Penulis: Panji Romadhon

  • Akan Bertolak ke Padang, Wali Kota Helldy Didaulat ‘Tokoh Penggerak Koperasi Madya’

    Akan Bertolak ke Padang, Wali Kota Helldy Didaulat ‘Tokoh Penggerak Koperasi Madya’

    CILEGON, BANPOS – Kepedulian dan dedikasi Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam memajukan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mendapat pengakuan tingkat nasional. Dimana, dirinya akan kembali menerima penghargaan bergengsi sebagai ‘Tokoh Penggerak Koperasi Madya’ dari Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76, yang akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu malam (22/7)

    Politisi Gerindra ini merasa bersyukur atas penghargaan yang diberikan oleh DEKOPIN. Sebab, penghargaan tersebut akan menjadi momen bersejarah ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno, serta Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara langsung memberikan apresiasi kepadanya.

    “Alhamdulillah dan Insya Allah, besok (22-24 Juli 2023), saya akan ke Kota Padang untuk menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya dalam rangkaian puncak peringatan Hari Koperasi Nasional,” ujar Helldy.

    Selain menerima penghargaan bergengsi, Helldy juga berencana untuk memanfaatkan kunjungannya ke Sumatera Barat untuk mempelajari model keberhasilan UMKM di Kota Bukit Tinggi. Ia berharap dapat membawa kembali pengetahuan berharga tersebut ke Kota Cilegon dan menerapkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Kita juga akan berkunjung ke Bukit Tinggi untuk belajar mengenai UMKM disana,” terangnya.

    Helldy menekankan bahwa setiap penghargaan yang diterimanya tidak hanya merupakan prestasi pribadi, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Cilegon. Ia pun berharap pencapaiannya akan menjadi inspirasi bagi warganya untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan kota.

    “Hal ini adalah bukti nyata kepedulian saya terhadap masyarakat dan kesungguhan saya dalam menjalankan pemerintahan Kota Cilegon. Saya ingin Kota Cilegon terus maju dan meraih prestasi yang membanggakan,” tegas Helldy.

    Dengan dedikasinya yang luar biasa untuk memajukan koperasi dan UMKM, Helldy Agustian membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.

    Penghargaan yang akan diterimanya merupakan wujud pengakuan atas kontribusi berharga yang telah diberikannya bagi masyarakat dan kota tercinta.

    “Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus berkarya dan berprestasi demi kemajuan bangsa dan negara,” tandasnya. (MUF)

  • Cilegon Tak Aman, Peralatan di TPU Jabalintang Ludes Digondol Maling

    Cilegon Tak Aman, Peralatan di TPU Jabalintang Ludes Digondol Maling

    CILEGON, BANPOS – Sejumlah peralatan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jabalintang Lingkungan Kranggot, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dibobol maling.

    Diketahui peralatan yang hilang seperti kabel penerangan makam, alat babat rumput dan beberapa peralatan lainnya.

    Aksi tersebut diketahui terjadi pada, Senin (17/7/2023) kemarin. Akibat pencurian itu, kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah.

    “Kejadian kalau tidak salah pas malam Senin (17/7) cuma kalau malam Senin ya kemungkinan sekitar jam 01.30 lah,” kata penjaga makam, Toni saat ditemui di lokasi, Kamis (20/7).

    Lebih lanjut Toni menyampaikan, barang-barang yang hilang dicuri maling diantaranya mesin babat rumput, gerinda, tabung gas dan kabel penerangan sepanjang 200 meter.

    “Ketahuannya pas sore habis kerja kontrol ke sini, nah pas lihat kabel jatuh dikira kabel itu kena pohon ternyata pasti cek ada yang mutusin,” tuturnya.

    Toni menduga, pencuri masuk ke tempat penyimpanan alat-alat lewat belakang gudang lantaran di belakang gudang ditemukan ada kursi bekas manjat.

    “Setelah saya lihat sedikit di samping ujung tembok itu ada kursi, prediksi kemungkinan dia naik dari depan dari pagar pintu di situ gembok masih utuh,” terangnya.

    Terkait pencurian itu, Toni mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada RW setempat agar dibuat laporan kepada pihak Kepolisian Polres Cilegon.

    “Lumayan sih paling taksiran antara kurang lebih Rp5 jutaan, itu terserah pak RW yang ngurusin,” tutupnya. (LUK)

  • Dinas Koperasi Cilegon Fasilitasi Perizinan Sertifikat Produk Pangan UMKM

    Dinas Koperasi Cilegon Fasilitasi Perizinan Sertifikat Produk Pangan UMKM

    CILEGON, BANPOS – Dinas Koperasi  dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop-UMKM) Kota Cilegon melakukan pembekalan sekaligus pelatihan dan difasilitasi perizinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi 240 pegiat UMKM di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Kamis 20 Juli 2023.

    Hal itu dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
    Kepala Dinkop-UMKM Kota Cilegon Didin S Maulana mengatakan bahwa para peserta pelatihan merupakan para pegiat UMKM dari unsur ibu rumah tangga dengan kategori Perusahaan Rumah Tangga (PRT), sehingga perizinan SPP-IRT sangat dibutuhkan.

    “Manfaat PRT yaitu produk para peserta bisa diterima di Supermarket. Jika konsumen melihat SPP-PRT pada usaha pegiat UMKM, maka itu akan menambah kepercayaan terhadap produk yang dipasarkan,” kata Didin dalam sambutannya sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Kamis 20 Juli 2023.

    Atas dasar itu, Didin berharap, para pelaku UMKM dapat serius mengikuti pelatihan dan perizinan SPP-IRT tersebut demi membangun usaha lebih maju.

    “Saya menginginkan para pegiat UMKM dapat serius dalam mengikuti pelatihan ini. Tujuannya, agar sama-sama bisa meningkatkan kualitas produk UMKM, sehingga usahanya terus maju,” ujar Didin.

    Sementara itu, Pegiat UMKM Kota Cilegon Dede Yati mengaku bersyukur bisa mengikuti acara pelatihan dan fasilitasi perizinan SPP-IRT tersebut.

    “Dengan adanya pelatihan ini, saya merasa bahagia bisa mempunyai surat (Perizinan SPP-IRT-red) buat nanti kedepannya dan tahu cara perizinan jualnya gimana,” ucap Dede Yati.

    Dalam hal ini, Dede berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dapat terus meningkatkan informasi serta sosialisasi terkait UMKM.

    “Harapannya, usaha kami para UMKM lebih maju lagi dan pemerintah terus meningkatkan Sosialisasi dan Pelatihan, karena masih banyak yang belum paham bagaimana cara mengurus surat perizinan dan cara pemasarannya.(ADV)

  • Cetak Generasi Qurani, Kejati Banten Gelar Pildacil

    Cetak Generasi Qurani, Kejati Banten Gelar Pildacil

    SERANG, BANPOS – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menggelar lomba Pildacil (Pidato Dakwah Cilik) Trophy Kajati Banten 2023 dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63.

    Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kejati Banten untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kearifan lokal Banten yang terkenal dengan seribu kyai sejuta santri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk generasi qurani.

    Kejati Banten memilih Pildacil sebagai kegiatan yang sangat relevan untuk membentuk generasi qurani. Setidaknya, 56 peserta Pildacil kategori A usia 6-10 tahun dan 52 peserta Pildacil kategori B usia 11-15 tahun.

    Tema yang diusung dalam Pildacil kali ini adalah “Berbakti kepada Orang Tua”, dimana hal ini dianggap sangat penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai kebaikan bagi generasi muda.

    Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi, mengatakan bahwa Pildacil dipilih karena mendorong peserta untuk belajar membaca dengan aktif, serta mewajibkan mereka untuk berbakti kepada orang tua.

    “Melalui Pildacil, kami ingin mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya membaca dan belajar, serta menginternalisasi nilai-nilai kebaikan seperti berbakti kepada orang tua,” katanya di Saba Cafe N Resto, Tembong, Kota Serang, Rabu (19/7).

    Pildacil merupakan kegiatan yang melibatkan anak-anak dan remaja dalam berpidato mengenai nilai-nilai agama Islam dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Kejati Banten berharap bahwa melalui Pildacil ini, generasi muda Banten dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Dalam konteks pembentukan karakter, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk membentuk generasi Qurani yang memiliki sikap hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap orang tua.

    Dengan adanya Program Pildacil ini, Kejati Banten berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang kuat, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

    Pildacil Kejati Banten ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Banten, terutama dari lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif Kejati Banten dalam membentuk generasi Qurani yang berkualitas dan berakhlak mulia.

    Sementara itu, salah seorang orangtua dari peserta Pildacil, Irfan Muntaha, mengatakan ia merasa senang dengan digelarnya lomba Pildacil Trophy Kajati Banten 2023.

    “Punya kesempatan mendaftarkan anak untuk bisa manggung di Pildacil Kejati Banten,” ujarnya.

    Selain itu, dengan adanya lomba Pildacil dapat menggali potensi anak dan membentuk karakter anak menjadi generasi qurani.

    “Kegiatan ini positif sekali, Kita ini kan warga Banten dikenal dengan seribu kyai sejuta santri,” tandasnya. (DZH)

  • Zaki Bakal Evaluasi Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi Tingkat SD dan SMP

    Zaki Bakal Evaluasi Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi Tingkat SD dan SMP

    TANGERANG, BANPOS – Pelaksanaan PPDB tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang telah berakhir. Beberapa permasalahan pun muncul, salah satunya dalam pelaksanaan jalur zonasi.

    Oleh karena itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menyatakan akan melakukan evaluasi atau perbaikan setiap tahapan penyelenggaraan PPDB pada jalur zonasi.

    “Kita akan kumpul dengan Dinas Pendidikan. Hal itu guna melihat penyenggaraan PPDB. Kita akan evaluasi baik tingkat SD maupun SMP negeri,” ujar Zaki, Selasa (18/7).

    Ia mengatakan bahwa dalam mengevaluasi PPDB jalur zonasi itu, yang akan pertama kali dilakukan adalah dengan memanggil satuan pendidikan di tingkat SD dan SMP.

    Menurut dia, penyelenggaraan PPDB dalam sistem zonasi kerap menuai kontroversi. Padahal menurutnya, penerapan zonasi ini bertujuan tidak membedakan mana anak yang pintar dan tidak pintar.

    Karena nilai tidak menjadi patokan, tapi jarak dari rumah ke sekolah yang menjadi patokan.

    “Namun, di Kabupaten Tangerang ini belum semua SMP itu bisa ‘mengcover’ lokasi-lokasi setiap Kecamatan. Karena itu kita nanti pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat besok, kita akan evaluasi kira-kira ada dimana lagi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, untuk kelulusan SD di Kabupaten Tangerang saja pada tahun lalu mencapai angka 56.000. Dan itu pun hanya tertampung di SMP Negeri sebanyak 24.000.

    Sehinggam masih ada setengah lebih yang tidak tertampung di sekolah menengah pertama negeri tersebut.

    “Terus hanya 24.000 bisa ditampung di SMP negeri. Dari 24 000 yang lulus di SMP negeri hanya 12.000 sekian yang bisa ditampung di SMA dan rasionya timpang,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Dugaan Pungli PPDB SMAN 32 Kabupaten Tangerang Dilaporkan ke Kejari

    Dugaan Pungli PPDB SMAN 32 Kabupaten Tangerang Dilaporkan ke Kejari

    TANGERANG, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menerima laporan dugaan pungutan liar (Pungli), pada penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN 32 Kabupaten Tangerang.

    Hal itu disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Ate Quesyi. Menurutnya, laporan tersebut sudah diterima oleh pihaknya.

    “Ya ada, laporan dari warga. Itu di SMAN 32 Kabupaten Tangerang yang dilaporkan terkait dugaan pungli,” katanya, Selasa (18/7).

    Ia menyebutkan, laporan yang diterima atas dugaan pungutan liar PPDB itu senilai Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per siswa.

    “Laporan itu antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per orang tua siswa,” katanya.

    Berdasarkan laporan tersebut, Ate menuturkan bahwa pihaknya akan memanggil sejumlah panitia penyelenggara, untuk dimintai keterangan.

    “Hal ini dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan dan bukti,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari warga itu berawal dari kecurigaan terhadap data janggal 10 siswa yang diterima.

    Kejanggalan tersebut lantaran jarak 10 siswa yang diterima berkisar pada jarak 37 meter, 35 meter hingga 65 meter dari sekolah.

    “Warga mengukur dari sekolah dengan jarak yang ada di pengumuman, ternyata jarak 35 meter itu ada kandang ayam bukan rumah. Kalau di laporan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum panitia verifikasi data online,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Tegas! Syafrudin Ajak Masyarakat ‘Rebut’ PSU Dari Developer Nakal

    Tegas! Syafrudin Ajak Masyarakat ‘Rebut’ PSU Dari Developer Nakal

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengajak kepada masyarakat untuk merebut Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan, yang tidak diurus oleh developer.

    Menurut Syafrudin, masyarakat dapat merebut PSU dengan membuat berita acara penyerahan kepada Pemkot Serang, agar
    nantinya PSU tersebut dapat dianggarkan perawatannya.

    Hal itu disampaikan oleh Syafrudin usai menerima kedatangan Forum Warga Perumahan Puri Serang Hijau, untuk melakukan audiensi di ruang rapat Walikota Serang pada Selasa (18/7).

    Audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait beberapa permasalahan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), Perbaikan ruas jalan, serta beberapa fasilitas PSU lain yang bermasalah.

    Ketua RW 015, Mumu, menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, PJU di perumahan itu tidak hidup. Sehingga beberapa ruas jalan umum perumahan tampak gelap dan rawan sekali terjadi kriminalitas.

    “Dari beberapa tahun lalu PJU di wilayah kami mati, hal tersebut sangat sekali rawan kriminal seperti begal, copet dan sebagainya,” ujar Mumu.

    Selain, masih ada pula jalan yang dalam kondisi rusak dan belum dipasang PJU dari dinas terkait. Ada pula drainase yang tidak nampak hulunya, sehingga kerap terjadi banjir.

    “Kemudian jalan umum masih dalam kondisi rusak dan drainase setelah dilakukan pengecoran malah sering banjir karena tidak ada hulu,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh warga Puri Serang Hijau merupakan permasalahan yang sangat krusial.

    “Kalau sudah dilakukan audiensi, berarti tingkat permasalahannya sudah sangat krusial, sehingga ini harus cepat diatasi ditanggapi oleh Dinas terkait,” ujar Syafrudin.

    Terkait dengan PSU yang belum diserahkan kepada Pemkot Serang, Syafrudin mengatakan bahwa apabila pihak developer enggan menyerahkan kepada pemkot, maka masyarakat dapat secara langsung menyerahkannya tanpa melalui developer.

    “Lebih baik PSU dan fasilitas lain segera diserahkan kepada kami. Banyak sekali kasusnya Developer yang sudah membangun, kemudian kabur tidak mau merawat segala fasilitas yang susah dibangun oleh mereka,” kata Syafrudin.

    Syafrudin menegaskan bahwa hal itu sangat bisa dilakukan oleh warga. Dan menurutnya, tindakan itu merupakan yang terbaik agar warga tidak terdampak pada sikap tak bertanggungjawab dari developer nakal.

    “Kalau perusahaannya tidak mau menyerahkan, itu bisa masyarakatnya yang menyerahkan. Kemudian dibuat berita acara untuk kesepakatan menyerahkan PSU-nya ke pemerintah,” tegas Syafrudin. (DZH)

  • Mad Romli: Anak Berhak Dapat Pengasuhan yang Layak

    Mad Romli: Anak Berhak Dapat Pengasuhan yang Layak

    TANGERANG, BANPOS – Pengasuhan yang layak merupakan hak dari setiap anak. Maka dari itu, Pemkab Tangerang mengajak masyarakat untuk memenuhi hak mendasar anak tersebut, guna mencetak generasi yang baik.

    Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Mad Romli, mengatakan bahwa pengasuhan anak yang layak merupakan agenda nasional dan hak anak harus dipenuhi.

    Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya.

    “Hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik seperti hak kesehatan dan hak perlindungan dan pengasuhan yang tidak layak, akan menimbulkan perasaan mudah tersinggung dan mudah putus asa bagi anak. Bahkan dapat mengakibatkan anak memiliki daya juang yang lemah,” katanya, Selasa (18/7).

    Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan memastikan semua anak terlindungi. Hal itu bertujuan agar anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang produktif dan berkualitas.

    “Mari jadikan peringatan Hari Anak Nasional ini sebagai satu pelecut semangat, untuk mendorong kembali berbagai pihak untuk turut serta memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. (DZH)

  • KKM 22 Desa Mekarjaya: Pemuda Peramai Desa

    KKM 22 Desa Mekarjaya: Pemuda Peramai Desa

    SERANG, BANPOS – Arus kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak akan lepas dari pemuda, dalam hal ini termasuk mahasiswa sebagai agent of change and agent to change.

    Pemuda merupakan pemakai kemajuan dan perubahan suatu masa. Akan tetapi, dampak negatif dari suatu kemajuan teknologi adalah pemuda terlalu bergantung dengan hal tersebut dan kebudayaan guyub masyarakat menjadi berkurang.

    Oleh karena itu, selama Pendidikannya, mahasiswa mendapatkan pengalaman bermasyarakat melalui mata kuliah kerja mahasiswa agar mahasiswa belajar bermasyarakat.

    Sehari selang diterima oleh kecamatan Bojonegara, yakni oleh camat Bojonegara Sutikno dan kepala Desa Mekarjaya.

    KKM Kelompok 22 langsung ikut serta dalam kegiatan dakwah perayaan hari besar islam (PHBI), yaitu kegiatan menyabut tahun baru yang diadakan selama tiga hari berturut di desa Mekarjaya.

    Menurut Camat Bojonegara, Sutikno menyampaikan bahwa KKM tersebut difokuskan di dua desa, karena merupakan tempat yang tepat untuk para mahasiswa belajar bermasyarakat.

    “KKM di Kecamatan Bojonegara difokuskan di dua desa, yakni Desa Pakuncen dan Mekarjaya. Daerah tersebut merupakan dua wilayah desa yang memiliki kontur wilayah pegunungan dan sangat tepat untuk para mahasiswa belajar bermasyarakat,” ujarnya, Selasa (18/7).

    Ketua KKM 22 Desa Mekarjaya, Maliki Rizki mengatakan, dalam kegiatan KKM perlu adanya dukungan serta kerjasama antara pihaknya dengan masyarakat agar dalam kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan sebaik mungkin.

    “Saya dan teman-teman yang ditempatkan di KKM 22 Desa Mekarjaya sangat membutuhkan support dari masyarakat untuk belajar dan berkegiatan bersama,” katanya.

    Dirinya juga mengungkapkan, dengan adanya kegiatan tersebut, semoga dapat memberikan sebuah pengalaman yang baik serta bermanfaat untuk dirinya dan seluruh anggota KKM 22 Desa Mekarjaya. Untuk nantinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-sehari dikemudian harinya.

    “Semoga selama 40 hari KKM ini, kami mendapatkan ilmu dan pengalaman yang akan kami manfaatkan selama menjadi mahasiswa dan untuk masyarakat,” ungkapnya.

    Selang sehari KKM di tempat tersebut, Rizki mengaku dirinya beserta teman-temannya langsung disambut baik oleh masyarakat. Bahkan langsung diajak menjadi panitia dalam kegiatan perayaan hari besar islam.

    “Alhamdulilah kita disambut baik oleh masyarakat terus juga diajak berpartisipasi menjadi panitia (PHBI) disana,” ujarnya.

    Dirinya juga berharap, kelompok KKM-nya ini dapat memberikan sebuah manfaat yang baik untuk masyarakat yang ada di desa tempatnya melaksanan kegiatan KKM.

    “Harapan kita, setelah selesai melaksanakan KKM di desa tersebut, dapat memberikan kesan positif dan dapat memberikan sebuah kenang-kenangan yang bisa dirasakan bahkan setelah kita sudah tidak lagi KKM disana,” tandasnya. (MG-02)

  • PPDB Dituding Penuh Kecurangan, Geger Pendidikan Desak Copot Tabrani dari Kadindik Banten

    PPDB Dituding Penuh Kecurangan, Geger Pendidikan Desak Copot Tabrani dari Kadindik Banten

    SERANG, BANPOS – Sejumlah pelajar dan mahasiswa yang tergabung ke dalam aliansi Geger Pendidikan menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani, dicopot dari jabatannya.

    Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada Selasa (18/7).

    Pasalnya, Tabrani sebagai Kepala Dindikbud Banten dinilai telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa tahun terakhir.

    Koordinator aksi, Rifki Juliansyah, menuturkan bahwa dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini, terdapat banyak temuan kecurangan, seperti di antaranya manipulasi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hingga adanya dugaan praktik ‘jual-beli kursi’ yang dilakukan oleh oknum sekolah.

    Melihat sejumlah kekisruhan tersebut, Rifki menilai Tabrani sebagai Kepala Dindikbud Banten telah gagal dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan PPDB dari tindak kecurangan. Oleh karenanya, ia menilai Tabrani layak untuk dicopot dari jabatannya saat ini.

    “Tuntutan yang kami bawa salah satunya copot Kadisdindik. Kenapa dicopot? Kita tahulah bahwasannya Kadisdindik ini tidak mumpuni dalam penyelesaian dalam kasus PPDB ini,” ungkapnya.

    Tidak hanya itu, ia juga menuntut kepada seluruh pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten untuk tidak turut terlibat dalam praktik licik pelaksanaan PPDB Tahun 2023.

    “Menuntut seluruh anggota dewan, pejabat Pemprov agar tidak bermain dalam arti tidak saling menitipkan kursi, maupun juga rekomendasi,” tuturnya.

    Ditemui di tempat terpisah, menanggapi desakan pencopotan jabatan Kandikbud Banten, PJ Gubernur Banten Al Muktabar tidak secara tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan tersebut.

    Ia justru mengatakan bahwa Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terhadap sejumlah fakta di lapangan secara objektif, berkaitan dengan kekisruhan penyelenggaraan PPDB Tahun 2023.

    “Ya makanya semua itu berbasis fakta dan data seperti apa. Dan kita kumpulin data-data itu semua, laporan dari masyarakat, kemudian kita cek ke lapangan, saya juga turun melihat langsung. Jadi kita akan objektif melihat itu,” tegasnya. (MG-01/DZH).