Penulis: Panji Romadhon

  • Kolaborasi iStyle.id dan impact.com, Tingkatkan Kemampuan Affiliate dan Influencer Marketing di Indonesia

    Kolaborasi iStyle.id dan impact.com, Tingkatkan Kemampuan Affiliate dan Influencer Marketing di Indonesia

    JAKARTA, BANPOS — Platform e-commerce produk Korea terkemuka di Indonesia, iStyle.id, baru saja mengumumkan kemitraannya dengan impact.com, sebagai platform manajemen kemitraan terkemuka dunia.

    Kerjasama ini siap untuk secara signifikan mempercepat program influencer marketing dan affiliate marketing iStyle.id, meningkatkan kesadaran dan penjualan melalui platform belanja online mereka yang sedang berkembang.

    Sebagai salah satu tren pembelian konsumen yang tumbuh paling cepat, e-commerce, telah menjadi komponen penting dari ekonomi direct-to-consumer Indonesia yang berkembang pesat.

    Menyadari hal ini, iStyle.id telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama di pasar dengan menawarkan berbagai merek eksklusif, antara lain Marhen J, Joseph & Stacey, RIETI, Skinfood, Red Cookies, dan lainnya.

    Dengan bantuan impact.com, iStyle.id akan memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan beragam mitra dalam skala besar, termasuk influencer, mitra konten, situs loyalitas dan cashback, mitra kupon, dan penerbit media, dengan hemat biaya dan model pay-per-performance atau berbayar dengan model per kinerja.

    CEO iStyle.id, Steven Calvin Victory, mengaku senang dapat bermitra dengan impact.com. Menurutnya, sebagai perusahaan rintisan yang sedang berkembang dengan lebih dari 500 merek, pihaknya terus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan pemasaran digital melalui teknologi.

    “Kami sangat senang dapat bermitra dengan impact.com untuk membawa program influencer marketing dan affiliate marketing kami ke tingkat yang lebih tinggi dan bekerja dengan mitra yang lebih luas,” ujar Steven.

    Tak hanya itu, pihaknya juga turut memanfaatkan keahlian impact.com dalam mengembangkan program influencer dan afiliasi untuk merek terkemuka lainnya di wilayah Indonesia.

    “(Sehingga) akan memungkinkan kami untuk mendiversifikasi dan meningkatkan program kemitraan kami sendiri dan juga meningkatkan akuisisi pelanggan kami serta upaya penjualan yang pada akhirnya memperkuat kampanye pemasaran kami di negara ini (Indonesia),” ucapnya.

    Untuk memperluas jangkauan dan mendiversifikasi jaringan influencer dan afiliasi, iStyle.id ingin memperluas kemitraannya yang ada saat ini dengan menyediakan situs penjualan online dan perbandingan harga.

    “Salah satu bidang fokus utama kami adalah bekerjasama dengan KOL/influencer dan penerbit konten untuk meningkatkan pengaruh dan jangkauan mereka di antara pengikut mereka,” tandasnya.

    Berbicara tentang kemitraan, Antoine Gross, General Manager Asia Tenggara impact.com mengatakan pihaknya menyaksikan tren yang signifikan antara merek e-commerce di Indonesia, yang semakin sadar akan nilai influencer marketing dan affiliate marketing, dalam memperoleh pelanggan baru dan menjangkau audiens yang beragam.

    “Menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan iStyle.id benar-benar mengasyikkan, karena kami ikut mendorong upaya untuk memperluas pangsa pasar mereka di Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan kemitraan,” terangnya.

    Sebelumnya, iStyle.id mengelola programnya secara manual dengan memberikan materi kampanye dan informasi kepada mitra afiliasinya yang ada saat ini. Dengan dukungan dari impact.com, iStyle.id kini berada dalam posisi untuk meningkatkan program pemasaran afiliasinya ke tingkat berikutnya. (MUF)

  • Rakor Stunting NTT, 1000 Days Fund Bagikan Praktik Baik

    Rakor Stunting NTT, 1000 Days Fund Bagikan Praktik Baik

    NTT, BANPOS – Dalam dua tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memangkas angka stuntingnya sebesar 25 persen, dari 20,9 persen di tahun 2021 hingga 15,7 persen di tahun Februari 2023 ini.

    Plt. Kepala Bappelitbang NTT, Alfonsus Theodorus, menyampaikan penurunan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah (Pemda) dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-profit seperti Yayasan 1000 Cita Bangsa (1000 Days Fund).

    Hal itu diungkapkan olehnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTT Tahun 2023 di Rote dalam waktu dekat ini.

    Ia menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir lokasi Stunting Center of Excellence (SCE) 1000 Days Fund yang ada di Manggarai Barat, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang, mencatatkan penurunan stunting yang signifikan.

    “Manggarai Barat, contohnya. memangkas hampir setengah persentase stunting dari tahun 2021 di angka 15,1 persen menjadi 9,9 persen per awal tahun 2023 ini,” ujarnya.

    Di 4 kabupaten lokasi SCE, 1000 days fund bersama Pemda setempat dan dinas terkait, secara konsisten melatih tenaga kesehatan dan kader cara mengisi grafik pertumbuhan, pemahaman cara pencegahan stunting.

    “Mereka juga (menggelar) konseling menyusui, guna memastikan (pantauan) keluarga dengan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun berpotensi stunting di NTT,” tandasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief of Staff 1000 Days Fund, Maritta Cinantya Rastuti, menjelaskan pihaknya akan memastikan terlaksananya tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilaksanakan.

    “Melalui Stunting Center of Excellence (SCE), kami memastikan terlaksananya tindak lanjut dari setiap pelatihan, termasuk tingkat kader yang terlatih dalam melakukan pencatatan pertumbuhan anak, serta jumlah keluarga yang mendapatkan konseling sederhana cara pencegahan stunting,” katanya.

    Diketahui, sebanyak 50,314 keluarga target sasaran 1000 HPK di 4 Kabupaten lokasi SCE di NTT telah mendapatkan pemahaman mengenai penyebab, bahaya, dan cara pencegahan stunting dan menerapkan setidaknya 3 perilaku pencegahan stunting di rumah.

    Maritta berharap pola kolaborasi ini dapat direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lain di NTT.

    “Kami sangat menyambut potensi kerja sama untuk mendorong perubahan yang berkesinambungan dengan menguatkan sistem kesehatan yang sudah ada, terutama melalui pelatihan untuk kader,” tandasnya.

    Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Paulus Mami, mengapresiasi kolaborasi dan inisiatif kemitraan 1000 days fund dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah kerjanya.

    “Kami mengapresiasi kolaborasi dan inisiatif mitra kami, 1000 days fund, yang secara konsisten membantu Pemda Manggarai Barat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan,” katanya.

    Kegiatan Rakor Stunting NTT juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr Maria Endang Sumiwi. Ia menekankan pentingnya upaya penurunan stunting sebagai bagian upaya besar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia

    “Kita bisa terjebak menjadi middle-income country jika kita tidak mendorong pencegahan stunting sebagai bagian peningkatan SDM,” ujarnya. (MUF)

  • Duit Suap Jual Beli Jabatan Diduga Mengalir untuk Muktamar PPP

    Duit Suap Jual Beli Jabatan Diduga Mengalir untuk Muktamar PPP

    JAKARTA, BANPOS – Uang dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang diduga mengalir untuk muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Makassar, yang digelar tahun lalu. Uang itu mengalir lewat mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu membeberkan, Mukti Agung Wibowo diduga telah menerima uang suap jual beli jabatan dari tujuh pejabat di Pemalang senilai Rp 650 juta. Uang itu diterima Mukti Agung melalui orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo.

    “Uang terkumpul sejumlah sekitar Rp650 juta diistilahkan ‘uang syukuran’ yang kemudian digunakan AJW membiayai berbagai kebutuhan MAW, yang di antaranya untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu partai, di Makassar tahun 2022,” kata Asep Guntur di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

    Adapun, uang suap jual beli jabatan senilai Rp 650 juta itu berasal dari enam pejabat Pemkab Pemalang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka yakni, Sekretaris DPRD Pemalang, Sodik Ismanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Rachman, dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Mubarak Ahmad.

    Lalu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Moh Ramdon, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bambang Haryono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Suhirman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Raharjo.

    Abdul Rahman, Mubarak Ahmad, Suhirman, Sodik Ismanto, Moh Ramdon, serta Bambang Haryono diduga telah menyuap Mukti Agung Wibowo masing-masing sebesar Rp 100 juta untuk mendapatkan jabatan eselon II di Pemkab Pemalang. Sementara Raharjo, menyuap Mukti sebesar Rp 50 juta.

    Mukti mematok tarif mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 100 juta untuk para ASN yang berkeinginan untuk menduduki jabatan Eselon IV, Eselon III dan Eselon II.

    Saat ini, KPK baru menahan tiga dari tujuh tersangka baru tersebut. Ketiga tersangka yang telah ditahan yakni, Mubarak Ahmad, Abdul Rachman, dan Suhirman.

    Ketiganya ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Sebagai pemberi suap, ketujuhnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (MUF/RMID)

  • PLN Gandeng Mahasiswa KSE Bangun UMKM Lokal

    PLN Gandeng Mahasiswa KSE Bangun UMKM Lokal

    SURABAYA, BANPOS – PT PLN (Persero) melibatkan mahasiswa penerima beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) untuk memberdayakan masyarakat membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal melalui program Community Development (Comdev).

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Lasiran, dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mengatakan program itu merupakan komitmen PLN untuk terus hadir di tengah masyarakat.

    “Jika TJSL kami biasanya langsung menyasar UMKM, tapi kali ini kami melalui mahasiswa memberikan bantuan pendidikan dan pendampingan serta inovasi untuk mampu membangkitkan ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Semoga makin banyak lagi masyarakat atau UMKM yang berdaya melalui PLN,” ujar Lasiran.

    Salah satu UMKM Maspokat binaan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, mengaku telah mendapat omzet puluhan juta rupiah sejak pertama kali dibuka.

    “Dari buah alpukat diolah menjadi minuman alpukat kocok disajikan dengan berbagai varian rasa terbilang biasa tapi hasil omzet yang didapat sejak launching Oktober 2022, Alhamdulillah di luar prediksi. Mulai dari penggalian ide usaha hingga pembinaan sepenuhnya didukung para mahasiswa ini,” ujar pemilik UMKM Maspokat, Mohammad Ikhsan.

    Program UMKM lainnya yang mendulang sukses yakni hidroponik di Kantor Kelurahan Keputih dengan pendampingan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

    UMKM ini tidak hanya membudidayakan sayuran secara hidroponik melainkan juga mengembangkan produk turunan yakni stik pakcoy dan chips coy.

    “Hingga saat ini omzet sayuran segar mencapai Rp17 juta. Kami juga membuat olahan stik pakcoy saat ini omzet mencapai Rp3 juta lebih, sangat bermanfaat untuk kami ibu-ibu PKK beraktivitas dan mendapat penghasilan tambahan. Saat ini kami juga tengah dalam masa demo membuat chips coy,” ujar salah satu warga pengelola, Yesi Purwanti.

    Sementara itu, mahasiswa program Comdev, Anwar Ibrahim menuturkan produk-produk yang ditampilkan hari ini sudah melalui seleksi PLN dan tentunya melihat sumber daya dan potensi yang ada di masyarakat.

    “Terima kasih kepada PLN telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu dan inovasi kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat,” kata Anwar. (DZH/ANT)

  • Pemkab Serang Pastikan Korban Kecelakaan Subang Ditangani Optimal

    Pemkab Serang Pastikan Korban Kecelakaan Subang Ditangani Optimal

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang turun tangan menangani kecelakaan bus di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Diketahui, Bus tersebut diketahui merupakan rombongan studi tur MTs Al-Khoir Islamic School, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi mengatakan bahwa Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sudah memberikan intruksi kepada Dinkes dan Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) untuk memastikan para korban ditangani optimal.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan manajemen RSDP, dan kami langsung meluncur ke Subang sesuai arahan Ibu Bupati,” ujar Agus, melalui keterangan tertulis pada Senin (5/6).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus tersebut membawa 58 penumpang dan mengalami kecelakaan di Ciater-Subang sekira pukul 18.00 WIB, Minggu (4/6).

    Menurut Agus, berdasarkan informasi yang didapat dari fasilitas kesehatan di Subang, ada 6 orang yang mengalami luka berat, dan tengah mendapatkan perawatan.

    Ia mengaku, pihak Dinkes dan RSDP langsung menuju Subang membawa tim PSC 119 dan terus melakukan koordinasi.

    “Kami sudah koordinasi dengan RSDP untuk mengirim tim tenaga kesehatan, tim PSC disiapkan untuk penjemputan jika diperlukan. Kami perlu kejelasan pasien yang saat ini dirawat di RSUD Subang, dan Pak Direktur RSDP sudah mengkomunikasikan,” jelasnya.

    Direktur RSDP, Rahmat Setiadi mengungkapkan ada 6 pasien yang sedang ditangani di RSUD Subang.

    Mereka yakni Asep Setiawan (sopir) asal Tangerang, Wahyu Hidayah (kondektur) asal Balaraja-Tangerang, Sahrul (15 tahun) asal Tangerang, Zain (15 tahun) asal Jayanti-Tangerang, Syifa (15 tahun) asal Perum Taman Cikande-Tangerang, dan Rafael (15 tahun) asal Cikande-Kabupaten Serang.

    Rahmat menyampaikan, dua pasien atas nama Zain dan Syifa sudah dijemput pihak keluarga.

    “Sementara untuk sopir dan kondektur masih dalam pengawasan dan penyelidikan kepolisian. Sementara atas dama Rafael dan Sahrul, masih ditangani RSUD Subang. Saya sudah koordinasi dan lain-lain untuk pasien yang memerlukan tindakan, dan jika diperlukan kami siap untuk dirujuk ke RSDP,” ujarnya.

    Ia mengaku masih dalam perjalanan menuju Subang bersama tim Dinkes, tenaga kesehatan RSDP, dan PSC 119.

    “Kami ingin langsung memastikan dan menenangkan kondisi keluarga. Kami memastikan semua korban yang terluka mendapatkan pelayanan optimal. Dan kami siap jika memungkinkan dirujuk ke RSDP,” tandasnya. (MUF)

  • Spirit Pancasila dalam Moderasi Beragama

    Spirit Pancasila dalam Moderasi Beragama

    Opini oleh : Dr. Ali Muhtarom
    Wakil Dekan III FTK UIN SMH Banten

    Spirit Pancasila telah membangkitkan persatuan para founding fathers dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan titik temu sekaligus jambatan penghubung antar semua elemen bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Sebagai hasil konsensus kebangsaan dan kenegaraan, Pancasila merupakan hasil akomodasi dari berbagai ideologi keagamaan yang diyakini dan diserap kebenarannya oleh segenap rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

    Pancasila yang merupakan refleksi dari keragaman ideologi di Indonesia berubah menjadi suatu ideologi pemersatu bagi seluruh masyarakat, umat beragama, dan rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bersama dalam bingkai NKRI.
    Kemajmukan dan keragaman bangsa satu sisi bisa menjadi masalah atau acaman bagi harmonitas kehidupan antar umat beragama di Indonesia, namun pada sisi lain kemajmukan dan keragaman ini dapat menjadi modal sosial keagamaan yang sangat berpotensi positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Keragaman tersebut akan menjadi ancaman bagi harmonitas antar umat beragama manakala tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia.

    Kemajmukan akan dijadikan sebagai jurang pemisah antara satu agama dengan agama lainnya yang berbasis egoisitas dan isme masing-masing agama, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan dalam kehidupan antar umat beragama. Atau kemajmukan ini dijadikan sebagai ajang kontestasi sosial dan politik yang tidak sehat, selalu menggebu-gebukan polarisasi antar umat beragama, dan lain sebagainya, sehingga tidak ditemukan lagi kata kita yang menunjukkan kebersamaan dalam berbangsa danbernegara, melainkan kata saya, kamu, kami, dan mereka.

    Fakta sejarah tentang Pancasila sebagai pemersatu antar umat beragama tersebut sangat terlihat dalam Lima butir Sila, terutama sila pertama mengajarkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini sangat penuh syarat makna pembebasan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, penjajahan, pembudakan, dan penghambaan terhadap sesama manusia maupun alam lainnya. Sebagai bangsa yang memiliki pengalaman ratusan tahun terjajah, tentu segenap bangsa Indonesia belajar dari pengalaman tersebut dan secara kolektif bertekad untuk terbebas yang sesungguhnya dari sikap saling menjajah dan menguasai antar umat manusia.

    Salah satu ajaran dan doktrin yang paling ampuh dalam membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, penjajahan, perbudakan, dan penghambaan adalah doktrin tunggal tentang Keesaan Tuhan. Doktrin tunggal tentang Keesaan Tuhan ini merupakan metode paling ampuh untuk melawan tindakan diskriminasi, perbudakan, dan penjajahan yang dilakukan oleh segelintiran manusia kepada manusia lainnya.

    Ajaran pembebasan inilah sebagai dasar keuat setiap manusia harus berani melawan setiap tindakan dan perbuatan yang berorientasi kepada aktifitas pembudakan dan penjajahan. Karena pada hakekatnya tidak ada sorang manusia pun yang lebih kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hakekatnya hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling etis memperbudak hambanya. Tetapi dalam kenyataannya, Tuhan Yang Maha Kuasa pun tidak pernah melakukan pembudakan kepada hambanya dan makhluknya, setiap hamba diberi beban kerja sesuai dengan kemampuannya (لايكلف الله نفسا الا وسعها).

    Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam butir pertama Pancasila tersebut mengajarkan kepada segenap bangsa dan rakyat Indonesia bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang boleh melebihi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan Yang Maha Esa saja tidak pernah memperbudak dan menjajah hambanya, bagaimana mungkin hambanya akan memaksakan kehendak kepada sesama hamba, lebih-lebih memperbudak dan menjajah antar sesama hamba. Sehingga, sangat tidak etis jika ada seorang hamba yang ingin mendiskriminasi, menjajah, dan memperbudak sesama hamba, sedangkan Tuhan Yang Maha Esa saja yang paling kuasa tidak pernah menjajah dan memperbudak hambanya.

    Jadi, konsep tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam butir pertama Pancasila sebagai konsensus nasional Indonesia tentang ideologi negara ini selain bersifat transendental (hubungan baik dengan sang Pencipta/حبل من الله) pemersatu dan titik temu antar sesama umat beragama di Indonesia, juga bersifat sebagai pemersatu dan jambatan penghubung horizontal (حبل من الناس) antar semua anak bangsa dan segenap warga negara Indonesia yang meyakini Keesaan Tuhan, atau yang berkeyakinan tentang kehadiran atau eksistensi Tuhan di setiap gejala alam dan sosial masyarakat yang terjadi di dunia ini.

    Ajaran atau doktrin Pancasila tentang Ketuhanan Yang Maha Esa ini di satu sisi dapat memperkuat atau meneguhkan keyakinan keagamaan umat beragama, lebih khusus dalam persoalan keimanan yang bersifat personalitas atau pribadi setiap umat beragama. Sisi lain, doktrin Ketuhanan Yang Maha Esa ini dapat menjadi pererat atau penghubung antar sesama umat beragama, baik yang seiman lebih-lebih lintas iman. Dengan konsep Keesaan Tuhan, seorang hamba akan semakin meneguhkan keyakinan, keimanan, dan keagamaannya bahwa setiap gerak-gerik kehidupan di dunia selalu diawasi oleh Tuhan dan disertai oleh TuhanYang Maha Esa.

    Sedangkan sebagai upaya membangun harmonitas antar umat beragama di Indonesia, doktrin Ketuhanan Yang Maha Esa telah menyadarkan setiap umat beragama bahwa meskipun setiap ajaran agama memiliki konsep tentang ketuhanan yang berbeda-beda, tetapi pada hakekatnya semua agama mengajarkan dan meyakini tentang keesaan Tuhan. Luasnya perbedaan konsep ketuhanan antar satu agama dengan agama lainnya, tidak akan mampu menandingi luasnya persamaan antar satu agama dengan agama lainnya.

    Dalam rangka menjaga dan melestarikan harmonitas antar umat beragama dan untuk menghindari perpecahan dan percerai-beraian atas dasar perbedaan agama antar anak-anak bangsa, maka sangat penting negara mempelopori semangat memegang teguh nilai-nilai moderasi beragama dalam menjalani keidupan berbangsa dan bernegara.
    Moderasi beragama sebagai langkah positif negara dalam mengelola keanekaragaman dan kemajmukan masyarakat Indonesia yang berbasis pluralitas keagamaan.

    Melalui pengelolaan kebangsaan dan kenegaraan yang berbasis moderasi beragama, semua umat beragama di Indonesia tidak akan ada yang dirugikan. Ajaran kuat dalam moderasi beragama adalah memposisikan semua umat beragama dalam dataran yang sama, tanpa ada salah satu agama yang diunggulkan maupun diminoritaskan. Semua agama beserta umat beragamanya diposisi dalam martabat yang seimbang, tanpa memandang mayoritas dan minoritas.

    Dalam moderasi beragama tidak lagi dikenal istilah mayoritas dan minoritas, melainkan bersama-sama sebagai umat beragama yang meyakini eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjaga harmonitas antar umat beragama di Indonesia melalui moderasi beragama sangat penting, mengingat potensi polarisasi antar umat beragama yang dipicu oleh kepentingan politik dan dinamika pasar yang tidak sehat.

    Sehingga, potensi kekacuan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sangat ditentukan oleh kondisi persatuan keummatan umat beragama di Indonesia, begitu juga dengan potensi stabilitas kehidupan sosial masyarakat di Indonesia juga sangat ditentukan oleh hubungan yang damai antar sesama umat beragama dan antar lintas umat beragama.(*)

  • Komunitas Honda CB150X ADV ID Chapter Banten Resmi Terbentuk

    Komunitas Honda CB150X ADV ID Chapter Banten Resmi Terbentuk

    SERANG, BANPOS – Komunitas Honda CB150X ADV ID Chapter Banten resmi mendeklarasikan keberadaannya dan menjadi bagian dari Honda Banten yang disaksikan langsung oleh PIC Community Astra Honda Motor, Panji. Pada Sabtu 3 Juni 2023 di Saung Bukit Hijau Avina Park, Kota Serang.

    Kegiatan Deklarasi ditandai dengan pemotongan tumpeng, kemudian juga diisi sharing terkait pengembangan Club CB150X, Kopdar, Rolling City, serta kegiatan utama, yakni track day menuju pantai Anyer.

    Dalam sambutannya, Kurniawan Selaku ketua umum CB150X Chapter Banten mengucapkan terima kasihnya atas dukungan dari berbagai pihak karena telah mendukung acara tersebut.

    “Terimakasih atas dukungan dan support dari teman-teman komunitas serta teman-teman dari chapter lain, tanpa ada dukungan kalian kami bukanlah apa-apa, serta terimakasih untuk dari pihak Main Dealer MSK sudah mendukung penuh di acara kami serta terima kasih juga atas kedatangan PIC Community telah datang jauh-jauh untuk menyaksikan pendeklarasian CB150X Banten Chapter ini,” Katanya.

    Promotion Departemen Head Honda Banten, Pampam mengatakan, pihaknya akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas motor Honda sekaligus mengucapkan terima kasih Kepada komunitas CB150X Chapter sekitar Banten yang sudah membantu support.

    “Terima kasih Kepada teman-teman semuanya. Saya melihat teman-teman Club Motor CB150X Banten Chapter ini sangat antusias serta mendapatkan support penuh dari para chapter sekitar Banten,” Ucap Pampam.

    Pampam menambahkan, dengan adanya deklarasi yang diadakan oleh Komunitas Honda CB150X ini, silaturahmi antara sesama anggota akan semakin terjalin dengan baik.

    Dengan semangat Sinergi Bagi Negeri dan Semangat Satu Hati, Honda memberikan wadah bagi para pelanggan setianya untuk menemukan teman, sahabat, bahkan keluarga baru melalui komunitas-komunitasnya. (MUF)

  • Masuk Tiga Besar, Alumni Sebut Ahmad Sihabudin Lebih Tepat Jadi Rektor Untirta

    Masuk Tiga Besar, Alumni Sebut Ahmad Sihabudin Lebih Tepat Jadi Rektor Untirta

    SERANG, BANPOS – Tiga nama besar muncul dalam Pemilihan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) periode 2023-2027 putaran satu.

    Dari hasil pemilihan yang dilakukan Senat Untirta di Convention Hall Untirta, pada Selasa 30 Mei 2023 terpilih antara lain calon petahana Prof Fatah Sulaiman dengan raihan 17 suara. Disusul Dr Aceng Hasani dan Prof Ahmad Sihabudin masing-masing 11 suara.

    Menanggapi hasil itu, Alumni Pascasarjana Untirta 2022, Ahmad Faisal mengungkapkan bahwa ketiganya merupakan dosen-dosen terbaik di Untirta dan memiliki keunggulannya masing-masing.

    Meski begitu, dari informasi terkait pemilihan Rektor Untirta dan membaca visi, misi, program calon Rektor Untirta, Faisal menilai sosok Ahmad Shibudin lebih tepat menjadi Rektor Untirta.

    “Dari pengamatan saya selama kuliah di Pascasarjana Untirta sampai dengan lulus tahun 2022, dari 3 besar calon Rektor Untirta periode 2023-2027, saya melihat dan meyakini bahwa Prof Dr. Ahmad Sihabudin lebih tepat menjadi Rektor Untirta periode 2023-2027, karena sesuai dengan kondisi Untirta, Banten dan Indonesia saat ini,” ujarnya, Jumat (2/6).

    Pria yang menjabat Anggota DPRD Kabupaten Serang ini menyebut beberapa alasan menyebut Ahmad Sihabudin lebih tepat untuk dipilih menjadi Rektor Untirta daripada nama lainnya.

    “Meski dua calon Rektor lainnya juga bagus hanya saja Prof. Ahmad Sihabudin dinilai lebih tepat dan pilihan terbaik,” ungkapnya.

    Menurutnya, Ahmad Sihabudin adalah putra daerah dan salah satu profesor senior kebanggaan kampus Untirta yang telah memiliki banyak pengalaman kepemimpinan akademik di Untirta.

    Lebih jauh, Faisal menyebut bahwa Ahmad Sihabudin memiliki rekam jejak kepemipinan yang bersih dan mengayomi semua kalangan, serta lebih mengedepankan kemajuan kampus dengan semangat kebersamaan dan harmoni.

    “Visi dan misi Prof Sihabudin mendorong percepatan kemajuan kampus Untirta bereputasi global, dengan berlandaskan kearifan lokal akan membuat kampus Untirta tidak kehilangan jati dirinya,” katanya.

    Selain itu, program kerja Sihabudin disebut memosisikan kampus Untirta sebagai lokomotif yang mendukung pemenuhan kebutuhan SDM dan percepatan pembangunan, terutama Provinsi Banten, seperti pengembangan kampus di Kabuatebn Lebak, pendirian Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) serta kolaborasi kampus dengan pemerintah secara terencana, strategis dan berkelanjutan.

    “Dan satu lagi yang paling menarik yaitu Prof Sihabudin ini secara personal adalah karakter yang low profile,” ucapnya.

    Penilaian itu tak lepas dari pengalaman yang Faisal dapatkan selama menempuh studi di salah satu kampus negari di ibukota Provinsi Banten ini.

    “Saya kenal betul beliau sangat asik orangnya, sangat low profile. Artinya semua orang bisa bertemu dan ngobrol bareng dengan beliau kapan saja dan di mana saja, tanpa repot atur jadwal dan protokoler. Selain itu pribadinya sangat bersahaja,” tandasnya. (MUF)

  • Tujuh Hari Tujuh Malam Aksi Mahasiswa di Depan Kantor Bupati Lebak, Wabup Ade Sumardi Nengok

    Tujuh Hari Tujuh Malam Aksi Mahasiswa di Depan Kantor Bupati Lebak, Wabup Ade Sumardi Nengok

    LEBAK, BANPOS – Gelar aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Taktis Wanasalam (Matadewa) yang protes kecewa terhadap kinerja dan beragam kebijakan Pemkab Lebak berlangsung sudah berlangsung 7 hari lebih di depan Pendopo Kantor Bupati Lebak.

    Diketahui, aksi itu hingga kini sudah berjalan seminggu sejak Kamis (25/05) lalu, mereka melakukan aksi diam dalam tenda, hal ini membuat Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi akhirnya datang menyambangi dan mengajak bincang para pengunjuk rasa, Rabu (31/05) kemarin.

    Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi di lokasi kepada wartawan menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi aksi tersebut. Dan pihaknya juga menerima aspirasi yang disampaikan Matadewa.

    “Ini bagus, kita terima aspirasinya. Hanya saja terus terang Mata bupati cuma dua, mata wakil bupati cuma dua, merekalah mata-mata kita sehingga apa yang di temukan di lapangan bisa di sampai ke kita,” ungkap Ade Sumardi.

    Sementara saat disinggung mengenai sikap lambatnya menemui massa aksi sehingga harus sampai menginap enam malam, Ade mengaku sedang di luar kota.

    “Saya 5 hari ini jujur tidak ada di Lebak, Saya ada kegiatan di Jakarta. Kemarin teman-teman dari Polres Lebak nelpon saya, dikira Saya teman-teman aksi sudah ada yang menemui. Pas hari pertama saya minta pak Asda I untuk menemui, tapi kan teman-teman gak mau. Makanya tadi malam saya telpon pak Tanto, Saya sampaikan besok pagi saya temui mereka, saya tanya aspirasinya apa. Jadi bukan membiarkan yah,” dalih Wabup Lebak menjelaskan.

    Sementara, Korlap aksi, Nurdin kepada BANPOS mengatakan bahwa aksi yang berlangsung satu minggu itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lebak, terkait kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kumulatif (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

    “Aksi yang kami lakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja dari Pemkab Lebak, seperti halnya jumlah kemiskinan yang terus meningkat bahkan jumlah penduduk miskin Tahun 2022 menurut data BPS lebih banyak dari Jumlah penduduk miskin tahun 2011, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinannya justru lebih buruk dari tahun tahun 2010. Selain itu juga IPM Lebak, UMK dan TPT,” ungkap Nurdin.

    “IPM Kabupaten Lebak selalu menjadi yang terendah di provinsi Banten, begitupun dengan UMK yang juga ada diposisi terendah, TPT juga sama. TPT kita yang sekarang jauh lebih banyak dari TPT Tahun 2013, ini jelas merupakan bukti betapa buruknya kinerja Pemkab Lebak,” imbuhnya.

    Hal lainnya, juru bicara Matadewa ini juga menyoroti sikap birokrasi di Lebak yang ditudingnya seperti anti terhadap demontrasi lantaran pihak Pemkab Lebak baru mau menemui dan berdialog dengan massa aksi pada hari ke tujuh.

    “Kami meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Lebak jangan anti terhadap demonstrasi, kami sudah melakukan aksi menginap di depan kantor bupati Lebak selama 7 hari 7 malam, dan pada hari ke 7 ini baru ditemui, ini jelas bukan sikap dan respon yang baik dari seorang pemimpin Lebak,” beber Nurdin.

    Senada, Koordinator Matadewa, Repi Rizali menyampaikan soal kondisi infrastruktur Lebak yang sangat miris. Menurutnya, di hampir semua pembangunan jalan di Lebak tidak pernah ada yang tahan lama dikarenakan, kata dia, kualitas pembangunan yang asal-asalan.

    “Kita juga mirus dengan kondisi infrastruktur Du Lebak, seperti pembangunan jalan yang terkesan asal-asalan, tidak pernah terpakai lama karena cepat rusak. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar dan bernilai fantastis. Ini juga jelas berdampak pada laju ekonomi warga, terutama untuk akses hasil kebun dan pertanian sangat kesulitan,” papar Repi.

    Aksi mahasiswa ini, pada Kamis malam (01/06). Menurut informasi akan bergeser ke Ibu Kota Provinsi Banten di Serang, mereka juga akan menggelar aksi yang sama di area KP3B. (WDO)

    Caption : Ade Sumardi saat menyambangi mahasiswa dari Wanasalam yang menggelar aksi protes selama 7 hari 7 malam pada kebijakan Pemkab Lebak selama ini. Rabu (31/05)

  • Ingin Kejelasan Status, Honorer se-Kota Serang Gelar Istighosah

    Ingin Kejelasan Status, Honorer se-Kota Serang Gelar Istighosah

    SERANG, BANPOS – Ratusan tenaga honorer di Kota Serang meminta kepada Walikota Serang Syafrudin, agar para honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui tes.

    Hal tersebut diminta pasca-pendataan pegawai non ASN atau tenaga honorer yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

    Karena dianggap belum adanya kejelasan untuk para tenaga honorer terkait status mereka.

    Ratusan honorer dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) pun berkumpul untuk menggelar istighosah serta mendesak Walikota Serang untuk menolak rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 mendatang.

    Ketua Forum Honorer Kota Serang, Achmad Herwandi, menyampaikan bahwa kegiatan istighosah ini merupakan bentuk Doa bersama para honorer Kota Serang yang nasibnya masih belum pasti.

    Istigosah honorer Kota Serang yang dilakukan di Puspemkot Serang ini juga bentuk persiapan sebelum menuju ke Jakarta.

    “Ini pemanasan sebelum ke kita menuju ke Jakarta bersama dengan honorer se Provinsi Banten, untuk menuntut kepastian status kita kepada pemerintah pusat. Sampai saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) belum memberikan kepastian kepada honorer di seluruh Indonesia,” ujarnya, rabu (31/5).

    Kemudian, dirinya juga mengatakan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dalam rangka pengadaan pegawai ASN (PNS dan PPPK) seleksinya dibuka untuk umum dengan asumsi untuk memberikan azas keadilan bagi seluruh rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama melalui seleksi penerimaan pegawai ASN.

    “Tingginya jumlah tenaga honorer yang terdata ini juga sebetulnya menjadi cerminan bahwa Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sehingga menjadi tenaga honorer menjadi pilihan alternatif pekerjaan walaupun sebagian besar diberi upah jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” katanya.

    Ia juga menuturkan, melalui istigosah tersebut pihaknya meminta dukungan kepada Pemkot Serang untuk ikut mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.

    “Jadi kami meminta kepada Pak Walikota melalui forum kepala daerah mendesak adanya perubahan UU atau PP tentang PPPK,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendesak kepada pemerintah pusat agar bisa melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

    “Pingin ada kepastian dari pemerintah pusat. Paling tidak ada perubahan di PP tentang P3K dalam proses rekrutmen PPPK. Kita menginginkan ada pengangkatan secara langsung, tidak dibuka seleksi termasuk untuk umum,” tandasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin menjelaskan tentang penolakan dirinya terhadap penghapusan tenaga honorer tersebut. Serta menjelaskan bahwasannya dalam menjalan kan roda pemerintahan pun tidak lepas dari bantuan tenaga honorer.

    “Pada pelaksanaannya tentu Pemerintah Kota Serang sangat membutuhkan tenaga pegawai honorer untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.

    Sebagai Walikota Serang, kata dia, dirinya tetap konsisten dengan pernyataannya pada tahun lalu yang menolak penghapusan tenaga honorer jika tidak dibarengi dengan solusi maka akan ada permasalahan yang akan timbul kedepannya.

    “Kemarin saya juga sudah sampaikan secara lisan pada saat di Menpan-RB sebelum tuntas menjadi PPPK saya masih memberdayakan tenaga Honorer,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa Pemkot Serang terkait tenaga PPPK, akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat dan akan menyesuaikan dengan keadaan di Pemerintah Daerah.

    “Terkait tenaga PPPK, kita tetap akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K, namun disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah karena seluruhnya bebannya diberikan kepada Pemerintah Daerah,” terangnya. (MG-02/MUF)