BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Perhelatan Saija – Adinda Diminta Dihapus

    Perhelatan Saija – Adinda Diminta Dihapus

    LEBAK, BANPOS – Perhelatan khas Lebak, Saija Adinda, diminta untuk dihapuskan dari program pemerintah karena dianggap tidak berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak, khususnya di sektor pariwisata.

    Seperti dikatakan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala), Aswari. Ia menuturkan bahwa acara Saija Adinda yang diselenggarakan setiap tahun, justru tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Lebak, terutama dalam sektor pariwisata.

    “Target PAD saja dari sektor pariwisata belum tercapai tahun ini, hanya baru setengahnya, jadi gak berikan dampak apa-apa terhadap daerah malah menghambur-hamburkan uang dengan event gak jelas,” kata Aswari saat diwawancarai ruang bicara, Minggu (23/07).

    Ditambahkan Aswari bahwa APBD harus digunakan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di Lebak, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung sektor pariwisata.

    Dalam hal ini, Aswari menyoroti kejanggalan dalam acara pemilihan Saija Adinda tahun sebelumnya. Menurutnya, ada seorang peserta yang tidak menjalani pra-karantina, tapi tiba-tiba muncul di panggung saat malam puncak acara. Hal ini menimbulkan dugaan tentang adanya nepotisme dalam proses pemilihan peserta.

    “Ya ada, makanya ada kejanggalan. Bupati juga saya kira merasakan sampai dia enggan naik ke panggung saat menghadiri acara, berarti sudah sangat jelas ada dugaan nepotisme dalam pemilihannya,” terangnya.

    Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Lebak, untuk meniadakan atau membubarkan acara pemilihan Saija Adinda yang menjadi agenda rutin tahunan.

    “Acara ini bagi Imala tak sejalan dengan visi Ibu Bupati, hapus saja dan bubarkan, gak ada guna, gak ada dampak apapun bagi perkembangan ekonomi Lebak, lebih baik ganti dengan kegiatan yang lebih jelas terukur dan terarah untuk keberlangsungan masyarakat lebak,” tegasnya.

    Diketahui, Event Tahunan Saija-Adinda merupakan ajang pemilihan duta pariwisata bergengsi di Kabupaten Lebak, sekaligus ikon daerah yang bertujuan mencari sosok yang dapat mempromosikan potensi wisata daerah di era digitalisasi saat ini. (WDO/DZH)

  • Wisnu Kurniawan Jabat GM PLTU 2 Labuan

    Wisnu Kurniawan Jabat GM PLTU 2 Labuan

    PANDEGLANG, BANPOS – General Manager (GM) PLTU 2 Labuan berganti dari I Made Suci, saat ini digantikan oleh Wisnu Kurniawan. Hal tersebut diketahui saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dilakukan di Aula kantor PLTU 2 Labuan dan dihadiri , Irna Narulita, Kamis (20/7) lalu.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada I Made Suci atas dedikasi dan kinerjanya untuk kemajuan Banten khususnya Kabupaten Pandeglang.

    “Kami Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan, sehingga terjalin kolaborasi dan sinergitas antara Pemkab Pandeglang dan PLTU 2 Labuan dalam mewujudkan program pembangunan,“ kata Irna.

    Menurutnya, kehadiran PLTU 2 Labuan di Kabupaten Pandeglang memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta membantu pemerintah daerah.

    “Kehadiran PLTU 2 Labuan sangat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan, dimana program-program PLTU 2 Labuan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pandeglang,“ terangnya.

    Oleh karena itu, dengan adanya pergantian pimpinan ini, pihaknya berharap dapat lebih meningkatkan sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan PLTU 2 Labuan.

    “Dengan adanya pergantian pimpinan ini, bisa lebih meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah dan PLTU 2 Labuan, untuk Bersama-sama saling berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan ke arah yang lebih baik lagi,“ ungkapnya.

    Sementara itu, GM PLTU 2 Labuan, Wisnu Kurniawan mengatakan, pihaknya akan melanjutkan berbagai program PLTU 2 Labuan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

    “Saya meminta dukungan dan arahan kepada semua pihak dalam memimpin PLTU 2 Labuan, agar kedepan sinergitas dengan semua pihak dapat terwujud dengan baik,” katanya. (DHE/PBN

  • YLKI Sebut Regulasi di Indonesia Lemah terhadap Produk Adiktif

    YLKI Sebut Regulasi di Indonesia Lemah terhadap Produk Adiktif

    JAKARTA, BANPOS – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan keprihatinan atas masih lemahnya regulasi kesehatan terhadap produk adiktif di Hari Anak Nasional, yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, hari ini.

    Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan UU Kesehatan yang baru-baru ini disahkan oleh DPR, dinilai masih minim dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk produk tembakau.

    “Banyak pihak yang sangat kecewa terhadap pengesahan UU Kesehatan oleh DPR tersebut,” kata Tulus, dalam keterangannya, Minggu (23/7).

    Ia mencontohkan, aspek pengendalian tembakau, terutama dalam hal iklan, promosi, dan pemasaran produk tembakau, tidak mendapatkan penguatan yang memadai dalam UU Kesehatan tersebut.

    Tulus menyebut 5 poin penting merespons lemahnya regulasi pada produk adiktif, yang pertama adalah, anak dan remaja jadi target utama marketing rokok, Menurut Tulus, industri rokok terus mengincar anak-anak dan remaja sebagai target utama dalam iklan, promosi, dan pemasaran produk tembakau.

    “Hal ini tercermin dari iklan rokok yang masih terpampang di dekat area sekolah (kurang dari 100 meter), warung-warung yang menjual rokok di sekitar lingkungan sekolah, hingga kehadiran SPG produk rokok di sekitar area pendidikan,” jelas Tulus.

    Yang kedua adalah, YLKI menganggap usulannya tidak digubris DPR. YLKI dan jaringan organisasi pengendalian tembakau telah mengusulkan serangkaian perubahan dan penguatan terhadap regulasi pengendalian tembakau dalam RUU Kesehatan.

    “Namun, sayangnya, usulan-usulan tersebut tidak diberikan perhatian serius oleh PANJA DPR. Akibatnya, DPR tetap mengesahkan RUU Kesehatan tanpa adanya perubahan dan penguatan untuk melindungi anak dan remaja dari dampak negatif produk tembakau, terangnya.

    Selanjutnya adalah terkait potensi meningkatnya prevalensi merokok pada anak. Dengan lemahnya regulasi pengendalian tembakau dalam UU Kesehatan, YLKI mengkhawatirkan bahwa prevalensi merokok pada anak dan remaja yang saat ini mencapai 9,1 persen dapat meningkat drastis menjadi 15 persen dalam lima tahun ke depan.

    Poin penting berikutnya adalah, meningkatnya generasi cemas bukan generasi emas. YLKI menegaskan bahwa kelemahan dalam regulasi pengendalian tembakau akan berdampak signifikan pada generasi muda dan kualitas bonus demografi pada tahun 2045.

    Anak-anak yang terpengaruh oleh maraknya iklan dan promosi produk tembakau dapat menghadapi berbagai masalah kesehatan di masa depan.

    “Dengan masifnya prevalensi merokok pada anak akan melahirkan ‘generasi cemas’, bukan generasi emas, sebagaimana diklaim oleh pemerintah,” tudingnya.

    Selain itu YLKI menduga ada intervensi dari industri rokok. YLKI menduga bahwa intervensi dari industri rokok dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya regulasi dalam UU Kesehatan.

    “Ini hal yang lazim, industri rokok akan memandulkan substansi sebuah regulasi yang bertujuan pengendalian konsumsi. Kalau perlu industri rokok akan membatalkan (delete) suatu regulasi,” ‘sesalnya. (PBN/RMID)

  • FHS Siap Aksi di Jakarta

    FHS Siap Aksi di Jakarta

    PANDEGLANG, BANPOS – Forum Honorer Sekretariat Daerah (FHS) Kabupaten Pandeglang siap mendukung dan ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar secara serentak oleh para tenaga honorer teknis Kabupaten Pandeglang dan honorer teknis se-Provinsi Banten, ke Gedung DPR RI dan Kemenpan RB pada 7 Agustus 2023 mendatang.

    “Kami atas nama honorer Sekretariat Daerah (Setda) siap mendukung dan ikut serta dalam rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada tanggal 7 Agustus mendatang,” kata Ketua Honorer Setda, Kusnadi, usai memimpin rapat persiapan rencana aksi demonstrasi ke gedung DPR RI dan Kemenpan RB, di Pendopo Kabupaten Pandeglang.

    Menurutnya, para honorer Setda nantinya akan bergabung dengan para honorer teknis OPD Pandeglang lainya untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta.

    “Setelah mendapatkan izin dari para pimpinan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, kita semua akan berangkat untuk menggelar aksi unjuk rasa, terkecuali bagi para honorer Setda yang sedang hamil dan sakit kami terkecualikan,” terangnya.

    Dijelaskannya, aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ini adalah merupakan langkah dan perjalanan Panjang dalam memperjuangkan hak-hak para horer.

    “Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait nasib para honorer teknis yang telah mengabdi puluhan tahun,” jelasnya.

    Oleh karena itu, lanjut Kusnadi, para honorer teknis diberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi untuk seleksi PNS atau PPPK oleh pemerintah.

    “Kami berharap Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK tanpa terkecuali,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Penerapan SPBE Kabupaten Pandeglang Disebut Belum Optimal

    Penerapan SPBE Kabupaten Pandeglang Disebut Belum Optimal

    PANDEGLANG, BANPOS – Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pandeglang, belum optimal. Pasalnya, hingga saat ini masih ada pelayanan dasar masyarakat yang membutuhkan waktu.

    Sekda Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, belum optimalnya penerapan SPBE tersebut akan menjadi bahan evaluasi pelayanan masyarakat kedepan.

    Karena SPBE merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat.

    “SPBE hal yang paling utama dalam pelayanan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” kata Ali Fahmi kepada wartawan, Jumat (21/7).

    Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada semua pegawai terutama Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskomsantik) selaku instansi terkait. Tujuannya, agar akses masyarakat lebih mudah dan pelayanan dapat terpenuhi dengan prima.

    “Pemerintahan yang baik tentu saja pelayanan SPBE harus dioptimalkan, karena begitu pentingnya memaksimalkan pelayanan pemerintahan, semua instansi harus lebih fokus menerapkan dan mengembangkan SPBE ini,” ujarnya.

    Menurutnya, sistem tersebut harus bisa memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan kemudahan pelayanan administrasi. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan terus mengoptimalkan pelayanan berbasis elektronik tersebut.

    “Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan, pelayanan dengan penerapan SPBE telah dilakukan, hal ini terbukti mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Tarif Kapal Ferry Alami Kenaikan

    Tarif Kapal Ferry Alami Kenaikan

    MERAK, BANPOS – Mulai 3 Agustus 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menerapkan penyesuaian tarif baru di 29 lintasan penyeberangan di seluruh Indonesia. Hal ini mengacu kepada telah disahkannya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

    Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

    Menurutnya, penyesuaian besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi atau lintas antarnegara dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran, kelangsungan industri angkutan penyeberangan dan juga peningkatan daya saing dengan moda lain.

    “Sejalan dengan penyesuaian tarif ini, ASDP terus mengupayakan untuk terus memberikan pelayanan dengan memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Bagi ASDP sendiri, tentu diharapkan operasional dan keberlanjutan bisnis Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Pelabuhan berjalan stabil dan menjadi penyemangat ASDP untuk terus menghadirkan pelayanan prima bagi pengguna jasa,” tutur Shelvy.

    Adapun penyesuaian tarif akan resmi diberlakukan pada 3 Agustus 2023 di 29 lintasan penyeberangan yakni, Merak – Bakauheni, Ketapang-Lembar, Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Surabaya-Lembar, Kendal-Kumai, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Sape-Waingapu, Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, Batam-Kuala Tungkal, Batam-Mengkapan, Batam-Sei Selari, Karimun-Mengkapan, Karimun-Sei Selari, Mengkapan-Tanjung Pinang, Dumai-Malaka, Dabo-Kuala Tungkal, Bajoe-Kolaka, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung-Ternate, Bira-Sikeli, Bitung-Tobelo, Pagimana-Gorontalo, Siwa-Lasusua, dan Batulicin – Garongkong.

    Sejumlah faktor yang mendorong penyesuaian tarif antara lain adalah kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM), kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), inflasi, serta kenaikan kurs dollar yang berdampak pada biaya perawatan dan perbaikan kapal. Komponen-komponen tersebut berdampak pada peningkatan biaya layanan penyeberangan kapal, termasuk yang dikelola ASDP. Komponen energi salah satunya berkontribusi cukup dominan yakni sekitar 40-50 persen terhadap biaya operasional.

    Selain itu, penyesuaian tarif tersebut merupakan upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimum.

    “ASDP terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, kenaikan tarif tersebut tidak lain dilakukan juga untuk menunjang standar pelayanan minimum agar masyarakat dapat menyeberang dengan aman, nyaman dan selamat,” ujarnya.

    Plt. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bambang Siswoyo saat pelaksanaan sosialisasi KM 61 Tahun 2023 di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten pada Jumat (21/7) turut menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif ini ditetapkan seiring adanya harapan peningkatan aspek pelayanan dan keselamatan pasca kenaikan harga BBM yang berdampak pada naiknya suku cadang kapal. Kemudian daripada itu, hal ini juga akan membuka peluang investasi pada moda transportasi laut.

    Adapun besaran penyesuaian tarif angkutan secara nasional hingga sebesar 5 persen. Salah satu penerapan tarif terpadu lintas Merak-Bakauheni sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, sebesar 5,26 persen. Untuk pejalan kaki mengalami penyesuaian dari Rp 21.600 menjadi Rp 22.700, sedangkan untuk sepeda motor dari Rp 58.550 menjadi Rp 60.600. Kemudian tarif terpadu untuk golongan kendaraan sebagai berikut.

    “Pemerintah berharap penyesuaian tarif ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terkendali. BPTD juga diharapkan dapat melakukan pengawasan sosialisasi pada wilayah kerja masing-masing,” ujar Bambang.

    Turut hadir dalam sosialisasi tarif angkutan penyeberangan ini yaitu Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) M Yusuf Hadi, Kepala BPTD Kelas II Banten Benny Nurdin Yusuf, Kasubdit Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Direktorat TSDP Handjar Dwi Antoro, serta perwakilan dari INFA, GAPASDAP, APTRINDO, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan perwakilan operator kapal.

    Penyesuaian tarif tentunya akan berbanding lurus dengan pelayanan. Artinya, dengan adanya penyesuaian tarif, maka ASDP akan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memenuhi standar pelayanan minimum.

    Jauh sebelum penyesuaian tarif kelas ekonomi dilakukan, ASDP juga terus mengupayakan peningkatan pelayanan penyeberangan dan pelabuhan. Salah satunya, dengan menghadirkan layanan Dermaga Eksekutif 2 di Merak-Bakauheni yang ditargetkan dapat beroperasi pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang.

    Pada Kamis (20/7) kemarin ASDP bersama dengan Tim Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meninjau langsung kesiapan Dermaga Eksekutif 2 di Pelabuhan Merak, dan Bakauheni.

    Shelvy Arifin menambahkan pembangunan dan pengembangan Dermaga Eksekutif 2 Merak merupakan bentuk komitmen ASDP untuk melakukan optimalisasi pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

    Apalagi, sejak Dermaga Eksekutif 1 Merak beroperasi, permintaan pengguna jasa penyeberangan dengan kapal ekspres semakin tinggi.

    “Pengoperasian Dermaga Eksekutif 2 merupakan upaya kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin menyeberang secara nyaman dan aman dengan waktu tempuh yang lebih cepat,” ujarnya lagi.

    Sementara itu, Ketua YLKI Tulus Abadi menilai kesiapan pengoperasian Dermaga Eksekutif 2 sudah memadai baik dari segi infrastruktur, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk memenuhi pelayanan prima kepada konsumen.

    Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) menyoroti kenaikan tarif kapal penyeberangan yang akan berlaku 3 Agustus 2023. Kenaikan tarif sebesar 5,26 persen dinilai belum ideal dan belum sesuai keinginan DPP Gapasdap.

    Ketua DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada jajaran pejabat di Kemenhub RI atas kenaikan tarif penyeberangan yang akan berlaku pada 3 Agustus 2023.

    “Untuk kali ini penambahan tarif 5,26 persen ini cukup special. Semua pemangku kepentingan meluangkan waktu yang cukup panjang membahas ini,” tuturnya.

    Khoiri mengungkapkan pengaturan tarif penyeberangan dianggapnya masih sangat tertinggal dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti pesawat, kereta api maupun angkutan darat.

    “Semua sudah punya tarif dinamis, tarif adil. Kami saja untuk menaikkan tarif 5,26 persen saja perjuangannya berdarah-darah. Kalau ditanya harga paling adil, harga sesuai pasar,” ujarnya.

    Khoiri menjelaskan, jika pemerintah menuntut industri kapal penyeberangan yang kapalnya bagus, cepat, baru dan pelayanan yang maksimal, tentu akan tarifnya harus disesuaikan.

    “Kalau kita minta pelayanan yang bagus, tapi bayarnya rendah itu hal yang sulit. Ke depan seharusnya, seperti moda transportasi lain itu dinamis, kalau peak season harga naik, kalau low season harga turun,” pungkasnya.

    Menurutnya, adanya rencana pengoperasian dermaga eksekutif 2 di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, para pengusaha dituntut penyediaan kapal yang baru. Namun hal itu dianggap tidak tepat, lantaran di penyeberangan Merak-Bakauheni saat ini sudah terlampau banyak kapal.

    “Hari ini hari operasi kapal, hanya 11 hari sampai 12 hari dalam satu bulan,” terangnya.

    Ia berharap untuk kepentingan kenaikan tarif hanya 5,26 persen memakan waktu berbulan-bulan. Pihaknya juga meminta pengoperasian dermaga bisa diatur seadil-adilnya, tidak dikuasai salah satu pihak.

    “Kita menghitung bersama-sama dengan pemerintah beberapa waktu lalu, kekurangannya kenaikan tarif 35,4 persen. Kemudian, pada 1 September 2022 kenaikan BBM naik 32 persen, itu berakibat kekurangan 6,8 persen pada usaha kami. Sehingga 35,4 persen ditambah 6,8 persen, jadi kebutuhan kenaikan tarif 42,2 persen,” paparnya.

    Pihaknya mengaku telah mengajukan kenaikan setengahnya dari 42,2 persen terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu terjadi kenaikan juga sebesar naik 10 persen, dan bulan depan naik 5,26 persen. Kenaikan tarif baru sekitar 15 persen, dari tuntutan Gapasdap sebesar 42,2 persen.

    “Jadi tersisa sekitar 27 persen kenaikan tarif yang belum direalisasikan,” terangnya.

    Dikatakan Khoiri, pihaknya masih memiliki piutang 27 persen kenaikan tarif. Pihaknya berharap, pada 6 bulan ke depan bisa naik kembali 13 ,5 persen atau separuhnya dari 27 persen.

    Khoiri menambahkan jika kenaikan tarif sebesar yang pihaknya inginkan, pengguna tarif masih mampu membayar.

    “Tapi, saat ini kenaikan tarif hanya 5,26 persen. Untuk bicara iklim usaha yang kondusif, tarif hanya salah satu faktor, pengoperasian dermaga yang adil juga menjadi tuntutan kami,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Dua Pelaku Curanmor di Pandeglang Dibekuk Polisi

    Dua Pelaku Curanmor di Pandeglang Dibekuk Polisi

    PANDEGLANG, BANPOS – Dua pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terekam kamera CCTV di Kabupaten Pandeglang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang, pada Senin (17/7) lalu.

    Kanit Tipidum Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Sardika Yusuf mengatakan, penangkapan terhadap kedua pelaku didasari dengan adanya laporan korban dan rekaman CCTV di 3 lokasi yang memperlihatkan kedua pelaku sedang melakukan aksinya.

    “Kita mengamankan kedua pelaku di SPBU Sodong, setelah adanya laporan dari para korban dan rekaman CCTV,” kata Ipda Sardika Yusuf kepada wartawan, Jumat (21/7).

    Setelah dilakukan penggeledahan, lanjut Sardika, petugas menemukan barang bukti berupa satu set kunci leter T dengan 13 mata kunci, dan satu buah airsoft gun jenis revolver.

    “Pelaku kita amankan di Polsek Menes, setelah dilakukan interogasi pelaku mengakui perbuatannya,” ujarnya.

    Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 13 kali di 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang penadah kendaraan roda dua hasil curian kedua pelaku.

    “Dari keterangan mereka sudah 13 kali beraksi di Kecamatan Menes, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Saketi. Pelaku sendiri yakni UD (27) dan YS (25) warga Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dan SR (41) seorang penadah warga Kecamatan Cikeusik, Pandeglang,” terangnya.

    Sardika menambahkan, selain mengamankan satu set kunci leter T dengan 13 mata kunci, dan satu buah airsoft gun jenis revolver, Polisi juga mengamankan 3 unit kendaraan roda dua hasil pencurian.

    “Barang bukti yang kita amankan juga ada 3 unit kendaraan roda dua hasil curian para pelaku yang dijual ke penadah,” jelasnya.

    Atas perbuatannya, kata Ardika, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

    “Untuk sementara para pelaku kita jerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Rektor Unma Banten Lantik Empat Dekan

    Rektor Unma Banten Lantik Empat Dekan

    PANDEGLANG, BANPOS – Rektor Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten, Prof. Dr. H.E.Syibli Syarjaya melantik dan mengambil sumpah empat dekan yakni Fakultas Hukum Sosial (FHS), Ekonomi dan Bisnis, Teknologi Informatika, dan Sains Farmasi Masyarakat, di Gedung G Fakultas Keguruan Unma Banten Cikaliung, Kamis (20/7).

    Dalam sambutannya, Prof. Dr. H.E.Syibli Syarjaya berpesan, empat dekan yang dilantik harus dapat memberikan kemajuan bagi Unma Banten. Karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus punya komitmen dari semua unsur yang ada di Unma Banten.

    “Hari ini kami melantik untuk 4 dekan di lingkungan Unma, pesan kami dekan yang baru harus berpacu pada penerimaan mahasiswa baru agar mahasiswa Unma Banten lebih signifikan,” katanya.

    Ia berharap, semua fakultas di Unma Banten dapat mempertahankan predikat atau akreditasi yang sudah diraih, baik di jenjang fakultas atau universitas.

    “Alhamdulillah akreditasi universitas predikat baik sekali. Untuk memperoleh predikat unggul harus didukung penuh oleh akreditasi fakultas yang baik atau baik sekali,” ujarnya.

    “Predikat akreditasi di tingkat prodi juga sudah baik dan baik sekali. Namun ada beberapa sistem lama yang masih c, itu akan kami dorong terus agar semua fakultas dan prodi untuk predikat baik dan baik sekali,” sambungnya.

    Hal lainnya yang ditekankan oleh Rektor Unma yaitu, penerapan budaya Islami di kampus Unma Banten agar tagline Humanis Berkualitas Agamis Terdepan (Hebat) bisa terealisasikan.

    “Ini bisa kita wujudkan jika berkolaborasi dan bersinergi antara semua unsur di Unma Banten, salah satunya semua Dekan di Unma,” ungkapnya.

    Dekan FHS, Rizal Rohmatullah mengatakan, mendapat amanah menjadi dekan sangatlah berat dengan tantangan kedepan di era saat ini. Kendati demikian, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin menunaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadanya.

    “Alhamdulillah saya diberi amanah untuk bisa memimpin FHS. Ini sangat berat bagi saya, tapi kita akan bekerja sebaik mungkin sehingga FHS Unma Banten bisa bersaing dengan kampus lain,” katanya.

    Menurut Rizal, apa yang disampaikan oleh Rektor Unma Banten sebuah pesan yang harus direalisasikan seperti mempertahankan dan meningkatkan akreditasi.

    “Pesan itu akan kita realisasikan bersama seluruh komponen yang ada di FHS, itu akan terwujud jika semua bekerjasama,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya akan merealisasikan pesan dari Rektor Unma Banten. Pihaknya juga memiliki sebuah harapan yang ingin diwujudkan di FHS dan Unma Banten.

    “Ada beberapa cita-cita saya, mudah-mudahan kami bisa membawa Unma Banten unggul dalam ilmu, amal, dan integritas. Di masa kepemimpinan saya minimal itu bisa tercapai, dengan modal itu peningkatan akreditasi akan tercapai,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Empat dekan yang dilantik yaitu, Rizal Rohmatullah menjabat dekan Fakultas Hukum dan Sosial, Lambang Satria Himmawan Dekan Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, Robby Rizky Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika, dan Verliani Dasmaran Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk masa bakti 2023-2027. (DHE/PBN)

  • Peredaran Tramadol di Kota Serang Perlu Pengawasan Semua Pihak

    Peredaran Tramadol di Kota Serang Perlu Pengawasan Semua Pihak

    SERANG, BANPOS – Peredaran antibiotik dinilai masih belum sesuai aturan, sehingga dibutuhkan perhatian lebih agar tidak terjadi resistensi antibiotik. Masih banyaknya peredaran obat liar di luar apotek di Kota Serang perlu adanya pengawasan yang lebih ketat.

    Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Serang, Mojaiz Sirais mengatakan, dalam pengendalian obat-obatan, perlu adanya pembinaan, edukasi dan pengawasan terkait pemberian antibiotik untuk dijual belikan.

    “Perlunya pembinaan edukasi dan pengawasan tentang pemberian antibiotik untuk dijual belikan pada pekerja dan pemilik apotek agar sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan,” katanya, disampaikan Mojaiz saat melakukan audiensi kepada Walikota Serang, Syafrudin di Pusat Pemerintahan Kota Serang, Jumat (21/7).

    Dirinya menyampaikan, bahwasanya saat ini pihaknya menyoroti terkait peredaran obat-obat tertentu yang kini cukup marak, terutama pada kalangan anak muda.

    “Peredaran obat-obat tertentu seperti tramadol, eksimer dan yang lainnya menurut kami cukup marak, terutama di kalangan anak muda,” ucapnya.

    Mojaiz mengungkapkan dalam penanganan hal tersebut, perlu adanya pengawasan dan pembinaan dari semua pihak agar hal tersebut dapat tertangani dengan cepat.

    “Ini kan harus ditangani oleh semua pihak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Misalnya, bisa disampaikan kepada para lurah dan masyarakat juga terlibat di situ, agar bisa ditangani dengan cepat. Tentu, kita ingin mengendalikan peredaran itu supaya tidak semakin marak,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanudin menjelaskan, hingga saat ini terdapat ratusan apotek, beberapa toko obat, dan belasan puskesmas yang berada di Kota Serang. Dalam upaya menangani hal tersebut, dirinya menegaskan bahwa dalam pembelian antibiotik atau obat keras harus disertakan dengan resep dokter.

    “Di Kota Serang jumlah apotek sebanyak 116 apotek, toko obat sebanyak 6 dan puskesmas sebanyak 16 puskesmas. Jika di faskes tidak ada apoteker, maka faskes tersebut tidak boleh melakukan kegiatan kefarmasian dan pembelian antibiotik atau obat keras harus disertai resep dokter,” ujarnya.

    Kemudian, Walikota Serang, Syafrudin mengungkapkan bahwa saat ini masih maraknya peredaran obat liar di luar apotek yang ada di Kota Serang. Menurutnya, Pemkot Serang harus lebih selektif terkait pengeluaran izin peredaran obat agar tidak kecolongan lagi.

    “Di Kota Serang ini masih marak peredaran obat liar atau di luar apotek sehingga pemberian izin peredaran harus lebih selektif agar tidak kecolongan,” ungkapnya.

    Dirinya juga menuturkan, bahwa Pemkot Serang dalam mengupayakan untuk mencegah maraknya peredaran obat-obatan tersebut, akan melakukan sosialisasi kepada para camat terkait peredaran obat di wilayah Kota Serang.

    “Pemerintah Kota Serang akan mengeluarkan Surat Edaran Walikota tentang imbauan kepada para apoteker terkait penggunaan dan penjualan obat di Kota Serang,” tandasnya. (MG-02/PBN)

  • Perayaan Hari Anak Nasional 2023 oleh Komnas Perlindungan Anak Banten Berlangsung Penuh Makna

    Perayaan Hari Anak Nasional 2023 oleh Komnas Perlindungan Anak Banten Berlangsung Penuh Makna

    SERANG, BANPOS – Suasana riang dan penuh semangat terpancar dari wajah anak-anak di Kampung Pekijing, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang saat perayaan Hari Anak Nasional.
    Perayaan tersebut digelar dengan meriah.

    Acara tersebut berhasil menyedot perhatian banyak warga dari berbagai kalangan, terutama setelah dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, seperti Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendry Gunawan, serta Sekretaris Komnas Anak Provinsi Banten, M. Suswaidi.

    Tidak hanya itu, turut hadir dalam kegiatan istimewa tersebut, perwakilan dari Kasepuhan Kampung Pekijing, Edi, serta Kepala Kelurahan Kalanganyar, Miftah dan Pegiat Literasi, Aip Rohadi.

    Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Hendry Gunawan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kampung Pekijing atas keramahan dan dukungan mereka sebagai tuan rumah perayaan Hari Anak Nasional.

    Gunawan juga mengapresiasi berbagai program inovatif yang telah diterapkan oleh masyarakat Kampung Pekijing.

    “Banyak program yang sangat baik, seperti program perpustakaan keliling, upaya penguatan literasi digital dengan monitoring gadget anak agar terhindar dari konten negatif, serta program Forum Anak Kampung Pekijing,” ujarnya, Minggu (23/7).

    Selain itu, tak ketinggalan, program Taman Layak Anak yang sedang digagas juga mendapatkan apresiasi. Dirinya juga mengaku terharu dengan eratnya kebersamaan anak-anak yang ada lingkungan tersebut

    “Salah satu momen paling mengharukan adalah kegiatan penanaman pohon yang dilakukan bersama-sama oleh anak-anak Kampung Pekijing. Mereka dengan riang melibatkan diri dalam upaya melestarikan lingkungan sekitar dan memberikan pesan penting tentang cinta alam kepada semua generasi,” ungkapnya.

    Selain itu, dirinya menuturkan, acara penuh keceriaan juga berlangsung dengan sejak tanggal 22 Juli malam. Hendri mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut menunjukan terkait kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

    “Dimulai dengan nonton bersama, pentas seni yang menakjubkan, camping anak-anak, serta berbagai kegiatan peduli lingkungan dan sampah, yang menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup,” tuturnya.

    Kemudian, Kasepuhan Kampung Pekijing, Edi dengan penuh semangat memaparkan berbagai program inovatif yang diusung sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak di kampung mereka. Menurutnya dalam penggunaan gadget, anak perlu lebih ketat lagi dalam hal pengawasannya.

    “Bahaya gadget yang semakin meresahkan membuat kita harus mengambil langkah proaktif dengan menyediakan alternatif kegiatan yang positif untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif gadget,” ujarnya.

    Selain itu, Sekretaris Komnas Anak Provinsi Banten, M. Suswaidi mengatakan bahwa semangat perayaan Hari Anak Nasional di Kampung Pekijing ini berhasil menginspirasi banyak orang dan menarik perhatian publik.

    “Kampung yang peduli terhadap perlindungan anak dan pelestarian lingkungan ini menjadi contoh teladan bagi daerah lainnya untuk menggelorakan semangat kebaikan dan menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi pertumbuhan anak-anak,” katanya.

    Dirinya berharap, dengan adanya berbagai kegiatan tersebut dapat membuat sebuah perubahan untuk lebih baik lagi dikemudian hari.
    “Semoga semangat positif ini terus terjaga dan menjadi pemicu perubahan yang lebih baik untuk generasi masa depan,” tandasnya.

    Perayaan Hari Anak Nasional juga dimeriahkan dengan lomba-lomba permainan tradisional yang menggembirakan, seperti permainan egrang yang membuat anak-anak bersorak riang, tarik tambang yang memperkuat rasa kebersamaan, mendongeng untuk menumbuhkan rasa imajinasi, bernyanyi bersama dengan senang hati, dan permainan tradisional lainnya yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kegembiraan.
    (MG-02).