Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator, Industri, dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menjelaskan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan di hadapan pimpinan DPR Hungaria.
“IKN akan banyak memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Khususnya untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi beban sosial dan lingkungan bagi Jakarta dan Jawa,” kata Gobel dalam pertemuan dengan DPR Hungaria yang dipimpin wakil ketuanya, Olah Lajos, Senin (20/2).
Penjelasan ini disampaikan Gobel, karena Hungaria telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.
Ada banyak hal yang mereka tawarkan. Antara lain, water treatment dan pembangunan lingkungan hidup.
Gobel menjelaskan, pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan ide presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1957.
Namun, ide itu baru bisa direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo.
Gobel menuturkan, selama ini, ekonomi Indonesia lebih banyak berkembang di Jawa, Sumatra, dan Bali. Sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara tertinggal.
“Dengan pindah Ibu Kota ke Kalimantan, wilayah timur yang selama ini tertinggal, akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, selain mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemindahan Ibu Kota juga akan memeratakan ekonomi di kawasan timur,” papar Gobel.
“Saya yang mewakili Gorontalo, sangat mendukung karena akan menguntungkan masyarakat Gorontalo,” imbuhnya.
Alasan pemindahan Ibu Kota lainnya: beban Jakarta dan Jawa yang sudah sangat berat. Tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi. Lingkungan hidup terdesak oleh permukiman dan industri.
“Jadi, ada beban sosial dan lingkungan hidup yang ditanggung Jakarta dan Jawa. Dengan pindah Ibu Kota, beban itu akan berkurang. Karena gravitasi ekonomi juga akan tumbuh di wilayah timur,” urai Gobel.
Dia memastikan, pembangunan IKN akan berwawasan lingkungan. Sehingga, relatif tak terjadi deforestrasi.
“Bahkan, akan menjadi contoh dan model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal tata ruang dan pembangunan kota yang hijau. Jadi, nanti akan ditiru,” jelas Gobel.
Mendengar paparan Gobel, Lajos meminta, agar wakil pemerintah Indonesia datang ke negaranya, untuk menjelaskan tentang pembangunan IKN, di hadapan pengusaha Hungaria. Sehingga, peluang investasinya bisa terlihat.
Mulai Dari Komunikasi
Dalam kesempatan tersebut, Gobel juga menjelaskan tentang peningkatan hubungan kedua negara dan kedua bangsa.
Dia memuji kebijakan pemerintah Hungaria yang memberikan 110 beasiswa per tahun bagi mahasiswa Indonesia, untuk kuliah di Hungaria.
“Selalu memulai dari people to people dan heart to heart relationship. Bukan dimulai dari pocket to pocket,” katanya.
Pemberian beasiswa, katanya, merupakan wujud hubungan heart to heart.
Saat ini, hubungan ekonomi Indonesia dan Hungaria belum cukup bernilai. Namun, pada 2021, perusahaan Hungaria baru memenangkan tender senilai 300 juta dolar AS untuk investasi pada sistem pembayaran jalan tol secara digital.
Gobel menuturkan, hubungan bisnis yang baik harus dimulai dari komunikasi dan hubungan antarmanusia yang baik.
“Pertemuan secara langsung dan tatap muka jauh lebih baik dibanding lewat teknologi,” ujarnya.
Delegasi parlemen Indonesia yang hadir dalam pertemuan ini adalah Heri Gunawan, Supratman Andi Agtas, Charles Meikyansyah, Dyah Roro Esti Widya Putri, Nasim Khan, dan M Hekal.
Selain itu, juga ada Dirut PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Rachmat Hidajat. Didampingi Dubes Indonesia untuk Hungaria Dimas Wahab.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi peresmian Graha Pena 98, di Jalan Hos Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat. Pena 98 merupakan singkatan dari Persatuan Nasional Aktivis 98. Setelah 25 tahun berdiri, Pena 98 akhirnya memiliki basecamp atau rumah tempat berkumpul.
“Tidak hanya sebagai tempat kumpul mempererat tali silaturahmi, Graha Pena 98 juga harus menjadi tempat melahirkan berbagai ide dan pemikiran yang tajam dari para aktivis untuk kemajuan bangsa dan negara. Khususnya dalam terlibat mempersiapkan para pemimpin dari tingkat daerah hingga nasional,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri peresmian Graha Pena 98, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).
Turut hadir Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, Sekjen Pena 98 sekaligus Anggota DPR Adian Napitupulu. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau sekaligus Presidium Nasional Pena 98 Rizki Faisal, serta para Presidium Nasional Pena 98 dan aktivitas Penas 98 lainnya.
Ketua DPR ke-20 ini juga mengapresiasi kriteria calon presiden yang disampaikan Pena 98. Antara lain, yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Jokowi.
“Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, untuk memastikan presiden selanjutnya tetap meneruskan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi sekaligus memastikan kesinambungan antara pembangunan pemerintahan pusat dan daerah, MPR saat ini sudah memasuki tahap akhir berupa pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan keputusan MPR terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai road map pembangunan jangka panjang bangsa. Sehingga dapat memastikan berbagai proyek pembangunan, seperti IKN Nusantara, tetap dijalankan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya.
“Sehingga siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggung jawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara. Karena dengan diatur dalam PPHN sebagai program pembangunan jangka panjang hingga 20 sampai 30 tahun kedepan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saja,” jelas Bamsoet.
Terkait perdebatan sistem Pemilu menggunakan proporsional terbuka atau tertutup, Bamsoet menekankan, kedua sistem tersebut memiliki konsekuensi plus dan minus. Pada sistem proporsional terbuka misalnya, sisi positifnya caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat sehingga bisa mendorong kedekatan caleg dengan rakyat. Di sisi lain, sistem ini membuka banyak peluang money politics yang berakhir pada moral hazard bahwa hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bersaing. Sedangkan caleg berkualitas yang tidak memiliki modal, sangat mudah tersingkirkan.
Begitupun dalam sistem proporsional tertutup. Sisi positifnya, partai politik memiliki kewenangan menentukan caleg, sehingga caleg berkualitas dan kader yang telah berdarah-darah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap bisa masuk ke Parlemen. Sisi negatifnya, kedekatan caleg dengan rakyat bisa tidak menjadi kuat karena caleg terkesan lebih “takut” terhadap partai daripada kepada rakyat.
“Agar tidak hanya berkutat pada sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, sebagaimana yang dilakukan di Jerman. Campuran sistem terbuka dan tertutup ini pernah dibahas saat saya menjabat Ketua DPR pada periode 2018-2019. Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktivis, para akademisi, serta para negarawan lainnya, siapa tahu sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat caleg dekat dengan rakyat,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejatinya lahir dari tujuan mulia untuk mewujudkan kemajuan dan pemberdayaan desa. Antara lain melalui peningkatan prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang, Undang-Undang Desa juga dimaksudkan sebagai stimulan bagi terbentuknya pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Setelah 9 tahun, UU Desa diberlakukan, tentunya menjadi hal yang wajar bagi segenap pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan bermawas diri, apakah amanat mulia yang melatar-belakangi lahirnya Undang-Undang tersebut telah dapat diwujudkan secara optimal.
“Untuk menjawab pertanyaan ini, maka salah satu tolok ukurnya dapat kita rujuk dari terwujudnya asas-asas dalam penataan dan pembangunan desa, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan,” ujar Bamsoet, dalam Simposium Desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, di Jakarta, Minggu (19/2).
Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Surta Wijaya, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia Widhi Hartono, dan Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indra Utama.
Ketua DPR ke-20 ini menegaskan, hadirnya aturan turunan dari UU Desa, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, harus mampu mengejawantahkan semangat awal yang ingin diwujudkan dari lahirnya UU Desa.
“Artinya, jangan sampai misalnya, asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengamanatkan otoritas desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang didalamnya mengandung kearifan lokal, justru terdistrorsi, atau tereduksi, oleh aturan-aturan turunan yang cenderung membatasi. Desa harus diperlakukan sebagai arena dan subyek pembangunan, dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, dalam perkembangan muncul wacana yang mendorong dilakukannya revisi terhadap UU Desa. Salah satunya terkait penambahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Aspirasi ini berangkat dari beberapa argumen yang melandasi, antara lain bahwa waktu enam tahun dinilai belum cukup efektif untuk melaksanakan pembangunan desa. Apalagi sebagian waktu tersebut dipergunakan untuk membangun “cipta kondisi” pasca pemilihan kepala desa yang cenderung berlangsung lama.
“Isu lain yang diangkat adalah terkait kesejahteraan Kades dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kades dan perangkat desa adalah ujung tombak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berbeda dengan pemerintahan tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Namun yang penting kita ingat bersama, bahwa urgensi revisi UU Desa jangan semata-mata dikaitkan dengan isu penambahan masa jabatan kepala desa atau isu kesejahteraan Kades dan perangkat desa,” tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, revisi UU Desa harus menyentuh aspek fundamental dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta mampu mengakomodir kemajuan desa yang sudah sedemikian pesatnya. Demikian juga terkait pengelolaan dana desa yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, harus diatur dalam mekanisme yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, tanpa melupakan akuntabilitas.
“Beberapa aspek lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, adalah peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa, implementasi otonomi desa yang baik sehingga tidak mengamputasi sebagian kewenangan desa, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggungjawab. Ini penting, karena berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022, kasus terkait pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga besar korupsi terbanyak di Indonesia, dengan jumlah 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 tersangka berasal dari aparatur desa,” pungkas Bamsoet.(RMID)