

    “Alhamdulillah juga kita semua punya Kajati yang komunikatif, sehingga kendala seperti apapun cepat selesai dengan adanya komunikasi yang baik antara Kapolda dan Kajati serta penyidik dan penuntut umum,” ujarnya, Rabu (8/3).

    Pengembangan tersebut menurutnya, akan mengarah pada Undang-undang Tipikor dan TPPU. Hal itu untuk menjerat tersangka yang lebih lebih tinggi, atau otak dari perkara tersebut.

    “Kami mencoba dari penyidik untuk memformulasikan dengan menggunakan UU Tipikor. Makanya, dari pengembangan ada yang menggunakan Tipikor ada juga yang menggunakan perbuatan curang, termasuk TPPU,” tuturnya.

    Menurut Rudy, pengenaan ancaman yang berbeda bagi tersangka lainnya itu, lantaran perkara pengoplosan beras ini menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas. Sehingga, pihak yang harus bertanggungjawab pun akan diperluas.

    “Kemungkinan kita juga akan memanggil juga sebagai saksi maupun mungkin status yang lain, pihak-pihak yang ada di Bulog, atau mungkin juga di Cipinang. Tapi ini masih dalam proses,” jelasnya.

    Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kerja cepat dari Polda Banten, yang dapat melakukan tahap dua dalam kurun waktu singkat. Apalagi persoalan pangan menurutnya, merupakan prioritas nasional.

    “Jujur saja, Presiden juga menaruh perhatian yang tinggi, karena kasus pangan beras ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Apalagi inflasi tinggi salah satunya adalah karena harga pangan,” terangnya.

    Ia menuturkan, penegakkan hukum yang dilakukan memang harus berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Penegakkan hukum pada perkara ini pun, akan membantu perekonomian masyarakat kembali membaik.

    “Insyaallah, penegakan hukum memang harus seperti ini. Harus berimbas baik kepada masyarakat, bukan sebaliknya, penegakan hukum malah merugikan perekonomian, menghambat investasi, itu yang kita hindari,” tandasnya. (DZH)

  • Wartawan Jadi Korban Jalanan Berlubang di Kota Cilegon

    Wartawan Jadi Korban Jalanan Berlubang di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS — Seorang wartawan di Kota Cilegon, Madsari, terluka parah usai menghindari jalanan berlubang di Jalan Di Pandjaitan atau Pertigaan Palas-Cikerut pada Selasa (7/3). Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat buruknya kualitas infrastruktur jalan kota, penghubung antara Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber yang belum kunjung diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon.

    Bahkan, wartawan yang menjadi korban itu sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Madsari diketahui harus melakukan tindakan operasi lantaran terluka parah hingga robek.

    “Saya mau pulang dari rumah teman, dari arah Perumnas pas tikungan Cikerut-Palas itu lah ada lubang dalam kemudian saya jatuh, setelah itu enggak tahu siapa yang nolong saya, tahu-tahu udah dirawat di sini. Kata dokter di bibir dalam harus dioperasi karena robek, salam sama teman-teman mohon doanya,” ungkap Madsari.

    Peristiwa nahas yang menimpa Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon itu, mendapat banyak empati di WhatsApp Grup yang mengaku prihatin dengan mendoakan untuk kesembuhannya. Ada juga yang menanyakan di mana Madsari dirawat, dan saat ini Madsari masih terbaring di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon.

    Salah satu advokat di Kota Cilegon, Mochamad Mulyadi, mengaku siap melakukan tuntutan terhadap para pejabat Dinas PUPR Kota Cilegon.

    “Jangan diganti, enak geh, tuntut upaya hukum. Kita siap kalau pihak keluarganya buat surat kuasa, kita tuntut pejabat pengguna anggaran di PU Cilegon, itu kan jalan kota,” ujarnya. (MUF)

  • Gandeng Perusahaan Kimia dan Baja, Pemkot Cilegon Segera Wujudkan Bangun Pelabuhan Warnasari

    Gandeng Perusahaan Kimia dan Baja, Pemkot Cilegon Segera Wujudkan Bangun Pelabuhan Warnasari

    CILEGON, BANPOS – Cita-cita dan penantian panjang masyarakat dan para pendiri Kota Cilegon memiliki pelabuhan sendiri akan segera terwujud. Sebab, PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) Tbk dan PT Krakatau Steel (KS) Tbk siap melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Warnasari yang selama ini belum terealisasi. Hal itu terungkap pada pertemuan Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama Presiden Direktur PT CAP, Erwin Ciputra dan Direktur Utama PT KS, Purwono Widodo di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (7/3). Dimana, ketiganya telah menemukan kesamaan pemikiran untuk segera mewujudkan Pelabuhan Warnasari, Kota Cilegon.

    Diketahui, pertemuan yang berlangsung selama 3 jam lebih itu berlangsung sangat santai dan akrab, namun menghasilkan keputusan yang sangat strategis, terkait investasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dilaksanakan pada Jumat, 17 Maret 2023 sebagai kelanjutan dari kesepakatan bersama yang pernah dilakukan antara Pemkot Cilegon dengan PT KS pada 21 September 2022 lalu. Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut akan ditunjuk Person In Charge (PIC) dari masing-masing pihak yang secara maraton akan mematangkan persiapan penandatangan kesepakatan bersama.

    Tampak hadir, selain ketiga orang nomor satu di masing-masing posisinya, juga Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon, Tb Dikrie Maulawardhana, Direktur Legal dan External Affair PT CAP, Edi Rivai, Supply Chain Director PT CAP, Fransiskus Ruly Aryawan, Dirut PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Muhammad Willy dan Direktur Pengembangan Bisnis PT KS, Agus Nizar Vidiansyah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Cilegon, Agung Budi Prasetya, dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Cilegon, Tunggul Simanjuntak.

    “Alhamdulillah, kami bertiga (Pemkot Cilegon, PT CAP dan PT KS-red) sepakat membangun Pelabuhan Warnasari yang dipersembahkan untuk masyarakat Kota Cilegon,” kata Walikota Cilegon Helldy Agustian, Rabu (8/3).

    Menurut Helldy, kesepakatan 3 pihak itu merupakan sejarah bagi Kota Cilegon, terlebih lagi dengan bersatunya Pemkot Cilegon dengan 2 industri raksasa pada bidang kimia dan baja itu untuk membangun pelabuhan.

    “Tidak mudah menyatukan 3 kepentingan dalam suatu program, terlebih lagi dalam konsep pemerintahan melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Tidak hanya bisnis semata, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih besar, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha ekonomi mikro, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon,” tuturnya. (LUK)

  • Pemkot Akan Batasi Penggunaan Plastik dan Mengaktifkan TPS3R

    Pemkot Akan Batasi Penggunaan Plastik dan Mengaktifkan TPS3R

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berencana mengurangi pembatasan penggunaan plastik di tahun 2023 dengan menetapkan aturan yang saat ini masih dalam penyusunan Peraturan Walikota (Perwal). Tak hanya itu, Pemkot Serang juga akan mengaktifkan sejumlah TPS3R adalah Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) untuk menekan volume sampah di Kota Serang.

    Demikian disampaikan Kepala DLH Kota Serang, Farach Richi, usai memimpin Apel Pagi di Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Sari, Rabu (8/3). Menurutnya, saat ini Pemkot Serang serius menekan penggunaan plastik dengan melakukan pembahasan Perwal.

    “Sebetulnya Perwal tentang pembatasan plastik itu sudah masuk, karena belum ada tanda tangan jadi belum dibahas,” ujarnya.

    Ia menegaskan, tahun 2023 ini ditargetkan pembahasan perihal draft Perwal tersebut akan dirampungkan. Disamping itu, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi terhadap sejumlah pihak antara lain masyarakat dan pelaku usaha.

    “Kedepan secara bertahap penggunaan plastik di Kota Serang akan dibatasi sama sekali, jadi (Perwal, red) penggunaan plastik itu tahun 2023 ini, insyallah akan ditetapkan. Tapi kita akan sosialisasi dulu 2 atau 3 bulan, yang pertama kepada masyarakat, kedua kepada pelaku usaha, nanti setelah 2-3 bulan itu sudah total enggak boleh,” ucapnya.

    Terkait dengan pengaktifan kembali TPS3R, hal itu dilakukan untuk menekan volume sampah Kota Serang yang saat ini mencapai 370 ton per hari. Farach menyampaikan, dengan hal itu dikarenakan masyarakat yang belum bisa mengolah secara mandiri sampah yang dibuang ke TPAS Cilowong.

    “Kalau sampah tidak ada idealnya, (Kota Serang) idealnya memang di bawah 370 ton. Kalau masyarakat bisa memilah sendiri, bisa memproses sendiri sebelum masuk TPAS itu masuk ke TPS3R,” katanya.

    Farach menyebutkan bahwa ada 12 TPS3R yang ada di Kota Serang, namun hanya dua yang aktif. Pihaknya akan mengaktifkan kembali secara bertahap, karena untuk mengaktifkan kembali TPS3R dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dan anggaran.

    “Anggaran itu sendiri kita kan sama-sama, tahun ini kita akan aktifkan satu TPS3R,” tandasnya.

    Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas, Rafiudin, menyampaikan bahwa 9 dari 12 TPS3R yang ada di Kota Serang saat ini kondisinya sangat buruk. Bangunan yang rapuh tidak terurus, sehingga untuk mengaktifkan kembali TPS3R tersebut membutuhkan anggaran untuk membangun kembali sarana prasarana yang dibutuhkan.

    “Kita akan efektifkan kembali TPS3R karena bisa membantu mengurangi sampah yang ada di Kota Serang. TPS3R yang ada di Kota Serang ini sarana prasarananya masih kurang, bahkan sudah banyak yang rusak,” katanya.

    Rafiudin menyampaikan bahwa TPS3R yang ada di Kota Serang sebelumnya dikelola oleh Kepala Desa yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Lurah melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sehingga bantuan bangunan untuk TPS3R, langsung digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui KSM, tidak melalui Pemkot Serang.

    “Saat ini ada informasi dari pihak KSM maupun Lurah agar TPS3R dikelola oleh Pemkot Serang. Secara bertahap insyaallah akan diaktifkan kembali karena memang kita juga membutuhkan anggaran untuk mengelolanya,” tandas Rafiudin. (MUF)

  • Datang Kedinginan, Pulang “Kegerahan”

    Datang Kedinginan, Pulang “Kegerahan”

    JAKARTA,BANPOS – Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjalani pemeriksaan mengenai asal usul kekayaannya.
    Suasana masih pagi saat Eko datang ke Gedung Merah Putih KPK. Persisnya pukul 07.42 WIB. Padahal jadwal pemeriksaannya baru dimulai pukul 09.00 WIB.
    Eko tampil klimis dan trendy. Mengenakan kemeja putih dibalut jaket bomber biru tua dan celana panjang abu-abu. Sepa¬tunya hitam mengkilap. Sama seperti rambutnya.
    Jaketnya diresleting sampai ke leher. Udara pagi ditambah semburan kencang dari AC gedung bisa membuat tubuh kedinginan
    Dikawal dua orang laki-laki berbadan besar dan menenteng tas jinjing, Eko berjalan santai memasuki lobi KPK. Petugas keamanan sempat menggeledah badannya dengan metal detektor.
    Ketika ditanya awak media, Eko menolak komentar panjang. “Nanti saja,” katanya sambil melambaikan tangannya ke kamera.
    Informasi yang diperoleh, istri Eko, Ari Murniyanti juga ikut diperiksa. Ia datang lebih dulu. Mengenakan berkerudung hitam dengan baju biru dongker.
    Ari Murniati terlihat sudah berdiri di meja tamu, ketika Eko memasuki lobi. Perempuan yang mengenakan masker putih itu terlihat melempar pandang ke arah Eko ketika berjalan masuk.
    Istri Eko didampingi perem¬puan berjaket hitam dengan tas di lengannya. Keduanya mengisi buku tamu dan mengkonfirmasi kehadirannya. Mereka lalu di¬beri kalung tamu KPK.
    Begitu Ari Murniyanti sele¬sai mengisi buku tamu, giliran Eko dan kedua pengawalnya maju. Eko pun mendapat tanda pengenal dari KPK dan menga¬lungkannya di leher.
    Ia pun berjalan ke arah bangku tamu yang ada di sebelah kiri pintu masuk KPK. Namun, Eko tidak duduk di sebelah istrinya. Dia memilih duduk di kursi belakangnya.
    Saat sedang duduk di ruang tunggu, Eko dan istrinya tampak menjaga jarak. Keduanya juga tak terlihat saling berkomuni¬kasi.
    Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan alasam istri Eko ikut diperiksa. Eko turut mencantumkan nama Ari ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg¬ara (LHKPN).
    Setidaknya ada tiga nama yang dicantumkan Eko, mulai dari dirinya sebagai penyelenggara, istrinya atau pasangan¬nya, kemudian anaknya.
    “Otomatis kemudian ketika klarifikasi jika dibutuhkan, pihak-pihak yang terkait di LHKPN ya pasti kemudian turut dilakukan klarifikasi,” kata Ali.
    Meskipun ada nama anak Eko di dalam LHKPN, Ali belum memastikan apakah yang ber-sangkutan akan ikut diperiksa.
    Eko dan istrinya diminta membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kepemi¬likan hartanya.
    “Seperti akta waris, hibah, sertifikat, bukti kepemilikan usaha dan lainnya,” kata Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati.
    Sekitar pukul 09.15 WIB, Eko Darmanto dan istrinya dipersi¬lakan naik ke ruang pemerik¬saan. Lalu sekitar pukul 17.40 WIB, Eko terlihat menuruni tangga.
    Jalannya tak segagah ketika masuk. Jaket bomber warna biru yang dipakai masuk ruang pemeriksaan dengan kerah berdiri tegak, tidak dikenakan. Mungkin merasa gerah.
    Istrinya pun terlihat menyusul Eko menuruni anak tangga. Eko dan dua pengawalnya, keluar gedung KPK lewat pintu utama. Sementara istrinya keluar lewat pintu samping dengan seorang perempuan yang mengawalnya sejak tiba.
    Saat dihadang wartawan, Eko menyempatkan diri memberi pernyataan. “Pertama saya ber-terima kasih kepada KPK, karena hari ini saya diberi kesempatan untuk menghadiri klarifikasi atas harta kekayaan saya,” Eko mengawali pernyataannyIa menyebut, permintaan klarifikasi KPK atas harta bendanya dianggap sebuah undangan. Sebagai warga negara yang baik, Eko dengan senang hati untuk hadir.
    “Untuk hasil (pemeriksaan) bisa ditanyakan langsung kepada KPK,” ujarnya.
    Kemudian, Eko menyam¬paikan bahwa dia mencintai institusi tempatnya bekerja dan tidak pernah berniat untuk pamer harta lewat media sosial Instagram.
    Eko mengungkapkan “kegera¬hannya” karena gaya hidupnya diviralkan. Menurutnya, apa yang diunggah di akun media sosial merupakan ranah pribadi. Namun digunakan pihak tertentu untuk menjatuhkan dirinya.
    “Data saya yang simpan se¬cara private dicuri, kemudian di-framing dan beredarlah seperti yang rekan-rekan sekalian keta¬hui,” keluhnya.
    Sejak unggahan tersebut viral di jagat maya, Eko sengaja tidak memberi klarifikasi. Sebab, atasannya tidak memperke¬nankan. Hingga akhirnya dia dipanggil KPK.
    “Akan tetapi, bilamana hal tersebut menciderai perasaan masyarakat kemudian mencederai kepercayaan publik kepada pimpinan saya, baik di Kementerian Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya memohon maaf,” ujar Eko.
    Terakhir, Eko menjelaskan bahwa foto dan videonya yang sedang mengendarai pesawat adalah untuk keperluan latihan terbang.
    “Saya tidak punya pesawat, itu merupakan milik FASI (Federasi Aero Sport Indonesia) dan sudah terklarifikasi dan terkonfirmasi,” pungkas Eko.
    Diketahui, nama Eko viral setelah dirinya kerap memamer¬kan harta bendanya di Instagram. Lewat akun Eko @eko_dar¬manto_bc, dirinya memajang kendaraan mewah, motor gede, hingga pesawat terbang.
    Di saat bersamaan, KPK se¬dang menelusuri kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pa¬jak (DJP) Rafael Alun Trisam¬bodo.
    Warga jagat maya kemu¬dian meminta KPK turut serta memeriksa Eko. Alhasil dicopot dari jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta terhitung se¬jak 2 Maret 2023. Pencopotan bertujuan memudahkan pemeriksaan.
    Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan Eko kepada KPK pada 15 Februari 2022, harta kekayaannya sebesar Rp 15.739.604.391.
    Eko juga mempunyai utang Rp 9.018.740.000, sehingga jumlah harta kekayaannya sebe¬sar Rp 6.720.864.391.
    Dia juga mempunyai dua bidang tanah dan bangunan di Malang dan Jakarta Utara dengan estimasi nilai Rp12.500.000.000.
    Tak hanya itu, Eko juga memi¬liki sembilan unit mobil dengan harga seluruhnya mencapai Rp 2.900.000.000.
    Mobil itu terdiri dari BMW Sedan, Mercedes Benz Sedan, Jeep Willys, Chevrolet, Toyota Fortuner, Mazda 2, Fargo dan Ford Bronco.(RMID)

  • 4 Tahun, Transaksi Setengah Triliun

    4 Tahun, Transaksi Setengah Triliun

    JAKARTA, BANPOS – Ada kabar terbaru dari Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang harta kekayaannya bernilai puluhan miliar, diduga tidak wajar. Ternyata, selain hartanya yang mencurigakan, Rafael juga memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam 4 tahun terakhir, transaksi keuangannya capai setengah triliun rupiah. Gara-gara transaksi ini, rekening milik Rafael diblokir. Siap-siap, bakal ada yang terseret dari kasus ini.
    Temuan soal transaksi mencurigakan milik Rafael diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi senilai Rp 500 miliar lebih itu terjadi selama periode 2019-2023.
    Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana membuka peluang, nilai transaksi yang mencurigakan itu bisa bertambah. Yang pasti saat ini, kata dia, PPATK sudah memblokir rekening yang diduga menjadi saluran duit haram tersebut. Total sudah lebih dari 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael dan keluarga yang diblokir.
    Rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, termasuk putranya Mario Dandy Satrio, dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael. PPATK mengindikasikan harta ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu tidak wajar.
    PPATK menemukan bahwa keluarga Rafael, termasuk anak dan istri, ikut terseret dalam sejumlah transaksi keuangan yang mencurigakan. Fakta ini terungkap dari hasil analisis PPATK.
    Dari pendalaman terhadap harta keluarga tersebut, Ivan menduga terdapat harta kekayaan yang ada di keluarga Rafael tidak sesuai dengan pendapatan pemegang harta tersebut. Hasil temuan PPATK mengungkapkan anak dan istri Rafael memegang sejumlah rekening yang diduga uangnya bukan berasal dari pendapatan orang tersebut melainkan dari Rafael.
    “Kita menduga harta kekayaan yang ada di keluarga tidak sesuai dengan pendapatan keluarga tersebut, kemungkinan bersumber dari RAT (Rafael). Anaknya punya rekening sendiri, tapi uangnya bukan bersumber dari anaknya, tapi bersumber dari usaha bapaknya. Istrinya punya rekening segini (beberapa) kita menduga bukan pendapatan istrinya, tapi itu milik suaminya,” jelas Ivan, kemarin. “Kami menemukan banyak nominee untuk mengelabui transaksi,” lanjutnya.
    Ivan memastikan, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan harta tidak wajar Rafael Alun. “Kami koordinasi terus bersama KPK dan Itjen Kemenkeu,” tegasnya.
    Sebelumnya, PPATK menerima laporan dari masyarakat mengenai keterlibatan konsultan pajak dalam penggelapan harta besar milik Rafael yang kini kabur ke luar negeri. Diduga ada dua mantan karyawan Ditjen Pajak bekerja untuk konsultan tersebut.
    KPK yang menangani kasus ini pun mengaku sudah mengantongi dua nama tersebut. Identitas itu didapat KPK setelah bertukar data dengan PPATK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya telah menaikkan dugaan kasus harta Rafael yang tidak wajar ke tahap penyelidikan.
    Tujuannya, agar KPK bisa segera mencari bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana korupsi. “Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik (penyelidikan). Sudah enggak di pencegahan lagi,” kata Pahala, kemarin.
    Dugaan adanya relasi pergengan di Kemenkeu juga mulai terungkap. KPK sudah menerbitkan surat tugas pemeriksaan untuk memeriksa pegawai pajak yang diduga terkait dalam geng Rafael itu. “Salah satunya pemegang saham di perusahaannya itu sama dengan orang pajak yang lain,” lanjutnya.
    Namun, Pahala menolak membuka identitas pejabat pajak tersebut. Akan tetapi, ia memberi bocoran bahwa pegawai pajak yang diduga segeng itu adalah rekan satu angkatan dengan Rafael. “Itu geng tuh ada, ada banget. Ini angkatan dia juga, pejabat juga,” tutur Pahala.
    Clue lainnya, sebut Pahala, pegawai pajak tersebut berdomisili di Jakarta. Ia menjanjikan bahwa KPK akan segera meminta klarifikasi sekaligus mengumumkan namanya. “Pejabat pajak nanti diklarifikasi, dia orangnya di Jakarta kok, gampang. Nanti diumumkan namanya,” lanjutnya.
    Rafael Resmi Dipecat
    Setelah pengunduran dirinya ditolak, nasib Rafael ternyata lebih tragis. Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata menyetujui Rafael dipecat secara tidak hormat sebagai pegawai pajak. Pemecatan itu dilakukan setelah Rafael terbukti melakukan pelanggaran berat.
    Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, pihaknya telah merampungkan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael. Hasilnya, terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran disiplin berat.
    “Audit investigasi oleh Itjen Kemenkeu sudah selesai. RAT terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat,” kata Awan. Namun, Awan belum dapat menjelaskan secara detail mengenai pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Rafael.
    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, status Rafael sebagai pecatan di Dirjen Pajak tak pengaruhi pemeriksaan yang sedang dijalaninya. Menurutnya, keputusan Irjen Kemenkeu untuk memberhentikan Rafael secara tidak hormat merupakan ranah pribadi.
    “Dipecat, diberhentikan, di-non-job, tentukan harus ada pelanggaran yang bersangkutan, dan itu kan menjadi domain Itjen Kemenkeu atau KITSDA di Ditjen Pajak,” ujar Alexander di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/3).
    Menurutnya, hasil pemecatan Rafael dan pembuktian pelanggarannya sebagai PNS atau ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu tidak akan memengaruhi cara pandang KPK dalam menelusuri laporan harta kekayaan jumbo Rafael yang mencapai Rp 56,1 miliar.
    Ia memastikan seluruh proses penelusuran kasus Rafael, untuk mencari peristiwa hukum tindak pidana korupsi yang diduga dilakukannya, baik dalam bentuk suap atau gratifikasi, hingga kini masih terus berjalan. Bahkan sudah memasuki tahap penyelidikan. “Kita lihat apakah yang senilai Rp 56 miliar atau Rp 57 miliar itu sesuai dengan profil yang bersangkutan dan sebagainya, termasuk yang diklarifikasi hari ini, kan semua masih berjalan,” ungkap Alexander.
    Seperti diketahui, harta kekayaan Rafael tengah menjadi sorotan usai anaknya, Mario Dandy Satrio (MDS) terlibat kasus penganiayaan dan kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Dia tercatat memiliki kekayaan yang besar menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK dan nilainya terpantau melonjak dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi sepanjang 2013-2015, yakni sebesar Rp 17,86 miliar.Korpri Minta Tukin PNS Pajak Diubah Pada 25 Januari 2013, harta Rafael Alun Trisambodo dilaporkan sebesar Rp 21,45 miliar, lalu melonjak menjadi sebesar Rp 39,34 miliar per 12 Oktober 2015.
    Kenaikan harta yang signifikan terjadi pula di sepanjang 2019-2020. Dalam kurun waktu setahun harta Rafael Alun bertambah Rp 11,35 miliar, dari sebesar Rp 44,27 miliar per 31 Desember 2019 menjadi Rp 55,65 miliar per 31 Desember 2020. Hingga akhirnya, harta Rafael Alun Trisambodo kembali naik lagi sekitar Rp 450 juta sehingga menjadi sebesar Rp 56,1 miliar menurut LHKPN KPK per 31 Desember 2021.(RMID)

  • Aset Nasional Wajib Ditopang Buffer Zone

    Aset Nasional Wajib Ditopang Buffer Zone

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan merealisasikan perintah Presiden Jokowi, agar membangun buffer zone (zona aman) di kawasan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) di Plumpang, Jakarta Utara. Bahkan, mantan Bos Inter Milan itu mendorong proyek serupa dibangun di semua aset vital nasional.
    Menjalankan perintah Jokowi, Erick menyatakan, Per¬tamina akan membangun buffer zone dengan jarak 50 meter dari pagar kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. Menurutnya, pembangunan buffer zone TBBM Plumpang akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional lainnya.
    “Ini hal yang penting untuk keamanan. Buffer zone tidak hanya (dibangun) di Plumpang, tapi di (TBBM) Balongan dan Semarang,” seru Erick di Ja¬karta, Senin (6/3).

    Selain TBBM, lanjut Erick, buffer zone perlu dibangun di kawasan pabrik pupuk dan smelter.
    “Arahan Presiden (Joko Wido¬do), untuk melindungi rakyat. Oleh karena itu, Pertamina me¬mastikan perlindungan rakyat sekitar,” tegasnya.
    Selain rencana itu, Pemerintah bersama Pertamina menyiapkan tindakan lain dalam penanganan pasca insiden kebakaran di Depo Plumpang.

    Yakni rencana pemindahan kawasan TBBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indo¬nesia (Persero) atau Pelindo.
    “Kilang (TBBB Plumpang) akan dipindah ke tanah Pelindo, sudah koordinasi dan lahannya akan siap dibangun akhir tahun 2024,” tegas mantan bos Klub Inter Milan ini.
    Artinya, kata dia, masih ada waktu dua sampai 3 tahun lebih untuk merelokasi atau menyiap¬kan lahan tersebut. Erick meminta dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.

    Saat ini, Pertamina terus mem¬berikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Depo Plumpang yang terkena dampak kebakaran.
    “(Para korban) dirawat, kami pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka dan bantuan sam¬pai beberapa bulan ke depan, sampai ada kepastian keputusan lainnya,” terangnya.
    Ditemui terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komu¬nikasi Publik, Arya Sinulingga menyampaikan, besaran ganti rugi untuk para korban masih dikalkulasikan.
    “Besarannya berapa, belum tahu. Masih dihitung dulu, be¬lum tahu berapa kerugiannya. Yang jelas, Pertamina akan ber¬tanggung jawab,” kata Arya di Bandung, Senin (6/3) malam.
    Ia mencontohkan, Pertamina akan menanggung biaya santunan seperti biaya pemakaman, kerohiman, biaya perawatan ru¬mah sakit dan bantuan logistik, khususnya rumah warga yang terkena dampak kebakaran.
    “Kami lagi hitung (berapa rumah terdampak). Nanti disiap¬kan hunian. Lokasinya di mana? Masih dibahas,” akunya.
    Menanggapi ini, Pengamat Ekonmomi Energi dari Uni¬versitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, aki¬bat insiden kebakaran tersebut, ada dua solusi. Yaitu, merelokasi depo atau memindahkan pemu¬kiman warga. Diharapkannya, keputusan tersebut harus diambil secara tepat dan cepat.

    “Opsi pemindahan Depo Per¬tamina Plumpang, bisa menjadi opsi yang tepat dengan beberapa alasan,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
    Menurutnya, bila Pemerintah mengambil opsi tersebut, maka direksi Pertamina bisa cepat mengambil keputusan. Berbeda bila opsi yang diambil, mere¬lokasi kawasan penduduk.
    “Untuk mengambil keputusan ini akan lebih lama, karena meli¬batkan beberapa pihak. Yaitu Per¬tamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga,” jelasnya.
    Dia menilai, lokasi Depo Per¬tamina Plumpang sudah tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk.
    “Apalagi tidak tersedia buffer water cukup, yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Jadi, saat pipa terbakar bisa ber¬imbas pada rumah penduduk di sekitarnya,” sambungnya.
    Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menilai, ongkos merelokasi depo BBM tidak murah. Diperkira¬kannya, akan memakan biaya seki¬tar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 4,6 triliun.
    “Ini perkiraan biaya yang dibu¬tuhkan untuk membangun fasili¬tas lengkap depo TBBM,” kata Yusri melalui pesan singkat ke¬pada Rakyat Merdeka, kemarin.
    Meski demikian, apapun kepu¬tusan Pemerintah, diharapkan ke¬jadian serupa tidak terulang lagi.

    Sebab, imbuh Yusri, paling ce¬pat akhir tahun 2026 lahan Pelindo baru bisa digunakan Pertamina Patra Niaga. Maka dikhawatir¬kan masih ada masyarakat yang memilih kembali tinggal di lokasi yang berdekatan dengan depo.
    “Ini yang harus dijaga, jangan sampai kembali timbul korban jika fasilitas depo mengalami ke¬bakaran lagi,” tandasnya.(RMID)

  • Fadel: Kualitas SDM Kunci Majunya Sebuah Negara

    Fadel: Kualitas SDM Kunci Majunya Sebuah Negara

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kunjungan kerja ke Universitas Pohuwato, Gorontalo. Fadel memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa dan mahasiswi lintas fakultas.
    Kuliah Umum yang mengambil tema sentral Leadership dan Enterpreuneurship’ ini di gelar di Aula Universitas Pohuwato, Duhiadaa, Provinsi Gorontalo, Senin (6/3) ini dihadiri Hana Hasanah Fadel Muhammad, Wakil Rektor I Rusni Djafar dan para dosen.
    Kepada para mahasiswa, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci majunya sebuah bangsa.

    Dengan SDM yang handal, pengelola negara akan mampu mengelola kekayaan dan potensi bangsanya semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat.
    “Soal SDM ini jangan dianggap enteng. Adik-adik mahasiswa bisa melakukan riset sederhana. Negara sebesar Afrika yang kaya akan sumber daya alam seperti berlian, minyak bumi, batu bara. Tapi dengan semua kekayaan itu, Afrika tetap menjadi negara yang jauh di bawah negara kecil minim SDA seperti Belgium yang sangat kaya dengan sumber daya manusia,” ujar Fadel Muhammad.
    Melihat pentingnya SDM, Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini menekankan kepada mahasiswa agar serius, rajin dalam menempuh pendidikan di kampus. Sebab, di lembaga pendidikanlah SDM yang unggul bisa tumbuh dan berkembang.

    “Pada saat saya menjabat Gubernur Gorontalo, pengembangan SDM menjadi salah satu dari tiga program besar saya selain pertanian dan perikanan/kelautan. Dengan itu (tiga program besar) Alhamdulillah, saya bisa mengelola Gorontalo menjadi lebih baik. Tanpa tiga program besar itu, tidak mungkin mengelola Gorontalo,” jelas Fadel Muhammad.
    Namun, lanjut Fadel, semua hal baik yang dikerjakan mesti ada generasi penerus agar kebaikan itu berlanjut tanpa henti bahkan lebih. Generasi muda mahasiswalah yang akan meneruskannya.
    Fadel mengaku sudah bicara dengan Bupati, Wakil Bupati dan para pejabat Pemkab Pohuwato agar mulai sekarang mengembangkan branding daerah.

    Disampaikan bahwa branding Kabupaten ini adalah pertanian terutama jagung. Dengan itu, kabupaten ini di masa depan bisa menjadi lumbung pangan provinsi bahkan nasional.
    “Mudah-mudahan hal ini terwujud dan kalian di masa depan saat kepemimpinan bergeser, bisa melanjutkan bahkan bisa menyempurnakan branding daerah kalian,” pungkasnya.(RMID)

  • Aset Nasional Wajib Ditopang Buffer Zone

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan merealisasikan perintah Presiden Jokowi, agar membangun buffer zone (zona aman) di kawasan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) di Plumpang, Jakarta Utara. Bahkan, mantan Bos Inter Milan itu mendorong proyek serupa dibangun di semua aset vital nasional.
    Menjalankan perintah Jokowi, Erick menyatakan, Per¬tamina akan membangun buffer zone dengan jarak 50 meter dari pagar kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. Menurutnya, pembangunan buffer zone TBBM Plumpang akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional lainnya.
    “Ini hal yang penting untuk keamanan. Buffer zone tidak hanya (dibangun) di Plumpang, tapi di (TBBM) Balongan dan Semarang,” seru Erick di Ja¬karta, Senin (6/3).

    Selain TBBM, lanjut Erick, buffer zone perlu dibangun di kawasan pabrik pupuk dan smelter.
    “Arahan Presiden (Joko Wido¬do), untuk melindungi rakyat. Oleh karena itu, Pertamina me¬mastikan perlindungan rakyat sekitar,” tegasnya.
    Selain rencana itu, Pemerintah bersama Pertamina menyiapkan tindakan lain dalam penanganan pasca insiden kebakaran di Depo Plumpang.

    Yakni rencana pemindahan kawasan TBBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indo¬nesia (Persero) atau Pelindo.
    “Kilang (TBBB Plumpang) akan dipindah ke tanah Pelindo, sudah koordinasi dan lahannya akan siap dibangun akhir tahun 2024,” tegas mantan bos Klub Inter Milan ini.
    Artinya, kata dia, masih ada waktu dua sampai 3 tahun lebih untuk merelokasi atau menyiap¬kan lahan tersebut. Erick meminta dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.

    Saat ini, Pertamina terus mem¬berikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Depo Plumpang yang terkena dampak kebakaran.
    “(Para korban) dirawat, kami pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka dan bantuan sam¬pai beberapa bulan ke depan, sampai ada kepastian keputusan lainnya,” terangnya.
    Ditemui terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komu¬nikasi Publik, Arya Sinulingga menyampaikan, besaran ganti rugi untuk para korban masih dikalkulasikan.
    “Besarannya berapa, belum tahu. Masih dihitung dulu, be¬lum tahu berapa kerugiannya. Yang jelas, Pertamina akan ber¬tanggung jawab,” kata Arya di Bandung, Senin (6/3) malam.
    Ia mencontohkan, Pertamina akan menanggung biaya santunan seperti biaya pemakaman, kerohiman, biaya perawatan ru¬mah sakit dan bantuan logistik, khususnya rumah warga yang terkena dampak kebakaran.
    “Kami lagi hitung (berapa rumah terdampak). Nanti disiap¬kan hunian. Lokasinya di mana? Masih dibahas,” akunya.
    Menanggapi ini, Pengamat Ekonmomi Energi dari Uni¬versitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, aki¬bat insiden kebakaran tersebut, ada dua solusi. Yaitu, merelokasi depo atau memindahkan pemu¬kiman warga. Diharapkannya, keputusan tersebut harus diambil secara tepat dan cepat.

    “Opsi pemindahan Depo Per¬tamina Plumpang, bisa menjadi opsi yang tepat dengan beberapa alasan,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
    Menurutnya, bila Pemerintah mengambil opsi tersebut, maka direksi Pertamina bisa cepat mengambil keputusan. Berbeda bila opsi yang diambil, mere¬lokasi kawasan penduduk.
    “Untuk mengambil keputusan ini akan lebih lama, karena meli¬batkan beberapa pihak. Yaitu Per¬tamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga,” jelasnya.
    Dia menilai, lokasi Depo Per¬tamina Plumpang sudah tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk.
    “Apalagi tidak tersedia buffer water cukup, yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Jadi, saat pipa terbakar bisa ber¬imbas pada rumah penduduk di sekitarnya,” sambungnya.
    Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menilai, ongkos merelokasi depo BBM tidak murah. Diperkira¬kannya, akan memakan biaya seki¬tar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 4,6 triliun.
    “Ini perkiraan biaya yang dibu¬tuhkan untuk membangun fasili¬tas lengkap depo TBBM,” kata Yusri melalui pesan singkat ke¬pada Rakyat Merdeka, kemarin.
    Meski demikian, apapun kepu¬tusan Pemerintah, diharapkan ke¬jadian serupa tidak terulang lagi.

    Sebab, imbuh Yusri, paling ce¬pat akhir tahun 2026 lahan Pelindo baru bisa digunakan Pertamina Patra Niaga. Maka dikhawatir¬kan masih ada masyarakat yang memilih kembali tinggal di lokasi yang berdekatan dengan depo.
    “Ini yang harus dijaga, jangan sampai kembali timbul korban jika fasilitas depo mengalami ke¬bakaran lagi,” tandasnya.(RMID)

  • Angin Segar Untuk Petani, Airlangga Terbitkan KUR Bunga 3 Persen

    Angin Segar Untuk Petani, Airlangga Terbitkan KUR Bunga 3 Persen

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan pelaku usaha pertanian untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan) menjadi 3 persen yang sebelumnya 6 persen.
    Aturan tersebut tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alsintan.
    Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai KUR bunga 3 persen untuk pembelian alsintan ini merupakan kabar gembira dan terobosan yang baik dalam pembiayaan sektor pertanian.
    Apalagi selama ini KUR ini sangat diminati oleh para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan terbukti dimana pada tahun lalu, KUR Pertanian tembus hampir mencapai Rp 110 triliun.
    “Perlu kita apresiasi juga kepada Kementerian Pertanian (Kementan) karena dukungan KUR ini membuat sektor pertanian bangkit. Bank kan tidak mungkin memberikan kredit (bagi petani) kalau tidak bankable,” kata Andi Akmal kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Dengan penurunan suku bunga 3 persen ini, Andi yakin akan mampu lebih meningkatkan serapan KUR pertanian menjadi lebih tinggi. Sebab masih banyak petani dan kelompok usaha tani yang membutuhkan dukungan modal untuk menunjang kegiatan usaha melalui pembelian alsintan, seperti mesin tanam, traktor, mesin panen, penggilingan dan dukungan teknologi pertanian di perkebunan, hortikultura hingga peternakan.
    “Bantuan yang bisa diberikan (Pemerintah) kan sangat terbatas, jadi harus kita dukung dan kita apresiasi kebijakan penurunan KUR ini sehingga kegiatan pertanian kita semakin mudah, biaya produksinya pun menjadi semakin murah,” jelasnya.
    Untuk itu, dia berharap agar Permenko tentang KUR Alsintan ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh bank pelaksana. Sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lainnya bisa memanfaatkan dengan baik segala kemudahan yang ada dalam KUR ini.
    “Bunga 3 persen ini kan sangat kecil, nah ini harus dimanfaatkan oleh petani-petani kita yang bergerak di produksi seperti tanaman pangan, penggilingan, penggilingan, perdagangan beras, sehingga hulu dan hilir bisa memanfaatkan kebijakan relaksasi kredit di sektor pertanian ini,” tegasnya.
    Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, aturan soal bunga KUR rendah ini memang sudah sangat dinantikan oleh para petani. Sehingga nantinya petani tidak lagi mengandalkan bantuan dari Pemerintah yang memang sangat terbatas jumlahnya.

    Dia pun optimistis kebijakan ini akan memacu petani dalam meningkatkan produktivitas lahannya. “Apalagi alsintan ini memang dapat mempercepat proses pertanian kita, dalam pengolahan tanah, mengurangi angka loss produksi dan efisien di tengah penurunan tenaga kerja pertanian kita yang semakin menua. Ini tentu menjadi terobosan menjadikan pertanian kita semakin maju dan modern,” tambah dia.
    Sementara itu, Direktur Alsitan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muh. Hatta menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti terbitnya Permenko Perekonomuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alsintan ini.
    Hatta menjelaskan, dalam aturan ini banyak kemudahan yang diberikan kepada para petani dan pelaku usaha pertanian. Berbagai kemudahan tersebut tertuang di dalam pasal 16, di antaranya tentang suku bunga kredit (ayat 2) alsintan yang dibiayai atau margin kredit alsintan sebesar 3 presen efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin/anuaitas yang diterima.
    Kemudian di ayat berikutnya penerima kredit alsintan dapat menyediakan uang muka atau down payment (DP) sebesar 10 persen dari harga perolehan alsintan.
    “Agunan juga tidak diperlukan karena agunan pokok kredit disini berupa alsintan yang dibiayai oleh kredit alsin (pasal 13 ayat 1),” ujarnya.

    Sementara terkait pembayaran angsuran, lanjut Hatta, penerima kredit Alsintan dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga atau margin kredit alsintan secara angsuran periodik sesuai dengan kesepakatan antara penerima kredit alsintan dan penyalur kredit alsintan.
    “Ya tentunya dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran seperti diatur di Pasal 16 ayat 5,” tambah dia.(RMID)