Penulis: Panji Romadhon

JAKARTA, BANPOS – Senayan memuji sikap Presiden Jokowi yang mengakui adanya 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Dengan itu, segenap Kementerian dan Lembaga terkait harus menindaklanjuti sikap tersebut secara nyata.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya segera memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti sikap Presiden tersebut. Pasalnya, implikasi dari sikap Presiden tidak akan sederhana.
“Karena jika benar dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, perlu adanya pengadilan HAM. Kalaupun tidak, perlu diper¬timbangkan apakah bisa disele¬saikan dengan rekonsiliasi,” ujar Arteria dalam keterangannya, kemarin.
Arteria berharap, semua Ke¬menterian dan Lembaga bekerja dalam satu rapat barisan dan semaksimal mungkin melakukan kerja optimal menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu.
“Mudah-mudahan akan sikapi secara arif dan bijaksana,” harap politikus PDIP ini.
Anggota Komisi III Rudy Mas’ud menambahkan, pernyataan Presiden yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, dapat diikuti dengan proses hukum dan se¬buah kebijakan strategis.
“Dengan langkah konkret tersebut akan mengungkap para pelaku kejahatan, dan pemenu¬han hak-hak para korban melalui proses hukum yang transparan profesional dan akuntabel,” ujar Rudy dalam keterangannya, kemarin.
Rudy menyarankan Pemerintah memberikan penjelasan obyektif terhadap analisis berbagai kasus HAM berat lainnya, selain 12 kasus tersebut kepada masyarakat. Juga, terdapat se¬buah kebijakan strategis agar penegakan HAM dapat terus dilakukan.
“Sehingga pelanggaran HAM atau tragedi serupa tidak ter¬jadi kembali di masa yang akan datang, serta pengaturan mekanisme hukumnya yang komprehensif, transparan, dan akuntabel,” harap Politikus Golkar ini.
Menurutnya, langkah Pemerintah menyelesaikan pelangga¬ran HAM berat di masa lalu akan menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, ini langkah maju Pemerintah untuk menegak¬kan dan mengakui HAM pasca lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelangga¬ran HAM Berat masa lalu.
Meski demikian, Rudy juga memperhatikan berbagai opini masyarakat atau elemen ma¬syarakat terhadap Pernyataan Presiden tersebut. Masyarakat menilainya secara beragam dari apresiasi hingga kritikan. Bah¬kan, beberapa dari opini tersebut menilai bahwa pernyataan terse¬but hanya bersifat politis karena belum jelas langkah hukum atau yudisial.
“Kritik ini dinilai juga lahir dari ketidakpuasan para pihak dalam dari penyelesaian ter-hadap Kasus HAM berat yang sebelumnya telah diselesaikan seperti, Timor-Timur 1999, Tanjung Priok 1984, Abepura 2000,” jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan pengakuan sekaligus penyesalan terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1).
Rekomendasi pengakuan ini adalah hasil kerja Tim Penyele¬saian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) yang telah diserahkan kepada Men¬teri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta pada Kamis (29/12/2022).
Terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat, yaitu Peristiwa Tri¬sakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Wasior 2001-2001, Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997/1998, Peristiwa Talangsari 1989 di Lampung, Peristiwa 1965-1966.
Kemudian, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, Peristiwa Simpang KKA Aceh, Peristiwa Jambu Keupok Aceh, Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 Banyuwangi, Peris¬tiwa Rumoh Geudong 1989 di Aceh, dan Peristiwa Wamena 2003 di Papua-Papua Barat.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Senayan meminta pemerintah memberikan perhatian khusus atas kedatangan turis asal China. Pasalnya, di negara tersebut sedang dilanda gelombang Covid-19 untuk kesekian kalinya, dengan kasus aktif lebih dari 92 ribu kasus.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kesela¬matan dan kesehatan rakyat Indonesia mesti jadi prioritas di tengah masih adanya ancaman virus. “Jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan (Prokes) demi mencapai target ekonomi justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Muzani meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Kesehatan (Ke¬menkes) membuat aturan khusus terhadap wisawatan asal China yang ingin masuk ke Indonesia. Aturan khusus yang dimaksud seperti kewajiban melakukan Swab PCR bagi turis tersebut. “Hal ini sebagai langkah anti¬sipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan mening¬katnya kasus Covid-19 di dalam negeri,” ujar Muzani.
Ia bilang, berbagai upaya mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) di masyarakat akan menjadi sia-sia karena ketidakwaspadaan kemungkinan ancaman Covid-19 dari turis-turis luar negeri. “Kita memas¬tikan bahwa keselamatan dan kesehatan warga adalah hal yang sangat prioritas,” tandasnya.
Menurut Muzani, Pemerin¬tah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi. Serta mere¬dam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman Covid-19. “Pengetatan prokes bagi wisa¬tawan luar negeri sebagai ben¬tuk kewaspadaan dini guna menghindari terjadinya glom¬bang Covid-19 di Indonesia,” ucapnya.
Saat ini, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra ini, Pemerintah juga telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara¬kat (PPKM). Langkah ini bertu¬juan menggenjot perekonomian nasional di segala sektor, salah satunya di sektor pariwisata.
“Tapi jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan eko¬nomi tapi mengabaikan kesela¬matan dan kesehatan rakyat,” kata Muzani mengingatkan.
Muzani membeberkan se¬jumlah negara di dunia saat ini telah menerapkan pengetatan prokes bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tertentu. Seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, serta sejumlah negara di Asia maupun Afrika.
Mayoritas negara tersebut, menurutnya, mewajibkan turis asal China untuk melakukan swab PCR sebelum masuk ke negara-negara tersebut. Bahkan pemerintah Maroko saat ini telah menetapkan pelarangan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tersebut.
“Pemerintah Indonesia mesti mulai mengkaji serta memper¬timbangkan pengetatan, pem¬batasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis China yang ingin masuk ke Indonesia,” ucapnya.
Muzani menyebut, Pemerintah saat ini menargetkan sebanyak 253 ribu turis asal China masuk ke Indonesia pada tahun 2023 ini. Apalagi, perkiraan meningkatnya turis China di awal ta¬hun ini sangat mungkin terjadi menjelang Hari Raya Imlek pada 22 Januari 2023. “Jadi kita tidak hanya memikirkan capaian atau target devisa dari turis-turis yang ingin berlibur ke Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pari¬wisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan berkoordi-nasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pemberlakuan aturan khusus. Aturan itu berupa pengetatan protokol kesehatan bagi turis China yang masuk ke Indone¬sia.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, selama hampir tiga tahun, pandemi Covid-19 menggerus sektor perekonomian. Banyak sektor industri yang collapsed dan tumbang, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang mengemuka. Mulai dari perubahan pola perilaku konsumen, hingga perubahan paradigma dalam proses bisnis di masa pandemi.
Namun, industri penjualan langsung tetap menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Ini tercermin dari laporan Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia atau World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) yang mencatat industri penjualan langsung secara global mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen pada 2020, yaitu sebesar 179,3 miliar dolar AS, dari sebelumnya 175,3 miliar dolar AS pada 2019. Jika merujuk pada data realisasi tahun 2021, dari lebih 128 juta distributor penjualan langsung di seluruh dunia telah menghasilkan pendapatan sekitar 186 miliar dolar AS.
“Gambaran fakta ini menunjukkan, industri penjualan langsung memiliki karakter bisnis yang tangguh dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dan berinovasi dalam merespon dinamika pasar. Menurut penilaian World Direct Sales Association, industri penjualan langsung dianggap sebagai salah satu model bisnis yang cukup menjanjikan, yang memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang konsisten sebesar 1,7 persen,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Awards 2022, di Jakarta, Sabtu malam (14/1).
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, kontribusi penting sektor penjualan langsung terhadap perekonomian nasional, tidak hanya tercermin dari besarnya nilai transaksi yang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun juga dari jutaan mitra usaha yang terlibat, yang sebagian besar adalah para pelaku UMKM dan para pengusaha pemula.
Kontribusi lain yang tidak kalah pentingnya adalah, bisnis penjualan langsung juga turut ‘berjasa’ dalam menjaga dan melindungi produk dalam negeri. Lebih dari separuh atau sekitar 51,86 persen produk yang dijual adalah produk dalam negeri.
“Karena itu, saya sangat mengapresiasi keberadaan APLI dalam ekosistem perekonomian di Indonesia. APLI tidak hanya menjadi induk organisasi penjualan langsung yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional, namun juga dipercaya sebagai satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang diakui oleh Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia (WFDSA),” kata Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini meyakini, di tengah tantangan kehidupan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis, industri penjualan langsung masih akan tetap eksis dan menyediakan lapangan dan peluang usaha, yang dapat diakses oleh siapa pun. Dalam industri penjualan langsung, setiap orang dapat menjadi entrepreneur, yang dibutuhkan hanyalah motivasi bisnis, semangat berusaha, dan komitmen kuat untuk mengembangkan potensi diri.
Dia melanjutkan, APLI harus dapat memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, untuk bersama-sama menjalankan fungsi edukasi mengenai model bisnis, potensinya, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Ini selaras dengan amanat Permendag Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, dengan perusahaan penjualan langsung wajib melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab,” pungkas Bamsoet.(RMID)