Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Musyawarah Adat Nasional (Musdatnas) yang akan diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (DPP Lemtari), akhir Februari 2023, di Gedung Nusantara V MPR. Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini berharap, Musdatnas dapat dijadikan momentum bagi pelestarian adat istiadat sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat khususnya terhadap penyelesaian berbagai konflik agraria tanah adat yang masih dihadapi masyarakat adat.
“Pemerintah bersama DPR serta berbagai kalangan masyarakat adat saat ini sedang merancang RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, diharapkan bisa segera selesai. Dengan demikian, bisa menguatkan posisi masyarakat hukum adat, sekaligus menjadi payung hukum untuk melestarikan adat istiadat serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Bamsoet, usai menerima DPP Lemtari, di Jakarta, Selasa (14/2).
Pengurus DPP Lemtari yang hadir antara lain, Ketua Umum Suhaili Datuk Mudo, Wakil Ketua Prof. Yislim Alwahidi, Dewan Pakar Nurhamin, dan Wakil Sekjen Hidayat Subekti. Hadir pula DPW Lemtari Riau Hasrul Ali.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku dengan 733 bahasa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keragaman adat istiadat. Sayangnya, hingga kini belum ada big data yang merangkum berbagai kekayaan adat istiadat dari berbagai wilayah Indonesia.
Karena itu, kata Bamsoet, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian/lembaga terkait lainnya harus segera melibatkan masyarakat adat untuk melakukan pendataan mengenai ragam adat istiadat yang ada di masing-masing masyarakat adat. Sehingga Indonesia bisa memiliki big data adat istiadat, sekaligus bisa dikembangkan untuk semakin melestarikan dan menumbuhkembangkan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, perjuangan masyarakat adat di dalam pertemuan global telah mendorong adanya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat yang dikenal dengan United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Indonesia merupakan salah satu dari 144 negara yang mendukung pengesahan deklarasi tersebut di Sidang Umum PBB pada 13 September 2007.
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Bisa dibuktikan dalam beberapa sumber pustaka. “Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu Aceh, Gayo, Alas, Batak dan Nias; Minangkabau, Mentawai; Sumatera Selatan, Enggano; Melayu; Bangka, Belitung; Kalimantan; Minahasa; Gorontalo; Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Ternate; Maluku; Irian Barat; Kepulauan Timor; Bali, Lombok; Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura; Solo, Yogyakarta; Jawa Barat, Jakarta,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi Pemerintah RI yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi 7,8 skala richter yang menimpa wilayah Turki dan Suriah.
Jazuli menilai, bantuan itu sangat diperlukan oleh Turki dan Suriah, mengingat besarnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi.
Bukan hanya bantuan makanan, perlengkapan, dan obat-obatan, pengerahan relawan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan oleh dua negara terdampak gempa dahsyat tersebut.
“Sebagai negara yang bersahabat baik, Pemerintah RI sewajarnya mengirim bantuan kemanusiaan. Pemerintah Turkiye juga beberapa kali mengirim bantuan saat terjadi bencana di tanah air seperti saat Tsunami Aceh, gempa Palu, dan terakhir gempa Cianjur,” ungkap Anggota Komisi I DPR ini.
Untuk itu, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas respon cepat dalam mengirim bantuan dan misi kemanusiaan ke Turki ran Suriah yang dipimpin langsung oleh Duta Besar RI di Ankara Turki.
“Solidaritas kemanusiaan global adalah bagian dari amanat konstitusi RI. Apalagi di tengah bencana yang silih berganti menimpa dunia. Warga dunia yang tertimpa musibah bisa merasakan kehadiran saudara-saudaranya di belahan dunia lain. Bahwa kita di Indonesia turut berduka dan peduli dengan nasib mereka,” ungkap Jazuli.
Dengan demikian warga dunia bisa merasakan indahnya kebersamaan.
“Sebaliknya, solidaritas kemanusiaan semestinya bisa menyadarkan negara-negara dunia agar menjauhi sikap permusuhan, pertikaian hingga perang,” pungkas Jazuli.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) kembali muncul pada 25 Januari 2023, usai nihil sejak awal Desember 2022. Akibatnya, seorang anak berusia 1 tahun meninggal pada 1 Februari 2023.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, Pemerintah kecolongan lagi soal kasus GGAPA.
“Selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya,” ucap politikus PKS ini.
Jika penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, pihaknya tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar di masyarakat. Padahal, Pemerintah sudah diminta membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut kasus gangguan ginjal akut ini.
“Harus ada evaluasi menyeluruh dari sisi pengawasan obat maupun fungsi lembaga-lembaga terkait,” pinta dia.
Dia bilang, evaluasi menyelu¬ruh ini mendesak dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Karena, bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut.
Untuk itu, Netty meminta agar lembaga Pemerintah yang ber¬wenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertangung jawab. Mereka sudah dibekali tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dan anggaran untuk mencegah hal semacam itu terjadi.
Selain itu, Netty mendesak Polri menuntaskan penyelidikan secara transparan, akurat, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya.
“Jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses dan ditin¬dak sesuai hukum,” tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Kementerian Kesehatan (Ke¬menkes) dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) kompak dalam menyelesaikan persoalan gagal ginjal akut ini.
Kedua lembaga Pemerin¬tah itu selalu tak sejalan soal penanganan penyakit. Salah satunya, soal penentuan obat sirup yang layak atau tak layak dikonsumsi.
“Malu dengan rakyat kalau selalu bertolak belakang. Jangan permalukan Presiden, Pemerin¬tah, dan diri sendiri,” ujar Irma di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Irma mengaku tak percaya dengan hasil uji lab BPOM dan Kemenkes soal obat yang layak dikonsumsi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kudu menggunakan lab independen dan diakui dunia internasional untuk menguji sampel obat sirup yang beredar di pasaran. “Supaya kami semua di Komisi IX DPR percaya hasilnya,” ucapnya.
Sementara, Juru Bicara Ke¬menkes Mohammad Syahril memastikan, satu pasien ga¬gal ginjal di DKI Jakarta dan satu pasien di Kota Surakarta, Jawa Tengah, negatif GGAPA. Mereka telah melalui pemerik¬saan intensif. “Keduanya bukan pasien terkonfirmasi GGAPA,” ujarnya.
Syahril menjelaskan, satu kasus suspek di Jakarta yang dinyatakan negatif GGAPA itu sebelumnya merupakan pasien berusia 10 tahun yang dilapor¬kan mengalami demam pada 26 Januari. Pasien tersebut juga memiliki keluhan tidak bisa buang air kecil.
Sementara, satu pasien lain¬nya yang dirawat di RSUD Dr Moewardo, Solo tidak terma¬suk ke dalam kategori GGAPA karena mengalami gagal ginjal yang disebabkan oleh penyakit bawaan. Hanya ada satu kasus yang dikonfirmasi GGAPA.
Kasus itu merupakan anak berusia satu tahun yang telah dinyatakan meninggal dunia pada 1 Februari 2023. Anak tersebut memiliki riwayat kon-sumsi obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek Praxion.
Syahril menambahkan, Ke¬menkes telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, BPOM, epidemiolog, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan ahli farmakologi. Koordinasi ini guna menelusuri penyebab pasti dan faktor risiko penyebab GGAPA.
“Hasil pemeriksaan dari pengambilan sampel RSCM yang dilakukan di Labkesda DKI Jakarta menunjukkan, pasien mengonsumsi obat dengan cemaran EG maupun DEG melebihi ambang batas aman,” jelasnya.
Dengan demikian, Syahril mengimbau masyarakat tetap berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker saat akan mengonsumsi obat.
“Masyarakat juga diminta selalu membeli dan memperoleh obat di sarana resmi, yaitu apo¬tek atau fasilitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (RMID)