Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA,BANPOS – Koalisi Perubahan hingga saat ini belum dideklarasikan. Demikian juga dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan.
Dari hitungan-hitungan poli¬tik, Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dinilai lebih kuat menjadi Cawapresnya Anies. “Anies itu sangat bagus jika berpasangan dengan AHY, dibandingkan pasangan lain. Dengan Aher deadlock, dengan Andika deadlock, paling mung¬kin dengan AHY,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno ke¬pada Rakyat Merdeka, kemarin.
Usulan Adi itu sempat disampaikannya di acara CNN Indonesia TV live Senin, 16 Januari 2023. Kala itu, hadir sebagai pembicara, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho; Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) La Ode Basir, dan Ketua DPP Partai Demokrat, Effendy Choirie.
Staf pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menyarankan, ketimbang capek-capek mencari pasangan dari luarpartai Koalisi Perubahan yang diisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, lebih baik me¬milih AHY.
Di luar partai itu misalnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa sama sekali tidak mewakili kubu oposisi.
“Kalau Anies-AHY, replika wajah oposisi, dan elektabilitas¬nya juga kuat. Jadi jangan rumit-rumit. Jangan ada syaiun-syaiun atau sesuatu lain,” kelakarnya.
Dijelaskannya, syaiun-syaiun itu, bisa saja berangkat dari un¬sur suka atau tidak suka AHY menjadi Cawapres. Kemudian, karena AHY masih muda dan minim pengalaman politik seperti belum pernah menjadi Gubernur atau Menteri. “Atau mungkin syaiun-syaiun itu kare¬na minim logistik,” sebutnya.
Sesuatu lainnya, menurut Adi, bisa saja Koalisi Perubahan tidak memilih AHY karena belum ada sejarah bersama koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai NasDem. Jadi, tegasnya, jika koalisi ini deadlock, jangan mengambinghitamkan faktor eksternal.
Sederhananya, kata Adi, faktor eksternal itu bisa menggunakan ukuran elektabilitas sebagai titik temu koalisi. Termasuk soal me¬nentukan siapa Cawapres Anies. “Jadi, kalau deadlock jangan menuduh apapun, itu masalah internal di koalisi,” tutupnya.
Menanggapi usulan terse¬but, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (Bappilu DPP) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku senang. Menurutnya, jika ingin Koalisi Perubahan menang di pesta demokrasi mendatang, ma¬ka pilihan rasionalnya itu AHY.
“Anies-AHY itu mantul seka¬li. Kita sudah cek di akar rumput, banyak yang menghendaki itu. Ini sangat kuat dan sesuai den¬gan harapan rakyat yang ingin perubahan,” ujar Kamhar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Asumsinya, duet Anies-AHY itu saling mengisi dan melengkapi dari sisi elektabilitas. Misalnya, di Pulau Jawa, AHY dianggap bisa memberik kontribusi elektoral di Jawa Timur yang notabene daerah asal Susilo Bambang Yudhoyono (AHY). Sementara Anies, unggul di DKI Jakarta dan Yogyakarta. “Untuk Jawa Barat dan Banten, keduanya memiliki basis dukungan yang kuat. Jadi, benar-benar paasangan ini saling menguatkan,” pungkasnya.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Anak muda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif (PMI) tengah mempersiapkan penampilan terbaik untuk acara peresmian gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua. Gedung yang telah rampung dibangun itu rencananya akan diresmikan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Penampilan yang disiapkan PMI di antaranya Paskibra hingga yel-yel ekspresi nasionalisme dan cinta Tanah Air. Kesempatan ini juga menjadi ajang pelatihan Event Organizer (EO) bagi para pengurus dan anggota PMI.
Salah satu anggota Paskibra, Eliesher Krishyo (17), mengaku telah berlatih dengan keras guna menyuguhkan penampilan apik di hadapan Presiden Jokowi dan tamu undangan yang akan hadir pada peresmian.
“Sejauh ini persiapannya sudah 80 persen, sudah berlatih lama agar nanti pada pelaksanaannya bisa memberikan yang terbaik,” ungkap Eliesher usai latihan, Rabu (18/1/2023).
Eliesher menyambut gembira peresmian gedung PYCH yang akan menjadi sarana pengembangan kreatifitas dan ilmu pengetahuan anak muda Papua itu.
“Kita menyambut baik kemajuan Papua, semoga ke depan pemuda Papua memiliki daya saing dalam berbagai bidang,” ungkap Eliesher.
Pengisi acara lainnya, Nita Satungga (21), mengaku sangat antusias mengikuti acara tersebut dan telah mempersiapkan yel-yel dan gerakan dengan matang. Dirinya bersama puluhan peserta lain bertekad akan menampilkan performa terbaiknya pada acara peresmian.
“Perasaan saya sangat senang. Saya sebenarnya sangat gugup untuk tampil dihadapan presiden, tapi saya akan memberikan yang terbaik,” imbuhnya.
Pelatih pengisi acara pada peresmian tersebut, Matawan Tano (24) sangat berharap semua persiapan berlangsung baik agar peresmian gedung yang sangat dinanti-nantikan oleh orang nomor satu di Indonesia itu bisa terlaksana sebaik mungkin.
Diakuinya, untuk memaksimalkan performance dalam peresmian itu, pihaknya telah menggembleng para peserta dengan sangat ketat.
“Peserta kita latih mulai dari fisik hingga mental, sebab bukan hanya harus kuat untuk menopang penampilan yang maksimal, tapi juga harus memiliki fisik yang kuat dan mental yang tangguh,” sebutnya
Keberadaan PYCH, lanjutnya, memiliki peran strategis sebab menjadi tempat berkumpulnya pemuda dalam menumpahkan ide, gagasan serta kreativitas, yang kemudian menghadirkan perbaikan sumber daya manusia Papua ke depan.
“PYCH ini menjadi privilege bagi pemuda Papua, di mana tempat ini dikelola anak muda, space-nya diisi oleh pemuda, dan semua itu guna peningkatan skill anak muda,” lanjutnya
Matawan berharap generasi muda Papua tidak patah arah dalam menghadapi kemajuan zaman. Sekecil apapun langkah awal untuk memulai akan menjadi pengaruh besar untuk perubahan yang lebih baik.
Sebelumnya, Koordinator Umum PMI, Billy Mambrasar mengungkapkan, para talenta muda Papua itu akan tampil di hadapan Presiden Jokowi yang akan segera meresmikan gedung megah, bernuansa adat dan berfasilitas lengkap, kebanggan anak muda Papua tersebut.
Menurut Billy, pihaknya juga menggelar audisi dancer, marching band hingga nanti akan ada kegiatan carnaval Papua Youth Creative Hub. Billy menegaskan, PMI ingin menunjukkan generasi emas muda Papua dengan berbagai bakat dan talenta, sehingga bisa membangun Indonesia.
Gedung PYCH ini memiliki gedung utama yang terdiri dari dua lantai, dan dua gedung asrama. Di gedung ini ada ruangan untuk produk UMKM, cafetaria, ruang pelatihan-pelatihan, ruang pemasaran, ruang musik, ruang serbaguna hingg ruangan yang bisa digunakan untuk co-working space
Ada juga ruangan berbentuk tribun yang berkapasitas lebih dari ratusan orang. Ruangan ini bisa digunakan pertunjukkan, keagamaan dan lainnya.(RMID)

JAKARTA,BANPOS – Srikandi Ganjar Kalimantan Timur (Kaltim) berusaha untuk mengasah kemampuan dan keterampilan perempuan milenial dengan kegiatan positif.
Koordinator Wilayah Srikandi Kaltim Rita Salsabila mengatakan pihaknya pun menggelar lomba fashion show dan make up artist (MUA) di Lembuswana, Samarinda.
“Kami sengaja menggelar kegiata lomba fashion show ini untuk menarik minat anak muda dan mengasah keterampilan mereka dalam dunia model,” kata Rita dalam siaran persnya, Rabu (18/1).
Dalam acara tersebut ada ratusan perempuan milenial yang berpartisipasi. Mereka berlomba-lomba memberikan penampilan terbaik dan bisa mendapatkan hadiah menarik dari Srikandi Ganjar Kaltim.
“Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud apresiasi dan kreativitas serta mengembangkan bakat terutama perempuan-perempuan millenial yang ada di Kota Samarinda,” kata dia.
Menurut Rita, kegiatan fashion show ini bisa menjangkau semua kalangan masyarakat.
“Karena, biasanya dihadiri oleh orang dari berbagai kelas dan strata sosial. Tidak hanya sesama designer saja, tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan,” imbuhnya.
Selain untuk meningkatkan kemampuan perempuan milenial, mereka juga ingin memperluas tali silahturami dengan masyarakat dan memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo.
“Sehingga, mereka dapat memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju menjadi capres 2024 nantinya,” ujar dia.
Mufidah (19), salah satu perempuan milenial yang berpartisipasi dalam kegiatan itu mengaku senang bisa ikut lomba fashion show.
Dia berharap kegiatan yang digelar Srikandi Ganjar Kaltim ini bisa lebih banyak dan menjangkau semua kalangan.
“Kegiatan ini sangat bagus, khususnya bagi kaum muda seperti kami. Tetapi saya berharap agar bisa lebih banyak lagi dan dengan tema-tema yang beragam,” ujar dia.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana memberikan klarifikasi terkait pemberitaan beberapa media tentang adanya praktik jual beli keadilan restoratif (restorative justice) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyinggung kasus pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Klarifikasi ini tujukan untuk pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan restorative justice demi penegakan hukum humanis tidak tercoreng dengan pemberitaan minor dan tendensius walaupun secara spesifik tidak menunjuk langsung kepada Kejaksaan.
Ketut menerangkan, penerapan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ketentuan hukum acara yaitu Pasal 139 dan 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P.21) dan telah dilaksanakan Tahap II oleh Penyidik. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf c. Pasal itu berbunyi, “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya”.
Selanjutnya, terang Ketut, ditegaskan kembali dalam Pasal 34A. Bunyinya “untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kode etik”.
“Dalam penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, hal yang paling utama adalah adanya upaya perdamaian dari kedua belah pihak dan korban/keluarganya memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana,” terang Ketut, seperti keterangan yang diterima RM.id, Rabu (18/1).
Dia menerangkan, penerapan restorative justice dalam suatu kasus atau perkara yang sudah Tahap II, memiliki batasan limitatif yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis). Kedua, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, kerugian yang diderita korban tidak lebih dari Rp 2.500.000. “Keempat dan yang paling penting, tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas ke masyarakat,” terangnya.
Dari persyaratan tersebut, lanjutnya, kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual, tidak termasuk dalam kategori kasus yang bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Di samping itu, kasus pemerkosaan menimbulkan traumatis berkepanjangan terhadap korban juga berdampak luas kepada masyarakat.
Ketut menyatakan, Kejaksaan sangat apresiasi terhadap kritik dan saran pelaksanaan keadilan restoratif di setiap daerah dalam rangka perbaikan dan fungsi pengawasan terhadap jajaran Kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif di daerah.
“Untuk itu, kami berharap jika masyarakat menemukan adanya tindakan indisipliner, ketidak profesionalan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan-tindakan tercela yang dapat mencederai rasa keadilan dan mengganggu berbagai kegiatan masyarakat, mohon kiranya dilaporkan kepada pimpinan Kejaksaan. Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran, kami pastikan akan ditindak dan tidak segan-segan akan dipidanakan,” ucap Ketut.
Sebab, lanjut Ketut penegakan hukum humanis yang ditunjukkan kepada masyarakat jangan sampai disalahgunakan. Penerapan restorative justice sudah memperoleh pengakuan dan penghargaan internasional serta dampaknya sangat luar biasa di masyarakat yakni dapat mengurangi resistensi di masyarakat serta memberikan efek jera sebagai sanksi sosial di masyarakat, serta dapat mengurangi biaya yang tinggi dalam penegakan hukum.
“Oleh karenanya, penerapan keadilan restoratif harus kita jaga bersama demi penegakan hukum yang lebih baik dan humanis,” tutupnya.(RMID)