BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Diduga Gelapkan Dana BSM, Mantan Kepsek SMAN 3 Pandeglang Diamankan Polisi

    Diduga Gelapkan Dana BSM, Mantan Kepsek SMAN 3 Pandeglang Diamankan Polisi

    PANDEGLANG, BANPOS – Diduga gelapkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran (TA) 2013-2014, mantan Kepala Sekolah (Kepsek) dan anggota Komite SMA Negeri 3 Pandeglang diamankan Satreskrim Polres Pandeglang di wilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (13/7/2023) malam.

    Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton, melalui Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Jefri Martahi, mengatakan bahwa terduga pelaku berinisial EK (57) ditangkap bersama salah seorang anggota komite yang bertugas sebagai penyalur program dana BSM, di SMA Negeri 3 Pandeglang.

    “Kami Unit Tipikor Satreskrim Polres Pandeglang, telah berhasil menangkap dua orang yang diduga pelaku korupsi dana BSM SMA Negeri 3 Pandeglang,” kata Ipda Jefri.

    “Kedua pelaku tersebut yakni EK sebagai mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pandeglang dan AP sebagai anggota komite sebagai penyalur,” sambungnya.

    Dijelaskannya, EK yang masih aktif menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 4 Pandeglang itu berdasarkan bukti yang ada, tidak menyalurkan dana BSM tahun anggaran 2013-2014 sebesar Rp234.815.000.

    “Sekarang EK menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pandeglang, dan dana yang tidak disalurkan oleh kedua terduga pelaku tersebut sebesar Rp234.815.000,” terangnya.

    Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi ini baru terungkap saat ini, karena pihak kepolisian kesulitan mencari informasi dari para siswa yang menerima bantuan. Pasalnya, para siswa tersebut sudah lulus sekolah.

    “Kendala kita itu karena siswanya sudah lulus semua, ada yang sudah menikah dan dibawa suaminya tidak tinggal di Pandeglang, tapi Alhamdulillah tahun ini terungkap,” jelasnya.

    Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 2 (1) dan atau pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Pelaku kita jerat dengan pasal tindak pidana korupsi, dengan ancaman 15 tahun penjara,” ungkapnya.(DHE/DZH)

  • Festival Al-A’zhom Kembali Hadirkan Pameran Barang Peninggalan Rasulullah, Berikut Daftar Barangnya

    Festival Al-A’zhom Kembali Hadirkan Pameran Barang Peninggalan Rasulullah, Berikut Daftar Barangnya

    TANGERANG, BANPOS – Festival Al-A’zhom kembali digelar oleh Pemkot Tangerang dalam rangka menyambut tahun baru 1445 Hijriah. Festival yang digelar ke-10 kalinya ini kembali menghadirkan pameran barang peninggalan Nabi Muhammad SAW.

    Mengangkat tema ‘Hijriah Penuh Hikmah’, Festival Al-A’zhom akan berlangsung pada 18 hingga 30 Juli. Selain pameran barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, festival ini juga akan diisi dengan seni hiburan, perlombaan dan seminar kegiatan ikonik Kota Tangerang.

    Ketua Pelaksana 1 Dekade Festival Al-A’zhom, Ikhwan Sukirman, mengatakan bahwa pameran barang peninggalan Nabi Muhammad SAW ini merupakan kali kedua dilaksanakan pada Festival Al-A’zhom, setelah tahun sebelumnya berhasil menarik ribuan pengunjung setiap harinya.

    “Bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kota Tangerang. Pameran artefak (barang peninggalan) akan hadir di Festival Al-A’zhom ke-10 sejak hari pertama hingga selesai,” ujarnya, Jumat (14/7).

    Kata Sukirman, bagi warga yang ingin berkunjung ke pameran barang peninggalan Nabi Muhammad ini, diimbau untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara daring. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui hotline 0852-1923-6323 a/n Ust Muhammad Isaac.

    Sedangkan untuk ketentuan berkunjung ke pameran, pendaftaran dilakukan sebelum kedatangan dan sistemnya berjemaah atau berkelompok.

    Ketika memasuki area pameran harus dalam keadaan bersuci atau mempunyai wudhu. Tak kalah penting, pengunjung diimbau menggunakan pakaian busana muslim atau muslimah.

    “Setiap jemaah atau kelompok maksimal adalah 20 orang. Jadi, ayo daftarkan diri kalian atau jemaah kalian untuk dapat melihat, mengenal bahkan memahami sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW secara langsung,” jelas Sukirman.

    Diharapkan, lewat 1 Dekade Festival Al-A’zhom, masyarakat Kota Tangerang bahkan luar daerah bisa memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat, menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri, benda-benda peninggalan Rasulullah.

    Hal ini dapat menjadi momen untuk lebih kenal, dekat, dan cinta pada Nabi Muhammad SAW.

    Adapun barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang akan dipamerkan pada festival tersebut yakni:

    1. Imamah Rasulullah SAW
    2. Rambut Rasulullah SAW
    3. Janggut Rasulullah SAW
    4. Darah Bekam Rasulullah SAW
    5. Tanah makam Rasulullah SAW
    6. Ekstrak keringat Rasulullah SAW
    7. Siwak Rasulullah SAW
    8. Terompah Rasulullah SAW
    9. Cemeti Rasulullah SAW
    10. Wadah Air Zam Zam Rasulullah SAW
    11. Wadah Susu Rasulullah SAW
    12. Tongkat Rasulullah SAW
    13. Pedang Al Fatih Rasulullah SAW
    14. Tapak kaki unta Rasulullah SAW
    15. Pedang Sayyidina Khalid Bin Walid
    16. Jubah Rasulullah SAW
    17. Rida Rasulullah SAW
    18. Songkok Rasulullah SAW
    19. Kiswah Makam
    20. Kiswah Sayyidina Husein

    Itulah barang-barang Nabi Muhammad SAW, yang akan dipamerkan pada Festival Al-A’zhom. (DZH)

  • Bimtek Pemberdayaan Masyarakat, Pemprov Banten Maksimalkan Gerakan Antikorupsi

    Bimtek Pemberdayaan Masyarakat, Pemprov Banten Maksimalkan Gerakan Antikorupsi

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi Banten memaksimalkan gerakan antikorupsi. Melalui Pemerintahan yang bersih serta pelaku usaha yang bersih, kesejahteraan masyarakat semakin terwujud.

    Hal itu diungkap Al Muktabar pada Pembukaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan tema “Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas” di Aula Lantai 7 Gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis, (13/7).

    “Pagi hari ini kita melanjutkan apa yang KPK RI terkait edukasi antikorupsi yang pesertanya pelaku usaha, kemarin para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Seperti disampaikan kemarin bahwa agenda kerja KPK RI ini bagian kebersamaan dengan Pemerintah Provinsi Banten yang juga akan dilaksanakan di Provinsi lain. Tahun 2023 dimulai dari Provinsi Banten,” ungkapnya.

    “Kita berharap dengan kehadiran KPK kita diingatkan untuk benar-benar pemerintahan yang bersih, pengusaha yang bersih, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tambah Al Muktabar.

    Dikatakan, Pemprov Banten pada dasarnya telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan dan mengoptimalkan antikorupsi ini. Sehingga bisa kita lihat dari berbagai pencapaian kinerja pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Provinsi Banten berjalan cukup baik.

    “Tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada, kita harus terus meningkatkannya. Di antaranya seperti yang kita lakukan di pagi hari ini,” ungkap Al Muktabar.

    “Pengusaha sebagai penggerak perekonomian pada kehidupan masyarakat. Ada lapangan kerja, penghasilan, yang dalam jumlah tertentu bisa menjadi sumber penghasilan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan seterusnya. Tentu dalam rangka menjalankan itu, prinsip-prinsip antikorupsi penting sekali,” tambahya.

    Dikatakan, khusus akses kerja cakupan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Banten membangun tata laksana yang semakin transparan, efektif, akuntabel, dan efisien.

    “Kita mendorong diantara metodologinya dalam pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog baik itu lokal, nasional, maupun sektoral,” ungkap Al Muktabar.

    “Pemprov Banten sudah mendekati 80 persen dalam penggunaan e-katalog. Yang kita belum bisa etalase terkait dengan konstruksi jembatan pada pondasi dan komponen kerangka yang perlu diintegrasikan. Jadi kita menunggu dari pola-pola yang disusun dari Kementerian/ Lembaga maupun Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan itu Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berkualitas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat David Sepriwasa mengungkapkan, Provinsi Banten sebagai Provinsi pembuka program dunia usaha antikorupsi direktorat pembinaan peran serta masyarakat.

    “Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemprov Banten bersama KPK dalam menciptakan dunia usaha berintegritas,” ungkapnya.

    “Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi. Korupsi merupakan pilihan hidup. Ketika kita punya kewenangan korupsi mengintai kita,” tambah David.

    Dikatakan, KPK berkomitmen mendorong kalangan dunia usaha untuk antikorupsi dengan berbagai program. Juga melalui strategi pendidikan, pencegahan, hingga penindakan.

    “Ketiga strategi itu tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat,” ungkap David

    Sebagai informasi, Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan tema Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas diikuti oleh 100 perserta. Berasal dari kalangan BUMN, BUMD, Koperasi, UMKM, serta Asosiasi. (Adv)

  • Lagi Asyik Bolos di Puspemkab, Empat Pelajar SMP Terjaring Razia Satpol PP Kabupaten Tangerang

    Lagi Asyik Bolos di Puspemkab, Empat Pelajar SMP Terjaring Razia Satpol PP Kabupaten Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang meminta kepada para orang tua siswa dan guru, agar mengawasi anak mereka khususnya di luar sekolah.

    Pasalnya, dalam pelaksanaan razia penegakan peraturan daerah (perda), tak jarang ditemukan para siswa sedang bolos pada jam sekolah.

    Seperti yang terjadi dalam patroli patuh perda di lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kamis (13/7) kemarin. Sekelompok pelajar SMP terjaring razia Satpol PP.

    “Kami beri peringatan, jika mereka melakukannya kembali di lain hari, kami akan bawa ke kantor Satpol PP dan akan dipanggil pihak sekolahnya,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Jumat (14/7).

    Dia mengatakan, pelaksanaan patroli patuh perda dilakukan sebagai upaya penegakan dan sosialisasi, untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tangerang.

    “Tim yang melakukan patroli mendapati empat pelajar sedang nongkrong di jam sekolah, kami berikan teguran terhadap anak sekolah tersebut,” katanya.

    Pihaknya terus melakukan patroli patuh perda sebagai upaya meminimalisir gangguan Trantibum di wilayah tersebut. Rozi pun meminta orang tua dan guru, untuk lebih mengawasi para siswa agar tidak bolos sekolah.

    Sebagai informasi, patroli patuh perda merupakan salah satu upaya Satpol PP Kabupaten Tangerang dalam penegakan Perda kepada masyarakat yang melanggar. (DZH)

  • Lagi Ngecat di Dermaga Cemindo, Seorang Karyawan Jatuh dan Tewas

    Lagi Ngecat di Dermaga Cemindo, Seorang Karyawan Jatuh dan Tewas

    BAYAH, BANPOS – Seorang pegawai anak perusahaan PT Cemindo Gemilang (CG), Asep, meninggal dunia saat tengah bekerja melakukan pengecatan di dermaga Cemindo. Peristiwa tersebut terjadi pada jumat (14/7).

    Berdasarkan informasi, korban terjatuh dari ketinggian sekitar 5 meter saat melakukan pengecatan handrail di area Jetty B2 di atas struktur besi. Akibatnya, korban mengalami luka serius dan meninggal di tempat.

    Diduga, pihak perusahaan tidak menerapkan Prosedur Operasional Standar keselamatan dan kesehatan kerja (K-3). Namun, pihak perusahaan mengklaim korban telah mengenakan alat pengaman saat bekerja.

    “Iya, namanya Asep, meninggal jatuh dari ketinggian sekitar 5 meter saat mengecat area Jetty B2 di dermaga Cemindo,” terang seorang karyawan setempat, Sabtu (15/7).

    Sementara itu, Kepala Desa Bayah Timur, Rafik Rahmat Taufik, menyayangkan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dugaan bahwa para pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, tak mengenakan SOP K-3.

    “Saya sebagai Sekjen Apdesi Banten yang kebetulan lokasi perusahaan itu di Kecamatan Bayah, menyayangkan kejadian kecelakaan kerja tersebut. Saya menduga ini karena SOP K-3 tidak terpenuhi oleh perusahaan,” ungkapnya.

    Menurut Kades Bayah Timur ini, jika perusahaan sudah menerapkan SOP K-3 kepada seluruh karyawan sesuai prosedur, tidak akan tejadi peristiwa kecelakaan kerja fatal tersebut.

    “Apalagi korban jatuh di ketinggian, kalau body safety digunakan, itu sepertinya tidak akan ikut jatuh karena tertahan body harness,” katanya.

    Oleh karenanya, kata Rafik, dari kejadian itu pihaknya mendesak Disnakertrans segera melakukan investigasi dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan kelalaian dari pihak perusahaan.

    “Saya harap agar kejadian yang sama tidak terulang. Kami mendesak Disnakertrans Banten melakukan investigasi kejadian ini dengan turun lapangan, cek kronologi dan jika ditemukan kelalaian perusahaan, itu harus tegas memberikan sanksi,” tandasnya.

    Terpisah, kepada wartawan, Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi, membenarkan insiden tersebut. Pihaknya mengaku akan melakukan penyelidikan atas peristiwa itu.

    “Kami akan pastikan kronologis kejadian tersebut dengan menerjunkan tim dari Pandeglang dan Lebak,” kata Septo.

    Pihaknya menyebut bahwa di sana sudah pernah terjadi peristiwa yang juga memakan korban.

    “Kalau kita lihat dari kurun waktu, belum genap satu tahun sudah ada dua korban tewas mengalami fatality kecelakaan kerja di sana,” ungkap Septo.

    Menurutnya, pihak perusahaan juga sudah menjatuhkan sanksi terhadap karyawan yang bertanggung jawab pada bagian produksi. “Sudah dikasih sanksi untuk tidak boleh produksi oleh perusahaan,” jelasnya. (WDO/DZH)

  • Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial

    Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terkait sejumlah aspek isu nasional, salah satunya menyangkut Pilpres 2024.

    Survei yang menyasar warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone tersebut dilakukan pada 1-8 Juli 2023 tersebut menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada posisi tiga besar.

    Menggunakan metode random digit dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

    Sebanyak 1.242 responden. Margin of error survei diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh kader PKS untuk tidak berpuas diri dan terus melayani dan mengadvokasi masyarakat di daerahnya masing-masing.

    “Survei belum tentu menggambarkan hasil akhir. Bisa jadi PKS malah menembus dua besar kalau kepercayaan masyarakat terhadap kami terus meningkat menjelang pemilu nanti,” katanya di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jumat (14/7).

    “Fokus kami saat ini adalah terus memberikan advokasi-advokasi serta memantau regulasi yang bisa merugikan masyarakat, seperti yang baru-baru ini UU Kesehatan. PKS ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sebagai janji kemerdekaan kita,” tuturnya.

    Menurutnya, survey tersebut menunjukkan bahwa kerja-kerja PKS baik di tingkat pusat maupun daerah diapresiasi masyarakat.

    “Sebagai oposisi, PKS bukan asal beda dengan pemerintah. Kami mendukung apa yang baik dari pemerintah dan mengkritisi apa yang perlu diperbaiki. Semua ini harus berbasis public oriented, bukan politik dagang sapi,” imbuhnya.

    Analis Politik dan CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa pemilih PKS banyak dari kalangan intelektual kampus, mahasiswa, Generasi Z dan juga kaum milenial.

    “Bagaimanapun, generasi Z ada 60 persen dan ini benar-benar menjadi dewa elektoral, menjadi penentu kemenangan. Pemilih PKS juga banyak dari kalangan ini terutama mahasiswa yang kritis, termasuk juga mereka yang menyembunyikan pilihannya atau undecided voters yang menjadi penentu kemenangan,” ujarnya.

    Menurut Pangi, faktor mengapa orang memilih suatu partai itu cukup banyak, salah satunya adalah karena suka dengan partai yang memilih capres tertentu.

    “Misalnya, alasan memilih PKS karena sama pilihan partai dengan pilihan pemilih dalam soal preferensi capres. Bisa juga karena PKS partai yang cukup kritis, yang merepresentasikan suara dan kepentingan mereka, sama-sama punya irisan bahwa aspirasi mereka bisa tersampaikan lewat PKS (agregasi dan artikulasi),” terangnya.

    Selain itu, tambahnya, PKS juga dianggap partai yang konsisten sebagai oposisi, sehingga pemilih mengangap PKS bisa menjadi penyambung lidah mereka lewat aspirasi partai.

    “Mungkin saja angka prosentase ini naik lagi, karena elektabilitas itu tren yang sangat dinamis, bisa fluktuatif naik turun. Semakin tidak puas masyarakat dengan pemerintah atau the rulling party, maka semakin ada probabilitas tren kecenderungan untuk migrasi memilih PKS,” tuturnya.

    Pangi menambahkan bahwa naik turunnya elektabilitas partai politik sangattergantung pada isu dan narasi. “Programatik dan diferensiasi antara satu partai dengan partai lain,” ucapnya.

    Baru-baru ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29.

    Beberapa alasan penolakan antara lain tidak dicantumkannya pengaturan alokasi wajib anggaran (mandatory spending) kesehatan dalam RUU, penghapusan pasal yang melepaskan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap jaminan kebutuhan hidup orang pada masa karantina rumah, serta peluang masuknya tenaga kerja kesehatan asing dengan payung regulasi. (DZH)

  • Ratu Tatu Cuekin Isu Munaslub, Golkar Banten Fokus Kemenangan Pemilu

    Ratu Tatu Cuekin Isu Munaslub, Golkar Banten Fokus Kemenangan Pemilu

    JAKARTA, BANPOS – Isu terkait akan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, dicuekin oleh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Mereka lebih senang fokus untuk memenangkan partai berlambang pohon beringin itu, pada kontestasi Pemilu mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak tertarik dan mengabaikan isu Munaslub. Menurutnya, Banten solid dan sedang fokus memenangkan pemilu 2024.

    “Kami tidak pernah berpikir dan terpikirkan isu munaslub. Fokus kami adalah memenangkan Pemilu serentak 2024. Kami sedang fokus berperang untuk menang, jadi tidak ada waktu memikirkan hal lain,” kata Tatu usai menghadiri konsolidasi anggota fraksi Partai Golkar se-Provinsi Banten di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Kamis (13/7).

    Menurut Tatu, tekad dan komitmen seluruh kader Golkar adalah untuk terus memperkuat kejayaan Partai Golkar di Banten. Tekad dan daya juang juga kuat untuk menyukseskan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menjadi Presiden pada Pemilu 2024.

    Tatu menegaskan kepada para anggota Fraksi Partai Golkar di Banten yang juga akan kembali berkompetisi pada pemilu legislatif, untuk solid mendorong Airlangga menjadi calon presiden.

    “Alasan organisatoris, Partai Golkar sudah memutuskan dan menetapkan Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar, yang telah diputuskan melalui mekanisme organisasi. Dan alasan psikologis adalah sebagai kader Partai Golkar, kita patut berbangga ketika bapak Airlangga memenangkan Pilpres 2024,” tegasnya.

    Tatu memerintahkan kader Partai Golkar untuk satu komando, dan tidak hanyut dalam pendapat pribadi maupun kebijakan di luar Partai Golkar. Solid adalah modal utama kejayaan Partai Golkar.

    “Kita sudah memasuki tahapan pemilu, dan magnet pilpres memang lebih kental. Oleh karena itu, turun langsung ke masyarakat agar mampu menarik simpatik. Tegas, tidak ada alasan kader Partai Golkar untuk tidak mendukung Pak Airlangga pada pilpres,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPP Partai Partai Golkar Bidang Penggalangan Pemilih, Ridwan Kamil, yang hadir pada kesempatan tersebut menegaskan, survei hari ini bukan realitas takdir hasil pilpres.

    “Survei tidak membaca kerja-kerja door to door yang dilakukan oleh kita semua, dalam meraih hasil akhir kemenangan. Oleh karena itu, satu komando, dan Pak Airlangga harus mampu berkompetisi dan memenangkan pemilu presiden,” ujarnya.(DZH)

  • Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    Hasbi Sidik: Perbaikan SDN Bojong Baru Sudah Dianggarkan Rp195 Juta

    CILEGON, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik, mengatakan bahwa perbaikan untuk tiga ruang kelas SDN Bojong Baru sudah dianggarkan pada tahun ini. Nominalnya mencapai Rp195 juta.

    Hasbi mengatakan, Pemkot Cilegon melalui Dinas Pendidikan telah merencakanan anggaran perbaikan sejak tahun 2022. Tahun ini, perbaikan tersebut akan direalisasikan setelah disetujui bersama DPRD.

    “Kami sudah ketuk alokasi anggaran perbaikannya sejak tahun lalu dan tahun ini akan segera dilakukan perbaikan. Kami minta Dinas Pendidikan segera direalisasikan,” kata Hasbi kepada sejumlah media di kantornya, Jumat (14/7).

    Menurutnya, rencana perbaikan tersebut sudah dilakukan oleh Pemda Kota Cilegon, sebelum kondisi SDN Bojong Baru viral.

    “Kami sudah membuat langkah-langkah dan solusi konkret sejak tahun lalu kok. Tinggal tunggu waktu pembangunannya saja,” ungkap Hasbi.

    Di lain pihak, respons cepat Pemkot Cilegon yang akan memperbaiki SDN Bojong Baru pada tahun anggaran 2023 itu pun mendapat respons positif dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cilegon.

    Ketua KIM Cilegon, Irwan Setiawan, mengapresiasi atas perhatian Pemkot Cilegon karena sebelum kerusakan SD tersebut viral, Pemkot Cilegon justru sudah membuat solusi dengan mengalokasikan anggaran dan akan memperbaikinya pada tahun ini.

    “Kami bersyukur dan mengapresiasi Pemerintah Kota Cilegon saat ini yang di nahkodai Bapak Helldy Agustian, beliau begitu peduli sekali terhadap dunia pendidikan. Salah satunya cepat tanggap ketika mendapati adanya gedung pendidikan yang kondisinya rusak seperti di SDN Bojong Baru,” papar Irwan Setiawan.

    Kepedulian Walikota, kata Irwan, bukan hanya soal perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. Di bidang pendidikan lainnya, Pemkot Cilegon juga sangat perhatian, seperti program bea siswa full sarjana, Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis di seluruh SDN dan SMP Negeri, penambahan empat SMP Negeri dan lain-lain.

    “Kalau bicara soal kerusakan di SDN Bojong Baru, ini kan sebetulnya sekolah sudah bertahun-tahun rusak. Tapi alhamdulillah baru di zaman Pak Helldy langsung mendapat bantuan rehab,” jelas Irwan.

    Diketahui, SDN Bojong Baru yang berlokasi di Lingkungan Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini sudah bertahun-tahun bangunannya mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemkot Cilegon.(BAR/DZH)

  • Dua Kali Diskors, Tetap Aja Gak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon Batal Digelar

    Dua Kali Diskors, Tetap Aja Gak Kuorum, Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon Batal Digelar

    CILEGON, BANPOS – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon batal digelar. Pasalnya, rapat tersebut hanya dihadiri enam orang anggota, sehingga tidak memenuhi kuorum.

    Diketahui, rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

    Rapat yang seharusnya digelar pukul 09.00 WIB, tapi harus diundur hingga pukul 11.00 WIB. Bahkan, sidang pun harus diskors sampai dua kali dan akhirnya harus dibatalkan karena jumlah anggota DPRD Kota Cilegon yang hadir tidak sampai setengah, atau hanya enam orang sehingga jumlah kuota forum (kuorum) belum memenuhi.

    Padahal terlihat di kursi paling depan sudah hadir Walikota Cilegon, Helldy Agustian; Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta; Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik.

    Sementara anggota dewan yang terlihat hadir yakni Hasbudin, Edison Sitorus, Rahmatullah, Noni Purba dan Rino Hadi Putera.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan penundaan Rapat Paripurna karena tidak memenuhi kuorum. “Tidak Korum,” kata Hasbi kepada awak media usai penundaan paripurna, Jumat (14/7/2023).

    Lebih lanjut dikatakan Hasbi, karena beberapa anggota DPRD sedang memiliki kesibukannya masing-masing, seperti halnya Fraksi Golkar.

    “Karena Golkar sedang bimtek partai, ada juga yang izin karena sakit karena tidak bisa datang,” ujarnya.

    “PKS izin ada yang sakit dan lainnya nggak tahu, itu urusan partai masing-masing,” tambahnya.

    Hasbi mengklaim bahwa pelaksanaan rapat paripurna antara DPRD dengan Pemkot Cilegon sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Yang jelas kita mekanisme tempuh, secara aturan tata tertib, kita beri kesempatan dulu. Karena mekanismenya begitu, kita skors pertama, kedua dan setelah diskors kedua masih tetap tidak kuorum, kita meminta persetujuan teman-teman untuk ditunda,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengatakan pihaknya hanya diundang oleh DPRD untuk melaksanakan rapat paripurna.

    “Pertama kami kan diundang oleh DPRD secara resmi dalam rangka LKPJ dan pajak retribusi dan pajak daerah,” ujarnya.

    “Kalau sudah memenuhi syarat kalau kita diundang tentu hadir, tapi kalau memang belum kirim kan, tadi kan sudah disampaikan nunggu hari Senin,” sambungnya.

    Dikatakan Helldy, penundaan rapat paripurna DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot Cilegon tidak menjadi masalah besar. “Ngga masalah, nggak keganggu, kan hari Senin tinggal berapa hari hari lagi kok,” tandasnya. (LUK/DZH)

  • BPKPAD Cilegon Jadi Rujukan Pengelolaan dan Pendapatan Retribusi Daerah

    BPKPAD Cilegon Jadi Rujukan Pengelolaan dan Pendapatan Retribusi Daerah

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon kembali menerima kunjungan dari berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan banyak daerah lain untuk belajar dan berkonsultasi banyak hal, mulai dari pengelolaan sampah hingga keuangan dan pajak serta retribusi daerah.

    Kali ini Pemkot Cilegon melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daearah (BPKPAD) menerima kunjungan 12 anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, pada pekan lalu.

    Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mendapatkan data dan informasi tentang pengelolaan perpajakan daerah dan retribusi daerah, dan implementasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022.

    Menurutnya, kunjungan kerja dari Komisi B DPRD Kota Depok itu menjadi kesempatan yang baik untuk saling belajar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Komisi B DPRD Kota Depok dan BPKAD Kota Cilegon untuk saling bertukar informasi dalam rangka meningkatkan PAD. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.

    Kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok ini, lanjutnya, menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman antara dua daerah, diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi Kota Depok serta wilayah lainnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari sekaligus koordinator kegiatan kunjungan kerja, mengungkapkan kepuasaannya setelah kegiatan tersebut.

    Ia menyatakan bahwa dirinya bersama anggota DPRD Kota Depok lainnya ingin mengetahui bagaimana BPKAD Kota Cilegon menerapkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap dapat membawa informasi dan pengetahuan tersebut untuk diterapkan di Kota Depok.

    “Dengan ini, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintahan Kota Cilegon, khususnya BPKAD Kota Cilegon, atas sambutan hangat yang diberikan kepada kami dan rombongan di Kota Cilegon. Kedepannnya, kami akan menerapkan informasi yang kami dapatkan ini di Kota Depok,” ucap Yeti.

    Tak hanya itu, Yeti juga menyampaikan minatnya dalam belajar mengenai pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Ia menganggap pengelolaan sampah di kota tersebut telah dilakukan dengan sangat baik, sehingga menjadi suatu inovasi yang bermanfaat. (ADV)