Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA, BANPOS – Pejabat eselon I dan II di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal MPR, Rabu (1/2).
Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) ini dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) diawali dengan penandatanganan PK eselon IB antara Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono dengan Plt Deputi Bidang Administrasi, Siti Fauziah.
Setelah itu, dilanjutkan dengan PK eselon II, antara Sesjen MPR dengan Kepala Biro Lingkup Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, dan Inspektur.
Berikutnya dilakukan penandatanganan PK eselon II, antara Plt Deputi Bidang Administrasi dengan Kepala Biro dan Plt Kepala Biro Lingkup Deputi Bidang Administrasi.
Usai penandatanganan, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, mengatakan penandatangan Perjanjian Kinerja atau performance agreement ini memiliki konsekuensi, yaitu paling minimal harus tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan setahun ke depan.
“Karena itulah, saya mengharapkan kepada masing-masing pemangku kewajiban yang telah menandatangani Perjanjian Kinerja ini memiliki tanggungjawab untuk bisa memenuhi Perjanjian Kinerja,” katanya.
Untuk itu, Ma’ruf Cahyono meminta para pemangku kewajiban untuk membuat perencanaan dan proyeksi terhadap capaian-capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam satu tahun ke depan. Dalam konteks kinerja, performance agreement sangat mungkin bisa melebihi target kinerja dalam perjanjian atau melebihi apa yang telah direncanakan.
“Ekspektasi yang melebihi apa yang direncanakan adalah bagian dari prestasi kinerja,” tutur alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.
Untuk mencapai target kinerja, para pemangku kewajiban yang menandatangani Perjanjian Kinerja, lanjut Ma’ruf Cahyono, telah dilengkapi dengan perangkat, yaitu kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Dengan SDM yang memiliki kualitas, kapasitas, dan kemampuan maka perencanaan dan capaian-capaian kinerja dapat direalisasikan. Selain SDM, perangkat lainnya adalah infrastruktur yang memadai.
Karena itu, setiap unit di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR bisa menggunakan instrument infrastruktur yang sudah memadai ini untuk memonitor suatu pekerjaan secara akurat dan tepat, efektif serta efisien.
“Performance agreement tidak hanya berbais pada kuantitas, tapi juga kualitas. Efektif dan efisien bisa menjadi tolok ukur untuk melihat perkembangan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pencapaian target-target dalam performance agreement ini,” jelas pria yang sedang menempuh program Doktoral Kajian Strategi Global di Universitas Indonesia ini.
Perangkat lainnya, adalah sumber daya pembiayaan (keuangan) serta dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas. Keduanya sebagai sumber daya untuk mendukung implementasi Perjanjian Kinerja.
“Dukungan Manajemen (Dukman) untuk memperkuat kerja-kerja teknis manajemen. Dukman itu untuk memberdayakan dari aspek manajemen. Kalau Dukman tidak dijalankan maka tugas-tugas kelembagaan berjalan tidak sesuai dengan target kinerja dan perencanaan,” tambahnya.
Ma’ruf juga menekankan pentingnya meningkatkan kualifikasi kinerja dengan indikator output, outcome, dan kinerja manfaat. Dia mengajak para pemangku kewajiban yang menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memulai melaksanakan janji-janji secara berkualitas, tidak hanya berkuantitas.
“Tidak hanya berkuantitas, tapi juga berkualitas. Mari kita bekerja dengan orientasi yang lebih tinggi, tidak sekadar output, tetapi juga outcome dan kinerja manfaat,” tegasnya.
Ma’ruf juga mengungkapkan pentingnya unsur-unsur pendukung lainnya, mulai dari struktur maupun non struktur (yaitu kultur atau kebiasaan bekerja seperti integritas, rasa memiliki organisasi, dedikasi, loyalitas, semangat kerja, kerjasama tim, kiat bekerja). Kultur akan mempengaruhi struktur bekerja.
“Karena itu, perlu dibangun mindset yang kuat sehingga capaian target kinerja yang tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas bisa dilaksanakan,” katanya.
Memasuki tahun kelima masa jabatan politik di MPR (tahun 2023 dan 2024), Ma’ruf mengingatkan para pemangku kewajiban yang menandatangani Perjanjian Kinerja untuk berpikir tentang apa yang telah dilaksanakan dan legacy yang ditinggalkan.
“Karena sekarang sudah mau memasuki tahun kelima, mari dengan performance agreement, kita meningkatkan kinerja tidak hanya berkuantitas tapi juga berkualitas,” pintanya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Senayan meminta agar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dibenahi. Hal ini penting agar manfaat dari kekayaan sumber daya alam kita betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, jangan sampai sumber daya alam kita dikuasai segelintir pengusaha dan investor asing. Tidak boleh masyarakat Indonesia hanya kebagian masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang dari pengelolaan sumber daya alam.
Dia lalu menyinggung konflik berdarah antar kelompok pe¬kerja di perusahaan smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan berbagai persoalan dari kegiatan tambang ilegal. Be¬lum lagi laporan Bank Indonesia yang menyatakan hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.
“Akibatnya, devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha tambang tersebut,” ujar Mulyanto, prihatin.
Terpisah, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong agar lahan PT Vale bisa segera didis¬tribusikan ke para pengusaha lokal setelah izin perusahaan tambang nikel ini berakhir.
Dia pun mendorong Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama para gubernur lainnya di Sulawesi, menyiapkan langkah mengambil alih lahan tambang yang dulunya bernama PT International Nickel Corpo-ration (INCO) ini.
JK menuturkan, paradigma soal investasi sejatinya tidak hanya mengistimewakan inves¬tor asing. Sebab, investasi juga bisa dilakukan oleh para pengusaha lokal.
Dia lalu menyinggung kondisi terkini pertambangan di Tanah Air, khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satunya soal tambang nikel yang ada di Ka-bupaten Luwu Timur.
“Apa kita di sini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK saat jadi pembicara dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ball¬room Wisma Kalla Makassar, kemarin.
JK juga meminta kepada Andi Sudirman Sulaiman bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara untuk mengambil alih lahan tambang PT Vale yang izin operasinya akan segera berakhir. “Lahan PT Vale harus dikemba¬likan ke masyarakat,” tegasnya.
JK mengingatkan, konflik pengelolaan sumber daya alam sedapat mungkin harus bisa dimigitasi mengingat potensi konflik sudah sangat mengan¬cam stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.
Dia lalu menyinggung konflik antara pekerja asing dan pekerja lokal yang terjadi di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua orang pekerja asing dan pekerja lokal beberapa waktu lalu.
“Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali,” tuturnya.
Menurutnya, konflik yang terjadi di Morowali Utara dise¬babkan oleh beberapa hal. Per¬tama, keselamatan kerja. Kedua kesejahteraan.
“Kerja keras, orang tahu semua nikel itu untungnya besar tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa,” ujarnya.
Ketiga, lanjut Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini, ketidakadilan karena perbedaan signifikan antara upah tenaga kerja asing dan lokal. Sebab, tenaga kerja asing yang berasal dari China yang bekerja di Mo¬rowali Utara memiliki upah 4-5 kali dibanding pekerja lokal.
Keempat, karena masalah so¬sial, komunikasi tidak berkem¬bang, kehidupan yang berbeda dan sebagainya.
“Supaya ini tidak terjadi. Ti¬dak berarti mereka harus pulang, berhenti. Tapi kita harus maju. Jangan kekayaan itu kita hanya mendapatkan upah murah. Harus berkembang,” ungkap JK.
Pria kelahiran Bone ini mengaku telah berdiskusi dengan para pengusaha di Sul¬sel untuk bisa mengelola tam¬bang tersebut. Pengusaha lokal bisa masuk ke tambang, smelter, hingga produk akhir.
“Jangan orang asing kita kasih karpet merah. Jangan hanya orang asing kita bangga-banggakan. Wah hebat, ada investasi dari China, ada Inggris dan segala macam. Pandangan pemerintah mesti diubah. Kita bikin listrik, investasinya lebih Rp 10 triliun, hampir semua anak bangsa yang mengerjakan,” tegasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Bambang Soesatyo menuturkan, setelah era Revolusi Industri 4.0 diperkenalkan oleh Jerman secara global sejak 2011, mengawali tahun 2019 Jepang telah mengenalkan Era Society 5.0 sebagai sebuah peradaban baru. Era Society 5.0 merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada Revolusi Industri 4.0 dengan mempertimbangkan aspek humaniora, sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan.
Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam Wisuda Daerah Lulusan Universitas Terbuka Palembang Periode I Tahun 2023, secara virtual dari Jakarta, Senin (30/1). Turut hadir antara lain, Anggota DPD Dapil Sumatera Selatan Amaliah Sobli, Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Palembang Meita Istianda, dan Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Hartati.
Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki Universitas Terbuka, sebagai “Cyber University of Indonesia”, Bamsoet yakin para wisudawan telah siap menghadapi tantangan Era Society 5.0. Meskipun demikian, pengembangan harus tetap dilakukan oleh para wisudawan, karena pengetahuan terus berkembang dan akan terus mengalami pembaharuan.
“Karena itu, setiap wisudawan harus memiliki kompetensi dalam beberapa aspek fundamental, antara lain profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, serta kerja sama,” ujar Bamsoet.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0. Seperti penggunaan internet untuk segala hal (internet of things), aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence), pemanfaatan data dalam jumlah besar (big data), dan aplikasi robotik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ringkasnya, Era Society 5.0 dapat dimaknai sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis pada kemajuan teknologi.
“Ada 5 prospek kerja yang sangat potensial, dan perlu dipersiapkan untuk menghadapi Era Society 5.0 di masa depan. Antara lain, pengembang website, pengembang program/aplikasi, ahli pengoptimalan mesin telusur, pembuat konten, dan ahli media sosial,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, agar bangsa Indonesia tidak tertinggal, dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik, antara penyedia layanan pendidikan dengan motivasi dari segenap pembelajar. Kesiapan untuk penyedia layanan pendidikan antara lain dilakukan dengan memperbaharui orientasi pembelajaran yang futuristik, memilih model pembelajaran yang tepat, mengembangakan potensi pendidik serta menyediakan sarana-prasarana dan sumber belajar yang futuristik.
“Berbagai aspek di atas harus diperhatikan dan dikembangkan terus, agar kita dapat beradaptasi dan bertahan di era revolusi yang terus berkembang secara dinamis dari hari ke hari. Manusia adalah makhluk pembelajar, dari mulai lahir hingga masuk liang lahat, maka jangan pernah berhenti untuk belajar,” pungkas Bamsoet.(RMID)