Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA,BANPOS – Kepala desa kembali menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun. Netizen ramai menanggapi soal itu.
Tuntutan itu disampaikan kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) saat berdemo di Gedung DPR, Selasa (17/1). Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Para kepala desa itu membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun. Seragam kepala desa pun mereka kenakan saat mengikuti aksi. Bahkan, ada yang terlihat sangat modis dengan kaca mata hitam bermerek.
Salah satu peserta aksi yang merupakan Kepala Desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis mengata¬kan, masa jabatan selama enam tahun yang diatur melalui UU Nomor 6/2014 tentang Desa, tidaklah cukup. Khususnya, untuk meredakan tingginya tensi politik.
“Enam tahun ini sangat kurang. Ketika kami jabatan enam tahun, kami tetap ada persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan waktu enam tahun,” kata Robi di Kompleks DPR.
Robi menganggap, masa jabatan se¬lama enam tahun semakin mempertajam persaingan antara cakades atau calon kepala desa. Dia pun optimistis, masa ja¬batan sembilan tahun dapat menurunkan tensi persaingan. “Harapan kami, ketika sembilan tahun jabatan, maka persaingan politik akan berkurang karena waktu cukup lama,” ucapnya.
Para anggota DPR juga sempat men¬emui mereka untuk melakukan pertemuan membahas tuntutan yang dibawa.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB M Toha menyatakan, DPR mem¬buka opsi untuk melakukan revisi atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Toha mengatakan, semua fraksi baik di Komisi II maupun Badan Legislasi (Baleg) telah menyetujui revisi UU terse¬but. Dia juga mengklaim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengamini hal serupa.
“Saya akumulasikan ketika rapat di Komisi II, bahkan sudah saya sampai¬kan ke Pak Tito sebagai Mendagri untuk segera direvisi, dan Pak Tito menjawab, ‘iya akan segera’, gitu,” kata Toha usai menemui para demonstran kades di Kompleks Parlemen.
Pemerintah pun demikian. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (17/1), mengklaim Jokowi setuju peruba¬han masa jabatan kepala desa.
“Saya dipanggil terkait demonstrasi kades. Setelah saya sampaikan aspirasi mereka, Pak Presiden setuju soal perpan¬jangan masa jabatan kades jadi 9 tahun,” kata Budiman.
Budiman juga menyampaikan ke Jokowi soal perlunya pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai, tuntutan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pasalnya, pem¬bangunan desa dapat lebih efektif, tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Netizen bersuara soal tuntutan kepala desa soal perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Akun @Raharjo771 mengatakan, sehar¬usnya para kepala desa fokus memikirkan kesejahteraan warganya. Bukan malah minta perpanjangan masa jabatan.
“Memperjuangkan kok ya memper¬juangkan kepentingan diri sendiri. Mbok perjuangkan gimana pengangguran kemiskinan dan persoalan di desa bisa berkurang,” sindirnya.
“Para kepala desa muka-muka tembok haus kekuasaan, 6 tahun kurang minta 9 tahun. Memalukan,” kata @SawalRi. “Manusia-manusia gila jabatan pada demo,” timpal @ntoniusn.
Akun @Fahrihamzah menanggapi tuntutan kades dengan logika sederhana. Seperti, desa adalah pusat kaderisasi pemimpin, dana desa ikut jadwal APBN dan akuntabilitas kades makin penting melalui kompetisi.
“Maka sebaiknya periodesasi ya ikut APBN/APBD 5 tahunan. #SelamatkanDemokrasiDesa,” ujarnya.
Akun @RockisangP mengatakan, masa jabatan 6 tahun saja desa masih banyak yang semrawut, jalan banyak rusak, seko¬lah masih pada hancur, belum fasilitas umumnya yang belum layak. Dia mem¬inta kepala desa membuktikan diri bisa bekerja dan memimpin masyarakat.
“Kerja dulu deh yang benar, pergu¬nakan dana desa tepat sasaran, jangan tepat ke kantong pribadi. Malu-maluin aja,” ujarnya.
Akun @Fadia06736562 mengatakan, jabatan 9 tahun tidak sesuai dengan semangat reformasi. Terlalu lama men¬jabat juga berpeluang melakukan banyak penyelewengan.
“Bayangkan saja, ada kades kerja 9 tahun dan desanya tetap tertinggal dan keluarga kades sejahtera. Apa ini yang di¬inginkan,” timpal @aldrianus_wanca.
Akun @syafiie_marsa mengatakan, kalau memang baik, mestinya rakyat yang minta bukan kepala desa. Mau lama, korupsi dana desa. Mending DPR turun lihat hasil kades ini apa pebangunan¬nya. “Haus kekuasaan. Waktu 6 tahun itu sudah lebih dari cukup,” katanya.
Akun @joyo_kacer menyarankan masa jabatan kepala desa dipangkas saja. Lebih setuju jabatan kepala desa diperpendek, cukup 3 atau 4 tahun.
Akun @ampesaja juga sama. Masa jabatan jabatan kepala desa tidak perlu terlalu panjang, cukup 3 tahun saja. Kata dia, kalau rakyat merasa kinerjanya bagus dan bermanfaat, pasti dipilih lagi.
“Banyak kepala desa yang korupsi. Semoga usulan buat perpanjangan masa jabatan bisa dikaji ulang,” sambung @HettyPraba.
Sementara, @EkoSandjojo mengata¬kan, kepala desa adalah garda terdepan dari Pemerintah yang berhadapan dan melayani langsung masyarakat di hampir 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Sudah sepatutnya aspirasi mereka didengar dan diperhatikan selama dalam kerangka NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Pancasila.
“Ayo dukung jabatan kepala desa menjadi 9 tahun supaya pembangunan di desa lebih terasa maksimal,” ujar @sanditunggal_.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Momen kemesraan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi kembali tersaji pada kegiatan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2023, kemarin. Mulai dari Jokowi disupiri Prabowo naik Maung sampai ngobrol 4 mata.
Jokowi tiba di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan) pukul 09.00 WIB. Kedatangan Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang disambut jajar kehormatan oleh para pejabat Eselon 1 Kemhan.
Pada kesempatan ini, Jokowi menyampaikan pentingnya Kemhan menjadi orkestrator bagi informasi di semua lini yang dimiliki Indonesia. “Kita kan memiliki informasi intel BIN informasi intelijen di Polri di BSSN semuanya itu harus diorkestrasi, sehingga menjadi info yang solid. Tiap info diberikan ke kita untuk membangun sebuah kebijakan. Sebuah policy kebijakan itu saja kesimpulannya,” kata Jokowi.
Usai memberikan arahan, keduanya tidak langsung balik kanan. Prabowo diri mengajak Jokowi mampir ke ruangan kerjanya berdua. Di dalam ruangan, Jokowi dan Prabowo terlihat asyik mengobrol.
Kemudian Prabowo mengajak Jokowi ke halaman depan Kemhan untuk meresmikan Maung, kendaraan taktis TNI buatan Pindad. Jokowi juga menjajal Maung dan Prabowo langsung yang menyupiri.
Apa kata Gerindra soal keakraban Jokowi dan Prabowo? Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono menegaskan, kemesraan Prabowo dengan Jokowi sebagai hal yang wajar. Karena Prabowo merupakan pembantu Jokowi di kabinet.
“Hubungan yang baik tersebut berperan penting dalam rangka keberhasilan tugas yang diemban oleh Presiden Jokowi,” jelas Sugiono saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, hubungan keduanya juga membutuhkan intensitas yang lebih tinggi. Mengingat selain kepala pemerintahan, Jokowi adalah panglima tertinggi TNI.
“Oleh karena itu, Menhan Prabowo wajib mengundang Presiden selaku panglima tertinggi TNI untuk memberikan arahannya kepada jajaran Kemenhan dan TNI,” terangnya.
Di sisi lain, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai, Prabowo sedang berupaya mencari dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Termasuk dengan mendekati Jokowi. Tujuannya agar pemilih Jokowi jatuh cinta kepadanya.
“Ada upaya dari kubu Prabowo untuk lebih mendekati pemilih yang pro terhadap pemerintahan Jokowi,” imbuh Saidiman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Karena itu, wajar jika Prabowo berusaha memesrai Jokowi. Sebab, efeknya dijelaskan Saidiman bisa menarik suara pemilih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Saya kira gestur politik yang ditunjukkan Prabowo ini bisa dibaca sebagai bagian untuk mengasosiasikan diri lebih dekat pada para pendukung Jokowi,” bebernya.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan pengusutan laporan dugaan suap eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, komisinya sudah melakukan beberapa langkah setelah menerima laporan itu. Di antaranya, melakukan klarifikasi terhadap LPSK.
“Tetapi kemudian kami tidak menemukan data-data dan informasi yang mendukung adanya dugaan tindak pidana,” ujar Ali, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/1).
Dia mengatakan, tim penyidik tidak bisa menyimpulkan apakah laporan dugaan suap yang diterima pegawai LPSK masuk dalam unsur pidana korupsi.
“Dengan data yang minim itu, kami simpulkan sejauh ini belum terpenuhi unsur-unsur itu (pidana korupsi). Sehingga sudah selesai ya begitu,” tuturnya.
Lagipula, Ali mengatakan, pihak LPSK tidak bisa membuktikan adanya dugaan penerimaan suap.
“Apalagi hanya menyebut amplop, isinya tidak tahu,” ungkap Ali.
Sebelumnya, KPK menerima laporan dugaan penyuapan yang dilakukan pihak Ferdy Sambo ke tim LPSK. Pemberian amplop cokelat dari pihak Ferdy Sambo kepada staf LPSK itu mencuat di tengah pusaran kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Dugaan pemberian amplop ke staf LPSK terjadi pada 13 Juli 2022 di kantor Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kejadian itu berlangsung ketika staf LPSK bertemu dengan Ferdy Sambo yang kala itu Kadiv Propam Polri.
Dugaan upaya suap tersebut berujung ke ranah hukum. Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK) melaporkan Sambo ke KPK atas dugaan suap terhadap staf LPSK pada 15 Agustus 2022.
Koordinator TAMPAK Roberth Keytimu menuturkan salah seorang staf LPSK ditemui seseorang berseragam hitam-hitam dengan garis abu-abu menyampaikan dua amplop cokelat dengan ketebalan masing-masing satu sentimeter.
Seorang berseragam itu menyampaikan ‘titipan atau pesanan Bapak’ untuk dibagi berdua. Namun, staf LPSK mengembalikan amplop tersebut kepada pihak Sambo.
Dugaan suap berikutnya yakni saat Sambo menjanjikan hadiah berupa uang Rp 2 miliar kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, serta Kuwat Maruf atau KM.
“Upaya pihak-pihak tertentu menghalalkan segala cara dengan dugaan suap atas kasus ini merupakan upaya pemufakatan jahat untuk merusak penegakan hukum,” kata Roberth kala itu.
Laporan itu direspons komisi antirasuah. Senin 22 Aguatus 2022, KPK mengundang LPSK untuk mengklarifikasi soal pemberian amplop tersebut.(RMID)