Penulis: Panji Romadhon

Bule Belanda Mampir ke Kantor Bupati Tangerang, Ada Apa?

TANGERANG, BANPOS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menerima kunjungan tim dari Dewan Air Belanda atau Dutch Water Authority (DWA). Tim DWA diterima di Ruang Coffee Morning, Kantor Bupati Tangerang.

Sekda mengungkapkan, kunjungan Dewan Air Belanda dalam rangka pelaksanaan program Blue Deal 2023, yang dicanangkan Pemerintah Belanda. Program ini mendukung daerah dan kota di dunia, termasuk Kabupaten Tangerang, terkait penanganan banjir dan mitigasi perubahan iklim.

“Selamat datang Mr. Toon Van Der Klugt di Kabupaten Tangerang. Penanganan banjir di Kabupaten Tangerang masih terus kita prioritaskan dan dirumuskan. Terima kasih atas kerja sama dan bantuannya,” ungkap Sekda, kemarin.

Penanganan banjir yang akan dilakukan Pemkab Tangerang saat ini terletak di wilayah Perumahan Puri Permai Kecamatan Tigaraksa. Tim teknis dari Belanda juga akan meninjau lokasi untuk melihat sejauh mana upaya penanganan banjir oleh pemerintah di lokasi tersebut.

“Tim teknis akan memberikan masukan dan evaluasi secara teknis. Semoga kerja sama ini manjadi pilot projects penangan banjir di kabupaten/kota yang lain,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya maksimal menangi dan mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Tigaraksa dan beberapa titik banjir seperti di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kelapa Dua, Curug dan Kecamatan Teluknaga.

Pada kunjungan tersebut Sekda Moch Maesyal Rasyid didampingi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Firzada Mahali, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Iwan Firmansyah, Kepala Bapeda Ujang Sudiartono, Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan Hendri Hermawan dan Sekretaris Bappeda, Erwin Mawandy. (DZH)

11 Juli 2023
Ini Sosok Sang Pelaku Jambret Uang Konsumen Toko Sembako Hingga Rp65 Juta

SERANG, BANPOS – Seorang konsumen agen toko sembako di Cilame, Kecamatan Serang, Kota Serang, bernama Indra Gunawan, menjadi korban penjambretan di sebuah toko sembako dengan kerugian sebesar Rp65 juta.

Menurut keterangan Indra, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB setelah dia mengambil uang sebesar Rp85 juta dari Bank BNI Cabang Serang di daerah Pisang Mas. Uang tersebut dia simpan dalam kantong kresek.

“Saya pergi ke Cilame dengan mobil untuk membeli kebutuhan sembako yang akan dijual kembali. Setelah tiba di toko, saya telah menghabiskan sekitar Rp20 juta untuk berbelanja dan melakukan transaksi dengan pemilik toko,” ungkapnya, saat dihubungi melalui telepon pada Senin (10/7).

Saat itu, Indra tidak memiliki kecurigaan apa pun terhadap situasi di bank maupun di dalam toko, karena kondisinya ramai. Namun, ketika dia baru saja membayar Rp20 juta ke toko dan sedang menghitung uang untuk membayar pemilik toko, tiba-tiba seorang penjambret mengambil uangnya dari belakang.

Penjambret itu langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang telah menunggunya di luar toko. Meskipun Indra dan beberapa warga lainnya berusaha mengejar pelaku, mereka tidak berhasil menangkapnya karena pelaku memiliki teman yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Satria.

“Setelah kejadian tersebut, saya segera melaporkannya ke Polsek Serang. Pihak kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan berdasarkan rekaman CCTV, diketahui bahwa penjambret tersebut merupakan bagian dari sebuah komplotan. Ada tiga sepeda motor di luar toko yang mengamati gerak-gerik saya baik di dalam maupun di luar toko,” tuturnya.

Indra menyesalkan kejadian ini karena meskipun uangnya disimpan dalam kantong kresek di sampingnya, penjambret tersebut tetap berhasil mencurinya.

Kanit Reserse Kriminal Polsek Serang, Iptu Aditya, membenarkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP.

“Dan saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan,” ujarnya. (MUF)

11 Juli 2023
Pemberhentian Direksi dan Komisaris Warnai RUPS Jamkrida Banten

SERANG, BANPOS – Gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten di aula Setda Provinsi Banten, KP3B, pada Jumat (7/7/2023) kemarin, menjadi sorotan karena keputusan pemberhentian atau pemecatan jajaran direksi dan komisaris PT Jamkrida Banten oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, sebagai pemegang saham pengendali.

Meskipun laporan kinerja lembaga penjamin plat merah tersebut menunjukkan peningkatan mencetak laba tiga kali lipat dibandingkan laba pada tahun 2021, keputusan pemberhentian tersebut tetap berlangsung.

Direktur PT Jamkrida Banten, Ahmad Rohendi saat ditemui menyatakan, bahwa pihaknya menghormati keputusan pemegang saham, yaitu Pemerintah Provinsi Banten dan PT BGD. Dimana, dirinya tidak merasa kecewa karena pergantian jajaran direksi dan komisaris merupakan proses yang biasa.

Namun dirinya ingin menekankan, bahwa kinerja Jamkrida Banten di tahun 2022 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun 2021.

“Pada tahun 2021, Jamkrida Banten mencatat laba sebesar Rp 2,6 miliar, sedangkan pada tahun 2022, labanya meningkat menjadi Rp 7,57 miliar. Selain itu, jumlah terjamin juga mengalami peningkatan signifikan dari 169.066 pada tahun 2021 menjadi 231.312 pada tahun 2022,” ujarnya, Senin (10/7).

Rohendi juga menambahkan bahwa volume penjaminan dan aset Jamkrida Banten mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, volume penjaminan mencapai Rp 1,27 triliun, sedangkan pada tahun 2022, angkanya meningkat menjadi Rp 2,12 triliun. Untuk aset, terjadi peningkatan dari Rp 275 miliar pada 2021 menjadi Rp 492 miliar pada 2022.

Selain memberikan kontribusi berupa dividen kepada Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2022, Jamkrida Banten juga berperan dalam pembangunan dengan menyerap tenaga kerja melalui penjaminan kredit produktif.

Terdapat 144.672 usaha mikro yang terjamin, dengan asumsi setiap usaha mikro menyerap tiga tenaga kerja, sehingga totalnya mencapai 434.016 tenaga kerja yang terserap.

Dalam informasi yang diperoleh, jajaran direksi yang diberhentikan meliputi Direktur Utama PT Jamkrida Banten, Hendra Indra Rachman.

Sementara itu, Direktur PT Jamkrida Banten, Ahmad Rohendi, juga termasuk dalam direksi yang diberhentikan, namun ia akan tetap aktif selama masa transisi sampai ada kepengurusan yang baru, bersama Komisaris Utama PT Jamkrida Banten, Didin Rasyidin Wahyu.

Adapun komisaris Independen, Irfan Ibrahim, telah menyelesaikan masa jabatannya pada Maret 2023. (RUL)

11 Juli 2023
Sidang Putusan Ditunda, Keluarga Korban Revenge Porn Merasa di-Ghosting Pengadilan

PANDEGLANG, BANPOS – Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang memutuskan untuk menunda sidang putusan terdakwa Alwi Husen Maolana, pda perkara Revenge Porn dan Sextortion. Hal ini membuat keluarga korban merasa terkena ghosting oleh pengadilan.

Sesuai jadwal, Majelis Hakim PN Pandeglang seharusnya membacakan putusan dengan Nomor perkara 71/Pid.sus2923. Namun kuasa hukum terdakwa melakukan pengajuan pembelaan atau pledoi kepada majelis hakim.

“Konsekuensi dari permintaan kuasa hukum terdakwa untuk diberikan kesempatan menyampaikan pledoi yang berindikasi pada penundaan persidangan,” kata Majelis Hakim PN Pandeglang, Hendy Eka Chandra, Selasa (11/7).

Atas perubahan tersebut, berdasarkan pantauan di dalam lokasi persidangan, dari pihak keluarga korban melontarkan protes kepada majelis hakim dan korban pun menangis histeria usai mendengar putusan.

Sidang tersebut juga dilakukan tertutup saat kuasa hukum terdakwa mengajukan dan membacakan nota pembelaan atau pledoi, karena mengandung unsur asusila. Yang mana pada awalnya jadwal itu digelar secara terbuka untuk umum.

Penundaan sidang itu membuat kecewa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk keluarga korban yang telah menantikan keputusan dari proses peradilan, sehingga mempengaruhi perasaan korban yang mungkin mengharapkan keadilan dan penyelesaian kasus.

Iman Zanatul Haeri, kakak korban revenge porn, merasa kecewa atas keputusan tersebut. Sebab yang seharusnya hari ini sudah keluar putusan, namun pada nyatanya Majelis Hakim melakukan Ghosting atau ‘hilang’ tiba-tiba.

“Kami keluarga sangat kecewa, yang mana pada awalnya majelis hakim akan memutuskan putusan vonis, akan tetapi mereka melakukan Ghosting,” katanya.

Sebelumnya, terdakwa telah dituntut 6 tahun penjara oleh JPU dengan didakwa melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Selain itu, dia terancam denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. (DZH/ANT)

11 Juli 2023
Duh, Pemkot Tangerang ‘Nyeleneh’ Dalam Penggunaan Fitur TikTok Shop

TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang tengah melakukan gebrakan baru dalam melakukan diseminasi informasi. Pasalnya, ide kreatif namun agak ‘nyeleneh’ dilakukan oleh Pemkot Tangerang, dengan menggunakan fitur TikTok Shop untuk ‘jualan’ program pemerintahan.

Diketahui, TikTok Shop tengah mencuri perhatian. Banyak tertimoni mengatakan bahwa penjualan langsung meroket usai melakukan live streaming. Bermodal lihai di depan kamera, pelanggan langsung menghampiri.

Tren ini pun akhirnya dilirik Pemkot Tangerang melalui Dinas Komunikas dan Informatika (Diskominfo). Lewat Bidang Desiminasi Informasi Komunikasi Publik (DIKP), Pemkot menggelar Live Jualan Program Pemkot Tangerang, melalui siaran live akun TikTok dan Instagram di @tangerangtv, Selasa (11/7).

Kepala Bidang DIKP, Ian Chavidz Rizqiullah, mengungkapkan dalam program ini, Kang Ian dan Neng Adel akan melakukan siaran langsung melakukan pemaparan dan tanya jawab bersama followers terkait program-program yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang.

Mulai dari, dunia pendidikan, kesehatan, pembangunan, pelayanan administrasi kependudukan bahkan hingga pemakaman, yang dapat dimanfaatkan warga Kota Tangerang.

Dalam hal ini, Live Jualan Program ditujukan untuk menyampaikan informasi terkait seluruh program dan layanan yang dimiliki Pemkot Tangerang, dan tentunya dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat Kota Tangerang.

Harapannya, semakin banyak informasi program atau layanan yang tersampaikan, akan semakin banyak dimanfaatkan atau dirasakan keberadaan pada program itu sendiri.

“Tadi, Live Jualan Program berlangsung satu jam saja. Mulai pukul 09.00 hingga 10.00 wib di TikTok dan Instagram @tangerangtv. Ini menjadi trobosan baru bagi Diskominfo dalam penyiaran atau penyebarluasan informasi untuk masyarakat,” ungkap Ian.

Ia pun menuturkan, antusias follower sejak awal dimulai hingga siaran berakhir cukup baik, sebagai tahap awal. Tercatat, lebih dari 500 akun di Instagram berkunjung untuk menyaksikan Live Jualan Program ini.

Tak terkecuali, buruan pertanyaan dari para follower juga terus berdatangan silih berganti. Bahkan, terpantua sejumlah followers dari luar Kota Tangerang juga turut menyaksikan.

“Pertanyaan paling banyak datang terkait pencarian kerja. Dimana dalam hal ini, Disnaker Kota Tangerang memiliki fitur Cakap Kerja pada aplikasi Tangerang yang menyajikan sederet lowongan kerja yang dapat diakses seluruh masyarakat Kota Tangerang. Terlebih, Disnaker juga rutin menggelar virtual job fair setiap bulannya dengan ribuan lowongan pekerjaan,” papar Ian.

Kata Ian, melihat antusias dari para follower Live Jualan Program ini akan kembali digelar Diskominfo. Namun, terkait hari dan waktu siaran, masyarakat diimbau untuk terus pantau informasinya melalui akun Instagram @tangerangtv.

“Live Jualan Program juga akan kami permanis dengan give away, salam-salam, atau segmen menarik lainnya,” katanya. (DZH)

11 Juli 2023
Projo Banten Desak DPP Projo Laporkan Alifurrahman ke Polisi

SERANG, BANPOS – Dugaan pencemaran nama baik relawan Pro Jokowi (Projo) yang dilakukan oleh Alifurrahman SA melalui kanal YouTube Seaword TV, berujung pada desakan pelaporan.

Ketua Projo Banten, Zulhammedy Syamsi, mendesak DPP Projo untuk segera melaporkan Alifurrahman SA ke Kepolisian. Alifurrahman dituding telah melakukan penghinaan terhadap Projo melalui kanal YouTube.

“Alifurrahman telah menyerang kehormatan, menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Projo melalui YouTube Channel Seaword TV yang tayang pada tanggal 7 Juli 2023,” kata Zulhamedy Syamsi melalui keterangan tertulis.

Dalam tayangan Youtube Channel Seaword TV itu, beberapa kalimat Alifurrahman SA yang diduga telah menyerang kehormatan, menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Projo sebagai berikut:

“dia kan jadi ga bisa hidup karena dia masih bergantung hidupnya, kayak Projo gitu ya, … … … artinya dia ingin mendekat atau merapat atau membela orang-orang yang ga pelit dalam bahasa lain ya orang-orang yang bayarlah … … … jadi ya mungkin relawan Prabowo kemarin ketika datang ke relawan Projo itu mungkin ya udah bayar, ga pelit dia, makanya diterima… …. …. mungkin juga sudah membayar gitu ya, ga pelit akhirnya ya diterima sama Projo” menit 2:57

“Yang anti dengan kegiatan-kegiatan musra, kenapa, ya karena ini kek gini isinya gitu, relawan relawan yang masih belum selesai sama perutnya sendiri, yang musuhnya adalah orang-orang pelit yang itu artinya dia ingin merapat atau membela orang-orang yang ga pelit, ini kan masalah bagi negeri ini gitu, kalau anda mengaku sebagai relawan Jokowi pemikiran anda seharusnya soal negara ini, soal bangsa ini, bukan soal urusan perut pribadi.” Menit 4:30

“Dari pernyataan Budi Arie itu semakin menunjukkan bahwa musra yang diselenggarakan di berbagai kota ini, sebenarnya itu cuma masalah masalah logistik, maka wajar kalau pada akhirnya dalam beberapa kesempatan Budi Arie mengatakan bahwa pemenang atau dalam survey relawan musra banyak orang yang memilih Prabowo Subianto, ya karena sesuai sama yang membiayai kayaknya” Menit 5.00

“Tayangan Youtube Channel Seaword TV itu membuat saya secara pribadi sakit hati. Saya Ketua Projo Banten dan saya juga Sekretaris Musra Banten. Apa yang ditudingkan oleh Alifurrahman, jelas fitnah belaka. Tidak ada itu dana dari Prabowo. Kami sendiri menggali potensi yang ada di daerah,” ujar Ketua Projo Banten yang biasa disebut Medy.

Terlebih tayangan tersebut menjadi sumber berita media online katalogika dengan judul “Elite Relawan Projo Terima Mahar Rp40 M Dukung Prabowo”.

“Apa yang dilakukan Alifurrahman, saya duga sudah melanggar Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (1) jo Pasal 45 dan 45 A UU No 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” jelas Medy.

Sehingga Zulhammedy Syamsi selaku Ketua Projo Banten mendesak DPP Projo agar melaporkan Alifurrahman ke Kepolisian.

“Saya sendiri sebagai Ketua Projo Banten dan Sekretaris Musra Banten akan melayangkan surat peringatan hukum atau somasi ke Alifurrahman,” kata Medy. (DZH)

11 Juli 2023
Permahi Soroti Truk Besar Lalu Lalang di Jalan Raya Serang-Rangkasbitung di luar Jam Operasional

SERANG, BANPOS – Keberadaan truk besar bertonase yang kerap berlalu-lalang di Jalan Raya Serang-Rangkasbitung meskipun bukan jam operasional, disoroti oleh LKBH DPN Permahi.

Hal tersebut telah melanggar aturan jam operasional truk bertonase besar yang hanya boleh beroperasional pada pukul 22.00 malam hingga pukul 05.00 pagi.

Sekretaris Direktur LKBH DPN Permahi, Rizki Aulia Rohman, mengatakan bahwa pihaknya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat fakta yang terjadi.

“Fakta yang ditemukan masih saja ditemukan truk-truk yang nekat beroperasi di luar jam 10 malam sampai jam 5 pagi, yang seharusnya bisa tertib demi keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat yang sedang berkaktifitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7).

Pihaknya pun meminta kepada pemerintah, baik itu Pemkab Serang, Pemkab Lebak maupun Pemprov Banten, untuk segera menindak tegas truk-truk bertonase besar, yang beroperasi di luar jam operasional.

“Kami mendorong pihak Dishub Pemkab serang dan Pemkab lebak serta Pemprov Banten untuk menindak tegas apabila masih di temukan truk truk besar yang melewati jalan raya serang rangkas bitung, dengan melakukan penertiban di titik titik tertentu, melakukan koordinasi dengan pihak aparat hukum dalam hal ini kepolisian setempat,” tegasnya.

Menurutnya, hal itu sangat berkaitan dengan keselamatan masyarakat yang berkendara di sana. Apalagi dari temuan di lapangan, selain tidak tertibnya truk bertonase besar, kondisi jalan dan penerangan pun buruk.

“Ini juga memberikan risiko yang tinggi penyebab kecelakaan. Kami berharap semua pihak bisa saling berkoordinasi dan menegakkan aturan, serta kesadaran dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan hak hak bagi pengguna jalan lainnya,” tandasnya. (DZH)

11 Juli 2023
Masyarakat Tuntut Pembangunan Zona Campuran Sepatan Timur-Tangerang Disetop

TANGERANG, BANPOS – Pembangunan Zona Campuran Sepatan Timur yang merupakan kawasan campuran perumahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Tangerang, ditolak oleh masyarakat.

Pembangunan kawasan seluas 1.081,87 hektare dan meliputi lebih dari 7 desa tersebut ditolak, lantaran diduga tidak memiliki perizinan yang memadai.

Koordinator Aksi, Yanto, mengatakan bahwa aksi yang dihadiri lebih dari 300 orang massa itu sempat didatangi oleh pejabat desa dan pengembang. Namun, tidak ada respon atas tuntutan aksi tersebut.

“Aksi hari ini dihadiri lebih dari 300 orang masyarakat, juga hadir pejabat desa, pengembang dan APH. Namun sangat disayangkan tidak ada yang memberikan tanggapan atas aksi yang kami lakukan, alias bungkam,” kata Ketua Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMASI) Tangerang Raya itu.

Yanto menegaskan bahwa aksi yang pihaknya lakukan, memuat beberapa tuntutan kepada pihak pengembang, yakni PT Angkasa Land dan PT Bumi Bandara Indah (BBI).

Tuntutan tersebut di antaranya: setop pengerjaan pembangunan, sebelum perizinan dan dokumen seperti Amdal dan Amdalalin, terpenuhi oleh pihak pengembang dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik.

“Penanganan dampak pembangunan harus komprehensif, dan pembelian harga pembebasan lahan masyarakat yang sesuai dan tidak merugikan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar (AMPP) Tangerang Utara, Richad, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal tuntutan tersebut hingga tuntas.

“Gerakan kita seirama dengan SOMASI bahwa tetap terus menjaga kita punya daerah, bahwa proyek pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami akan mengawal ini sampai tuntutan dipenuhi,” ujar Richad.

SOMASI dan AMPP PASEBA menegaskan akan terus memperingatkan pihak pejabat dan pengembang untuk memenuhi tuntutannya. Mereka juga akan menggelar aksi yang lebih besar dalam jangka waktu dekat ini, untuk mewujudkan tuntutan tersebut. (DZH)

11 Juli 2023
Koperasi yang Kuat dan Berdaya Saing Wujudkan Kemajuan Ekonomi di Cilegon

CILEGON, BANPOS,- Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon tengah bersiap menyambut perayaan hari jadi koperasi ke- 76 pada 12 Juli. Kehadiran koperasi yang kuat dan berdaya saing akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi di Kota Cilegon dan seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon Didin S Maulana sebagaimana rilis Dinas Kominfo setempat menyatakan bahwa acara puncak hari koperasi akan dilakukan di akhir bulan Juli, dengan agenda peluncuran duta koperasi ukm, penyerahan badan hukum koperasi syariah, dan penyampaian penghargaan kepada koperasi.

“Pada acara puncak hari koperasi nanti ada sejumlah agenda yang sudah kita persiapkan. Salah satunya pemberian penghargaan kepada koperasi yang sudah melaksanakan pendidikan keanggotaan. Selain itu ada agenda peluncuran duta koperasi ukm,” ujar Didin di kantornya, hari ini.

Didin yang juga mantan Kadis Kominfo menjelaskan bahwa pada Hari Koperasi Nasional tahun 2023 juga akan menjadi momentum peringatan Hari Koperasi Nasional dengan thema “Bangga Berkoperasi, Indonesia Maju”.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.

“Koperasi merupakan sokoguru ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap melalui peringatan ini, masyarakat semakin menyadari bahwa koperasi adalah usaha yang sesuai dengan karakteristik negara kita. Kita semua, dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan koperasi,” terang Didin.

Didin mengungkapkan, dengan adanya peringatan Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tahun, diharapkan koperasi di Kota Cilegon dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Didin sangat optimis bahwa kehadiran koperasi yang kuat dan berdaya saing akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi di Kota Cilegon dan seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, pada acara hari koperasi tersebut pihaknya juga akan mengundang pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Cilegon, sebagai tamu kehormatan.

“Acara diawali berdialog dgn gerakan koperasi (pengurus Dekopinda) tentang perkoperasian di kota Cilegon, dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dalam memperingati hari koperasi ke-76. Momen kebersamaan dengan gerakan koperasi ini, akan terus kami lakukan untuk kemajuan koperasi di kota Cilegon,” ucap Didin. (ADV)

11 Juli 2023
Walikota Helldy Ancam Mutasi Pejabat Tak Becus Serap Anggaran

CILEGON, BANPOS – Peringatan keras disampaikan Walikota Cilegon Helldy Agustian, kepada para pejabat eselon III (kepala bidang) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon agar memaksimalkan realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Bila tak mampu, Helldy isyaratkan akan memutasi pejabat tersebut.

Demikian ditegaskan Helldy saat menjadi pembina Apel Pagi di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Senin lalu.

“Para kabid (kepala bidang) di setiap perangkat daerah saya minta agar bisa bertanggung jawab terhadap anggaran yang sudah ditetapkan. Realisasikan anggaran itu dengan baik dan benar,” tandas Helldy yang juga politisi Partai Gerindra ini dengan nada tegas.

Helldy juga menegaskan agar efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran perlu ditingkatkan demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

“Kita harus mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan tepat dan bertanggung jawab. Setiap anggaran yang telah ditetapkan itu harus bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika memang terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut, sangat memungkinkan adanya mutasi,” tegas Helldy.

Helldy Kembali menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp500 miliar, dimana dari jumlah tersebut, 70 persen dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 30 persen sisanya digunakan untuk pembangunan.

“Dengan porsi anggaran tersebut saat ini kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon telah meningkat. Hal itu terbukti dengan kenaikan honorarium untuk RT/RW ebesar Rp1 juta yang menjadi tertinggi di Provinsi Banten. Selain itu, pemberian beasiswa full sarjana untuk 5.000 orang, serta kenaikan honorarium bagi guru honorer dan berbagai program lainnya,” papar Helldy.

Menurutnya, dengan anggaran pembangunan yang terbatas, dirinya tetap berupaya untuk memastikan peningkatan pembangunan di Kota Cilegon agar tidak tertinggal dengan kota atau kabupaten lain di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat.

“Meskipun dana pembangunan kita sedikit, kita tetap berusaha agar pembangunan di Kota Cilegon ini tidak tertinggal, yaitu dengan melakukan lobi dengan pemerintah pusat. Banyak bantuan yang diberikan pusat untuk Kota Cilegon, contohnya pengelolaan sampah dimana kita tidak menggunakan APBD tetapi dari PLN sebesar Rp10 miliar, serta program-program lain yang sudah berjalan maupun yang tengah kita upayakan,” ucapnya. (ADV)

11 Juli 2023