JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap, Mahkamah Agung (MA) melihat kembali seluruh fakta kasus dugaan penipuan dan penggelapan KSP Indosurya dalam kasasi, yang telah diajukan jaksa penuntut umum (JPU).
“Dalam memeriksa kasus ini diharapkan juga melihat kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reus-nya secara jeli untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini,” ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (28/1).
Menurut Arsul, vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang melepas dua terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya, Henry Surya dan June Indria, melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Khususnya, mereka yang menjadi korban.
Arsul menyebut, sejumlah pertanyaan patut diajukan terhadap vonis majelis hakim tersebut. Seperti, apakah hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti persidangan kemudian mengaitkannya dengan doktrin dan juga putusan-putusan lain dalam kasus sejenis.
“Apakah kedua terdakwa tersebut benar tidak berbuat yang menyimpang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KSP Indosurya,” tanya Arsul.
“Apakah mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan usaha dan amanah para nasabah atau anggotanya? Adakah keuntungan pribadi, keluarga atau kelompoknya yang diperoleh dengan cara yang tidak benar?” tambahnya.
Politikus senior PPP itu berpendapat, suatu hubungan yang pada dasarnya perdata bukan berarti tidak ada unsur pidananya.
Bisa jadi, hubungan keperdataan kemudian bisa dipidanakan sepanjang memang ada unsur perbuatan curang. Termasuk, menipu dengan memberikan janji-janji palsu atau bohong kepada nasabah.
“Jika ternyata putusan belum menyentuh hal-hal tersebut maka JPU perlu mengambil langkah jelas dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut,” tegasnya.
Arsul berharap Mahkamah Agung (MA) lebih jeli melihat seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti kasus yang merugikan 23 ribu nasabah dengan nilai mencapai Rp 106 triliun tersebut.
Untuk diketahui, dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
Para petinggi yang dibebaskan itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Kasus ini merugikan 23 ribu orang dengan total kerugian mencapai Rp 106 triliun.
June divonis lepas lebih dulu pada Rabu (18/1) di PN Jakarta Barat. Hakim menyatakan melepaskan June Indria dari segala tuntutan hukum. Hak-hak June juga dipulihkan.
Sidang dipimpin oleh hakim Kamaludin selaku ketua majelis hakim serta Praditia Dandindra dan Flowerry Yulidas masing-masing sebagai anggota.
Kemudian, Henry menyusul divonis lepas oleh PN Jakbar pada Selasa (24/1). Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini.
Sidang dipimpin oleh Syafrudin Ainor Rafiek sebagai ketua serta Eko Aryanto dan Sri Hartati masing-masing sebagai anggota.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan, negara tak boleh kalah dalam menegakkan hukum di kasus KSP Indosurya.
Mahfud bahkan menyebut, mungkin kini masyarakat tidak perlu menghormati putusan peradilan tersebut.
Untuk diketahui, dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
Para petinggi yang dibebaskan itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Kasus ini merugikan 23 ribu orang dengan total kerugian mencapai Rp 106 triliun.
June divonis lepas lebih dulu pada Rabu (18/1) di PN Jakarta Barat. Hakim menyatakan melepaskan June Indria dari segala tuntutan hukum. Hak-hak June juga dipulihkan.
Sidang dipimpin oleh hakim Kamaludin selaku ketua majelis hakim serta Praditia Dandindra dan Flowerry Yulidas masing-masing sebagai anggota.
Kemudian, Henry menyusul divonis lepas oleh PN Jakbar pada Selasa (24/1). Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini.
Sidang dipimpin oleh Syafrudin Ainor Rafiek sebagai ketua serta Eko Aryanto dan Sri Hartati masing-masing sebagai anggota.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan, negara tak boleh kalah dalam menegakkan hukum di kasus KSP Indosurya.
Mahfud bahkan menyebut, mungkin kini masyarakat tidak perlu menghormati putusan peradilan tersebut.(RMID)
Penulis: Panji Romadhon
-
Komisi III DPR Minta MA Melihat Kembali Fakta Kasus Indosurya
-
Mulai Juli, Ke Bandung Cuma 58 Menit Naik Kereta Cepat
JAKARTA, BANPOS – Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi sekitar lima bulan lagi. Saat ini sudah masuk ke pekerjaan akhir, yaitu menyiapkan persinyalan, track laying, sistem kelistrikan dan pembangunan akses terintegrasi antar moda untuk memudahkan akses masyarakat.
Tidak gampang. Tapi pasti bisa. Teknologi yang diadopsi, berasal dari China dan tergolong yang paling canggih di sana. Tak perlu khawatir karena China sudah menggunakan sistem perkeretaapian terbaiknya ini di jalur sepanjang 40 ribu kilometer. Rasanya tidak sabar lagi menantikan momentum bersejarah, saat peradaban transportasi kita naik level. Punya kereta dengan kecepatan sampai 360 km/jam. Tergolong yang tercepat dan termaju teknologinya di Asia Tenggara.
Rakyat Merdeka dan sejumlah pemimpin redaksi media massa diajak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau proyek kereta cepat, Sabtu (28/1). Dari Jakarta, rombongan menggunakan kereta panoramic yang ditempelkan pada rangkaian Argo Parahyangan menuju Stasiun Bandung. Menhub didampingi Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal dan Dirut KAI Didiek Hartantyo. Dari Stasiun Bandung, perjalanan diteruskan menggunakan bus menuju Tegalluar. Di sana diterima oleh Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.
Tegalluar adalah depo atau rumahnya kereta api cepat. Di tempat ini, kereta dirangkai, dicek, juga akan menjadi tempat perawatan sekaligus perbaikan. Di sana, tampak ada satu rangkaian kereta cepat yang parkir. Moncongnya seperti peluru, terdapat di bagian depan dan belakang. Warna perak, dengan aksen merah putih. Rombongan diajak masuk ke dalam gerbong kelas ekonomi dan eksekutif. Bagian dalam interiornya mengingatkan pada kondisi kereta cepat di China. Persis. Bedanya, corak kursi kereta kita nuansa batik megamendung. Cantik, dengan satu aksen warna berbeda di tiap barisnya.
Berikut Videonya:Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan, progres pembangunan konstruksi kereta cepat saat ini mencapai 84 persen. Tersisa 16 persen lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Targetnya, Mei 2023 dilakukan uji coba operasi. “Kami optimis Juni selesai. Dan Juli bisa beroperasi komersial,” katanya.
Dirut KCIC mengatakan, waktu yang mepet menjadi tantangan untuk menyelesaikan proyek ini. “Concern utama kami adalah memberi kemudahan akses kepada penumpang,” ujar Dwiyana.
Saat beroperasi nanti, pengguna kereta cepat akan berangkat dari stasiun di Halim, Jakarta. Sekitar 11 menit, sampai di Stasiun Karawang. Dari situ, kereta akan full speed sampai Stasiun Padalarang. Halim-Padalarang membutuhkan waktu sekitar 38 menit. Penumpang turun di stasiun ini dan langsung diarahkan naik kereta khusus menuju Stasiun Bandung, sekitar 20 menit. Total waktu yang ditempuh, Jakarta-Bandung sekitar 58 menit.
Dari 16 persen bagian yang belum diselesaikan, apa saja kesulitannya? Dirut KCIC menjawab,“Paling rumit yaitu menginterkoneksi tiap bagian. Tapi kami yakin bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah, support luar biasa dari pemerintah.”
Menhub mengatakan, dia bersama Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves) dan Erick Thohir (Menteri BUMN) ditugaskan Presiden untuk mengawal proyek ini. “Cost dari kemacetan itu triliunan. Oleh karenanya, Bapak Presiden Jokowi memberikan tantangan kepada kami untuk membangun MRT, LRT, kereta cepat, dan transportasi publik lainnya. Ini diharapkan bisa mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan,” ucap BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi.
Menurutnya, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta berkecepatan hingga 360 km/jam, berteknologi tinggi. Sehingga bisa menjadi sarana belajar dan laboratorium anak-anak bangsa. Termasuk juga penting bagi peningkatan kemampuan dan pengalaman SDM bidang perkeretaapian.
Argo Parahyangan Panoramic Yang Ciamik
Ketika kereta api cepat ini berlari di rel Jakarta-Bandung pada Juli 2023, bagaimana nasib Argo Parahyangan? Beredar kabar bahwa Gopar (sebutan singkat Argo Parahyangan), akan dimatikan, saat KA cepat beroperasi. Betulkah? Tidak pernah ada penjelasan resmi. Pemerintah pun belum pernah memutuskan soal itu.
Sekarang ini, justru Argo Parahyangan malah memoles penampilan. Mulai Februari, rangkaian Gopar akan ditambah kereta panoramic yang keren. Sepanjang perjalanan sekitar 3 jam, kita akan disuguhkan pemandangan 360 derajat yang indah sekali.
Rombongan dari Jakarta menuju Bandung, sudah mencoba Gopar versi panoramic ini. Kereta api rasa liburan, yang akan jadi surga untuk para pembuat konten. Dinding kanan kiri dan atapnya kaca. Bisa dibuka tutup otomatis. Penumpang mendapatkan sensasi luar biasa. Pandangan lepas ke segala arah, bahkan langit biru pun terlihat jelas.
Di sepanjang jalan, pemandangan Jakarta-Bandung menyegarkan mata. Persawahan, kebun seperti karpet kehijauan. Sungai yang jalurnya meliuk, hingga terowongan dan lajur-lajur rel kereta cepat yang melingkar di antara pegunungan. Kebetulan, cuaca hari itu mendung, lalu hujan. Rintik-rintik air jadi atraksi tersendiri. Penumpang menikmati tetesan hujan yang berjatuhan di atap kaca kereta.
Menhub tampak senang sekali. Dia bilang, penumpang yang ingin menikmati keindahan suasana perjalanan ke Bandung bisa memilih kereta ini. Tak perlu ke Amerika, Jepang atau Swiss untuk merasakan kereta panoramic. “Sensasinya berbeda karena kita bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan,” kata BKS.
Panoramic selama ini hanya bisa dinikmati di perjalanan KA Taksaka Jakarta-Yogyakarta. Pertama kali diuji coba pada 24 Desember 2022, dan responsnya luar biasa. Kereta ini memang istimewa. Selain jendela dan atap kaca yang lebar, toilet di Panoramic luas dan nyaman.
Di bagian depan gerbong terdapat rak-rak untuk bagasi. Sehingga barang bawaan penumpang bisa tertata rapi. Tidak ada rak-rak untuk barang bawaan di bagian atas kursi penumpang. Sehingga pemandangan ke langit-langit, menjadi bebas tanpa penghalang. Sajian makanan minuman di kereta ini juga eksklusif dengan menu spesial.
Gopar Panoramic akan dioperasikan resmi mulai Februari 2023, dengan tarif Rp 350 ribu. Selain ke Bandung, kereta ini juga dirangkaikan ke Argo Wilis (Bandung-Surabaya), bertarif Rp 1,12 juta. Kereta Panoramic saat ini sedang disempurnakan. Agar penumpang leluasa, kapasitas kursinya dari 46 dikurangi jadi 38 kursi.
Menurut Menhub, kereta panoramic disambut masyarakat pengguna kereta dengan antusias, sehingga sangat potensial dikembangkan. “Ke depan, jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini,” katanya.
Untuk memastikan aspek keselamatan, telah dilakukan pengujian statis dan dinamis. Di antaranya, pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran. Ada dua unit Kereta Panoramic yang telah dinyatakan lulus uji ini.
Gopar Panoramic kelak akan jadi pilihan yang menarik. Yang butuh kecepatan, silakan pilih kereta cepat, berlari 300-360 km perjam. Penumpang mungkin hanya fokus pada perjalanan, lekas sampai tujuan. Sementara yang ingin menikmati perjalanan, numpak Gopar Panoramic. Dapat pemandangan menarik, dan suguhan makanannya pun ciamik. (Ratna Susilowati, Kartika Sari).(RMID) -
Dibantu Kadin, 2 Pemain Timnas U-16 Trial Ke Hongaria
JAKARTA,BANPOS – Dua pemain yakni kapten tim U-16 Indonesia, M. Iqbal Gwijangge dan Eriko Sulastiano untuk menjalani trial di Hongaria. Keduanya berangkat ke Hongaria pada Minggu (29/1).
Keberangkatan Iqbaldan Eriko berkat kolaborasi PSSI dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melalui bidang Industri Olahraga.
Dua pemain ini akan berlatih di Puskas Akademia, Hongaria, selama enam bulan, terhitung mulai dari Januari hingga Juli mendatang 2023.
“Saya berterima kasih kepada Kadin yang menginisiasi kerja sama dengan PSSI untuk bisa memberangkatkan pemain muda yang memiliki talenta bagus untuk ditempa di Puskas Akademi, Hongaria. Memang, sekarang tercatat baru dua pemain yang kita berangkatkan, namun tak menutup kemungkinan ke depannya akan terus bertambah,” kata Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan dalam keterangan tertulisnya,Senin (30/1).
Menurut Iwan Bule, sapaannya, Iqbal dan Eriko hasil seleksi tim kepelatihan terutama direktur teknik PSSI Indra Sjafri.
“Kami mengucapkan terima kasih dan kami pun berharap masih banyak pemain-pemain muda kita yang nantinya bisa menimba ilmu di akademi-akademi bagus lainnya,” tambah pria yang akrap disapa Iwan Bule tersebut.
Iwan Bule pun berpesan kepada Iqbal dan Eriko untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu di Puskas Akademi. Setelah kembali ke Indonesia, Iwan Bule berharap keduanya menjadi pemain hebat.
“Tentunya dalam menimba ilmu, mereka harus dengan sungguh-sungguh, serius, telaten serta betul-betul memanfaatkan kesempatan yang didapat ini, sehingga nanti saat kembali ke Tanah Air, mendapatkan perubahan yang sangat signifikan dari beberapa sektor, seperti skill, fisik hingga mental dan mungkin bisa dicontoh oleh para pemain muda lainnya di Indonesia,” ucapnya.
“Saya akan mendoakan kesuksesan kepada keduanya, sepulangnya dari Puskas Akademi, mereka menjadi pemain hebat Timnas Indonesia ke depannya,” pungkasnya.(RMID) -
Masih Aman, Tak Langgar UU
JAKARTA, BANPOS – Jumlah utang Pemerintah mencapai Rp 7.733,99 triliun. Kendati begitu, Senayan menganggap, utang masih aman dan tidak melanggar undang-undang.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdul¬lah menjelaskan, jumlah utang yang mencapai Rp 7.733,99 triliun masih jauh di bawah batas maksimal utang Pemerintah.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, kata Said, tidak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar Pemerintah dalam menjalankan kebi-jakan utang.
“Saat ini posisi utang Pemerintah 39,57 persen dari PDB. Artinya, masih jauh di bawah ketentuan undang undang,” ujarnya.
Said bilang, jika dibandingkan dengan negara lain yang se¬padan dengan Indonesia, jumlah utang Pemerintah saat ini, jauh lebih rendah rasionya dari PDB negara-negara tersebut.
Contohnya, rasio utang India mencapai 89,26 persen dari PDB, Malaysia 63,3 persen, Filipina 60,4 persen, Afrika Se¬latan 69,9 persen, Thailand 59,6 persen, dan Vietnam 39,6 persen.
Bahkan, kata Politikus PDIP ini, rasio utang Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Seperti, rasio utang China ter¬hadap PDB mereka 71,5 persen, kawasan Eropa 95,6 persen, Finlandia 72,4 persen, Perancis 113 persen, Jerman 69,3 persen, Inggris 97,4 persen, Amerika Serikat (AS) 137 persen, Jepang 262 persen, Singapura 160 persen.
Kebijakan utang dari sejumlah negara-negara lain tersebut, lan¬jutnya, ditempuh secara agresif sebagai pilihan untuk mem¬perbesar ruang fiskal mereka. Tujuannya agar porsi belanja produktif Pemerintah kian be¬sar untuk melaksanakan pembangunan.
“Hal ini telah menjadi prak¬tik umum di berbagai negara,” tandasnya.
Said mengungkapkan, pe¬nilaian lembaga-lembaga kredi¬bel internasional menunjukkan posisi utang Indonesia masih stabil. Lembaga Pemeringkat Kredit Fitch Ratings dan Stan¬dard & Poor’s (S&P), memberi¬kan penilaian terhadap utang pemerintah pada posisi BBB outlook stable.
Penilaian lebih baik, lanjut dia, diberikan oleh lembaga Rating & Investment (R&I) dan Japan Credit Rating Agency (JCR) di level BBB+ outlook stable. Sementara Moody’s memberikan penilaian Baa2 outlook stable.
Penilaian lembaga-lembaga kredibel internasional tersebut menunjukkan utang Pemerintah di level moderat. Penilaian ini juga menjelaskan bahwa kebi¬jakan utang Pemerintah tidak ugal-ugalan seperti prasangka buruk oposisi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Ke-menkeu) Suminto mengatakan, memang terjadi peningkatan utang pemerintah. Namun po¬sisi tersebut berada pada level yang aman. “Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati,” ujarnya.
Suminto menuturkan, kondisi utang Pemerintah dapat di¬katakan masih berada pada level aman. Hal itu dilakukan dengan berbagai upaya disiplin fiskal Pemerintah dalam mengelola utang tersebut.
Dia menjelaskan, peruba¬han jumlah utang Pemerintah sepanjang tahun lalu, utamanya disebabkan meningkatnya kebu¬tuhan pembiayaan sebagai kon¬sekuensi dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selama masa pandemi, utang digunakan untuk tetap menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.
Seperti diketahui, berdasar¬kan laporan pemerintah me¬lalui APBN 2022, jumlah utang pemerintah hingga Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun setara 39,57 persen PDB.
Jumlah utang ini lebih be¬sar dibanding Desember 2021, yakni berjumlah Rp 6.908,87 triliun. Namun, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yakni 40,74 persen dari PDB.
Keseluruhan utang Pemerintah hingga Desember 2022 ter¬diri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 6.846,89 triliun atau 88,53 persen dari total utang pemerintah. Sisanya berupa pinjaman Rp 887,10 triliun atau 11,47 persen.(RMID) -
Mulai Juli, Ke Bandung Cuma 58 Menit Naik Kereta Cepat
JAKARTA, BANPOS – Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi sekitar lima bulan lagi. Saat ini sudah masuk ke pekerjaan akhir, yaitu menyiapkan persinyalan, track laying, sistem kelistrikan dan pembangunan akses terintegrasi antar moda untuk memudahkan akses masyarakat.
Tidak gampang. Tapi pasti bisa. Teknologi yang diadopsi, berasal dari China dan tergolong yang paling canggih di sana. Tak perlu khawatir karena China sudah menggunakan sistem perkeretaapian terbaiknya ini di jalur sepanjang 40 ribu kilometer. Rasanya tidak sabar lagi menantikan momentum bersejarah, saat peradaban transportasi kita naik level. Punya kereta dengan kecepatan sampai 360 km/jam. Tergolong yang tercepat dan termaju teknologinya di Asia Tenggara.
Rakyat Merdeka dan sejumlah pemimpin redaksi media massa diajak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau proyek kereta cepat, Sabtu (28/1). Dari Jakarta, rombongan menggunakan kereta panoramic yang ditempelkan pada rangkaian Argo Parahyangan menuju Stasiun Bandung. Menhub didampingi Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal dan Dirut KAI Didiek Hartantyo. Dari Stasiun Bandung, perjalanan diteruskan menggunakan bus menuju Tegalluar. Di sana diterima oleh Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.
Tegalluar adalah depo atau rumahnya kereta api cepat. Di tempat ini, kereta dirangkai, dicek, juga akan menjadi tempat perawatan sekaligus perbaikan. Di sana, tampak ada satu rangkaian kereta cepat yang parkir. Moncongnya seperti peluru, terdapat di bagian depan dan belakang. Warna perak, dengan aksen merah putih. Rombongan diajak masuk ke dalam gerbong kelas ekonomi dan eksekutif. Bagian dalam interiornya mengingatkan pada kondisi kereta cepat di China. Persis. Bedanya, corak kursi kereta kita nuansa batik megamendung. Cantik, dengan satu aksen warna berbeda di tiap barisnya.
Berikut Videonya:Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan, progres pembangunan konstruksi kereta cepat saat ini mencapai 84 persen. Tersisa 16 persen lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Targetnya, Mei 2023 dilakukan uji coba operasi. “Kami optimis Juni selesai. Dan Juli bisa beroperasi komersial,” katanya.
Dirut KCIC mengatakan, waktu yang mepet menjadi tantangan untuk menyelesaikan proyek ini. “Concern utama kami adalah memberi kemudahan akses kepada penumpang,” ujar Dwiyana.
Saat beroperasi nanti, pengguna kereta cepat akan berangkat dari stasiun di Halim, Jakarta. Sekitar 11 menit, sampai di Stasiun Karawang. Dari situ, kereta akan full speed sampai Stasiun Padalarang. Halim-Padalarang membutuhkan waktu sekitar 38 menit. Penumpang turun di stasiun ini dan langsung diarahkan naik kereta khusus menuju Stasiun Bandung, sekitar 20 menit. Total waktu yang ditempuh, Jakarta-Bandung sekitar 58 menit.
Dari 16 persen bagian yang belum diselesaikan, apa saja kesulitannya? Dirut KCIC menjawab,“Paling rumit yaitu menginterkoneksi tiap bagian. Tapi kami yakin bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah, support luar biasa dari pemerintah.”
Menhub mengatakan, dia bersama Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves) dan Erick Thohir (Menteri BUMN) ditugaskan Presiden untuk mengawal proyek ini. “Cost dari kemacetan itu triliunan. Oleh karenanya, Bapak Presiden Jokowi memberikan tantangan kepada kami untuk membangun MRT, LRT, kereta cepat, dan transportasi publik lainnya. Ini diharapkan bisa mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan,” ucap BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi.
Menurutnya, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta berkecepatan hingga 360 km/jam, berteknologi tinggi. Sehingga bisa menjadi sarana belajar dan laboratorium anak-anak bangsa. Termasuk juga penting bagi peningkatan kemampuan dan pengalaman SDM bidang perkeretaapian.
Argo Parahyangan Panoramic Yang Ciamik
Ketika kereta api cepat ini berlari di rel Jakarta-Bandung pada Juli 2023, bagaimana nasib Argo Parahyangan? Beredar kabar bahwa Gopar (sebutan singkat Argo Parahyangan), akan dimatikan, saat KA cepat beroperasi. Betulkah? Tidak pernah ada penjelasan resmi. Pemerintah pun belum pernah memutuskan soal itu.
Sekarang ini, justru Argo Parahyangan malah memoles penampilan. Mulai Februari, rangkaian Gopar akan ditambah kereta panoramic yang keren. Sepanjang perjalanan sekitar 3 jam, kita akan disuguhkan pemandangan 360 derajat yang indah sekali.
Rombongan dari Jakarta menuju Bandung, sudah mencoba Gopar versi panoramic ini. Kereta api rasa liburan, yang akan jadi surga untuk para pembuat konten. Dinding kanan kiri dan atapnya kaca. Bisa dibuka tutup otomatis. Penumpang mendapatkan sensasi luar biasa. Pandangan lepas ke segala arah, bahkan langit biru pun terlihat jelas.
Di sepanjang jalan, pemandangan Jakarta-Bandung menyegarkan mata. Persawahan, kebun seperti karpet kehijauan. Sungai yang jalurnya meliuk, hingga terowongan dan lajur-lajur rel kereta cepat yang melingkar di antara pegunungan. Kebetulan, cuaca hari itu mendung, lalu hujan. Rintik-rintik air jadi atraksi tersendiri. Penumpang menikmati tetesan hujan yang berjatuhan di atap kaca kereta.
Menhub tampak senang sekali. Dia bilang, penumpang yang ingin menikmati keindahan suasana perjalanan ke Bandung bisa memilih kereta ini. Tak perlu ke Amerika, Jepang atau Swiss untuk merasakan kereta panoramic. “Sensasinya berbeda karena kita bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan,” kata BKS.
Panoramic selama ini hanya bisa dinikmati di perjalanan KA Taksaka Jakarta-Yogyakarta. Pertama kali diuji coba pada 24 Desember 2022, dan responsnya luar biasa. Kereta ini memang istimewa. Selain jendela dan atap kaca yang lebar, toilet di Panoramic luas dan nyaman.
Di bagian depan gerbong terdapat rak-rak untuk bagasi. Sehingga barang bawaan penumpang bisa tertata rapi. Tidak ada rak-rak untuk barang bawaan di bagian atas kursi penumpang. Sehingga pemandangan ke langit-langit, menjadi bebas tanpa penghalang. Sajian makanan minuman di kereta ini juga eksklusif dengan menu spesial.
Gopar Panoramic akan dioperasikan resmi mulai Februari 2023, dengan tarif Rp 350 ribu. Selain ke Bandung, kereta ini juga dirangkaikan ke Argo Wilis (Bandung-Surabaya), bertarif Rp 1,12 juta. Kereta Panoramic saat ini sedang disempurnakan. Agar penumpang leluasa, kapasitas kursinya dari 46 dikurangi jadi 38 kursi.
Menurut Menhub, kereta panoramic disambut masyarakat pengguna kereta dengan antusias, sehingga sangat potensial dikembangkan. “Ke depan, jumlah kereta dan rutenya bisa ditambah karena minat masyarakat yang tinggi terhadap kereta ini,” katanya.
Untuk memastikan aspek keselamatan, telah dilakukan pengujian statis dan dinamis. Di antaranya, pengujian dimensi, ruang batas sarana, berat, pengereman, keretakan, pembebanan, sirkulasi udara, temperatur, kebisingan, intensitas cahaya dan kebocoran. Ada dua unit Kereta Panoramic yang telah dinyatakan lulus uji ini.
Gopar Panoramic kelak akan jadi pilihan yang menarik. Yang butuh kecepatan, silakan pilih kereta cepat, berlari 300-360 km perjam. Penumpang mungkin hanya fokus pada perjalanan, lekas sampai tujuan. Sementara yang ingin menikmati perjalanan, numpak Gopar Panoramic. Dapat pemandangan menarik, dan suguhan makanannya pun ciamik. (Ratna Susilowati, Kartika Sari).(RMID) -
Bamsoet Ingatkan Pentingnya MPR Miliki Kewenangan Subjektif Superlatif
JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan seperti Srilangka dan Ghana. Tidak boleh juga seperti tiga negara lainnya yang saat ini terancam sebagai negara gagal, yaitu Pakistan, Mesir, dan Bangladesh. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal.
Karena itu, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Indonesia perlu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi negara dengan menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
“Kewenangan subjektif superlatif itu juga penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan. Misalnya, kebuntuan politik antara pemerintah (eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif) atau kebuntuan politik pemerintah dan DPR dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif),” ujar Bamsoet, menjawab pertanyaan Prof Mahfud MD dan Prof Yusril Ihza Mahendra dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad), di Bandung, Sabtu (28/1).
“Siapa yang berhak memutuskan jika terjadi suatu kondisi force majeure atau kahar fiskal dalam skala besar, namun terjadi kebuntuan antara presiden dan DPR? Mengingat, dalam Pasal 22 UUD 1945 yang terdiri atas tiga ayat. Ayat pertama, dalam hal kegentingan yang memaksa. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat kedua, peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Ayat ketiga, jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut,” lanjutnya.
Ketua DPR ke-20 ini memandang, MPR merupakan lembaga yang paling tepat untuk menengahi perseteruan ini. “Jika terjadi perseteruan antara presiden (pemerintah) dengan DPR, sementara negara masih dalam situasi kedaruratan yang tinggi siapa yang menengahi? Menurut saya yang paling tepat adalah MPR sebagai representasi pemegang kedaulatan rakyat,” sambungnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, hari ini Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa tidak lagi memiliki roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, yang bisa menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan dibawa berlabuh. Sehingga siapapun tidak akan mampu menjawab wajah Indonesia 2045. Padahal, bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia, antara lain nikel nomor 1 di dunia, batubara nomor 2 di dunia, emas nomor 9 di dunia, tembaga nomor 7 di dunia, dan gas alam nomor 13 di dunia.
“Ironisnya, sampai hari ini rakyat kita yang tinggal di berbagai lokasi sumber daya alam tersebut justru hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan di beberapa daerah Sulawesi yang merupakan wilayah kaya nikel, masih banyak yang hidupnya miskin ekstrim, dengan pendapatan rata-rata hanya Rp 600 ribu per tahun,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, Indonesia butuh suatu perencanaan jangka panjang yang tepat, konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan yang satu dengan pemerintahan berikutnya, serta antara pusat dan daerah. Sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa tersebut untuk sebesarnya kesejahteraan rakyat. Mewujudkan cita-cita dan impian para pendiri bangsa untuk menghadirkan Indonesia yang sejahtera dan bahagia.
“Kita butuh memiliki haluan negara yang dikuatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat, bukan sekedar melalui undang-undang yang setiap saat dapat ditorpedo dengan Perppu atau di judicial review ke MK. Landasan hukum yang kuat tersebut yakni berupa TAP MPR yang berada dibawah UUD NRI Tahun 1945 dan berada diatas undang-undang,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, padahal para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan telah menyiapkan haluan negara sebagai road map pembangunan masa depan bangsa, yang dikuatkan dengan landasan hukum TAP MPR. Pada saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta menyebutnya dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) sebagai landasan program pembangunan nasional berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN.
“Terdapat juga Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 dan Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan. Begitu juga di masa Orde Baru. Semua perencanaan jangka panjang yang merupakan haluan negara atau peta jalan bangsa dikuatkan dengan TAP MPR,” pungkas Bamsoet.(RMID) -
RI Bersolek Layani Turis & Pebisnis Internasional
JAKARTA, BANPOS – Reaktivasi sistem autogate yang dilakukan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Silmy Karim, Kamis (26/1), di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), diharapkan bisa dilakukan di bandara-bandara lain. Baik itu yang dikelola PT Angkasa Pura (AP) II maupun AP I.
Pasalnya, sistem ini mem¬buat pemeriksaan penumpang di kantor imigrasi bandara kian efektif dan efisien.
Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan, sistem autogate ini sudah sewajarnya difungsikan kembali. Terlebih jumlah orang yang bepergian ke luar negeri maupun yang datang dari luar negeri, mulai menun¬jukkan peningkatan.
“Pasca pandemi, orang yang mau bepergian kan jumlah¬nya makin banyak. Termasuk wisatawan mancanegara yang diprediksi bertambah (jumlah¬nya),” ujar Gatot kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Gatot bilang, sistem autogate ini sudah biasa digunakan di bandara-bandara luar negeri. Sedangkan di Indonesia, khusus¬nya ketika terjadi penurunan penumpang yang dahsyat saat pandemi, sistem ini menjadi berfungsi tidak optimal.
“Di Indonesia, itu sebenarnya sistem canggih sudah banyak digunakan. Tapi kadang opera¬sional dan perawatannya kurang memadai,” keluh Gatot.
Karena itu, dengan dilakukan¬nya reaktivasi sistem autogate di bandara Soetta tersebut, diharap¬kan bisa dirawat dan dipantau dengan baik.
“Tetap harus ada yang me¬mantaunya. Apakah berfungsi optimal? Sistemnya harus benar-benar terkoneksi,” imbaunya.
Selain itu, sistem autogate ini sebaiknya juga terus diperluas penggunaannya di bandara-bandara lain, selain di Soetta.
“Penting juga dipasang di bandara-bandara, yang lalu lintas (penerbangan atau penumpang) internasionalnya tinggi,” katanya.
Misalnya, kata dia, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Bandara Interna¬sional Juanda, Surabaya.
“Di (Ngurah Rai) Bali seper¬tinya sudah ada autogate. Tapi apakah tetap dioperasikan atau diistirahatkan, itu harus dicek lagi,” katanya.
Menurut Handy, hal ini ke¬inginan dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di bandara. Seperti maskapai, Air¬nav, Imigrasi, BC (Bea Cukai), Karantina, KKP (Kantor Keseha¬tan Pelabuhan), groundhandling, kepolisian dan sebagainya.
“Karena kami adalah sistem. Bila salah satu down, maka akan mengganggu flow yang ada,” ucap Handy singkat kepada Rakyat Merdeka, kemarin
Sebelumnya, bertepatan dengan hari ulang tahun Imigrasi ke-73, Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta meresmikan sistem autogate baru di Terminal 2, Kamis, (26/1).
Sistem ini diresmikan lang¬sung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim dan turut hadir Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.
Silmy menjelaskan, autogate baru ini untuk mempercan¬tik wajah Indonesia di mata masyarakat luar negeri.
Sehingga masyarakat luar negeri, khususnya investor, tertarik saat berkunjung ke In¬donesia. Imbasnya, pemasukan dan ekonomi Indonesia akan meningkat.
Selain itu, dengan sistem autogate baru ini, hanya perlu belasan detik bagi penumpang untuk pencocokan wajah hingga bisa masuk ke dalam terminal keberangkatan.
Mantan bos Krakatau Steel ini optimistis, dengan adanya 10 unit autogate ini, maka lalu lintas pelaku perjalanan inter¬nasional akan lebih efektif dan efisien.“Kini kami (Imigrasi) hadirkan kembali mesin auto¬gate yang baru di Teminal 2, lebih canggih dan modern. Ada 5 unit di area keberangkatan dan 5 unit di area kedatangan,” kata Silmy.
Menurut dia, autogate ini memberikan pengalaman pe¬layanan contactless dan dileng¬kapi kamera face recognition.
Tak hanya itu, dia juga sempat melihat pengoperasian autogate serta berbincang dengan penumpang, yang sudah menggu¬nakan autogate tersebut.
Selain autogate, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi juga meresmikan pengoperasian Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3).
“UP3 ini berada di lantai 4 area perkantoran gedung parkir Terminal 3 Internasional. Unit dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – 11.30WIB,” imbuhnya.
Untuk diketahui, pengoperasian autogate ini dilakukan menyusul reaktivasi autogate di Terminal 3 pada pertengahan Januari lalu, yang sempat ter¬henti selama dua tahun akibat pandemi Covid-19.(RMID) -
Buntut Kericuhan, Manajemen Pertimbangkan Bubarkan Arema FC
JAKARTA,BANPOS – Manajemen Arema FC mempertimbangkan bakal membubarkan klub Arema FC menyusul aksi unjuk rasa berujung kericuhan oleh oknum suporter Aremania.
Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia ( PT AABBI) Tatang Dwi Arfianto mengatakan, direksi dan manajemen langsung berkumpul pascainsiden kericuhan saat demontrasi depan ‘Kandang Singa’, Minggu (29/1)
“Kami sangat memahami suasana duka yang berkepanjangan, kami akan terus berusaha dan berupaya agar situasi ini kembali normal. Tentu kami merespon atas insiden ini. Direksi dan manajemen berkumpul, membicarakan langkah berikutnya seperti apa,” kata Tatang dilansir laman resmi suporter Aremania, Senin (30/1).
Menurutnya, Arema memilih tetap eksis karena memikirkan banyak masyarakat Malang yang hidup dari sepak bola, utamanya Arema. Sebut saja UMKM, pedagang kaki lima, sampai usaha kecil lainnya.
“Tapi jika dirasa Arema ini dianggap mengganggu kondusifitas, tentu ada pertimbangan tersendiri terkait eksistensinya atau seperti apa, tapi kami tetap menyerahkan kepada banyak pihak,” imbuhnya.
Tatang menyebut, pasca Tragedi Kanjuruhan, klub Arema tidak berdiam diri saja. Menurutnya, serangkaian upaya sudah ditempuh, mulai membuka crisis center untuk membantu penanganan korban.
Pihak klub juga harus menghadapi proses dan gugatan hukum, baik pidana maupun perdana. Lalu, Arema juga memberikan layanan trauma healing.
“Kami juga berupaya menjaga eksistensi klub agar tetap menjalani kompetisi meskipun dengan berbagai sanksi dan denda dari federasi, serta menjaga eksistensi klub agar tetap bertahan,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan Aremania melakukan unjuk rasa di depan kantor Arema FC. Sayang, aksi tersebut berujung ricuh.
Kericuhan terjadi sesaat massa dan penjaga kantor Arema FC terlibat gesekan. Batu hingga cat dilemparkan massa ke arah kantor Arema FC.
Usai kericuhan tersebut, sejumlah penjaga kantor Arema FC mengalami luka-luka. Bahkan ada 3 orang yang harus dilarikan ke RSSA Malang karena membutuhkan perawatan medis.
Polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sedang melakukan pendalaman untuk mengusut penyebab kericuhan terjadi.
Polisi menyebutkan telah mengamankan 107 pasca kericuhan itu. Saat ini polisi masih menggali keterangan orang yang diduga terlibat perusakan kantor Arema FC tersebut.(RMID) -
Dewan: Penjabat Walikota Serang Harus Orang Berorientasi Solusi
RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang yang disusun di masa kepemimpinan Syafrudin-Subadri akan berakhir tahun ini. Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan, Pemkot Serang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau kerap disebut RPJMD transisi, karena keberadaannya bersamaan dengan kosongnya jabatan kepala daerah definitif.
RPD nantinya akan berlaku selama dua tahun, mulai tahun 2024 hingga tahun 2025. Maka dari itu, penyusunan RPD tidak boleh sembarangan. Pun hasilnya, RPD harus bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Serang, khususnya yang belum dapat diselesaikan melalui RPJMD 2018-2023.
Selain persoalan RPD, persoalan Penjabat Walikota pun juga disorot. Pasalnya, di masa kekosongan jabatan itu, Penjabat Walikota sebagai eksekutor sementara waktu, harus memahami betul medan yang ada di Kota Serang. Dia harus mengetahui, apa yang menjadi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai hanya sebatas penjabat ‘pajangan’.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad. Ridwan mengatakan bahwa calon Penjabat Walikota Serang yang akan mengisi kekosongan jabatan itu, haruslah orang yang berasal dari lingkungan Pemkot Serang. Karena, Penjabat Walikota Serang harus memahami dan mengetahui solusi permasalahan di Kota Serang.
Karena menurut Ridwan, percuma saja jika Penjabat Walikota Serang yang memimpin nanti, merupakan orang yang tidak tahu apa-apa dengan masalah yang ada di Kota Serang, apalagi cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika demikian, penjabat itu hanya merupakan penjabat formalitas tanpa bisa menyelesaikan masalah apapun.
“Harus orang yang Take Action and Solution Oriented, jangan hanya sekadar tau masalah tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai nanti Penjabat itu hanya sekadar jabatan formalitas transisi doang, tapi orangnya gak ngerti apa-apa, gak tau apa permasalahan Kota Serang, apa yang diinginkan oleh warga Kota Serang. Jadi orangnya itu harus yang benar-benar paham betul dengan Kota Serang, dan tau solusinya,” tegasnya.
Sementara berkaitan dengan RPD, ia mengatakan bahwa RPJMD era Syafrudin-Subadri akan selesai tahun ini. Namun, hal itu bukan berarti pembangunan di Kota Serang akan berhenti. Apalagi penyusunan APBD pun mengacu pada dokumen perencanaan yang ada.
“Makanya ada RPJMD transisi atau RPD. Nah RPD ini kan berlaku sampai ada definitif. Ketika Pemkot Serang menyusun APBD 2024 kan harus ada acuannya, enggak mungkin dong mengacu pada RPJMD 2018-2023, karena sudah tidak berlaku. Maka RPD ini akan menjadi acuan untuk penyusunan APBD 2024 dan 2025,” ujarnya.
Menurut Ridwan, ada sejumlah catatan yang pihaknya berikan kepada Pemkot Serang, dalam penyusunan RPD. Pertama, Ridwan mengatakan bahwa sudah pasti RPD ini harus disusun sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. RPD harus melalui uji publik, sehingga menerima masukan dari masyarakat sekaligus mengikuti arahan dari pusat.
“Kemudian yang kedua, RPD ini harus menjawab dua hal. Pertama, utang pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Utang pembangunan ini harus diselesaikan melalui RPD, jadi harus dievaluasi,” tuturnya.
Maka dari itu, RPD harus bisa memperhitungkan mana saja program-program pembangunan dari RPJMD, yang masih belum tuntas. Dengan begitu, RPD dapat menjadi acuan bagi pemerintahan transisi, dalam menutup lubang-lubang utang pembangunan pemerintahan sebelumnya.
“Kan nanti ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir jabatan pak Walikota, kita lihat nih infrastruktur target-target yang sudah selesai berapa, sisanya berapa. Lalu kesehatan, berapa rakyat miskin yang belum tercover BPJS, berapa sisanya. Lalu di pendidikan, dari target pembangunan RKB, berapa yang masih tersisa. Itu kan menjadi utang pembangunan,” jelasnya.
Selanjutnya, Ridwan mengatakan bahwa RPD tidak boleh disusun hanya sekadar menjalankan roda pemerintahan yang mendasar saja. Sebab, RPD juga harus menjawab adanya peningkatan pembangunan di Kota Serang.
“Tidak boleh RPD ini hanya sebagai dokumen formalitas yang ujungnya hanya stagnasi pembangunan. Jadi misalkan saat ini kita PAD masih di angka Rp250 miliar, bisa gak kalau RPD ini menargetkan PAD sebesar Rp350 miliar misalnya. Jadi RPD ini harus lebih baik dari dokumen RPJMD sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, RPD pun harus bisa memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara pembangunan dengan perencanaan. Sebab, percuma jika RPD memasang target yang tinggi, namun dalam pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan dan tidak mencapai target.
“Berdasarkan pengalaman kami, adanya gap antara realisasi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Misalkan dari sisi target retribusi, itu kan terlalu jauh antara target retribusi dengan realisasi retribusi, tercapai 40 sampai 50 persen saja,” tuturnya.
Oleh karena itu, dalam menyusun RPD, harus dilakukan secara matang. Jika tidak, dokumen RPD yang disusun akan sulit untuk direalisasikan, juga akan sulit untuk diimbangi oleh Penjabat Walikota Serang yang menjabat selama masa transisi.
“Kami berharap dengan disusunnya RPD yang disusun bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, harus meminimalisir kesenjangan antara perencanaan dengan realisasinya. Jangan sampai perencanaannya yang tinggi, tapi pelaksanaannya rendah. Ini antara salah perencanaan, atau memang kinerjanya yang kendor kan,” tandasnya.(DZH/PBN)
-
Penjabat Walikota Serang Jangan Banyak Improvisasi
TAHUN ini masa kepemimpinan duet Aje Kendor akan selesai. Di akhir kepemimpinannya, Aje Kendor mengebut sejumlah program pembangunan yang telah dituangkan melalui RPJMD 2018-2023, sehingga tidak terlalu banyak meninggalkan Pekerjaan Rumah (PR) untuk pemerintahan transisi, yang akan dijabat oleh Penjabat Walikota Serang.
Dengan berakhirnya masa jabatan Aje Kendor, tentu juga menandakan berakhirnya RPJMD tahun 2018-2023, yang merupakan dokumen perencanaan hasil pengejawantahan visi-misi Syafrudin-Subadri. Untuk menutupi kekosongan perencanaan itu, maka Pemkot Serang tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang akan berlaku selama dua tahun.
RPD ini akan menggantikan RPJMD untuk sementara waktu, dan berisikan sejumlah program-program yang akan dilaksanakan selama masa transisi pemerintahan di tahun 2024, hingga awal tahun 2025 nanti.
Meski tidak berdasarkan visi-misi Aje Kendor, RPD yang akan dijadikan pedoman pembangunan hingga tahun 2025 ini tetap akan disusun untuk menopang pembangunan yang telah dilakukan oleh duet itu. Bahkan, Walikota Serang menegaskan bahwa Penjabat Walikota yang nanti akan ‘dititipkan’ jabatan di masa transisi, jangan banyak membuat ‘ide’ program sendiri, yang nantinya berpotensi membuat masalah baru.
Walikota Serang, Syafrudin, saat diwawancara BANPOS di ruang kerjanya mengatakan bahwa dokumen RPD ini dipastikan akan tetap mengacu pada dokumen RPJMD di masa kepemimpinannya. Karena, dia tidak ingin kerja-kerja di masa kepemimpinannya, tidak dilanjutkan oleh Penjabat Walikota Serang di masa transisi.
“Artinya kalau ada hal-hal yang belum selesai, harus diselesaikan. Jangan sampai loncat, karena akan membuat permasalahan baru. Kan jadi percuma. Kalau program saya kan saat ini hotmix jalan. Untuk jalan poros itu 2024 saya ingin dibetonisasi. Jadi berkelanjutan, termasuk penyelesaian stunting, gizi buruk dan lainnya. Jangan ada program baru,” ujarnya, Kamis (26/1).
Menurutnya, meskipun RPJMD yang pihaknya susun sudah hampir rampung, dan dipastikan rampung di tahun ini, namun program-program yang sudah pihaknya lakukan, tetap harus ada kelanjutannya. Syafrudin menegaskan bahwa RPD tetap harus selaras dengan RPJMD yang pihaknya susun.
“Nanti akan diturunkan juga kepada RPD. Kan ada pengentasan banjir yang masih belum tuntas, daerah kumuh juga belum ada penyelesaian. Memang sudah selesai di RPJMD, tapi kan harus berkelanjutan,” tuturnya
Ia pun menegaskan bahwa Penjabat Walikota Serang nanti jangan terlalu banyak membuat ide baru terkait dengan program-program yang akan dilakukan selama masa transisi. Menurutnya, Penjabat Walikota harus mengikuti saja apa yang telah direncanakan melalui RPD.
“Itu mah enggak bisa lah (bikin program-program sendiri), kan sudah matang. Kalau sudah Desember itu kan APBD 2024 juga sudah diketok, sudah matang oleh kami, bukan oleh Penjabat. Penjabat mah hanya melaksanakan saja. Jadi ini berlanjut, RPJMD ke RPD dan ke RPJMD lagi saat saya dua periode,” ungkap Syafrudin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, kepada BANPOS mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi publik terkait dengan rancangan RPD Kota Serang tahun 2024-2025. Menurutnya, penyusunan RPD ini merupakan keharusan dalam mengisi kekosongan dalam perencanaan, usai habisnya masa perencanaan RPJMD 2018-2023.
“Kita akan ada masa transisi karena Pilkada akan dilakukan pada tahun 2024. Itu ada kekosongan di dalam perencanaan. Nah dalam masa transisi itu, Bappeda selaku leading sector konsultasi kepada masyarakat, masukan-masukan apa untuk masa transisi ini. Nanti akan dilaksanakan oleh Pejabat Walikota,” ujarnya.
Menurut Nanang, penyusunan RPD ini merupakan upaya agar dalam melaksanakan pembangunan, Penjabat Walikota Serang nantinya tetap memiliki pedoman, apa saja yang harus dilakukan selama dititipkan jabatan orang nomor satu itu.
“Karena Penjabat nanti akan bingung juga bekerjanya, karena tidak ada dokumen perencanaannya. Sehingga dengan dibuatnya RPD ini, Penjabat nanti tidak sekehendaknya saja dalam menjalankan pemerintahan, harus mengacu kepada RPD,” tuturnya.
Nanang mengatakan, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam RPD merupakan hal-hal yang klasik, yang biasa ditemukan dalam perencanaan tahunan pemerintahan. Hal tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Sebenarnya sih sangat klasik yah, setiap daerah itu pasti memasukkan masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Nah Kota Serang ini kan kita sedang fokus pada infrastruktur, meskipun sebenarnya berdasarkan RPJMD itu sudah selesai, tapi kan tentu ada kesinambungan dengan kepemimpinan pak Wali dan pak Wakil yang berakhir pada 2023, dan akan dilanjutkan oleh Penjabat di tahun 2024,” katanya.
Akan tetapi, Nanang menuturkan bahwa RPD bukan hanya sekadar dokumen yang dijadikan sebagai hal formalitas, untuk menjalankan roda pemerintahan saja. Karena dalam RPD, juga terdapat hal-hal yang sama ketatnya dengan RPJMD.
“Tidak, tidak (hanya sekadar untuk menjalankan pemerintahan secara dasar). Ini kan mekanismenya sama seperti menyusun RPJMD juga. Dan bukan hanya Kota Serang saja, seluruh Indonesia yang daerahnya akan habis masa jabatannya di tahun 2023, itu akan mengalami hal yang sama. Itu arahan dari Kementerian,” terangnya.
Dalam menyusun RPJMD pun menurut Nanang, harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPD yang sudah disusun oleh Pemprov Banten, yang juga saat ini dijalankan oleh Kepala Daerah transisi.
“RPD ini harus berkesinambungan dengan RPJMN dan RPJMD yang dari provinsi. Harus berkolaborasi. Misalkan ada proyek strategis nasional, pusat membangun apa, provinsi membangun apa, kota membangun apa. Tetap harus bersama-sama. Jadi RPD ini bukan hanya milik Kota Serang saja,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, M. Ridwan, mengatakan bahwa RPD yang disusun saat ini masih mengacu pada arahan Walikota Serang, Syafrudin. Dalam arahannya, Syafrudin meminta agar RPD memasukkan sejumlah program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.
“Arahannya dari Pak Walikota agar tetap dia menginginkan infrastruktur yang baik di Kota Serang. Nah untuk infrastruktur yang baik pun kita tetap akan melihat hasil evaluasi RPJMD, mana yang perlu kita mantapkan dari capaian-capaian kinerja yang sudah pak wali capai sampai akhir tahun 2023 ini,” ujarnya di Puspemkot Serang.
Ia menuturkan, RPD pun akan melihat hasil dari evaluasi RPJMD yang disusun oleh duet Aje Kendor. Sehingga, RPD dapat melanjutkan program-program yang nantinya akan semakin memperbaiki kinerja di masa kepemimpinan Syafrudin-Subadri.
Selain program-program wajib pelayanan dasar, Ridwan mengatakan bahwa RPD pun akan mencakup sejumlah proyek strategis baik daerah maupun nasional, yang pelaksanaannya mengharuskan Kota Serang terlibat secara aktif, sehingga mesti direncanakan.
“Ada ada beberapa sudah disampaikan bahwa ada proyek-proyek strategis yang harus muncul di RPD yang akan kita susun, diantaranya tetap untuk penanganan banjir, ada pembangunan gedung terpadu. Kemudian frontage, kemudian ada infrastruktur dan itu yang harus disempurnakan dan dibangun di RPD meskipun bertahap,” katanya.
Mengacu pada persoalan yang terjadi di Pemprov Banten, beberapa program yang ada pada RPD ternyata tidak masuk sebagai program yang prioritas. BANPOS pun bertanya, apakah Pemkot Serang telah mempertimbangkan program-program yang menjadi prioritas dan layak masuk RPD Kota Serang tahun 2024-2025.
“Di dalam perjalanan penyusunan RPD itu, seperti kemarin kan uji publik, untuk melihat sejauh mana kecenderungan kegiatan-kegiatan prioritas versi dari masyarakat. Kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Nah itu nanti di mana, dan hal itu nanti akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.
Evaluasi tersebut menurut Ridwan, untuk memastikan bahwa program-program yang ditargetkan pada RPD nanti, dapat seirama dan satu tujuan dengan program-program yang termaktub dalam RPD Provinsi Banten dan RPJMN pusat.
“Sehingga keterkaitan program antara pusat, provinsi dan daerah itu bisa kelihatan di situ. Lalu juga mungkin dari sisi kegiatan-kegiatan yang memang harus mendukung program pembangunan di wilayah Kota Serang dari sisi keamanan. Itu mungkin itu nanti akan direview oleh APIP atau oleh inspektorat Nah dokumen-dokumen itulah nanti yang akan menjadi pembahasan di tingkat provinsi untuk memberikan rekomendasinya seperti apa,” tandasnya.(DZH/PBN)