BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • DPRD Banten Fokus Kawal Percepatan Pembangunan Puspemkab

    DPRD Banten Fokus Kawal Percepatan Pembangunan Puspemkab

    SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten terus mengawal percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang.

    Terlebih, Raperda Percepatan pembangunan Puspemkab Serang tersebut sudah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Serang yang saat ini tengah dievaluasi Pemprov Banten.

    Hal itu terungkap saat Reses Anggota DPRD Banten asal Dapil Kabupaten Serang, Muhsinin dan Umar Barmawi di Aula KH. Syam’un pada Kamis, (15/6). Mereka diterima oleh Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Nanang Supriatna, Staf Bupati Bidang SDM dan Kesra Rahmat Fitriadi dan para Kepala OPD terkait.

    Anggota DPRD Banten asal Dapil Kabupaten Serang, Muhsinin menyampaikan, sesuai dengan amanat undang-undang pembangunan Puspemkab Serang masih tanggung jawab Pemprov Banten dan Pusat, oleh karenanya perlu adanya desakan akan tersebut.

    “Kita bagaimana memaksimalkan kontribusi Pemprov Banten sesuai amanat undang-undang, bahwa pembangunan Puspemkab Serang masih tanggung jawab Pemprov Banten dan Pusat. Jadi, bagaimana memaksimalkan kontribusinya terhadap Kabupaten Serang karena itu amanat undang-undang maka harus didesak supaya cepat,” ujarnya. Kamis, (15/6).

    Sebagai masyarakat yang duduk sebagai Anggota DPRD Banten, kata Politisi Partai Golkar ini sebuah kewajiban memperjuangkan agar Pemprov Banten memprioritaskan Kabupaten Serang dalam pembangunan Puspemkab Serang yang berlokasi di Kecamatan Ciruas dan Kragilan.

    “Wajar bagi kami memperjuangkannya sebagai warga dan Anggota DPRD Banten,”ucap Muhsinin.

    Senada dengan itu, Anggota DPRD Banten Fraksi PKB, Umar Barmawi menyampaikan, Pihaknya pun akan mendorong Pemprov Banten bersama Anggota DPRD Banten dapil Kabupaten Serang lainnya untuk memprioritaskan pembangunan Puspemkab Serang.

    “Bantuan keuangan atau membangun gedung memang masih kurang, makanya kami mendorong agar penambahan anggaran atau penambahan membangun gedungnya,” ucapnya.

    Kemudian, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Serang, Nanang Supriatna mengatakan, untuk tahun 2023 bantuan keuangan Pemprov Banten dialihkan untuk pembangunan dua gedung di Puspemkab Serang yang tengah dilaksanakan. Selanjutnya, Pemkab Serang juga berharap tahun berikutnya Pemprov Banten untuk kembali membangun gedung di Puspemkab Serang.

    “Bantuan provinsi bukan berupa uang tapi berupa bangunan yang di hibahkan kepada Pemkab Serang, contoh kita perlu gedung DPRD itu kalau bisa, di bangun oleh Pemprov Banten dan diserahkan kepada Pemkab Serang,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Chandra Asri Latih Guru SMA

    Chandra Asri Latih Guru SMA

    CILEGON, BANPOS – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) memahami bahwa untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan yang layak, dibutuhkan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan serta keterampilan yang mumpuni dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar siswa.

    Untuk itu, Chandra Asri menggelar pelatihan Guru SMA/SMK/sederajat sebagai upaya mendorong peningkatan kompetensi tenaga pengajar di Cilegon.

    Selain pemberian materi untuk penguatan kapasitas guru, pelatihan ini juga difokuskan pada materi seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Industri Petrokimia Banten, yakni Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris.

    Corporate Shared Value (CSV) Manager Chandra Asri, Wawan Mulyana, mengatakan sebagai mitra pertumbuhan, Chandra Asri mendukung penuh program-program peningkatan kompetensi guru sebagai langkah awal dalam meningkatkan mutu pendidikan dan melahirkan SDM unggul serta berdaya saing.

    “Pelatihan guru ini juga menjadi upaya Chandra Asri dalam meningkatkan kesempatan bagi warga lokal, khususnya yang berdomisili di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi,” kata Wawan, Kamis (15/6).

    Program ini dapat sejalan dengan beroperasinya Politeknik Industri Petrokimia Banten yang merupakan hasil kolaborasi Chandra Asri, Mitra Industri Cilegon dan Kementerian Perindustrian dimana pelatihan guru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas siswa sehingga dapat diterima di Politeknik tersebut.

    “Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Cilegon diharapkan dapat semakin meningkat,” ungkapnya.

    Pelatihan yang berlangsung pada 12-13 Juni 2023 di Hotel Aston Cilegon ini ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada para Guru dalam mempersiapkan murid-murid sekolah untuk seleksi ujian masuk perguruan tinggi, khususnya Politeknik Industri Petrokimia Banten.

    Selain itu, Chandra Asri menggandeng Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagai trainer untuk memberikan pelatihan pada total 80 orang guru bidang mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan Bimbingan Konseling yang berasal dari 20 SMA/SMK/Sederajat di Cilegon.

    “Setelah pelatihan dilaksanakan, seluruh guru akan mengadakan BIMBEL intensif kemudian dilanjutkan dengan Pengadaan Try Out Siswa sebagai bentuk persiapan seleksi ujian masuk

    Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Industri Petrokimia Banten,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Kota Tangerang Salurkan BOSDA Inklusif

    Kota Tangerang Salurkan BOSDA Inklusif

    TANGERANG, BANPOS — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang kembali melakukan optimalisasi pendidikan inklusif dengan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah Inklusif. BOSDA Inklusif disalurkan baik untuk sekolah SD maupun SMP.

    Kepala Disdik Kota Tangerang, Jamaluddin menuturkan, penyaluran BOSDA Inklusif merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di Kota Tangerang. Lanjutnya, Disdik Kota Tangerang menyalurkan dana operasional tersebut, sebesar Rp200 juta per tahun untuk SMP negeri, dan Rp100 juta per tahun untuk SD negeri.

    “Program BOSDA Inklusif ini merupakan bentuk langkah konkret kami untuk menyediakan pendidikan inklusif di Kota Tangerang. Lewat adanya BOSDA Inklusif ini, sekolah-sekolah penyelenggara tidak perlu khawatir mengenai biaya dan fasilitas, karena sudah bisa ditanggung lewat dana BOSDA Inklusif yang akan disalurkan secara langsung ke sekolah-sekolah penyelenggara tersebut,” ujar Kepala Disdik Kota Tangerang, Jamaluddin.

    Ia melanjutkan, Disdik Kota Tangerang juga telah memberikan persyaratan bagi sekolah penyelenggara yang akan menerima BOSDA Inklusif tersebut. Beberapa persyaratan itu, meliputi sekolah telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disdik Kota Tangerang, memiliki minimal satu peserta didik inklusif, serta memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK).

    “Nantinya, dana BOSDA Inklusif dapat digunakan tiap sekolah penyelenggara dalam menjawab berbagai kebutuhan, seperti pembayaran honorarium GPK, pembayaran honorarium pelatih atau instruktur, pembelian peralatan, pembelian buku, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, pelaksanaan kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler, biaya peningkatan kompetensi guru, serta biaya identifikasi peserta didik, yang kesemua ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif,” lanjutnya.

    Selain itu, Disdik Kota Tangerang juga telah membuat prosedur alur penyaluran dana BOSDA Inklusif tersebut. Saat ini, telah terdapat 53 SD negeri dan 13 SMP negeri yang telah ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Tangerang. (PBN/BNN)

  • Pemanfaatan FABA, Dari Sisa Pembakaran PLTU PLN Menjadi Bahan Baku Pembangunan Bernilai Ekonomis

    Pemanfaatan FABA, Dari Sisa Pembakaran PLTU PLN Menjadi Bahan Baku Pembangunan Bernilai Ekonomis

    SEMARANG, BANPOS – PT PLN (Persero) melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau abu sisa proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sirkular ekonomi. Pengolahan FABA jadi bahan baku bernilai ekonomi ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat.

    Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta mendukung upaya pemanfaatan FABA untuk keperluan yang bersifat produktif. Namun pemanfaatan tersebut tetap perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Harapan kami adalah agar penghapusan FABA dari daftar limbah B3 ini benar-benar memberikan manfaat besar. FABA harus menjadi sumber daya potensial yang mendukung konsep ekonomi sirkuler oleh pelaku UMKM dan masyarakat secara umum,” ucap Febry dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Value Creation of FABA untuk Mendukung Infrastruktur Pertanian dan Pembangunan Berkelanjutan’ yang digelar PLN di Semarang, Rabu (14/6).

    Dirinya juga menyampaikan, pemerintah siap memberikan dukungan, bukan hanya pada pembentukan regulasi yang dibutuhkan, tetapi juga mendorong dilakukan berbagai pilot project pemanfaatan FABA melalui kolaborasi PLN Group dengan pemerintah, mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai ke tingkat desa.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rosa Vivien Ratnawati juga mendukung optimalisasi pemanfaatan FABA menyusul transformasi FABA menjadi kategori limbah non B3. Ia mendorong agar pengelolaan FABA dilakukan secara benar dan tetap membuka peluang dalam kegiatan sirkuler ekonomi di Indonesia.

    “Kami paham betul setelah Peraturan Pemerintah keluar, Peraturan Menteri LHK keluar untuk pemanfaatan limbah non B3 ini, PLN telah berupaya secara baik bagaimana mengelola FABA ini dengan pemanfaatannya. Memang kalau dilihat dari laporan yang kami dapat dari data PLN, ada peningkatan kegiatan pemanfaatan FABA,” ujar Vivien.

    Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adi Lumakso menjelaskan saat ini PLN Group mengelola sekitar 47 lokasi PLTU dengan total kapasitas mencapai 18 gigawatt (GW) yang setiap tahun menghasilkan rata-rata 3 juta ton FABA. Hal ini tentunya merupakan angka yang besar sehingga perlu untuk dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat, masif, dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, bermanfaat secara sosial serta berwawasan lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

    “Kami berkomitmen mengelola FABA yang kami hasilkan agar sejalan dengan konsep Environment, Social and Governance (ESG),” ucap Adi.

    Adi mencontohkan beberapa program pemanfaatan FABA yang telah dilakukan PLN. Salah satunya dalam Proyek Taman Sains Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2) yang termasuk dalam program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. PLN menyediakan 45 ribu paving block dari FABA PLTU Labuhan Angin untuk jalan pedestrian seluas 786 m2.

    Selain itu, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PLN berkontribusi mengirimkan 8.000 geobag FABA dari PLTU Tanjung Jati B yang digunakan untuk pembangunan tanggul sementara dalam mengatasi banjir di Kota Semarang. Selain itu geobag FABA juga sudah digunakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jepara untuk bencana abrasi dan banjir di beberapa desa di Kabupaten Jepara.

    FABA juga telah digunakan dalam berbagai program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) untuk renovasi jalan, rumah warga, dan materi konstruksi lainnya.

    Di Pacitan, melalui program TJSL, FABA yang berasal dari PLTU Pacitan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa sepanjang 2.1 km dan pembangunan 3 Rumah Tinggal Layak Huni yang berada di sekitar PLTU.

    Adi mengatakan pengembangan pemanfaatan FABA perlu melibatkan masukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari pemerintah dan regulasi, akademisi, hingga pengguna FABA seperti Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pelaku industri.

    “Saya harapkan juga ada value creation yang didapatkan yaitu berupa mendorong pemanfaatan FABA menjadi sumber alternatif, mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang makin menipis dan mengurangi emisi karbon, meningkatkan sirkulasi ekonomi bagi masyarakat sekitar PLTU serta meningkatkan peluang inovasi dan riset dari seluruh bidang infrastruktur, pertanian dan lain-lain,” tutup Adi. (*)

  • Dukungan Standardisasi Baterai Molis Kian Luas, Pabrikan Makin Optimis dan Konsumen Akan Nikmati Manfaatnya

    Dukungan Standardisasi Baterai Molis Kian Luas, Pabrikan Makin Optimis dan Konsumen Akan Nikmati Manfaatnya

    JAKARTA, BANPOS – PT PLN (Persero) mendukung upaya pemerintah dalam standardisasi infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang tergabung dalam sistem Battery Asset Management Services (BAMS) untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penyeragaman ini ditandai dengan kerja sama yang diteken antara Indonesia Baterai Corporation (IBC) dengan 5 produsen motor listrik dan 2 Bengkel Konversi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Senin (12/6).

    BAMS sendiri merupakan manajemen sistem yang mengintegrasikan antara infrastruktur fisik berupa baterai dan stasiun penukaran baterai dengan digital system menjadi suatu standar yang sama dari sebuah ekosistem kendaraan listrik.

    Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan langkah kerja sama antara BUMN dan pihak swasta ini mewujudkan kolaborasi yang baik untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia menilai kematangan infrastruktur kendaraan listrik menjadi faktor utama untuk percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    “Saat berbicara tentang kendaraan listrik, kita tidak hanya berbicara tentang kendaraannya saja, tetapi seluruh ekosistem pendukungnya, mulai dari baterai, hingga infrastruktur pendukung seperti Stasiun Penukaran Baterai (Swap Station) dan Stasiun Pengisian Listrik (Charging Station),” ujar Luhut.

    Oleh karena itu, Luhut menyambut baik kerja sama antara IBC dengan produsen motor listrik seperti Gesits, Volta, ALVA, VIAR dan United juga Bengkel Konversi Bintang Racing Team dan Spora EV untuk melakukan penyeragaman standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung lainnya. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

    “Standardisasi menjadi kunci dari ekosistem yang akan dikembangkan oleh IBC ke depan. Adopsi dari standardisasi akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kerja sama ini mampu mempercepat pencapaian target Indonesia dalam pengurangan emisi karbon dan ketergantungan atas bahan bakar fosil,” tegas Luhut.

    Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menjelaskan BUMN memegang peran penting dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik. Lewat IBC, BUMN melakukan lompatan yang luar biasa sehingga mampu memudahkan masyarakat mengakses kendaraan listrik.

    “IBC melakukan lompatan yang luar biasa, IBC sebagai bagian dari BUMN mengembangkan platform ekosistem baterai dan infrastruktur yang disebut sebagai Battery Asset Management Services atau BAMS untuk berbagai merek motor listrik termasuk motor konversi,” ujar Rabin.

    PT PLN (Persero) sebagai salah satu pemegang saham dari Indonesia Baterai Corporation (IBC) mendukung penuh adanya standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung untuk kendaraan listrik. Dengan adanya penyeragaman ini akan memudahkan para pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan semua merek baterai memiliki spesifikasi tersendiri. Lewat kerja sama ini maka infrastruktur yang tadinya terfragmentasi menjadi terkonsolidasi. PLN mendukung penuh kerja sama ini, sehingga tercipta kesepakatan satu standar baru yang tentunya memudahkan masyarakat.

    “Ini kesepakatan bersama sehingga bisa menjadi mempermudah masyarakat untuk tak perlu ragu memiliki motor listrik. Masyarakat lebih mudah mengadaptasi era baru kendaraan listrik ini. PLN mendukung adanya platform bersama ini sehingga bisa melancarkan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

    Darmawan mengatakan PLN sejak 2019 telah banyak melakukan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik mulai dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) hingga platform digital seperti Electric Vehicle Digital System (EVDS) yang hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan kendaraan listriknya.

    “Guna mendorong ekosistem EV, kami tidak hanya menyiapkan pasokan listrik yang andal dan mencukupi. PLN terus berkolaborasi bersama berbagai pihak. Mulai dari pabrikan, distributor, penyedia jasa transportasi, sektor perbankan, dan tentunya dengan IBC,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan hari ini terdapat lebih dari 1.000 unit SPBKLU, 6.700 unit SPLU dan 616 unit SPKLU yang tersebar di seluruh tanah air. Ke depan PLN akan terus menambah infrastruktur pengisian dan penukaran baterai dengan menggandeng mitra melalui skema franchise.

    Sementara itu Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan tantangan dalam akselerasi adopsi motor listrik di Indonesia saat ini adalah platform baterai yang berbeda setiap merek. Lewat Battery Asset Management Services (BAMS), IBC menghadirkan satu platform yang sama sehingga mampu memudahkan masyarakat.
    “Di sinilah BAMS hadir sehingga pengguna berbagai merek motor listrik dan konversi di Indonesia dapat menggunakan ekosistem yang sama,” pungkas Toto. (*)

  • Sejarawan Bonnie Triyana Tanggapi Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

    Sejarawan Bonnie Triyana Tanggapi Pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

    SERANG, BANPOS – Bonnie Triyana, Sejarawan asal Rangkasbitung, Banten, menyambut baik pengakuan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dalam debat di Parlemen Belanda pada Rabu (14/6) waktu setempat.

    Menurutnya, pengakuan tersebut secara formal menandai babak baru pemahaman sejarah Belanda terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia, sebab selama 70 tahun lebih Pemerintah Belanda tidak pernah mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.

    “Bagi Pemerintah Belanda, Indonesia baru merdeka saat Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Pengakuan ini mengakhiri ambiguitas sikap pemerintah Belanda, namun demikian ada beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi menanggapi pengakuan kemerdekaan tersebut,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Kota Serang, Kamis (15/6).

    Seperti diketahui, pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri Belanda Ben Bot, pernah menyatakan bahwa pemerintah Belanda menerima kenyataan bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pernyataan tersebut lebih bermakna secara politis yang tak berimbas secara legalistis, karena menerima kenyataan atau aanvaarden berbeda arti dengan mengakui (erkent atau to recognize).

    “Inilah yang membedakan pernyataan Perdana Menteri Mark Rutte kali ini—yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia, atas nama pemerintah Belanda, mengakui (erkent) kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,” katanya.

    Bonnie mengungkap Rutte tampaknya enggan memasuki dampak legalistik dari pernyataannya dengan mengatakan kekerasan yang terjadi semasa revolusi kemerdekaan Indonesia, di luar jangkauan Konvensi Jenewa, karena kesepakatan internasional yang mengatur perlindungan kemanusiaan dalam perang itu belum berlaku.

    “Pernyataan Rutte yang mengakui kekerasan Belanda terhadap warga Indonesia secara moral, namun tidak secara yuridis, berujung dengan kesimpulan yang dibangunnya sendiri, bahwa secara legal kekerasan serdadu Belanda terhadap warga Indonesia tidak bisa dianggap sebagai kejahatan perang,” ucapnya.

    Menurut Bonnie, pernyataan Rutte yang menghindari konsekuensi hukum dari tindakan Belanda semasa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945–1949, menjadikan pengakuan ini tak berbeda secara esensial dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dari pejabat Belanda. Melihat kembali catatan sejarah, sebulan semenjak Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, serdadu Belanda masuk kembali ke Indonesia di bawah bendera tentara sekutu Inggris.

    Kedatangan serdadu Belanda itu membuat situasi tegang serta penuh kekerasan. Kemudian, pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama. Menyusul kemudian, pada 19 Desember 1948 Agresi Militer Kedua.

    Pengakuan PM Rutte atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki arti bahwa dia, atas nama pemerintah Belanda, mengakui bahwa Indonesia sudah menjadi sebuah negara merdeka. Maka dua agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia sama artinya dengan invasi ke sebuah negara merdeka.

    “Agresi itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Atlantik Charter 1941 yang memberikan keleluasan kepada rakyat sebuah wilayah untuk menentukan nasibnya sendiri, sekaligus menyatakan perluasan wilayah melalui sebuah agresi tidaklah dibenarkan. Dua agresi itu pun melanggar Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada 10 Desember 1948 atau sembilan hari sebelum Belanda menyerang Indonesia,” jelasnya.

    Meski begitu, pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia ini menjadi momentum penting bagi kedua bangsa untuk belajar dari sejarah kelam kolonialisme. Praktik perbudakan, penindasan, diskriminasi, rasialisme, dan kekerasan oleh negara terhadap warganya dan kekerasan horizontal antarwarga harus segera diakhiri.

    “Penulisan sejarah seyogianya mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai pembelajaran bagi generasi muda di masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman sejarah yang lebih baik, diharapkan hubungan kedua bangsa semakin erat di masa yang akan datang, tanpa harus melupakan apa yang terjadi di masa lalu, atau bahkan menghindari soal-soal penting di dalam pengungkapan sejarah itu,” tuturnya.

    Bonnie mengatakan, kerjasama kedua negara mestinya bisa lebih baik dan lebih erat berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan atau trust dan kesetaraan atau equality. Menurutnya, bentuk konkret dari kerjasama ini bisa saja dalam bentuk pemberian visa on arrival kepada warga Indonesia yang hendak berkunjung ke Belanda.

    “Karena selama ini pemberian fasilitas tersebut sudah disediakan bagi warga Belanda saat berkunjung ke Indonesia untuk kunjungan singkat. Kerja sama lain yang bisa menjadi wujud hubungan baik kedua negara adalah dalam bidang pendidikan, pertanian, atau sektor penting lainnya,” tandasnya. (MUF)

  • Akselerasi Target 30 Juta UMKM Digital, Kementerian BUMN RI Gandeng Tokopedia Luncurkan ‘Rumah BUMN’

    Akselerasi Target 30 Juta UMKM Digital, Kementerian BUMN RI Gandeng Tokopedia Luncurkan ‘Rumah BUMN’

    JAKARTA, BANPOS – Halaman khusus berisi kumpulan produk UMKM binaan Kementerian BUMN RI ‘Rumah BUMN’ resmi diluncurkan di Tokopedia. Produk-produk di halaman ini berasal dari para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia mulai dari Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

    Menteri BUMN RI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM bergabung dalam ekosistem digital pada tahun 2024 mendatang. Oleh sebab itu, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut.

    “Kali ini, kami menggandeng Tokopedia untuk meluncurkan halaman kurasi produk UMKM binaan Kementerian BUMN RI di platform digital Tokopedia. Kami berharap, makin banyak pelaku UMKM yang go modern, go digital, go online dengan bergabung dan memanfaatkan panggung ini, dan di sisi lain, makin banyak masyarakat bangga buatan Indonesia,” ujarnya.

    Menurutnya, UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap 96,9 persen dari total tenaga kerja nasional. Erick menyebut, keberadaan UMKM yang tangguh dan relevan dengan perkembangan era adalah tanggung jawab bersama.

    “Rumah BUMN sendiri bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM sehingga terwujud UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas. Kami mengapresiasi Tokopedia yang punya semangat yang sama dan konsisten dalam mendorong kemajuan UMKM,” tandasnya.

    Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, mengatakan pertumbuhan industri e-commerce terjadi cenderung merata di berbagai penjuru di Indonesia. Sepanjang kuartal I 2023, data internal Tokopedia menunjukkan Lombok Utara (NTB), Natuna (Kepulauan Riau) dan Badung (Bali) menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi jumlah pelaku usaha, dengan kenaikan rata-rata hampir 30 persen, dibandingkan kuartal I 2022.

    “Selain itu, Tokopedia bisa diakses oleh masyarakat di 99 persen kecamatan di Indonesia. Melihat data pertumbuhan dan potensi yang sangat besar ini, Tokopedia sebagai perusahaan teknologi Indonesia dengan marketplace yang terdiri dari lebih dari 14 juta penjual dan hampir 100 persennya UMKM, terus berupaya membantu pelaku UMKM Indonesia menjadi pemeran utama dan makin menjadi pilihan masyarakat. Salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan Kementerian BUMN RI, meluncurkan ‘rumahnya UMKM Indonesia’ Rumah BUMN di platform Tokopedia,” jelas Astri.

    Dengan adanya kerja sama Tokopedia dan Kementerian BUMN RI ini, UMKM binaan Kementerian BUMN RI, sebagai contoh Sambal Mantu dan Madu Suhita, bisa mendapatkan exposure lebih. Pelaku UMKM juga berkesempatan mengikuti pelatihan gratis dan komprehensif tentang berbisnis online.

    Berbagai Inisiatif Tokopedia Bersama Pemerintah Dorong Kemajuan UMKM Indonesia

    Selain Rumah BUMN, Tokopedia telah melakukan sederet upaya dalam mendukung pegiat usaha lokal melalui berbagai inisiatif. Salah satunya dengan widget khusus Bangga Lokal pada halaman utama Tokopedia sebagai bentuk dukungan untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

    “Tokopedia bersama Kemenves RI/BKPM juga melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh izin usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) secara online demi memberikan perlindungan hukum serta pendampingan bisnis. Sepanjang 2022, Tokopedia bersama pemerintah telah membantu lebih dari 5.000 pegiat UMKM mendaftar NIB,” kata Astri.

    Tokopedia pun menggencarkan inisiatif Hyperlocal yang mengusung teknologi geo-tagging. Salah satu manifestasinya, yaitu Kumpulan Toko Pilihan (KTP) untuk mendekatkan penjual dengan pembeli terdekat. Ada pula Dilayani Tokopedia, layanan pemenuhan pesanan yang memudahkan penjual menitipkan produk di gudang pintar Tokopedia pada wilayah dengan permintaan tinggi, sehingga pelaku usaha tidak perlu pindah ke kota besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Tokopedia juga memiliki halaman Pusat Edukasi Seller yang menyediakan berbagai materi edukasi pengembangan usaha yang bisa diakses gratis oleh pelaku UMKM. Di dalamnya, juga terdapat Modul Literasi Keuangan hasil kolaborasi Tokopedia bersama Bank Indonesia dan OJK guna meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM lokal,” tandasnya.

    Sambal Mantu Khas Bali, Gandeng Petani Lokal Hasilkan Sambal Embe Bebas MSG

    Pemilik Sambal Mantu (Bali), Made Ani Setia Wulan, menceritakan perjalanannya terjun ke dunia UMKM yang mulanya terinspirasi dari kegemaran keluarga terhadap sambal embe khas Bali.

    “Awal mula pembuatan Sambal Mantu terinspirasi dari kegemaran keluarga kami terhadap sambal embe khas Bali, yang terdiri dari perpaduan bawang merah, bawang putih, garam dan cabai,” ungkapnya.

    Kini, Wulan menggandeng sekitar 5 petani di Petang dan Tabanan untuk memastikan bahan-bahan lokal yang digunakan dalam pembuatan Sambal Mantu berkualitas tinggi. Ia memadukan resep tradisional dan pengolahan modern untuk menciptakan cita rasa sambal Bali yang enak, gurih, crispy dan bebas MSG.

    Seiring berjalannya waktu, produk Sambal Mantu makin digandrungi masyarakat dari berbagai daerah dan kerap dijadikan oleh-oleh khas Bali oleh wisatawan. Hal ini membuat Wulan akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tetap untuk menekuni usaha rumahan Sambal Mantu.

    “Inisiatif Rumah BUMN di Tokopedia membantu UMKM seperti Sambal Mantu untuk lebih menumbuhkembangkan bisnis. Produk kami bisa secara mudah ditemukan dan dibeli lebih banyak masyarakat lewat halaman khusus Rumah BUMN di Tokopedia. Selain kemudahan akses dalam berjualan online dan menjangkau pasar yang lebih luas, kami juga memiliki kesempatan mendapatkan modal serta pembinaan usaha,” tuturnya.

    Pada kuartal I 2023, Sambal Mantu mengalami peningkatan transaksi sebesar lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan kuartal I 2022.

    “Berkat Tokopedia, kami bisa memaksimalkan penjualan online sehingga secara tidak langsung juga membantu para petani lokal di Petang dan Tabanan,” ucapnya.

    Awalnya Rugi Ratusan Juta, Kini Madu Suhita Sukses Berdayakan Peternak di Lampung

    Usaha Madu Suhita (Bandar Lampung) berawal dari keinginan sang pemilik, Isnina, bersama suami untuk mengkonsumsi madu murni. Namun saat itu, ia belum menemukan madu yang sesuai di pasaran. Isnina pun mencoba untuk memelihara lebah madu secara mandiri.

    “Awalnya, kami gagal dan rugi ratusan juta rupiah. Bermodal ketekunan dan konsistensi, kami akhirnya berhasil memiliki beberapa peternakan lebah madu di Lampung. Kami menggandeng masyarakat pinggiran hutan yang beternak lebah untuk menjadi pemasok. Selain di Lampung, kami juga bekerja sama dengan peternakan lebah di Bukit Barisan dan Jambi,” ungkap Isnina.

    Dalam menjaga kualitas produk, Madu Suhita berinovasi dengan memanfaatkan mesin penurun kadar air dari madu sehingga produk madu menjadi lebih tahan lama untuk disimpan dan aman dikonsumsi hingga tiga tahun.

    “Teknologi pascapanen ini baru kami yang punya,” katanya.

    Madu Suhita berjualan online di Tokopedia sejak 2019. Penjualan online di Tokopedia berkontribusi hampir 50 persen dari keseluruhan penjualan produk Madu Suhita.

    Isnina pun mencatat ada kenaikan transaksi antarpulau lebih dari 3,5 kali lipat pada kuartal I 2023 dibandingkan kuartal I 2022.

    “Kami sangat mengapresiasi Tokopedia yang memberikan panggung lebih bagi UMKM lokal binaan Kementerian BUMN RI melalui halaman ‘Rumah BUMN’. Para UMKM harus lebih maju dan kreatif untuk menggarap potensi pasar, termasuk lewat platform digital seperti Tokopedia,” katanya. (MUF)

  • Terus Terhubung dengan Keluarga Saat Beribadah, Indosat Hadirkan Paket Haji

    Terus Terhubung dengan Keluarga Saat Beribadah, Indosat Hadirkan Paket Haji

    JAKARTA, BANPOS – Kabar gembira bagi seluruh pelanggan IM3 dan Tri atau keluarganya yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji. Sebab, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) meluncurkan paket internet untuk mendukung ibadah haji para pelanggan di Tanah Suci, Mekkah.

    Paket tersebut mencakup internet kuota besar dengan harga terjangkau dikhususkan bagi para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji mulai keberangkatan Mei hingga Agustus. Dengan satu kartu, semua layanan dapat dinikmati selama menjalankan ibadah haji.

    Pelanggan IM3 dan Tri atau masyarakat umum pun bisa langsung membelu kartu SUM dan dapat menikmati paket tersebut untuk terus terhubung dengan keluarga tanpa perlu tukar kartu. Semua kemudahan internet, telepon, dan SMS lengkap tersedia dalam satu kartu dengan jangkauan luas di negara Timur Tengah.

    SVP-Head of Product Strategy & Pricing of Indosat Ooredoo Hutchison, Saurabh Tamrakar, mengungkapkan, bahwa masyarakat Indonesia akan menjalankan ibadah Haji dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan telekomunikasi bagi pelanggan dengan beragam layanan.

    “Indosat berkomitmen terus memenuhi kebutuhan telekomunikasi digital bagi seluruh pelanggan, termasuk saat melaksanakan ibadah haji,” ujarnya, Rabu (14/6).

    Ia menjelaskan, Indosat Ooredoo Hutchison menyediakan berbagai pilihan paket melalui dua brand yakni IM3 dan Tri. Hal ini tentu dihadirkan untuk memberikan kenyamanan pelanggan berkomunikasi dengan keluarga secara mudah dan fleksibel.

    “Kami akan terus menghadirkan pengalaman yang mengesankan bagi seluruh pelanggan kami, menghubungkan, dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

    Diketahui, Paket Haji IM3 menawarkan mulai dari paket 10 hingga 45 hari dengan banyak pilihan paket tersedia sesuai dengan kebutuhan dan masa tinggal jamaah haji di Tanah Suci. Informasi mengenai paket yang tersedia dapat diakses melalui situs resmi IM3.

    Pelanggan juga dapat mengaktifkan Paket Haji melalui UMB *122*3# atau melalui aplikasi MyIM3. Cukup buka aplikasinya, klik Beli Sekarang dan tersedia pilihan paket sesuai durasi waktu.

    Selain itu, brand Tri juga telah meluncurkan paket data 3IBADAH untuk mendukung ketenangan ibadah dan kenyamanan komunikasi. Pelanggan Tri dapat menikmati paket 3IBADAH melalui aplikasi bima+, website resmi, atau dengan mengunjungi mitra-mitra kerja sama Tri di seluruh Indonesia.

    Seluruh pilihan paket yang ditawarkan meliputi masa operasional pemberangkatan dan pemulangan 30 hari sehingga pelanggan dapat merasakan kelancaran aktivitas komunikasi para jamaah selama beribadah haji, sekaligus menjaga silaturahmi bersama keluarga dan kerabat. (MUF)

  • Setoran Anggota Polisi Kepada Atasan Adalah Pemerasan

    Setoran Anggota Polisi Kepada Atasan Adalah Pemerasan

    PEKANBARU, BANPOS – Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Riau Dr Erdianto Effendy SH, MH mengatakan kasus dugaan setoran anggota Brimob Polda Riau kepada kepada atasan termasuk sebagai pemerasan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 e Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi (UU Tipikor).

    “Saat ini tidak ada kejahatan yang dapat disembunyikan, sudah banyak contoh yang menjadi pelajaran bagi jajaran aparat penegak hukum seperti kasus Ferdy Sambo,” kata Erdianto Effendy di Pekanbaru, Senin.

    Pendapat demikian disampaikan Erdianto terkait kasus dugaan sebanyak delapan anggota Brimob Polda Riau dilakukan penempatan khusus (patsus) buntut kasus Bripka Andry Darmairawan yang memberikan setoran kepada atasannya.

    Ia mengatakan, seharusnya semua pihak menjaga integritas karena di dunia informasi saat ini semua bisa dengan mudah terungkap.

    “Pemberian sesuatu atas inisiatif dari orang yang menerima bukan delik suap, tetapi pemerasan,” katanya.

    Akan tetapi, kata dia, jika pemberian hadiah atau janji atas inisiatif dari pemberi maka itu dapat disebut sebagai dengan catatan pemberian.

    Sedangkan dalam kasus dugaan pemberian setoran tersebut, kata Erdianto, dimaksudkan untuk menggerakkan si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu di luar kewajibannya.

    “Dalam delik pemerasan, pemberi adalah korban jika ia dalam posisi tidak berdaya untuk menolak keinginan orang yang memeras karena kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya,” katanya.

    Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Nandang Mu’min mengatakan buntut dari pengaduan Bripka Andry Darmairawan yang diduga memberikan setoran kepada atasannya maka pihaknya melakukan penempatan khusus kepada delapan anggota Brimob Polda Riau.

    “Dari delapan anggota Brimob itu, salah satu adalah Kompol Petrus H Simamora yang merupakan atasan dari Andry. Sejak Kamis (8/6) 2023, Kompol P beserta dengan tujuh anggota lain menjalani patsus selama 30 hari ke depan,” katanya.

    Nandang menyampaikan delapan anggota Brimob itu dilakukan patsus guna proses penyelidikan terkait pelanggaran kode etik. (AZM)

  • UNIBA Raih Pendanaan Hibah Terbesar se-Kota Serang

    UNIBA Raih Pendanaan Hibah Terbesar se-Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Universitas Bina Bangsa (UNIBA) sebagai perguruan tinggi swasta yang sedang berkembang pesat di Banten kembali menorehkan prestasinya. Kali ini UNIBA meraih predikat sebagai perguruan tinggi swasta dengan proposal yang didanai terbanyak se-Kota Serang.

    Tercatat, total raihan UNIBA sebanyak 11 Tim Peneliti Dosen yang akan didanai oleh DRTPM Kemdikbudristek RI Tahun Anggaran 2023, dengan rincian 8 Tim mendapatkan Hibah PDP, dua Tim mendapatkan Hibah Fundamental Reguler dan satu tim Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat.

    Kepala LPPM UNIBA, Jaka Wijaya Kusuma, mengatakan bahwa jumlah raihan hibah tahun ini merupakan yang terbanyak. Hal itu merupakan prestasi dua tahun berturut-turut, yang sebelumnya juga diraih oleh UNIBA.

    “Karena tahun 2022 kami juga mendapatkan predikat yang sama. Dan ini berkat dukungan dari dosen UNIBA yang luar biasa antusiasnya. Dari awal pembukaan hibah, dosen UNIBA memiliki semangat untuk berkolaborasi dan mengusulkan proposal-proposal hibahnya,” ujar Jaka.

    Hibah yang didanai ruang lingkup penelitian dan pengabdiannya cukup beragam, mulai dari Model Pembelajaran, Penerapan Teknologi, Inovasi Pembelajaran sampai dengan isu sosial yang sedang hangat dibahas.

    Sedangkan pada proposal PKM, akan memberikan edukasi tentang technopreneurship pada kalangan santri di Kota Serang. Hal tersebut sesuai dengan visi misi UNIBA sebagai Technopreneur University.

    Rektor UNIBA, Furtasan Ali Yusuf, mengatakan bahwa UNIBA selalu mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas, terutama dalam penyusunan proposal penelitian dan pengabdian melalui workshop dan pelatihan-pelatihan secara rutin yang didukung penuh oleh Rektor UNIBA.

    “Apresiasi setinggi-tingginya bagi dosen UNIBA yang meraih pendanaan hibah tahun ini, bagi tim yang belum mendapatkan pendanaan tetap semangat dan kembali usulkan proposalnya di tahun depan, tentunya dengan kualitas proposal yang lebih baik lagi,” tuturnya.

    Furtasan pun mengaku bersyukur UNIBA dapat meraih kembali prestasi pada pendanaan hibah tahun ini, mengingat terdapat ribuat perguruan tinggi nasional, baik itu negeri maupun swasta, yang bersaing secara terbuka.

    “Dan semoga raihan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dikarenakan insight dari hibah adalah kebermanfaatan dan bisa diimplementasikan dengan maksimal untuk masyarakat,” tandas Furtasan. (DZH)