Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA,BANPOS – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/1) malam.
Ada enam ruang yang disasar tim penyidik terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
“Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).
Beberapa ruang yang digeledah, di antaranya ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik juga jadi sasaran penggeledahan tim penyidik KPK.
“Iya, lantai 10 dan teman-teman juga tahu, di sana kan ada lantai 10 tadi saya sebutkan, termasuk di lantai 2, termasuk Ketua DPRD Prasetyo Edi,” bebernya.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik. Bukti tersebut, diduga terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta.
KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan ada dugaan perbuatan melawan hukum termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka.
Namun, komisi pimpinan Firli Bahuri cs baru akan mengumumkan setelah seluruh proses penyidikan telah cukup.
“Perkara ini terkait dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Sejauh ini diduga ratusan miliar rupiah,” ungkapnya.
KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.
Pengadaan tanah ini dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019. Perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi pengadaan tahan di Munjul, Jakarta Timur.
Meski telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi tanah di Pulo Gebang, KPK belum mengumumkannya secara resmi.
Komisi antirasuah itu akan membeberkan para pelaku dan kontruksi perkara saat penyidikan dinilai cukup. Dalam kasus ini, penyidik KPK sudah memeriksa beberapa pihak sebagai saksi. Di antaranya pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, swasta, dan notaris.
KPK juga telah memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada 8 September 2022 lalu.
Saat itu KPK mencecar M. Taufik soal pembahasan anggaran dalam pengadaan tanah Pulo Gebang.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Sejumlah anak muda yang mengatasnamakan Milenial Aceh Anti-Korupsi mengapresiasi kinerja KPK yang sukses penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang menjadi tersangka kasus penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar. Milenial Aceh juga menyampaikan dukungan kepada KPK untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta dan kasus korupsi lainnya, terutama di Aceh.
Dukungan tersebut mereka lakukan dalam bentuk penyampaian orasi di Desa Seuneubok Punti, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Selasa (17/1). Koordinator Milenial Aceh Anti-Korupsi Abdul Latif mengatakan, aksi tersebut digelar untuk memberikan dukungan kepada KPK agar tetap konsisten memberantas korupsi.
Ia melihat, selama dipimpin Firli Bahuri, KPK ternyata masih bertaji melawan koruptor. Termasuk koruptor kelas kakap.
“Kami sangat mengapresiasi terhadap kinerja KPK atas penangkapan Lukas Enembe, dan para koruptor lainnya. Ini kan menjadi sebuah bukti bahwa KPK kita masih bertaji,” ucap Abdul.
Dia menerangkan, awalnya KPK sempat kesulitan menangkap Enembe karena selalu dilindungi massa pendukungnya yang berjumlah ribuan. Namun, KPK tak kehilangan akal dalam membekuk terduga kasus korupsi yang kerap mangkir setiap dipanggil ke Gedung Merah Putih itu. KPK akhirnya berhasil menangkap Enembe lewat kejelian dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus besar korupsi.
Pada kesempatan tersebut, anak-anak muda itu juga menyampaikan dukungan kepada KPK agar terus menunjukkan tajinya dalam memberantas korupsi seperti penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dalam kasus ini, KPK juga mendapat tantangan dengan tudingan politisasi. Abdul pun meminta KPK tidak surut karena tudingan tersebut.
“Penyelidikan dugaan kasus korupsi Formula E Jakarta harus diusut tuntas secara terang benderang dan KPK tidak boleh terpengaruh dengan politik atau intervensi pihak mana pun,” terangnya. “KPK jangan tebang pilih, kita mendukung KPK menuntaskan penyelidikan dugaan kasus korupsi Formula E, agar nggak lagi jadi isu liar,” tutupnya.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) berharap, supaya sinergitas antara TNI dan Polri terjalin sampai ke akar rumput seperti pada satuan terkecil antara Babinsa dan Babinkamtibmas.
“PP Hima Persis berharap sinergitas Polri dan TNI yang terus dijalin ini dapat semakin memperkuat sistem keamanan nasional,” ucap Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah, Rabu (18/1).
Tentunya, lanjut Ilham, sinergitas tersebut akan berdampak pada kinerja kedua instansi dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat, baik di ruang publik maupun di ranah privat hak setiap masyarakat.
“Keharmonisan dan soliditas TNI-Polri akan berdampak pada peningkatan kinerja Polri dan TNI dalam memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan di berbagi ruang,” tutupnya.
Sebelumnya, pada Minggu (15/1) giat kompak para petinggi TNI dan Polri tampak dalam pagelaran wayang orang “Pandowo Boyong” yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pagelaran yang diselenggarakan TNI AL dengan melibatkan TNI AD, TNI AU, dan Polri dalam rangka “Memperingati hari Dharma Samudera” berkolaborasi dengan Laskar Indonesia Pusaka (LIP) menampilkan aktor utama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang berperan sebagai Bima Sena dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai Prabu Puntadewa.
Kemudian, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali berperan sebagai Batara Baruna, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Batara Brama, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai Begawan Abiyasa, dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Vero Yudo Margono sebagai Dewi Nagagini.
Dalam konferensi persnya, Panglima TNI Yudo Margono menerangkan, tujuan kegiatan wayang orang ini terkait dengan pelestarian budaya. “Ini tentunya kita bersama-sama juga akan melestarikan budaya asli Indonesia yaitu budaya kesenian wayang, yang merupakan kesenian asli Indonesia,” kata Yudo.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit merasa bangga dengan dilibatkannya dalam pagelaran tersebut. Dirinya mengutarakan bahwa penampilan wayang orang ini sebagai kegiatan yang luar biasa.
“Pagelaran ini luar biasa, karena Panglima dan seluruh Kepala Staf dan perwira tinggi lain dari semua angkatan ikut bergabung,” kata Sigit.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa istri dan anak Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Pemprov Papua.
Istri Lukas, Yulce Wenda, beserta anaknya Astract Bona Timoramo Enembe, sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
“Pemeriksaan tersebut diagendakan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (18/1).
Selain istri dan anak Lukas Enembe, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang lainnya lagi untuk diperiksa pada hari ini.
Adapun saksi tersebut adalah Yonater Karomba yang merupakan pegawai PT Cenderawasih Mas.
Lukas menjadi tersangka karena diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Rijatono juga sudah ditahan KPK.
Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp 10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di enam lokasi yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam.
Selain itu, komisi antirasuah juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar. Diduga, rekening itu milik Lukas dan istrinya yang bernama Yulce Wenda.
Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Namun, meski menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan. KPK membantarkan penahanan terhadap Lukas, mengingat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan medis. Berita Terkait : KPK Dalami Kemungkinan Lukas Enembe Mainkan Dana PON XX
Kamis (12/1), pembantaran penahanan Lukas selesai. Dia dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Setelah diperiksa selama 4 jam, Lukas dijebloskan ke Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.
Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).(RMID)