BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Ribuan Mancing Mania Cilegon Ikuti Jedogan Mancing Bersama Walikota Helldy dan PT KS

    Ribuan Mancing Mania Cilegon Ikuti Jedogan Mancing Bersama Walikota Helldy dan PT KS

    CILEGON, BANPOS,- Area danau perkantoran Pemkot Cilegon menjadi lautan manusia. Untuk kedua kalinya pada bulan Agustus 2023, Pemkot Cilegon menggelar Mancing Bareng yang diikuti sedikitnya 1.600, pada Kamis (31 Agustus 2023).

    Mancing kali ini berbarengan dengan Hari Ulang Tahun ke-53 Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan juga PT HUT PT Krakatau Steel (KS) ke-53.
    Ketua Panitia Jedogan Mancing Bareng Masyarakat yang juga Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian (Diskominfo) Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengatakan, sedikitnya 700 kilogram ikan lele, patin dan ikan bawal yang disebar di danau tersebut.

    “Selain ikan, kita siapkan juga doororize untuk masyarakat Kota Cilegon. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Wali Kota Helldy Agustian dan juga PT KS yang ke-53 tahun,” ujar Agus Zulkarain.

    Sementara Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengucapkan terimakasih kepada direksi PT KS yang telah secara bersama bersedia membuat agenda Mancing Bareng atau Jedogan Mancing.

    “Saya ucapkan terimakasih bahwa KS telah membuat kegiatan mancing bersama masyarakat, dan ini mudah-mudahan menjadi simbiosis mutualisme dalam membangun Cilegon,” tandas Helldy yang juga politisi Partai Gerindra Cilegon dihadapan ribuan warga atau para pemancing mania .
    Pada kesempata Jedogan Mancing tersebut, Helldy berharap dengan kesamaan HUT KS dengan dirinya juga bisa menyamakan persepsi untuk membangun Cilegon lebih baik lagi.

    ” HUT KS ultah ke 53, saya juga sama. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun Cilegon, mensejahterakan masyarakatnya,” ucap Helldy.

    Pada momentum ini, Helldy mengapresiasi KS yang telah membuat program membangun 100 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) anti gempa untuk masyarakat Cilegon.

    “Saya berterimakasih karena KS punya program 100 RTLH anti gempa, dan sore ini akan sama sama kita resmikan rumah ke- 53 dari RTLH Anti Gempa,” tandas Helldy.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel Purwono Widodo mengungkapkan bahwa pada momentum HUT ke-53 KS, pihaknya mengajak masyarakat untuk menikmati kegiatan Mancing Bareng.

    “Berawal dari usulan Pak Wali kepada saya, untuk mengadakan Mancing Bersama masyarakat, dan kebetulan Pak Wali berulang tahun ke -53 juga, dan ternyata banyak sekali masyarakat yang daftar lebih dari seribu pemancing,” ucap Purwono Widodo.

    Pada momentum special tersebut Purowono berharap, kedepannya agenda mancing bersama masyarakat bisa menjadi agenda rutin antara PT KS dengan Pemkot Cilegon.

    “Ini tentu baik sekali agar hubungan masyarakat dengan pemerintah dan juga industri berjalan baik. Saya berharap kedepan, menjadi agenda rutin PT KS dengan Pemkot Cilegon,” terang Purwono.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon Isro Mi’raj mewakili masyarakat berterimakasih memebrikan apresiasi atas diselenggarakannya acara Jedogan Mancing antara Pemkot Cilegon dan PT KS yang telah melibatkan masyarakat Cilegon dalam kegiatan tersebut.

    Dia berharap agenda seperti ini bisa menumbuhkan semangat dan kerjasama, antara masyarakat, pemerintah, dan juga Industri dalam membangun Cilegon.

    “Saya mewakili masyarakat ikut senang dan kegiatan ini menjadi salah satu penyemangat dalam membangun kota Cilegon,” papar Isro Mi’raj.(adv)

  • Menjadi Narasumber Utama, Kota Cilegon Pelopor Penggunaan KKPD Tingkat Nasional

    Menjadi Narasumber Utama, Kota Cilegon Pelopor Penggunaan KKPD Tingkat Nasional

    CILEGON, BANPOS,- Pemkot Cilegon melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menjadi narasumber utama. Cilegon telah berprestasi dan dinobatkan sebagai pelopor penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

    Adalah Kepala BPKPAD Cilegon, Dana Sujaksani mewakili Pemkot Cilegon sebagai narasumber utama pada acara sosialisasi KKPD yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI) di Kota Makassar, Selasa 29 Agustus 2023.
    Pada acara sosialisasi KKPD ini dihadiri 24 Pemerintah Daerah se-Sulsel, serta pihak Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) dan Bank Bank BJB.

    Turut hadir juga Kepala Group Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia, serta dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda).

    Dana Sujaksani dalam paparannya mengatakan bahwa Pemkot Cilegon ditunjuk oleh BI karena telah menjadi pelopor dan rujukan pemerintah daerah lain dalam implementasi KKPD.

    Dana mengungkapkan sejak penggunaan KKPD dalam melakukan transaksi keuangan di Lingkungan Pemkot Cilegon, tercatat sudah 23 daerah berkunjung ke Kota Cilegon.

    “KKPD di Kota Cilegon kami mulai dari penyusunan regulasi, perjanjian kerjasama dengan bank, sampai dengan berjalannya mekanisme pembayaran KKPD ini tentu tidak mudah. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antar-stakeholder pihak Kementerian Dalam Negeri, Bank Persepsi, serta perangkat daerah,” ujar Dana, sebagaimana dirilis Dinas Kominfo, Rabu 30 Agustus 2023.

    Menurutnya banyak manfaat yang didapatkan dengan penerapan KKPD, antara lain mempercepat pengeluaran anggaran dan mengoptimalkan realisasi belanja.

    “Sejauh ini implementasi KKPD tentu ada saja kendala. Tetapi jika kita tidak menjalani terlebih dahulu tentu kita tidak mengetahui apa yang menjadi tantangan serta hambatan yang akan terjadi. Untuk itu kami mengambil tindakan implementasi KKPD ini untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini,” terang Dana.

    Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy B. Wijanarko menyampaikan bahwa penyelenggaran acara sosialisasi ini merupakan komitmen bersama untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

    “Program KKPD ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptasi transaksi non-tunai lebih inklusif,” terang Rudi.

    Pada kesempatan tersebut, Rudi juga memaparkan aplikasi melalui ekosistem QRIS. Dengan QRIS ini pemerintah daerah dapat menggunakan KKPD di lebih dari 27 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah.

    “Dengan potensi tersebut, KKPD dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi,” papar Rudy.

    Sementara itu, Anwar Musadad selaku Analis Kebijakan ahli Madya Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong penggunaan KKPD guna mengoptimalisasikan anggaran.

    “Kami telah terbitkan dua kali surat edaran. Surat edaran tersebut yakni Optimalisasi percepatan realisasi belanja APBD. Hal ini penting sebab belanja APBD berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional, sekaligus dapat membangkitkan sektor UMKM,” ungkap Anwar.

    Dengan dukungan dari semua stakeholders terkait, kata Anwar, tujuan penggunaan KKPD diharapkan dapat tercapai yaitu mewujudkan transaksi non-tunai, fleksibel, aman dan akuntabel serta meningkatkan tingkat pengembalian (return) saldo kas pemerintah (cash management).

    “Diharapkan dengan sosialiasi terkait penjelasan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah se-Sulawesi Selatan dapat memberikan pemaham yang memadai sehingga terciptanya tujuan dari pada penggunaan KKPD,” ucap Anwar.(adv)

  • Untuk Naik Kelas, UKM Cilegon Dituntut Kuasai Digital Marketing

    Untuk Naik Kelas, UKM Cilegon Dituntut Kuasai Digital Marketing

    CILEGON, BANPOS,- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) Kota Cilegon melakukan seleksi terhadap 180 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi calon tenant pada Inkubator Wirausaha di Kota Cilegon, Selasa 29 Agustus 2023.

    Seleksi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong agar UMKM di Kota Cilegon terus naik kelas dan mampu bersaing hingga pasar Nasional dan Internasional.

    “Kami ingin para pelaku UKM di Kota Cilegon banyak yang naik kelas. Seleksi ini menjadi sarana untuk menjaring para pelaku UKM potensial agar dapat menyempurnakan usahanya, baik dari aspek produk, pasar, brand atau merk hingga mendapatkan permodalan,” ujar Kepala Dinkop-UKM Kota Cilegon Didin S Maulana disela Seleksi Calon Tenant Inkubartor Bisnis di Kantor Dinkop-UKM Kota Cilegon, Selasa (29 Agustus 2023) lalu.

    Didin menjelaskan, setidaknya di Kota Cilegon ada 180 pelaku UKM yang mendaftar. UKM yang mendaftar hanya akan diterima untuk mengikuti proses pendampingan di Inkubator Bisnis sebanyak 120 orang.
    Dimana, para calon peserta seleksi merupakan para pelaku UKM yang memiliki kriteria tertentu di antaranya memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun.

    Kemudian memiliki target pasar, memiliki tempat usaha, berkomitmen untuk mampu mempertahankan usahanya minimal tiga tahun dan warga asli Kota Cilegon serta prioritas usia dibawah 40 tahun.

    “Proses seleksi ini akan dilakukan selama 3 hari dengan melibatkan para ahli dan akademisi. Karena itu, para pelaku UKM yang menjadi peserta diwajibkan untuk menyusun proposal sebagai bahan penilaian,” terang Didin.

    Para pelaku UKM yang masuk Inkubator Bisnis, kata Didin, akan mendapatkan pendampingan hingga Desember 2023.

    Untuk diketahui, di Inkubator Bisnis ini, para pelaku UKM akan mendapatkan pelatihan dari berbagai aspek, mulai dari semangat jiwa kewirausahaan, peningkatan kualitas produk.

    Kemudian akan mendapatkan aspek perizinan, digital marketing dan tatacara kemasan produk hingga bisnis matching dengan perbankan untuk peluang modal. “Atas dasar itu, saya berharap para peserta serius mengikuti pendampingan di Inkubator Bisnis ini,” papar mantan Kadis Kominfo Cilegon.

    Dengan diselenggarakannya pembekalan ini, Didin berharap, para pelaku UKM di Kota Cilegon bisa naik kelas.

    “Targetnya, penyerapan tenaga kerja bisa meningkat dan produk UMKM-nya dapat menjadi produk ekspor,” tandas Didin.

    Sementara itu, Koordinator Tim Penilai yang juga Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr Meutia mengatakan, pihaknya telah menemukan banyak pelaku UKM yang memiliki konsep dan produk sangat bagus.

    Dengan konsep yang bagus tersebut, diyakini berpeluang para pelaku UKM akan mampu bersaing dipasaran.

    “Potensi UKM di Kota Cilegon ini sangat bagus. Ada banyak saya temukan produk dan konsepnya bagus-bagus. Saya melihat mereka sudah cukup kreatif,” ungkap Meutia.

    Menurut Meutia, para pelaku UKM di Kota Cilegon memiliki peluang berkembang cukup besar, karena selain bahan baku yang pada umumnya dibutuhkan tidak sulit dan juga didukung dari Pemerintah Kota Cilegon.

    “Para pelaku UKM di Cilegon hanya butuh kontinuitas atau berkesinambungan untuk meningkatkan inovasi dan penguasaan digital marketing saja. Untuk urusan permodalan ada sejumlah solusi. Saya melihat, Pemkot Cilegon sudah sangat luar biasa membantu permodalan. Saat tinggal kesiapan mereka untu terus bersemangat tanpa kenal Lelah mengembangkan usahanya,” ucap Meutia.(adv)

  • KKM Uniba se-Kecamatan Walantaka Gelar Penyuluhan Hukum Soal KDRT 

    KKM Uniba se-Kecamatan Walantaka Gelar Penyuluhan Hukum Soal KDRT 

    SERANG, BANPOS – Sebanyak empat kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa (Uniba) se-Kecamatan Walantaka menggelar kegiatan seminar penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Walantaka, Rabu (9/8). Kegiatan penyuluhan hukum ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak psikologis bagi korban.
     
    Koordinator DPL Kecamatan, Wahyu Wiguna, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sengaja dilaksanakan dengan tema KDRT atas usulan dari masyarakat. Ia berharap, dengan dilaksanakannya penyuluhan ini, masyarakat semakin paham tentang KDRT.
     
    “Dengan adanya seminar ini, diharapkan masyarakat semakin paham tentang ap aitu KDRT, apa yang akan terjadi ketika melakukan KDRT, undang-undangnya jelas. Kemudian hukumnya juga jelas dan diusahakan jangan sampai terjadi,” ungkapnya. 
     
    Ia menyampaikan, kegiatan ini menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang hukum dan psikolog. Hal ini ditujukan untuk mempertegas tentang undang-undang KDRT dan sejauh mana hukuman terhadap pelaku-pelaku yang melakukan KDRT. 
     
    “Kemudian dilanjutkan dengan psikolog (mengedukasi) apabila terjadi KDRT maka apa yang harus dilakukan, diberikan contoh seperti tetangga harus peduli, masyarakat harus peduli dan jangan sampai dibiarkan adanya menimbulkan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.

    Koordinator Pelaksana kegiatan, Anis Fachruri, mengatakan bahwa kegiatan seminar ini merupakan gabungan dari empat kelompok KKM yang berada di Kecamatan Walantaka dengan mengundang perwakilan kelurahan antara lain Kelurahan Tegalsari, Pengampelan, Pabuaran dan Lebakwangi. 
     
    “Dari kegiatan ini, para mahasiswa berharap agar masyarakat bisa bersama-sama mencegah dan dapat mengimplementasikan ‘stop kasus KDRT’,” ucapnya.
     
    Sekretaris Kecamatan Walantaka, Mahfud, mengaku pihaknya menyambut baik adanya seminar penyuluhan hukum yang dilatarbelakangi maraknya kasus kekerasan dalam pemberitaan. Ia juga mengapresiasi para mahasiswa yang sudah berinisiatif membantu mengedukasi warga terkait dengan KDRT. 
     
    “Terkait seminar tentang KDRT ini, Kecamatan Walantaka menyambut baik dengan adanya acara mahasiswa seperti ini. Inginnya dari 14 kelurahan se-Kecamatan Walantaka ini diundang, ternyata hanya kelurahan yang ditempati oleh mahasiswa yang sedang KKM saja, dari RT, kader, dan harapannya tentunya sangat positif, membantu supaya masyarakat teredukasi,” katanya.
     
    Dalam penyampaiannya, Lawyer, Legal Spesialis pada Law Office Lembaga Bantuan Hukum Tajusa Azhari, Rendi, mengakui bahwa masyarakat sangat antusias menyambut materi yang disampaikan. Diakui olehnya, masyarakat banyak mengerti dan sadar terkait adanya pelanggaran-pelanggaran serta sanksi yang luar biasa atas perilaku berkaitan dengan KDRT. 
     
    “Harapan kami, masyarakat lebih sadar dan lebih mengerti dan menghindari perilaku KDRT. Salah satunya bisa dihindari dengan didasarkan oleh agama dan kepercayaan agar tetap harmonis dalam menjalankan rumah tangga, sehingga dapat menghindari perselisihan yang mengakibatkan KDRT,” terangnya.
     
    Hal yang sama diakui oleh Agung Prabowo Wisnubroto, Psikolog yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, respon masyarakat cukup bagus, karena mereka memiliki keingintahuan untuk terlibat dalam mencegah KDRT, paling tidak masyarakat itu bisa melakukan upaya secara mandiri untuk merespon tingginya angka kekerasan dan tingginya konflik dalam rumah tangga.
     
    “Tentu akan lebih bagus apabila ada tindak lanjut dari kegiatan kali ini, misal semua elemen bisa merespon agar (Walantaka) bebas KDRT, bisa bebas kekerasa terhadap anak. Sehingga seluruh komponen itu bisa terlibat dan tentu semoga yang hadir ini bisa juga menjadi salah satu agen perubahan dari desa lainnya,” tuturnya.
     
    Dari kegiatan tersebut, Agung mengharapkan adanya satu layanan khusus yang disediakan baik oleh desa maupun kecamatan untuk merespon situasi atau saat terjadinya kasus dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap Perempuan. 
     
    “Lebih jauhn lagi harapannya adalah terciptanya kampung yang lebih ramah untuk semuanya, ramah untuk perempuan dan untuk anak,” tandasnya. (CR-01/ENK)

  • Proses Hibah Aset Kejari ke Pemkot Sedang Berjalan

    Proses Hibah Aset Kejari ke Pemkot Sedang Berjalan

    CILEGON, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon tengah memproses hibah sejumlah aset Barang Milik Negara (BMN) ke Pemerintah Kota Cilegon. Saat ini proses pertukaran aset lewat mekanisme hibah itu tengah berproses di Pusat.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Kejari Kota Cilegon, Imelda Manurung mengatakan, ada tiga aset BMN milik Kejari yang dipertukarkan dengan Pemkot Cilegon sebagaimana penggunaan Kantor Eks DPMTSP yang saat ini ditempati sebagai Kantor Kejari.

    Kata dia, aset Kejari yang dipertukarkan itu yakni lahan tanah di Bonakarta, bangunan gedung Eks Kantor Kejari di Bendungan dan aset tanah Kejari di Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    Kemudian, Imelda mengungkapkan, proses hibah aset itu sudah dimulai sejak 2021 dan diajukan secara berjenjang. Pihaknya mengajukan hibah aset mulai dari pengajuan ke Kejati, Kejagung hingga Kementerian Keuangan. Saat ini, kata Imelda, keadministrasian hibah BMN itu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

    “Syukur alhamdulilah, suratnya sudah ada. Suratnya pada bulan Mei 2023. Bahwa Intinya Kementerian Keuangan sudah menyetujui proses hibah terhadap 2 bidang tanah dan 5 unit bangunan. 5 unit bangunan ini, Kantor Kejari Cilegon, pos satpam, ada juga rumah dinas,” ujar Imelda ditemui di Kejari Cilegon, Rabu (9/8).

    Lebih lanjut, Imelda menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi di internal kejaksaan. Yakni menunggu proses keadministrasian dari Kejagung.

    Karena dalam surat dari Kementerian Keuangan tersebut terdapat ketentuan yang harus dipenuhi mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah.

    Imelda menerangkan, hibah aset nantinya dapat diserahkan ke Pemkot Cilegon jika telah keluarnya surat keputusan dari Kejagung.

    “Kalau keputusan tentang jenis, jumlah dan nilai BMN turun (dikeluarkan Kejagung), langsung kita siapkan naskah hibah,” tuturnya.

    Mengenai rencana Pemkot Cilegon yang saat ini akan merehab bangunan Eks Kantor Kejari lama di Bendungan untuk dijadikan Gedung Assessment Center, Imelda mendapat informasi tersebut.

    Ia menegaskan, agar Pemkot dapat bersabar. Karena hingga saat ini keadministrasian hibah aset masih berproses.

    “Kalau misalnya, Pemda langsung melakukan rehab, itu jelas salah. Karena ini sedang proses hibah. Tanah (Eks Kantor Kejari) memang milik Pemda tetapi gedung milik kita. Kalau misalnya tiba-tiba merenov itu, berarti merenov BMN. Jadi mohon bersabar,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pemkot Tangerang Minta Camat dan Lurah Harus Responsif

    Pemkot Tangerang Minta Camat dan Lurah Harus Responsif

    TANGERANG, BANPOS – Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang terus rutin dilaksanakan, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh wilayah Kota Tangerang.

    Kali ini, Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, memberikan arahan kepada para camat, sekretaris camat, serta para Kepala Seksi Kecamatan se-Karawaci pada kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Rabu (9/8).

    Sachrudin menyampaikan kepada seluruh pegawai kecamatan dan kelurahan, agar bisa semakin responsif dan adaptif terhadap permasalahan sosial di wilayahnya. Mengingat hal ini jadi salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pemerintahan di masyarakat.

    “Lakukan jemput bola, turun ke wilayahnya sambil melakukan pengawasan atau bantu potensi yang bisa didorong, biar mereka bisa merasakan kita hadir untuk masyarakat,” ungkap Sachrudin.

    Kehadiran para perangkat wilayah, kata Sachrudin, jadi garda utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, diperlukan loyalitas, integritas dan tanggung jawab untuk menjalankannya.

    “Sampaikan program-program Kota Tangerang mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, agar semakin banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Sachrudin juga turut mengajak seluruh pegawai di tingkat kecamatan serta kelurahan, untuk dapat mendorong masyarakat menyemarakkan HUT RI ke-78 ini. (DZH)

  • Wujudkan Kota Tangerang Liveable, Ratusan Rumah Dibedah Selama 2023

    Wujudkan Kota Tangerang Liveable, Ratusan Rumah Dibedah Selama 2023

    TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) terus berkomitmen mewujudkan kondisi layak hidup (liveable) di Kota Tangerang. Salah satunya, melalui program bedah rumah yang baru saja dilaksanakan di salah satu rumah tidak layak huni milik warga, yang berada di RT 02/RW 03, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

    Kepala Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, menuturkan bahwa program bedah rumah ini merupakan bentuk tindaklanjut dari strategi kebijakan Pemkot Tangerang, dalam menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Kota Tangerang.

    Dihadiri secara langsung oleh Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, program bedah rumah ini akan menyasar 8 unit di Kelurahan Pabuaran, 107 unit di Kecamatan Karawaci, serta keseluruhannya ada 700 unit di Kota Tangerang selama tahun 2023 ini.

    “Ini merupakan skema dan strategi kebijakan Pemkot Tangerang untuk mengoptimalisasi ketersediaan rumah yang layak huni untuk semua masyarakat Kota Tangerang,” ujar Kepala Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, Rabu, (9/8).

    Ia melanjutkan, Dinas Perkimtan Kota Tangerang juga menggandeng Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sampai tingkat kelurahan, untuk memetakan dan menentukan rumah-rumah yang akan menjadi sasaran realisasi program bedah rumah tersebut.

    Menurutnya, rumah yang akan dibedah akan mendapatkan perbaikan dan pembangunan ulang, meliputi atap, dinding dan lantai dengan standar kelayakan yang terjamin.

    “Kriterianya seperti ketentuan yang telah kita pahami bersama. Dalam proses realisasi program bedah rumah ini, kita menggunakan barometer atap, dinding, dan lantai untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi perbaikan rumah,” jelasnya.

    Selain itu, Dinas Perkimntan Kota Tangerang berharap rumah yang telah dibedah dapat terawat dengan baik, sehingga para penghuni rumah tersebut dapat terlepas dari kekhawatiran jangka panjang. Serta, mampu mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Tangerang.

    “Ke depannya kita akan terus bekerjasama dengan semua pihak untuk mengintervensi kepedulian antar sesama lewat program bedah rumah. Setelahnya, semua penghuni yang rumahnya dibedah dapat hidup dengan nyaman, aman, dan tenang,” terangnya.

    Madrawi, sebagai pemilik rumah yang dibedah mengaku bersyukur dengan adanya program tersebut. Sebab, program itu dapat mewujudkan impiannya untuk dapat memiliki rumah yang layak huni.

    “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena segera mewujudkan mimpi mempunyai rumah yang layak. Terima kasih untuk semua pihak, terutama Pemkot Tangerang,” ungkap pria berusia 48 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai penjual es cincau tersebut. (SUG/DZH)

  • Kapolda Banten ‘Lulus’ Lintasan Baru Uji Praktik SIM C di Polres Cilegon

    Kapolda Banten ‘Lulus’ Lintasan Baru Uji Praktik SIM C di Polres Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Sejumlah pelayanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (Pusyandu) Mapolres Cilegon dikunjungi Kapolda Banten, Irjen Rudy Heriyanto, Rabu (9/8). Dalam kunjungan kerja itu, Kapolda Banten menyempatkan untuk mengetes lintasan S yang digunakan untuk ujian praktek SIM C. Kapolda Banten, Irjen Rudy Heriyanto datang didampingi Wakapolda Banten Brigjen M Sabilul Alif dan sejumlah pejabat utama Polda Banten.

    Saat di Pusyandu, Kapolda Rudy menyempatkan berbincang dengan masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Di lokasi, Kapolda juga berbincang dengan para petugas yang sedang memberikan pelayanan. Dalam kunjungan itu, orang nomor satu di Polda Banten ini juga mengecek lintasan terbaru yakni lintasan bentuk S untuk ujian praktik SIM C.

    Di lokasi itu, Kapolda mencoba langsung lintasan S dengan kendaraan roda dua dan helm Polres Cilegon. Kapolda tampak mencoba rangkaian ujian lintasan S dari awal hingga garis akhir. Kapolda Rudi juga melihat langsung pemohon yang mengikuti ujian praktek SIM C sekaligus berbincang.

    Kabagops Polres Cilegon, Kompol Andi Suherman mengatakan, kunjungan kerja Kapolda Banten beserta rombongan pejabat utama Polda Banten dalam rangka melakukan pengawasan dan pengecekan terkait pelayanan yang ada di Polres Cilegon. Pelayanan yang dicek diantaranya mulai dari pengecekan tahanan, pengecekan pelayanan pembuatan SKCK, SIM hingga mengecek ujian praktek SIM C.

    “Dari pertama yang dicek oleh beliau adalah pelayanan 110, pengecekan tahanan, pengecekan Posko Presisi, kemudian setelah itu pelayanan SKCK, SIM dan praktek uji SIM,” ujar Andi.

    Kemudian Andi menyatakan, Kapolda dalam kesempatan kunjungan kerja juga menyempatkan mencoba lintasan terbaru, lintasan S.

    “Sebelumnya, praktik uji SIM itu ada angka 8 tetapi ada peraturan terbaru, jadi angka 8 itu diganti, dihilangkan jadi letter S,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Kapolda memberi arahan kepada seluruh jajaran Polres Cilegon untuk dapat meningkatkan pelayanan. Di mana dalam menjalankan tugas dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

    “Tentunya arahan Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda untuk tingkatkan pelayanan. Yang terbaik untuk masyarakat supaya kita bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik,” katanya.

    Sementara itu, Kasatlantas Polres Cilegon, AKP Riska Tri Arditia mengatakan, meski baru dua hari sejak pemberlakuan Senin kemarin, tingkat kelulusan uji praktik yang diikuti pemohon pembuatan SIM C baru mencapai 95 persen, mengingat dari total 12 pemohon hari ini, sebanyak 10 pemohon diantaranya dinyatakan lulus uji praktik. Hal ini berdampak signifikan, dibanding dengan tingkat kelulusan uji praktik SIM C pada uji praktik lintasan dengan skema lama.

    Padahal pada skema lintasan uji praktik sebelumnya, dari sebanyak 50 pemohon SIM C baru per harinya yang menjalani uji praktik, hanya sebanyak 50 persen saja yang lolos.

    “Kalau untuk tingkat kelulusannya memang berpengaruh. Dari 12 pemohon pembuatan SIM C baru ada sebanyak 10 pemohon yang lulus uji praktik itu setelah kita beri kesempatan uji praktik selama tiga kali. Kalau yang tidak lulus itu mungkin karena kurang fokus aja. Rata-rata dari dua orang yang tidak lulus karena berhenti di titik pengereman, melewati titik pemberhentian dan menyenggol pembatas,” paparnya.

    Kemudian, Kasat Lantas Riska menerangkan, saat ini lintasan dengan bentuk S sangat memudahkan masyarakat. Karena lintasan tidak serumit seperti yang dahulu. “Yang saat ini lebih dimudahkan,” katanya.

    Sejauh ini hanya sebagian kecil yang tidak lulus ujian praktek karena beberapa hal. Diantaranya berhenti diluar garis setop dan menurunkan kaki saat ujian. “Satu itu setop setelah garis setop, kedua, kaki turun. Karena praktek tidak boleh turun kakinya,” tuturnya.

    Mantan Kasat Lantas Polres Pandeglang ini, menyatakan, kepada pemohon yang tidak lulus ujian disediakan coaching clinic. Wadah coaching clinic disiapkan agar pemohon sebelum ujian dapat berlatih terlebih dahulu. “Kalau tiga kali gagal kita berikan coaching clinic. Semisalnya ada yang belum yakin untuk ikut tes, bisa mengikuti coaching clinic,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Tingkatkan Kualitas SDM Petani, DPKP Pandeglang Gelar Sekolah Lapang

    Tingkatkan Kualitas SDM Petani, DPKP Pandeglang Gelar Sekolah Lapang

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai upaya untuk menggali berbagai potensi pada sektor pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang menggelar Sekolah Lapang (SL) di Kampung Kadukanas, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Selasa (8/8) lalu.

    “Sekolah Lapang sebagai salah satu metode bagi para Kelompok Tani (Poktan) dan masyarakat dalam menggali berbagai potensi di sektor pertanian,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita kepada wartawan.

    Menurutnya, sekolah lapang tersebut merupakan salah satu metode penyuluhan yang paling efektif dan efisien untuk mentransfer ilmu.

    “Sekolah lapang dipandang sebagai salah satu metode penyuluhan yang paling efektif dan efisien untuk transfer ilmu antara penyuluh, kelompok tani serta masyarakat, yang bermuara pada peningkatan produktivitas sektor pertanian,“ terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap sekolah lapang ini dapat mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para petani.

    “Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas bagi para petani di Kabupaten Pandeglang,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala DPKP Kabupaten Pandeglang, Nasir mengatakan, dengan adanya sekolah lapang ini sangat efektif dalam proses meningkatkan kualitas SDM para petani.

    “Sekolah lapang terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kualitas SDM para petani, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada kemajuan di sektor pertanian,“ katanya.

    Dijelaskannya, kegiatan sekolah lapang dirancang dalam rangka meningkatkan kompetensi para petani, dimana para petani ini merupakan ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Sekolah lapang ini mampu memberikan ilmu pengetahuan bagi para petani dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi bagi para petani di Kabupaten Pandeglang“ ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Cagar Budaya Water Toren Pandeglang, Berdiri Kokoh Walau Minim Anggaran

    Cagar Budaya Water Toren Pandeglang, Berdiri Kokoh Walau Minim Anggaran

    PANDEGLANG, BANPOS – Cagar budaya water toren atau menara air Pandeglang yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda, hingga saat ini masih berdiri kokoh ditengah pusat Kabupaten Pandeglang memiliki nilai bersejarah.

    Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pandeglang, Heryana mengatakan, bangunan menara air berciri khas arsitektur Belanda tersebut dibangun sejak tahun 1848 yang dulunya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah perkotaan.

    “Jadi menara air ini konon ceritanya untuk memenuhi kebutuhan air Pandeglang dan Rangkasbitung, jadi di Warunggunung kan ada juga menara air itu sumbernya dari Pandeglang,” kata Heryana kepada wartawan, Rabu (9/8).

    Dijelaskannya, bangunan menara air ini bagian bawahnya terbuat dari batu kali yang tersusun sedemikian rupa, selain itu terdapat sebuah pintu masuk berada di sisi barat daya dengan dua buah daun pintu berpanil kayu.

    “Iya ini gaya Belanda, pada bagian pintu atasnya terlihat bouvenlicht berupa panil-panil kaca dengan bagian atasnya berbentuk lengkungan setengah lingkaran, pintu ini merupakan akses untuk memasuki ruang mesin,” terangnya.

    Menurutnya, bangunan bersejarah ini sering dijadikan tempat spot selfie warga saat melintas jalan tersebut karena terlihat instagramable.

    “Suka ada yang foto-foto juga, mungkin karena tempatnya bagus disitu bangunan bersejarah,” ujarnya.

    Sampai saat saat ini, kata Heryana, menara air atau water toren tersebut masih terus dilakukan perawatan walaupun terkendala tidak ada anggaran perawatannya.

    “Iya kita selalu merawatnya dengan dibersihkan, karena tahun ini kita tidak ada anggaran akhirnya kita swadaya saja. Dulu ada juru pelihara untuk membersihkan rumput disekitar itu,” ungkapnya. (dhe)