BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • ASN Banten Diminta Netral di Pemilu 2024

    ASN Banten Diminta Netral di Pemilu 2024

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menekankan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat bersikap netral jelang perhelatan Pemilu pada 2024 mendatang.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar saat menghadiri acara ‘Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN’ yang diselenggarakan di Gedung Bappeda Provinsi Banten pada Kamis (13/7).

    Bukan tanpa alasan Al Muktabar menginstruksikan para ASN untuk bersikap netral jelang Pemilu nanti. Pasalnya, hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

    “Dan tentu kita punya hajat besar ke depan penyelenggaraan pemilu serentak, dan di situ memang peraturan perundangan mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara,” kata Al Muktabar.

    Kemudian menyinggung soal penindakan, Asisten KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Pangihutan Marpaung menjelaskan, ASN yang terbukti melanggar netralitas bisa dikenai sanksi. Sanksinya pun cukup beragam, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuatnya. Bisa berupa sanksi moral, maupun sanksi disiplin dan administratif.

    “Kalau terbukti melanggar, ada sanksinya. Ada sanksi moral, ada sanksi disiplin. Sekarang masih ada PP 42 sanksi moral, ada di PP 94 ada sanksi disiplin. Sanksi administratif itu, Kalau terbukti ya,” terangnya.

    Bahkan, secara tegas Pangihutan juga menjelaskan, seorang ASN bisa dikenai sanksi berat jika terbukti terlibat aktif dalam kegiatan politik yang calon kandidatnya sudah ditetapkan.

    “Kalau sudah calon itu di PP 94 sudah pasti sanksi sedang dan berat. Kalau sudah calon ya, di PP94 itu Saksi sedang dan berat,” tegasnya.

    Sanksi berat yang dimaksud adalah berupa pemberhentian ASN dari jabatannya. Namun, Pangihutan menjelaskan, pemberhentian itu tidak bisa diartikan sebagai pemecatan melainkan diperhalus dengan sebutan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

    “Kalau di PNS bukan dibilang pemecatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Di PNS tidak ada kalimat pemecatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, itu di PP 94,” jelasnya.

    Meski secara tegas KASN mengatakan bahwa ASN bisa terkena sanksi bila ikut terlibat dalam kegiatan berbau politik, namun ia tidak bisa banyak menjelaskan saat disinggung soal adanya kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh Pj Gubernur Banten saat menghadiri pertemuan Musra (Musyawarah Rakyat) di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 14 Mei 2023 lalu.

    Padahal pertemuan itu terindikasi sebagai agenda pertemuan relawan dan simpatisan Jokowi yang di dalamnya, turut membahas mengenai gambaran calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

    Pangihutan menjelaskan atas kasus tersebut, pihaknya masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak lain guna menentukan, apakah kehadiran Pj Gubernur Banten dan kepala daerah lainnya di pertemuan tersebut termasuk kedalam pelanggaran netralitas ASN.

    “Itu belum bisa saya katakan, itu nanti lagi kita bahas antara Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. Tapi bukan fokus hanya pak Pj Gubernur Banten, tetapi semua nanti. Makanya nanti kami akan membuat rambu-rambu, nanti ke Mendagri akan bersurat, ini yang boleh dilakukan oleh PJ,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana menyebutkan ada satu ASN terindikasi telah melakukan pelanggaran netralitas. Namun, kasus tersebut sudah ditangani olehnya.

    “Ada terindikasi tapi kita sudah proses. Makanya, kita lakukan-lakukan pencegahan ini untuk biar tidak ada lagi seminimal mungkin, bahkan bila perlu zero lah. Tidak ada lagi pelanggaran kaitan dengan kode etik, terutama kaitan pelanggaran netralitas ASN,” tandasnya. (MG-01/ENK)

  • PKB Galau Dirayu PDIP

    PKB Galau Dirayu PDIP

    Diam-diam, PDIP mengajak PKB berkoalisi di Pilpres 2024 untuk mengusung Ganjar Pranowo. Ajakan ini membuat PKB galau. Sebab, ajakan ini cukup menarik di tengah nasib PKB yang belum menentu dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

    Adanya tawaran PDIP ini dibocorkan Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda. Huda menyatakan, ajakan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat mengunjungi DPP PKB, 2 Juni lalu. Saat itu, kedatangan Hasto diterima langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

    “Mas Hasto datang ke Kantor DPP PKB. Waktu itu, satu jam sebelum PDIP menerima PAN. Mas Hasto datang ngajak diskusi,” kata Huda, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Huda melanjutkan, saat itu Hasto merayu dengan alasan bahwa PDIP-PKB sudah lama berkoalisi.

    “Kira-kira Mas Hasto menyampaikan gini, ‘Ya selama ini kan kita bareng, PKB-PDIP. Kita bareng lagi lah’. Kira-kira begitu. Jadi, Hasto mengulurkan tangan ngajak PKB (berkoalisi),” ungkap Ketua Komisi X DPR ini.

    Saat itu, PKB menyatakan tetap komit berkoalisi dengan Gerindra dalam KKIR. Namun, seiring berjalannya waktu, PKB pun mulai menimbang-nimbang tawaran PDIP tersebut. Apalagi, permintaan PKB ke Gerindra agar segera mendeklarasikan Imin sebagai Cawapresnya Prabowo, belum juga dipenuhi.

    “Kami sampaikan ke Gerindra, KKIR tidak menutup PKB untuk bisa komunikasi dengan partai politik lain. Jadi, tetap memungkinkan untuk itu (merapat ke PDIP),” sambungnya.

    Kedatangan Hasto ke DPP PKB waktu itu juga terus ditindaklanjuti. Selasa (4/7), pimpinan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP bertemu di Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, muncul rencana pertemuan Imin dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Jadi, sudah dua fase dilalui. Tinggal satu fase lagi, yaitu ketemu Bu Mega,” sambung Huda.

    Mendengar kabar ini, Gerindra tak risau. Ketua DPP Gerindra Sudarto menyatakan, ajakan satu parpol ke parpol lain untuk berkoalisi adalah hal biasa. Termasuk ajakan kepada parpol yang sudah berkoalisi.

    “Kalau (PKB) ketemu PDIP, ya pasti diajak dukung Ganjar. Itu sudah lumrah. Kami biasa saja,” ucap Sudarto, kemarin.

    Sudarto menegaskan, Gerindra tidak khawatir PKB akan kepincut rayuan PDIP. Sebab, Gerindra sudah punya “cadangan” untuk membentuk koalisi baru.

    “Kan masih ada Golkar dan PAN,” imbuhnya.

    Namun, pihaknya yakin, PKB akan tetap setia di KKIR. “Saya percaya PKB tetap komit dengan kesepakatan koalisi bersama Gerindra,” ucapnya.

    Ketua DPP PKB Daniel Johan tidak setuju jika partainya disebut galau. Daniel bilang, hingga kini, PKB komit dalam KKIR dengan Gerindra. “Kan PKB sudah ada kesepakatan koalisi dengan Gerindra,” tegas Daniel, kemarin.

    Sementara, pengamat politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan menilai. posisi PKB tergantung pada tawaran dari Gerindra dan PDIP. Kalau Prabowo menjadikan Imin sebagai Cawapres, PKB tak akan pindah ke PDIP. Tapi, kalau Gerindra tidak jelas, lalu PDIP menawarkan kursi Cawapres, PKB akan pindah.

    Dengan kondisi ini, kata Kacung, posisi PKB masih serba mungkin. Karena dinamika koalisi masih dinamis. “Kan sekarang, masing-masing berbasis kalkulasi, mana yang lebih menguntungkan dan berpeluang menang,” tandasnya. (PBN/RMID)

  • Ngampak Konstitusional

    Ngampak Konstitusional

    NGAMPAK, kata itu merupakan kata verbatim dari aktivitas membelah kayu menggunakan kapak atau kampak. Kata ngampak digunakan biar lebih sederhana aja dalam berkomunikasi. Namun pada kelompok tertentu, kata ‘ngampak’ memberikan makna yang berbeda.

    Secara sederhana, tafsir kata ‘ngampak’ yang dimaknai pada kelompok-kelompok tertentu itu adalah mengancam seseorang, biasanya seorang pejabat, dengan suatu hal yang dapat berakibat buruk bagi sang pejabat, dan meminta sejumlah uang atau keuntungan lainnya, jika tidak mau hal itu dilakukan. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah blackmailing.

    Namun, aktivitas blackmailing masuk ke dalam aktivitas kriminal. Biasanya aktivitas itu dilakukan oleh para mafia atau gangster atau kelompok kriminal lainnya. Kalau masuk ke dalam aktivitas kriminal, maka sudah pasti tidak sesuai dengan konstitusi dong.

    Lalu bagaimana dengan ‘ngampak’ yang konstitusional? Apakah benar ada? Tentu bagi kalian yang membaca Vox Populi saya pada edisi terdahulu, pasti tahu arah tulisan ini kemana. Betul, kita akan mengulas dari sisi Drama Korea lagi.

    Dalam Drama Korea berjudul ‘Diary of Prosecutor’ episode 9, hampir seluruhnya menceritakan tentang pihak-pihak yang menggunakan celah hukum, untuk ‘ngampak’ para pejabat. Biasanya yang dikampak adalah pejabat publik seperti Kepala Polisi dan Kepala Kantor Pos, dengan cara melakukan gugatan.

    Ada tiga raja ngampak dalam drama tersebut. Namun dalam episode itu, hanya tersisa satu orang saja, namanya Kapak Hwang. Dia merupakan seorang peternak lebah, namun memahami dasar-dasar hukum Tata Usaha Negara hingga pidana.

    Meskipun bekerja sebagai seorang peternak lebah, Kapak Hwang akan menjadi pengangguran ketika musim ternak lebah berakhir. Saat itulah dia beraksi. Berbekal pemahaman akan dasar-dasar hukum, Kapak Hwang bekerja dengan giat dengan mencari-cari kesalahan kecil, dan melakukan gugatan.

    Dalam narasinya, Kapak Hwang memang memiliki hobi melakukan gugatan. Bahkan dalam lima bulan saja, dia mengajukan gugatan sebanyak 200 kasus. Artinya kalau dirinci, setidaknya dia mengajukan sebanyak 1 hingga 2 gugatan dalam sehari. Bahkan yang digugat, terkadang tidak tahu kenapa mereka digugat.

    Ibarat kalimat motivasi ‘Jadikan hobimu menjadi cuan’, hobi menggugat Kapak Hwang menjadi salah satu pemasukan bagi dirinya, selama masa libur ternak lebah. Disebutkan, Kepala Kantor Pos di Jinyeong kerap memberikan ‘upeti’ kepada Kapak Hwang, biar enggak digugat.

    Episode yang berdurasi 51 menit itu menggambarkan bagaimana malesnya Kejaksaan Jinyeong untuk ngeladenin Kapak Hwang. Pasalnya, mereka pun merasa bahwa Kapak Hwang hanya menjadikan mereka dan hukum sebagai alat untuk ‘ngampak’. Akan tetapi, mereka tidak bisa menolak, karena kalau menolak, Kapak Hwang akan mengajukan keberatan kepada atasan mereka.

    Gugatan yang disampaikan oleh Kapak Hwang memang sah, karena setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan, sekalipun itu seorang jaksa. Namun beberapa cara yang dilakukan oleh Kapak Hwang lah yang akhirnya membuat dia harus terjebak oleh hobinya sendiri.

    Pada salah satu scene drama, Kapak Hwang menuntut seorang anggota polisi setempat. Tuntutan itu karena dia sempat mengajukan permohonan informasi, terkait dengan catatan kriminal dan penyidikan, yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan sembarangan dan tanpa tujuan tertentu.

    Namun karena Kapak Hwang ternyata hanya mencari-cari kesalahan untuk melakukan gugatan, pada akhirnya dia mendapat ganjarannya. Dia digugat balik oleh para korbannya sebanyak 23 orang, atas tuduhan palsu yang dilakukan oleh si Kapak. Ending yang buruk bagi sang ‘penegak’ aturan.

    Itu di Drama Korea, bagaimana di Indonesia, khususnya di Banten? Alhamdulillah, tidak ada yang seperti itu. Pihak-pihak yang menggunakan haknya untuk menggugat dan mengajukan permohonan informasi, sama sekali tidak ada tujuan untuk ‘ngampak’.

    Pihak-pihak yang melakukan gugatan hingga permohonan informasi, melakukan tindakan tersebut hanya untuk menjaga hak mereka sebagai warga negara agar tidak direbut, secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh orang lain. Jadi sekali lagi, Alhamdulillah ‘ngampak’ konstitusional itu hanya terjadi di Drama Korea ya Ce’es BANPOS.

  • Gibran CS Siap Diturunkan Menangkan Ganjar

    Gibran CS Siap Diturunkan Menangkan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – PDIP akan menerjunkan kader-kader muda sebagai juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Beberapa nama yang diturunkan adalah Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan putra Ganjar Pranowo, Zinedine Alam Ganjar.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan menggaet para anak muda, menteri, dan kepala daerah dari PDIP untuk menjadi jurkam Ganjar. Dari kalangan muda, beberapa nama sudah menyatakan siap. Dua di antaranya adalah Gibran dan Alam Ganjar.

    “Mas Gibran sudah menyatakan siap menjadi jurkam,” ucapnya, di Jakarta, kemarin.

    Hasto melanjutkan, di Surabaya, PDIP juga punya kader muda cemerlang bernama Aryo Seno Baskoro. Pada Pilkada 2020, Seno menjadi Ketua Tim Pemenangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDIP. Saat itu, status Seno masih sebagai mahasiswa semester 1 di Universitas Airlangga.

    “Anak-anak muda yang matang kami persiapkan (jadi jurkam). Bukan sekadar karena kemudaannya, tetapi mereka memang punya visi,” lanjut Hasto.

    Sementara, jurkam dari kalangan kepala daerah antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

    Hasto melanjutkan, tim pemenangan Ganjar akan melibatkan figur yang mewakili semua kalangan. Mulai dari pengusaha, militer, hingga anak muda. Untuk posisi ketua dan wakil ketua, saat ini mengemuka dua nama yang mewakili unsur tersebut. Yaitu mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

    “Ini merupakan kombinasi yang sangat baik,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Hasto, komposisi tim kampanye Ganjar juga akan berdasarkan pendekatan geografis, pendekatan segmen pemilih, berdasarkan ketokohan, dan berbagai latar belakang serta profesi.

    Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Surokim Abdussalam menilai, wajar jika parpol menerjunkan anak muda sebagai jurkam. Pasalnya, jumlah pemilih dari kalangan milenial sangat besar, yaitu 68,8 juta.

    “Generasi milenial dominan di Pemilu 2024 dan akan menentukan kemenangan,” ucap Surokim.

    Apakah jurkam muda dan capres yang memiliki semangat anak muda bisa menarik suara kalangan milenial? Menurut Surokim, belum tentu. Partai politik harus memahami pola komunikasi generasi milenial dan tren isu yang berkembang. Ini pekerjaan yang menantang dan butuh pendekatan baru.

    “Tidak hanya urusan semangat muda, tetapi harus memiliki identifikasi habit dan juga kultur pada kalangan milenial,” ungkapnya.(PBN/RMID)

  • Diskominfosatik Kabupaten Serang Berdayakan KIM Turunkan Stunting

    Diskominfosatik Kabupaten Serang Berdayakan KIM Turunkan Stunting

    SERANG, BANPOS – Pemkab Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di 29 kecamatan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang.

    Mengingat dalam upaya menurunkan stunting merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya Dinkes maupun Dinas Keluarga Berencana Pemberdsayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak (DKBP3A).

    Hal itu terungkap pada Pembinaan dan Pemberdayaan KIM yang bertemakan ’Turunkan Stunting melalui Pemberdayaan peran KIM’ di Gedung D Universitas Primagraha (UPG) Cinanggung Kota Serang. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten dan Diskominfosatik Kabupaten Serang.

    Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Haerofiatna mengatakan bahwa peran KIM sejak dulu sangat dibutuhkan pro aktifnya, karena kuncinya KIM adalah informasi di masyarakat yang paling bawah dibandingkan dengan media sosial (medsos) yang ada di OPD Kabupaten Serang. Sehingga KIM diperlukan sampai Diskominfosatik memberikan stimulan yaitu bantuan.

    “Tujuannya untuk membantu seperti halnya kondisi stunting yang ada di Kabupaten Serang, agar semua masyarakat dan pejabat publik tahu dimana lokasi-lokasi stunting agar titik sasarannya tepat untuk di siasati dan di solusikan,” katanya, Kamis (13/7).

    Haerofiatna mengaku, meski belum maksimal, dirinya memastikan sudah ada beberapa KIM yang sudah berjalan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi (tupoksi) nya baik di Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel.

    ”Kepedulian masyarakat tentang KIM belum menguasai, belum tahu dampaknya seperti apa. Padahal, KIM ini luar biasa dampaknya untuk masyarakat Kabupaten Serang,”ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Diskominfo SP Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan kewajiban semua pihak, terutama diharapkan kepada kelompok informasi masyarakat yang terbentuk bisa menyampaikan informasi khususnya terkait stunting.

    ”Minimal mereka mengenal apa itu stunting, kemudian bagaimana melihat gejala atau ciri-ciri stunting, berapa jumlah objek atau penderita stunting atau gizi buruk, kemudian tahu upaya penanganannya seperti apa,” katanya.

    Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus namun secara bertahap. Ia juga menyampaikan dalam penyampaian informasi khususnya tentang stunting perlu adanya sebuah kerjasama dari semua pihak salah satu diantaranya KIM.

    ”Ini perlu kerjasama, jadi kami harapkan peran penting dari KIM salah satunya itu bisa menyampaikan kepada masyarakat khususunya tentang stunting, kita fokus pada stunting,” ujarnya.

    Kemudian, Kabid Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi pada Diskominfo SP Banten, Akhmad Subhan Syafaat berpesan kepada para anggota KIM se-Kabupaten Serang, agar bisa menyampaikan informasi yang valid terkait stunting.

    ”Harus menyampaikan informasi yang benar dan tangkal informasi hoax. Koordinasikan dengan pihak terkait jika ditemukan ada anak dengan ciri mengalami stunting,” ungkapny.

    Sekadar diketahui, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2019 angka stunting di Kabupaten Serang 39,43 persen, pada 2021 turun sebanyak 12,23 persen, dan tahun 2022 menurun diangka 0,8 persen. Berdasarkan data angka prevalensi stunting Kabupaten Serang pada tahun 2021 mencapai 27,2 persen dan tahun 2022 menjadi 26,4 persen atau turun 0,8 persen dan di tahun 2023 ini menargetkan turun menjadi 18 persen, kemudian tahun 2024 bisa mencapai target nasional yakni 14 persen.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kabid Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi pada Diskominfo SP Banten Akhmad Subhan Syafaat, Kabid Komunikasi Informasi Publik (KIP) pada Diskominfosatik Kabupaten Serang Ahmad Jajuli, dan puluhan anggota KIM. Sedangkan sebagai narasumber Kepala Dinkes yang juga Plt Kepala DKBP3A Kabupaten Serang Agus Sukmayadi. (MG-02/AZM)

  • Guru Honorer P1 Gelar Aksi Tuntut Kejelasan Nasib

    Guru Honorer P1 Gelar Aksi Tuntut Kejelasan Nasib

    SERANG, BANPOS – Berangkat dari belum adanya kejelasan untuk para guru honorer prioritas satu (P1) yang sudah lulus passing grade. Membuat para honorer tersebut pun geram dan menggelar aksi untuk menuntut kejelasan nasib mereka.

    Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) tersebut melakukan aksi di depan gedung DPRD Provinsi Banten.

    Ketua FGHNLPGSI, Hesti Kustrianingsih, dalam aksi tersebut mengungkapkan, mereka menuntut kejelasan terkait P1 guru yang sudah lulus passing grade.

    “Tuntutan kami, P1 yang sudah lulus passing grade, untuk Pemprov Banten kita menuntut sejumlah P1, 2.370 harus diakomodir dan diusulkan tahun ini juga sesuai PMK 212 tahun 2022, minimal P1 diselesaikan 2023 ini,” ungkapnya

    Hesti menyampaikan, guru honorer yang sudah lulus tahun 2021 sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan dari Pemprov Banten. Dirinya juga mempertanyakan terkait regulasi yang menurutnya belum adanya jaminan.

    “Kita datang kesini, kami sudah lulus tahun 2021 sekarang sudah di tahun 2023, sepertinya sabarnya sudah cukup buat kami. Beliau menyatakan pernyataan di media secara bertahap cuma bertahap sampai kapan tidak ada pernyataan detail sampai kapan bertahannya, apakah ada jaminan regulasi berpihak kepada kami, ini ada 200an perwakilan dari setiap daerah,” ujarnya.

    Hesti berharap kepada Pemprov Banten dan DPRD Banten untuk bisa segera mendapatkan solusi untuk para guru Honorer P1.

    “Harapannya dari ketua DPRD Provinsi Banten melakukan sikap tegas, memanggil Gubernur dan duduk bersama, ayo kita mencari solusi bersama-sama dari kami dan dari OPD OPD lainya. Ayo duduk bersama dan mencari solusi lainya,” ungkapnya

    Kemudian, Salah satu Guru Honorer P1, Riski Alfian (53) mengatakan, dirinya yang saat ini tidak lama lagi pensiun sampai saat ini masih belum adanya kejelasan. Ia berharap agar para guru dapat lebih dihargai.

    “Mungkin tiga tahun lagi saya pensiun. Tapi setidaknya, minimal kita ada pengakuan. Harapannya, pemerintah provinsi bisa terketuk hatinya untuk menghargai guru-guru. Dalam aksi ini, setidaknya kita sudah mencoba memperjuangkan, kalau tidak berjuang siapa lagi yang akan memperjuangkan kita,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Terus Pepet, AHY Jemput Anies Pulang Haji

    Terus Pepet, AHY Jemput Anies Pulang Haji

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus pamer kekompakan dengan Anies Baswedan. Tengah malam, AHY rela ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta) demi jemput Anies yang baru pulang haji. Demi kursi Cawapres, AHY terus pepet Anies.

    AHY tiba di Bandara Soetta, Rabu dini hari. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, ditemani Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harysa dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

    Kedatangan AHY langsung disambut relawan Anies yang sudah lebih dulu menunggu di Terminal 3 Bandara Soetta. Mereka, merupakan pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024 yang didukung NasDem, Demokrat, dan PKS lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

    Sontak, teriakan calon wakil presiden (Cawapres) ramai dilontarkan pendukung Anies untuk AHY. “Cawapres ganteng,” kata salah seorang relawan. “Cawapres milenial,” timpal yang lainnya.

    Karena pesawat yang membawa Anies pulang dari Arab Saudi belum mendarat, AHY beristirahat di sebuah kafe yang ada di Terminal 3 Bandara Soetta. Di sini, banyak relawan Anies yang ikut menunggu. Mereka tidak sungkan meminta swafoto bersama anak Presiden ke-6 tersebut.

    Sekitar pukul 01.05 WIB, pesawat yang ditumpangi Anies pun mendarat. AHY beserta rombongan langsung bergegas menyambutnya. Ratusan pendukung lain, berbaris membuat jalur dari pintu Terminal 3 menuju mobil yang terparkir di sisi jalan.

    Saat keluar pintu kedatangan, Anies tampak mengenakan pakaian koko berwarna biru dan peci hitam. Dia didampingi istrinya, Fery Farhati yang mengenakan baju gamis dan kerudung putih. Pendukungnya langsung bersholawat dan meneriakkan kata presiden.

    “Anies Presiden, Anies Presiden,” seru mereka.

    Anies lantas berjalan perlahan, karena pendukungnya memadati ruas Terminal 3. Dia pun menyalami pendukungnya satu per satu. Sesekali Anies berbincang dan melempar senyum. Di tengah perjalanan itu, giliran AHY yang menyalami Anies dan berpelukan sambil cium pipi kiri dan kanan. Keduanya lalu berjalan beriringan menuju mobil.

    Anies pun menyampaikan terima kasih kepada AHY dan pendukungnya, karena sudah datang menjemput. Dia juga meminta maaf, karena sudah mengganggu jam tidur mereka.

    “Saya ingin sampaikan terima kasih dulu kepada para relawan semua yang hadir, Mas AHY khususnya juga yang tampak khusus di sini menyambut. Terima kasih malam-malam, ini lebih dari jam 1 pagi masih tetap berada di Bandara,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Dalam kesempatan ini, Anies tidak banyak bicara politik. Khususnya soal kandidat Cawapres pendampingnya. Namun, dia sempat menyinggung pertemuannya dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo di sela ibadah haji.

    Eks Rektor Universitas Paramadina ini pun tertawa, saat ditanya apakah mendapatkan ilham soal sosok Cawapres setelah berkunjung ke tanah suci. Anies mengaku hanya fokus beribadah selama berada di tanah Arab. Dia meminta publik menunggu sampai waktunya membuka nama Cawapres.

    “Jadi, semua kegiatan kami di sana ya kegiatan ibadah. Sekarang sudah di Jakarta lagi, baru nanti mulai membahas hal-hal yang terkait dengan urusan Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, AHY menepis anggapan dirinya memepet Anies agar dipilih menjadi Cawapres. Mantan komando tugas bersama (Kogama) Partai Demokrat ini menegaskan, dirinya datang ke bandara hanya untuk bersilaturahmi dengan Anies karena sudah lama tidak bertemu.

    “Aduh nggak, kita hanya ingin menjemput saja. Saya waktu itu sempat antarkan dan kalau bisa turut menjemput saya senang sekali,” kata AHY.

    Suami dari Anissa Pohan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menetapkan dan mendeklarasikan Cawapres secara terbuka. Namun, AHY berharap siapapun nanti Cawapres yang dipilih, akan membawa kemenangan dan sukses memimpin negara.

    “Karena ini adalah perjuangan besar, membutuhkan upaya untuk saling menguatkan dan melengkapi sebagai pasangan yang juga bisa mempersatukan segala energi besar dari masyarakat yang pro perubahan,” katanya.

    Meski malu-malu mengakui berharap jadi Cawapresnya Anies, nyatanya ada beberapa baliho bergambar Anies dan AHY dengan tagline perubahan dan perbaikan. Wajah keduanya, terpampang di Jalan Margonda Raya, Depok dan ada di lampu merah Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Politikus senior Partai NasDem Bestari Barus menyampaikan, soal baliho merupakan bentuk dukungan yang wajar diberikan oleh anggota Koalisi Perubahan. Dia pun meluruskan bahwa sikap AHY yang getol menempel Anies, tidak bisa dipandang sebagai keinginan yang menggebu-gebu untuk dipilih sebagai Cawapres.

    “Antara Pak Anies dan AHY kenal bukan baru, sudah lama. Dan tidak hanya dalam konteks Pilpres saja, karena mereka sudah lama saling kontak,” ungkapnya.

    Soal urusan Cawapres, Bestari menyebut Anies masih punya banyak jadwal kunjungan silaturahmi dengan beberapa pendukungnya. Dia bilang, pertemuan bertujuan menggodok kriteria yang sudah ditetapkan dalam piagam kerja sama anggota koalisi.

    Walaupun demikian, Bestari mengakui pihaknya sudah mengantongi beberapa nama kandidat Cawapres. Namun penentuannya tetap ada di tangan Anies Baswedan. (PBN/RMID)

  • Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Terbentuk

    Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Terbentuk

    SERANG, BANPOS – Tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 500.05/Kep.26-Huk/2023.

    Pembentukan KDEKS dianggap sangat penting sebagai daya dorong dalam ekonomi pembangunan, kemaslahatan, pemerintah dan kemasyarakatan di Banten, terutama dalam arah kebijakan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah.

    “Untuk itu Program KDEKS Banten harus senantiasa diselaraskan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dimana basis utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Al Muktabar saat memberikan arahan pada Rapat Tim KDEKS Provinsi Banten, di Gedung Negara Provinsi Banten Jl. Brigjen KH. Syam’un No. 5 Kota Serang, Kamis (13/7).

    Dalam SK itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar duduk sebagai Pelindung bersama Ketua PUB yang juga mantan (eks) Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Penasihat Calon Wakil Gunernur (Cawagub) Banten periode 2017-2022, Embay Mulya Syarif dan KH Tb Hamdi Ma’ani yang juga Ketua MUI Provinsi Banten. Sedangkan duduk sebagai Ketua yakni Siti Ma’rifah yang juga merupakan Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

    Sedangkan untuk posisi Sekretaris diisi oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten Imaduddin Sahabat, Plh Sekda Banten Virgojanti dan Kepala OJK Regional Banten-Jakarta.

    Kemudian untuk jajaran direktur, diisi oleh para profesional yang sekaligus para tokoh pembentukan Provinsi Banten seperti Direktur Eksekutif Rizkullah Thohuri selaku ketua ICMI Provinsi Banten, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah M Tihami, mantan Rektor IAIN SMH Banten.

    “Saya masih ingat pembahasan gagasan itu di sini, di Rumdin. Ini saksi sejarahnya ada. Gagasan pembentukan KDEKS itu muncul karena potensi dan kesejarahan Banten sangat mendukung itu,” ujarnya.

    Pengukuhan kepengurusan KDEKS Provinsi Banten ini akan dilakukan di kantor Istana Wakil Presiden RI, Jakarta dalam waktu dekat yang dilantik langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin. Selain Banten, pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengukuhan kepengurusan KDEKS DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

    Ketua KDEKS Banten Siti Ma’rifah mengungkapkan, meskipun belum terbentuk, Alhamdulillah Pemprov Banten sudah meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2023 beberapa waktu lalu.

    Pemprov Banten raih penghargaan pada kategori Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Pesantren serta kategori Program Inkubasi Usaha Syari’ah.

    Tentunya ini menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah selain menjadi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah juga Hal yang Penting adalah untuk kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

    “Karena kita tahu di Banten jumlah umat muslim dan pesantrennya sangat banyak. Jika ini berkembang, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” katanya.

    Untuk itu, lanjutnya, sejalan dengan arah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dimana saat ini terus bergulir ke arah yang positif. pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 45,66 persen terhadap perekonomian nasional atau meningkat 3,45 persen dari tahun 2021. Penguatan UMKM menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas untuk terus dikembangkan.

    “Perluasan akses melalui sistem pembiayaan syariah harus terus didorong sehingga nanti Indonesia bisa menjadi pusat dan pengembangan produk halal dunia,” ucapnya. (RUS/AZM)

  • Hadirkan Pengalaman Mengesankan, Tri Perluas Layanan Digital 3Store

    Hadirkan Pengalaman Mengesankan, Tri Perluas Layanan Digital 3Store

    JAKARTA, BANPOS – Tri memperluas layanannya untuk semakin dekat dengan pelanggan setia melalui pembukaan 3Store ke-45 di KPPTI (Kantor Pusat PT Indosat).

    Membawa konsep digital lifestyle assistant dan mengusung desain minimalis, fun dan youthful, hadirnya 3Store ini bertujuan untuk memberikan layanan terbaik dan mewujudkan pengalaman yang mengesankan (marvelous experience) kepada para pelanggan.

    Hadir dengan jam operasional mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB pada hari Senin hingga Jumat, dan pukul 08.00 – 17.00 WIB di hari Sabtu.

    3Store ini akan dilengkapi dengan digital vending machine (3Digibox), layanan agent in service desk, dan juga QR Code untuk informasi produk terkini dari Tri.

    Produk-produk unggulan yang dihadirkan di 3Store diantaranya Kartu Perdana Happy 18GB dengan harga Rp55.000 dan Happy 100GB dengan harga Rp135.000 serta mendapatkan nomor cantik Tri secara gratis.

    Selain itu, bagi pelanggan yang bertransaksi di 3Store KPPTI berkesempatan untuk mengikuti ‘Wheel of Happiness’ yang berhadiah beragam merchandise menarik selama periode 14 Juli – 13 Agustus 2023.

    Ritesh Kumar Singh, Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Di era modern, inovasi adalah kunci untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

    Oleh karena itu, Tri dengan bangga meluncurkan 3Store di KPPTI dan mengundang pelanggan untuk merasakan pengalaman yang baru dan inovatif dan terhubung dengan teknologi terkini secara langsung.

    Kami berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan kami dengan mendengarkan dan mengapresiasi masukan dari pelanggan kami yang berharga.”

    Salah satu layanan yang terdapat di dalam 3Store, 3Digibox, memberikan cara baru untuk menikmati berbagai layanan pelanggan.

    Pelanggan bisa memilih nomor kartu perdana, pembelian pulsa dan paket data, melakukan pengisian saldo e-wallet, penggantian kartu dan berbagai kebutuhan digital lainnya secara mandiri di3Digibox.

    Digital Vending Machine akan beroperasi selama 24 jam dalam sehari, sekalipun saat 3Store tutup. 3Store di KPPTI merupakan cabang ke-45 yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hal ini merupakan perwujudan komitmen Tri untuk menjangkau serta melayani pelanggan secara nasional. Dengan lokasinya yang strategis di kantor pusat KPPTI, 3Store ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan digital para pelanggan dengan menyediakan akses ke produk, layanan eSIM, dan layanan digital terbaru.

    Informasi terkait lokasi 3Store bisa cek di www.tri.co.id/storelocator. Selain itu, berbagai informasi terkait produk dan layanan Tri bisa diakses melalui aplikasi bima+, maupun website resmi di www.tri.co.id.

  • Pak Dewan, Kata Zaki Segera Bahas dan Sahkan Dua Raperda Usulan Pemkab Tangerang

    Pak Dewan, Kata Zaki Segera Bahas dan Sahkan Dua Raperda Usulan Pemkab Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, meminta DPRD Kabupaten Tangerang segera membahas dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diserahkan ke Dewan.

    Zaki mengatakan, dua raperda yang diusulkan Pemkab Tangerang ke DPRD menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

    “Mudah-mudahan dua raperda dari Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa segera dibahas dan bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang,” kata Zaki usai menyampaikan dua raperda di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (13/7).

    Menurutnya, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pembaharuan dari perda sebelumnya. Perda ini merupakan penggabungan dari beberapa perda yang dijadikan menjadi satu.

    “Ada beberapa Perda yang harus dijadikan satu karena sama semuanya, ngurusin pendapatan daerah baik itu melalui pajak maupun retribusi,” jelasnya.

    Sementara Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menurutnya, sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Tangerang.

    “Kenapa Raperda ini dirasa penting terutama untuk perlindungan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan? Karena garis pantai Kabupaten Tangerang kurang lebih sekitar 51 km. Tentunya banyak masyarakat yang berada di pinggir pantai yang bergantung penghidupannya terhadap hasil laut dan juga hasil perikanan,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Tangerang juga menyampaikan penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda Kepemudaan.

    “Terkait dengan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu karena menjadi kebutuhan prioritas dalam pembangunan di sektor pendidikan dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang. Terkait dengan Raperda Kepemudaan diharapkan mampu menjadi pendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (DZH)