Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA, BANPOS – Setelah Sidang Terbuka Promosi Doktor di Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Ketua MPR Bambang Soesatyo akan meluncurkan (soft launching) buku terbaru berjudul ‘PPHN Tanpa Amendemen’, pada Februari 2023. Sub judul buku ini adalah ‘Pemikiran Analitik Dasar Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.
Ini merupakan buku ke-30 Bamsoet, sapaan akrab Bambang, yang rencananya akan diterbitkan dan diedarkan pada Februari 2023, setelah dia dinyatakan lulus atau berhasil mempertahankan disertasi hasil penelitiannya serta mendapatkan persetujuan para guru besar yang mengujinya untuk diterbitkan.
Buku ini dicetak terbatas. Materi atau muatan buku ini merupakan saripati dari disertasi yang telah berhasil dipertahankan dalam Sidang Tertutup Doktoralnya beberapa waktu lalu dan akan dipertahankan kembali dalam Sidang Promosi Doktoral (dengan penyempurnaan), Sabtu (28/1), di Kampus Unpad. Disertasinya berjudul ‘Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045’.
“Mengingat buku ini diangkat dari disertasi saya untuk Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, maka buku tersebut akan diterbitkan dan diedarkan setelah mendapat masukan dan perbaikan dalam sidang promosi serta mendapat persetujuan para guru besar penguji yang dipimpin Rektor Unpad. Dalam penelitian untuk disertasi, saya menggunakan tiga kerangka pemikiran, yakni grand theory menggunakan teori negara kesejahteraan (welfare state), middle theory menggunakan teori pembangunan, dan applied theory menggunakan teori hukum transformatif yang diperkenalkan Prof Ramli,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Senin (23/1).
Dia menjelaskan, penelitian juga menggunakan perbandingan hukum atas penerapan pembangunan nasional yang dilakukan di lima negara, meliputi Rusia, Jepang, Korea Selatan, Irlandia, dan China. Diskursus bertema perlunya dihidupkan kembali model GBHN dengan nomenklatur PPHN, sebut Bamsoet, melatarbelakangi penelitian untuk disertasinya. Urgensi keberadaan PPHN berangkat dari kebutuhan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif. PPHN akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi, yang menjadi dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiahnya di Sidang Senat Terbuka Penetapan Gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan, 11 Juni 2021, menegaskan perlunya Indonesia kembali memiliki ‘haluan negara’. “Haluan negara dibutuhkan agar arah pembangunan nasional berjalan baik, terencana, dan berkesinambungan,” tegas Mega, ketika itu.
Bamsoet menuturkan, berbekal pengalaman memimpin Indonesia sejak 2001-2004, membuat Mega merasakan sendiri, ketiadaan haluan negara membuat roda pembangunan berjalan tidak berkelanjutan dan berkesinambungan. Karena ketiadaan haluan negara, pembangunan yang dilakukan Indonesia kerap maju-mundur. Maju selangkah, mundur dua langkah. Maju dua langkah, mundur selangkah. Seperti menari Poco-Poco. Keberlanjutan dan kesinambungan antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan daerah pun tidak terjadi.
“Ingat bahwa MPR tidak lagi memiliki kewenangan dalam menetapkan GBHN. Fungsi GBHN telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,” katanya, mengingatkan.
Sayangnya, kata Bamsoet, implementasi pengganti GBHN itu masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, model sistem perencanaan pembangunan nasional itu memungkinkan RPJPN dilaksanakan tanpa konsistensi pada setiap periode pemerintahan. Soalnya, implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan pada visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum. Masing-masing mengedepankan visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan.
Buku ini, sebagaimana diurai secara ilmiah dalam disertasi, menawarkan solusi. Utamanya, menghadirkan PPHN tanpa perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pijakan atau bentuk hukum PPHN tanpa amandemen UUD NRI 1945 seperti apa, itulah yang akan ditawarkan melalui temuan baru hasil penelitian Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan, para pendiri bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menyiapkan haluan negara sebagai road map pembangunan masa depan bangsa. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, misalnya, terdapat beberapa Ketetapan MPRS sebagai landasan perencanaan pembangunan. Misalnya Tap MPRS Nomor 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Tap MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan.
Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, GBHN diproyeksikan sebagai perencanaan pembangunan 25 tahunan. Untuk merealisasikan GBHN ditetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang terwujud dalam APBN. GBHN dan turunannya dijadikan sebagai pengejawantahan dari UUD 1945. Memasuki reformasi, berdasarkan amandemen ketiga dan keempat konstitusi, MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN. Perencanaan pembangunan digantikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan undang-undang, dan diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek.
“Akibatnya presiden terpilih pasca Reformasi memiliki paradigma pembangunannya masing-masing. Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian dilanjutkan Presiden Megawati Soekarnoputri menghasilkan peraturan perundangan yang menjadi konsep clean and good government. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta Presiden Joko Widodo dengan Nawacita. Masing-masing paradigma tidak memiliki keterkaitan, sehingga tidak salah jika terkesan pembangunan yang dilakukan antar periode pemerintahan tidak selaras dan tidak berkesinambungan,” ujar Bamsoet.
Dengan menghadirkan kembali haluan negara yang kini diberi nomenklatur PPHN, dapat menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dengan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, serta antara satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, baik di tingkat pusat hingga daerah. Sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya dijalankan berdasarkan pada pelaksanaan dengan memanfaatkan uang rakyat melalui APBN, melainkan terlebih dahulu didasarkan pada perencanaan yang matang. Seperti rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur. Sehingga pelaksanaannya tidak akan mangkrak di tengah jalan.
PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berhak merancang dan menetapkannya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden dan penyelenggara negara lainnya dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangannya masing-masing.
“Kehadiran PPHN membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati dirinya sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi. Sekaligus mengingatkan pada gagasan pentingnya perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan oleh pendiri bangsa pada tahun 1947 (75 tahun yang lalu) yang terlihat dalam tujuh bahan-bahan pokok indoktrinasi, tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur,” tegas Bamsoet.
Buku terbaru ini melengkapi 29 judul buku yang telah ditulis Bamsoet sejak 1988 hingga tahun 2022; meliputi Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia (1988), Mahasiswa dan Lingkaran Politik (1989), Kelompok Cipayung, Gerakan dan Pemikiran (1990), Mahasiswa & Budaya Kemiskinan di Indonesia (1990), Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita (1991), Masa Depan Bisnis Indonesia 2020 (1998), Skandal Gila Bank Century (2010), Perang Perangan Melawan Korupsi (2011), Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul (2011).
Buku selanjutnya berjudul Republik Galau (2012), Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir (2013), Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni (2013), 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1 (2013), Indonesia Gawat Darurat (2014), Republik Komedi 1/2 Presiden (2015), Ngeri Ngeri Sedap (2017), Dari Wartawan ke Senayan (2018), Akal Sehat (2019), DPR Adem di Bawah Bamsoet (2020), Jurus 4 Pilar (2020), Solusi Jalan Tengah (2020), Save People Care for Economy (2020), Cegah Negara Tanpa Arah (2021), Negara Butuh Haluan (2021), Hadapi dengan Senyuman (2021), Indonesia Era Disrupsi (2022), Vaksinasi Ideologi Empat Pilar (2022), 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang (2022), dan Catatan Kritis Bamsoet, Bunga Rampai Opini (2022).(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima perwakilan kepala desa (kades) yang berunjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR, DPD, setelah sebelumnya mereka juga telah diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Peserta aksi mencapai 5 ribu kades dari berbagai wilayah Indonesia.
Berbagai aspirasi yang disampaikan antara lain, revisi terbatas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 39 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari saat ini enam tahun dengan masa jabatan maksimal tiga periode menjadi sembilan tahun dengan masa jabatan maksimal dua periode. Selain itu, juga revisi pada pasal 72 agar Dana Desa dikembalikan ke fungsi awal untuk menjaga keutuhan desa berdaulat.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang, menerangkan bahwa revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah masuk Prolegnas DPR 2019-2024. Diharapkan revisi itu bisa segera masuk Prolegnas Prioritas 2023.
“Dengan begitu, DPR dan Pemerintah bisa segera duduk bersama membahas usulan para kepala desa tersebut secara efektif dan efisien, agar tidak berlarut dan mengganggu stabilitas politik. Mengingat saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Peran kepala desa dalam menstabilkan suhu politik sangat besar, sehingga status mereka juga sudah harus ada kejelasan,” ujar Bamsoet, usai menerima para kepala desa, di Jakarta, Selasa (17/1).
Para kepala desa yang hadir berasal dari Paguyuban Kepala Desa Reksa Praja Kabupaten Kebumen, salah satu Kabupaten daerah pemilihan (Dapil) Bamsoet. Antara lain, Tasrip, Kasimin, Aristanto, A Bahrun, Anam Lutfi, Imdad Durokhman, Sobirin, Daniati, Mutamimah Retno Utami, dan Aris Hargiantara.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, para kepala desa juga menyampaikan aspirasi seputar pengelolaan dana desa yang tidak hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. Melainkan juga untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
Bamsoet menerangkan, Presiden Jokowi senantiasa peduli dengan kepala desa. Hal itu dibuktikan pada akhir tahun 2022, sesuai aspirasi dari para kepala desa, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
“Dengan demikian, pada tahun anggaran 2023 ini, pemerintah desa sudah bisa membelanjakan 3 persen dari dana desa untuk kebutuhan belanja operasional pemerintah desa. Ditindaklanjuti dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditujukan kepada bupati/walikota yang memiliki desa,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan kepala desa dalam mengupdate data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Mengingat berdasarkan laporan dari para kepala desa, tidak jarang ditemui penerima berbagai bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran.
“Karena itu, kepala desa seharusnya dilibatkan dan diberikan kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk mengajukan daftar penerima bantuan sosial, termasuk juga menganulir jika ada penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Karena pada dasarnya, kepala desa yang paling mengetahui kondisi masyarakat di desanya,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, para kepala desa juga mengusulkan agar selain bantuan langsung tunai, dalam memberikan bantuan sosial kepada warga, pemerintah juga bisa melakukannya melalui berbagai program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai atau program Kartu Sembako sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa tahun silam. Sehingga bisa menggerakan roda perekonomian desa, karena pengadaan pangannya dilakukan oleh berbagai unit usaha yang dimiliki warga desa setempat.
“Atas berbagai pengabdian yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa, pemerintah perlu mengupayakan agar setelah mereka pensiun, BPJS Kesehatannya tetap dibayarkan oleh negara. Sehingga ketika pensiun di usia 60 tahun, mereka bisa tetap memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, food estate atau lumbung pangan yang inovatif hendaknya menjadi fokus Pemerintah sebagai respons dan antisipasi atas perubahan pola musim yang eksesnya begitu nyata pada sektor pertanian tanaman pangan. Perubahan pola musim membuat intensitas bencana hidrometeorologis cenderung meningkat. Di berbagai wilayah sering terjadi angin kencang, angin puting beliung, banjir, hingga curah hujan yang tinggi.
“Sudah barang tentu perubahan itu menghadirkan masalah serius pada sektor pertanian tanaman pangan. Wujud nyata permasalahannya sudah terlihat pada rangkaian kasus gagal panen sejumlah komoditas tanaman pangan dalam beberapa tahun terakhir ini,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai bertemu Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi, di Jakarta, Rabu (18/1).
Ketua DPR ini menjelaskan, inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan telah dimunculkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 oleh Presiden Jokowi. Program food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
Untuk periode 2021-2023, sudah ditetapkan pembagian tugas lintas sektor. Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya, Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi, Kemendesa PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting, Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang disain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, program food estate telah dikembangkan di sejumlah daerah. Antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Jawa Tengah. Komoditi prioritas yang dikembangkan dalam program food estate meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam.
“Upaya mewujudkan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah patut diapresiasi. Namun, karena tantangan pada dekade-dekade mendatang diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim, Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh dan bekerja lebih keras mewujudkan food estate. Dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 275 juta jiwa, ketahanan dan kecukupan bahan pangan harus menjadi prioritas,” pungkas Bamsoet.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah dan pengusaha dari Ehime, Jepang, sepakat merekrut pemuda Gorontalo untuk bekerja dan berlatih di Jepang.
“Kalau tahap pertama berhasil, akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan jumlah yang lebih banyak lagi,” kata Gobel kepada wartawan, usai jamuan makan siang bersama Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura, Rabu (18/1).
Hadir juga Ketua DPRD Ehime Hiroshi Watanabe dan Ketua Kadin Ehime Yuji Takahashi.
Total, ada 37 pejabat, pengusaha, dan akademisi Ehime berkunjung ke Gorontalo. Dari pemerintahan ada 6 orang, DPRD 2 orang, perusahaan 13 orang, dosen 2 orang, media 2 orang, dan lainnya ada 6 orang.
Di antara kelompok pengusaha, terdapat bankir dan pengusaha properti serta konstruksi. Mereka ke Gorontalo untuk membangun kolaborasi city to city antara Ehime dan Gorontalo. Di samping menjajaki investasi di Gorontalo.
Karena itu, selain bertemu Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, mereka juga akan mengunjungi Pelabuhan Internasional Anggrek di Gorontalo Utara.
Kolaborasi city to city itu mencakup empat hal. Pertama, manajemen lingkungan hidup. Kedua, pembangunan ekonomi dan industri. Ketiga, pertanian dan kehutanan. Keempat, pendidikan dan pelatihan.
Hal itu tertuang dalam Letter of Intent yang ditandatangani kedua pihak.
Sehari sebelumnya, delegasi dari Ehime diterima Rachmat Gobel di Gedung DPR RI, Jakarta. Kamis (19/1) besok, mereka akan mengunjungi sejumlah tempat.
Salah satunya, melihat hiu paus di Pantai Botu Barani. Selain itu, mereka juga akan ikut melakukan panen padi dengan pupuk organik di Bone Bolango.
Panen padi di lahan seluas 2 hektare itu merupakan uji coba yang sedang dilakukan Gobel, dengan pupuk organik unggul, yang akan menghasilkan gabah dua kali lipat dari biasanya.
Jika uji coba ini berhasil, tentu akan menjadi gerakan masif.
Gobel bilang, kesepakatan untuk mengirim pemuda Gorontalo tercapai, saat mereka bertemu di DPR.
“Di Ehime, terdapat banyak ekspatriat dari berbagai bangsa di Asia yang bekerja di prefektur tersebut, dengan jumlah yang cukup besar. Namun, tak ada yang dari Indonesia ” tutur Gobel.
Karena itu, dia mengusulkan, agar pemuda Gorontalo diberi kesempatan untuk mengembangkan diri.
“Kita harus punya konsep, agar saat bekerja dan berlatih di Ehime ada peningkatan skill dan pengetahuan. Uangnya bisa ditabung. Sehingga, saat kembali ke Gorontalo, bisa menerapkan ilmunya,” papar Gobel.
Di Ehime, mereka bekerja dan berlatih di banyak sektor. Salah satunya, di bidang pertanian. Heruk dengan rasa yang sangat enak menjadi keunggulan dari prefektur tersebut.
Kedatangan delegasi dari Ehime ini, juga menawarkan kerja sama di banyak bidang seperti di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian alam, bidang industri, bidang pertanian, dan sebagainya.
“Pelabuhan Anggrek dan Kawasan Ekonomi Khusus Pangan di Gorontalo adalah lokomotif pembangunan Gorontalo. Ada visi 2051 yang mencapai rentang waktu 30 tahun. Pertanian dan pangan akan menjadi andalannya dan itu butuh sumberdaya manusia hingga 100 ribu orang,” terang Gobel.
“Hal itu akan menjadikan Gorontalo Utara sebagai kota baru, dengan tumbuhnya beragam infrastruktur pendukungnya,” imbuhnya.
Namun, Gobel mengingatkan, yang pertama harus dipelajari dari Jepang adalah tentang budayanya itu sendiri.
“Terutama disiplin, kerja keras, komitmen, dan kebersihan serta kesehatannya. Culture. Itu yang pertama,” tandas Gobel.(RMID)