BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Jembatan Gantung Putus Saat Diperbaiki, 9 Orang Alami Luka Ringan

    Jembatan Gantung Putus Saat Diperbaiki, 9 Orang Alami Luka Ringan

    LEBAK, BANPOS – Jembatan gantung penghubung antar kampung di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Minggu (13/12) putus.

    Plt Kepala Pelaksana BPB Lebak, Febby Rizki Pratama membenarkan peristiwa putusnya jembatan gantung penghubung antar Kampung di Desa Parungkujang.

    Bahkan Febby menyebut, berdasarkan laporan dari relawan ada 9 orang warga setempat mengalami luka ringan.

    “Laporannya dari relawan,informasi yang saya terima juga ada 9 orang yang mengalami luka ringan,” kata Febby kepada wartawan.

    Relawan BPBD Cileles Hendrik, menuturkan, sejumlah orang yang mengalami luka adalah warga yang sedang gotong royong memperbaiki jembatan yang rusak akibat meluapnya air Sungai Ciujung beberapa hari lalu.

    “Waktu banjir kemarin, jembatan ini terdampak dan sling jembatan itu putus. Nah, warga berinisiatif untuk memperbaiki, saat warga tengah memperbaiki sling yang lain putus sehingga jembatan ambruk,” tuturnya

    Menurut Hendrik, dari sembilan orang yang mengalami luka saat jembatan tersebut putus, dirawat di rumah mereka masing-masing.

    “Hanya dirawat dan diobati di rumah masing-masing karena hanya luka ringan,” imbuhnya.

    Kepala Desa Parungkujang, Rasid kepada wartawan membenarkan peristiwa putusnya jembatan gantung penghubung antar kampung di desanya saat diperbaiki. Akibat sling jembatan itu putus 9 orang warganya mengalami luka ringan.

    Ia juga menyebut, dengan putusnya jembatan gantung itu warganya yang diseberang kampung terancam terisolir.

    “Iya benar, itu salah satu jalan yang dekat. Ya warga bisa terganggu aktivitasnya kalau jembatan ini tidak segera dilakukan perbaikan. Kalau harus memutar itu jauh,” katanya.

    Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Lebak bisa segera membantu mencarikan solusi agar warganya yang berada di kampung seberang jembatan tidak terisolir.

    “Harapan kami tentu segera ada solusi, agar aktivitas warga di kampung seberang tidak terganggu dan tidak terisolir,” harapnya.

    Dilain tempat salah seorang korban yang mengalami luka ringan, Jaya, akibat jembatan gantung putus saat diperbaiki berharap, Pemerintah Kabupaten Lebak bisa segera mencarikan solusinya.

    “Berobat di rumah aja, ya alhamdulillah masih selamat. Ya harapan kami agar jembatan itu segera dibangun,” harapnya (CR-01/PBN)

  • Hindari Longsor Susulan, Warga Darmasari Dievakuasi

    Hindari Longsor Susulan, Warga Darmasari Dievakuasi

    BAYAH, BANPOS – Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi telah mengakibatkan tanah longsor di jalan lingkungan kampung sawah Desa Darmasari Kecamatan Bayah, Minggu malam lalu sekitar pukul 20.00 Wib, (13/12).

    Sebelumnya, longsoran berupa material tanah lumpur dan batu sempat menutupi akses jalan yang menuju Kampung Sawah RW 07 dan RW 08 Desa Darmasari Kecamatan Bayah.

    Menghindari terjadinya longsoran susulan, satu keluarga atas nama Yudi (38) warga Kampung Sawah RT 02/RW 08 Desa Darmasari Kecamatan Bayah di relokasi dan diungsikan ke rumah saudaranya di Kampung Bayah II Desa Bayah Barat.

    Bhabinsa Desa Darmasari selaku anggota Koramil 0315/Bayah, Serka Usman Darusman, Kasat Pol PP Kecamatan Bayah Usep Saepudin, ketua RW dan BPBD Lebak bersama warga, mendatangi lokasi terjadinya longsor untuk membersihkan material longsor dan mengevakuasi warga yang terdampak.

    “Kami telah berhasil membersihkan material longsoran. Jadi takut terjadi longsor susulan kami juga mengevakuasi keluarga Yudi yang diungsikan ke rumah saudaranya di kampung Bayah ll, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dan siaga, karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan yang lebih besar,” kata Usman.

    Kata dia, dalam evakuasi preventif itu dilakukan bersama semua tim, sebelumnya tidak ada korban jiwa dan luka.

    “Tidak ada korban dalam kejadian ini, dan berkat kesigapan para petugas dan warga, material longsoran sudah teratasi. Hanya saja warga masih khawatir akan terjadi longsor susulan bila hujan lebat terhadi lagi,” paparnya.(WDO/PBN)

  • DPP Berkarya Pasang Badan, Kawal Helldy-Sanuji Sampai Pelantikan

    DPP Berkarya Pasang Badan, Kawal Helldy-Sanuji Sampai Pelantikan

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya siap turun tangan membantu mengawal perolehan suara pasangan Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta sampai dengan pelantikan menjadi walikota dan wakil walikota Cilegon.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengucapkan selamat atas terpilihnya Helldy-Sanuji meraih perolehan suara terbanyak.

    “Pertama kita ucapkan selamat kepada Pak Helldy sebagai Ketua DPW Berkarya Banten calon walikota Cilegon ya ini kan kita hadir di Cilegon khususnya sejak tahun 2016 dimana proses verifikasi itu sampai kita lolos sebagai peserta pemilu 2019. Tiga tahun sebelumnya sudah dilakukan oleh pak Helldy Cilegon saat itu dan juga modal sosial beliau sebelum bergabung di Berkarya juga sudah dilakukan. Terbukti di Pemilu 2019 lalu mendapatkan 4 kursi untuk Kota Cilegon, di Serang di kabupaten ada 4 provinsi 1 itu prestasi tersendiri bagi beliau di mata kita,” terangnya.

    “Jadi wajarlah beliau mendapatkan hasil kerja. Kerja tidak membohongi hasil dan sejak kami tetapkan beliau berpasangan dengan wakilnya dari PKS (Sanuji) beliau betul-betul hampir tiap hari turun ke bawah menyapa masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat Kota Cilegon mempercayai beliau memimpin Cilegon ke depan lebih baik,” lanjutnya.

    Badaruddin menegaskan perolehan suara yang berhasil diraih berkat kerjasama semua tim baik Berkarya maupun PKS dan relawan yang lainnya.

    “Iya jadi dua minggu sebelumnya kami konsolidasi kemenangan dan sehari sebelumnya kami koordinasi lagi dengan anggota DPRD Cilegon untuk memperkuat dalam pengawalan suara baik itu di tps sehingga perhitungan hingga pelantikan malah nantinya karena kan ini kan harus dikawal karena bisa saja suara-suara itu bisa dijalankan itu kan politik sehingga kami kader kami yang ada Cilegon di Banten maupun di pusat bekerja terus untuk memantau daerah yang kita ada Pilkada diusung atau didukung khususnya di Cilegon ini, nah secara quick count dan real count memang kita berada di posisi menang sehingga harus kita kawal dengan baik,” tegasnya.

    Pihaknya akan mengawal semua proses penghitungan suara dan menghadapi proses hukum lainnya.

    “Yang jelas kan kita sesuai aturan saja, aturan yang berjalan yang tentunya semua calon dari 4 calon itu harus mengetahui dalam hal ini penyelenggara apakah KPU, Bawaslu yang bertugas sesuai dengan tupoksinya membantu kita untuk mengawal suara yang sudah diberikan oleh masyarakat Cilegon dan suara itu lebih banyak diberikan kepada pasangan kami, pasangan nomor 4,” katanya.

    “Sehingga tidak ada alasan bagi petahana atau siapapun diantara di luar pak Helldy itu untuk memprotes atau menghambat jalannya perhitungan suara hingga pelantikan nantinya. Jadi tetap kami akan membantu memberi bantuan apabila diminta baik dari sisi hukum apabila ada gugatan perkara gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu si tidak akan sampai karena kan ini di atas dua persen perbedaannya,” tuturnya.

    “Jadi kita akan berusaha menjaga mudah-mudahan proses demokrasi di Kota Cilegon berjalan dengan damai dan lancar-lancar. Kita kan tetap koordinasi kalau kami di pusat koordinasinya dengan KPU RI di provinsi dengan KPU provinsi, maupun Bawaslu nya begitu pula di Kota Cilegon kita amanahkan ketingkat Kota Cilegon kepengurusan disana,” tandasnya.(LUK)

  • PLN Borong Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    PLN Borong Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    SERANG, BANPOS – Pada ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu BUMN Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih empat Proper Emas dan 19 Proper Hijau. Hal tersebut dikarenakan PLN melalui pilar ‘Green’ dalam transformasinya terus berkomitmen untuk mengelola pembangkit yang ramah lingkungan.

    Proper Emas tersebut diraih oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Jepara, untuk kedua kalinya, yang dikelola langsung oleh PLN, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Gresik yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, Denpasar dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Darajat, Kabupaten Bandung yang dikelola oleh PT Indonesia Power.
    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

    “Hal ini untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan dan mengelola lingkungan hidup dan kehutanan” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutannya di Auditorium Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat(14/12).

    Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, Untuk tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui penilaian PROPER menambahkan kriteria sensitifitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat. Kriteria tersebut pada dasarnya agar pimpinan perusahaan berkomitment memberikan perlindungan kepada karyawan sehingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Dunia usaha diharapkan mengintegrasikan analisa resiko terhadap bencana, kerentanan sosial dan lingkungan untuk menyusun strategi keberlanjutan bisnisnya.

    “Penghargaan Proper merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehadirannya bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Direktur Human Capital and Management PLN, Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan bahwa Penghargaan tersebut sangat penting bagi PLN, karena dapat menjadi bagian dari semangat transformasi PLN untuk menjalankan kegiatan usaha yang makin berwawasan lingkungan.

    “Prestasi yang diperoleh ini merupakan hasil dari upaya kolaborasi yang baik antara PLN dengan masyarakat. Sebagai korporasi, PLN berkomitmen untuk senantiasa menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dengan aman, bersih, dan efisien serta memberdayakan masyarakat sekitar,” ungkapnya
    Pembangkit – pembangkit PLN yang mendapatkan Proper Emas berhasil mengedepankan aspek perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan inovasi dalam segala hal sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

    Salah satu pembangkit yang berhasil mempertahankan Proper Emas, PLTU Tanjung Jati B, berhasil memanfaatkan Artificial Intellegence di boiler sehingga menurunkan pemakaian energi hingga 17 juta Giga Joule (GJ). Selain itu, pemakaian adjuster flow dalam mengurangi coal spillage berhasil menurunkan emisi udara sebesar 2.500 Ton SO2, 4.400 Ton NOx, dan 1,3 juta Ton CO2eq. Juga dalam pemakaian kembali air sampling conductivity meter untuk service water mampu menurunkan beban pencemar sebesar 3,52 Ton. Dari berbagai inovasi tersebut PLN berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 5,42 Triliun dalam satu tahun.

    “Dengan penerapan teknologi dan inovasi pada PLTU, PLN mampu memanfaatkan keunggulan keekonomian energi fosil batubara sebagai penghasil energi listrik yang murah, namun tetap ramah bagi lingkungan,” kata Zulkifli.

    Tidak hanya memastikan operasional yang ramah lingkungan, PLN juga memberdayakan masyarakat melalui berbagai program. Setahun terakhir, PLN telah melakukan berbagai adaptasi program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya adalah program pemberdayaan kelompok difabel yang berhasil menciptakan pasar baru dari produksi hand sanitizer herbal dan masker ramah difabel. PLN juga aktif dalam mengembangkan program mitigasi kebencanaan alam maupun non-alam termasuk COVID 19.

    “Kami telah melaksanakan 112 kegiatan untuk menanggulangi bencana, dari skala kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional dengan menggandeng 72 mitra strategis,”tambah Syofvi.
    Di bidang pelestarian keanekaragaman hayati, luasan wilayah konservasi laut PLN telah mencapai 5.400 m2 dengan keberhasilan memperkenalkan inovasi dalam desain terumbu karang buatan dan fish apartment. PLN akan selalu berupaya menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta bertanggung jawab sosial melalui pemberdayaan masyarakat.(MG-01/PBN)

  • Reses Dewan, Masyarakat Diajak Pilah Sampah

    Reses Dewan, Masyarakat Diajak Pilah Sampah

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Kota Serang Fraksi PKS, Nur Agis Aulia, mengajak masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan terhadap sampah dan membangun Bank Sampah. Hal tersebut agar persoalan sampah di Kota Serang dapat benar-benar terselesaikan.

    Ajakan tersebut disampaikan oleh Agis dalam kegiatan reses, yang dilakukan di Perumnas Ciracas, Kelurahan Serang. Masyarakat pun terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan reses itu.

    “Karena menurut saya, ketika masyarakat memilah sampah, maka detik itu juga sudah tidak ada sampah. Tapi sudah menjadi bahan baku,” ujar Agis kepada BANPOS, Minggu (13/12).

    Menurutnya, sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang dan berpotensi mendapatkan tambahan uang dengan ditabung di bank sampah.

    Sedangkan sampah organik dapat dibuat kompos dengan metode biopori, kompos mandiri di rumah dengan mengunakan ember, untuk jadi kompos, maupun pupuk organik. Bahkan bisa jadi untuk buat pestisida organik.

    “Memilah sampah juga bisa meningkatkan pendapatan bagi emak-emak. Dengan memilah dan menabung sampah, maka akan dapat hasil tabungan yang bisa digunakan bayar token listrik, bayar PPB, bayar BPJS, beli sembako, qurban, aqiqah bahkan untuk umroh,” terangnya.

    Ia mengatakan, persoalan sampah di kota serang ini begitu kompleks dan tak kunjung ada solusi. Menurutnya, persoalan sampah di Kota Serang tidak kunjung selesai lantaran tidak ada strategi jitu yang dimiliki oleh Pemkot Serang.

    “Saya menyarankan Pemkot segera merevitalisasi dan membentuk bank sampah di seluruh tingkatan RW. Karena memang salah satu masalahnya adalah kesadaran masyarakat akan sampah masih rendah, kesadaran memilah sampah juga belum terbangun,” ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa perlu terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satunya dengan membentuk bank sampah. Menurutnya, dengan adanya keuntungan serta manfaat dalam memilah sampah, orang yang malas pun akan tergerak untuk melakukannya.

    “Bank Sampah Digital juga siap bekerjasama dan memfasilitasi pembentukan dan pendampingan bank sampah ditingkat RW. Bank Sampah Digital, siap menjadi mitra kelurahan, kecamatan bahkan DLH dalam hal pendampingan pengelolaan bank sampah,” katanya.

    Sementara itu, CEO Bank Sampah Digital, Iyad, menuturkan bahwa bank sampah yang pihaknya tawarkan bukan sekadar bank sampah seperti pada umumnya. Sebab, terdapat berbagai program selain memilah dan menabung sampah.

    “Ada program Lumbung pangan untuk mengolah sampah organik menjadi media tanam dan berkebun di rumah, kemudian program sedekah sampah bagi yang ingin sampahnya disedekahkan untuk dijadikan beasiswa anak pemulung dan anak petugas kebersihan, beasiswa untuk anak yatim, ODGJ, janda miskin dan keluarga rawan gizi buruk dan stunting,” tandasnya.(DZH/AZM)

  • ITB-AD Apresiasi Kenaikan Cukai Rokok

    ITB-AD Apresiasi Kenaikan Cukai Rokok

    CIPUTAT TIMUR, BANPOS – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan mengenai kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% yang akan diberlakukan pada Februari 2021. Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) menyambut baik keputusan ini.

    Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Dr. Mukhaer Pakkanna, bersama Center of Human and Economic Development (CHED) ITB-AD sebagai pusat studi yang salah satu fokus kajiannya mengenai pengendalian tembakau di Indonesia, menyambut baik dan menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah ini.

    “Kami mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kenaikan cukai rokok. Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan perlu mempertimbangkan kerugian makro di sektor kesehatan dan pembangunan manusia yang menjadi tujuan utama kenaikan cukai hasil tembakau,” ujar Mukhaer Pakkana Jum’at (11/12).

    Ketua CHED ITB-AD Roosita Meilani Dewi menjelaskan berdasarkan data yang dilansir oleh Litbang Kesehatan pada 2015 dan kajian yang dilakukan CHED ITB-AD pada 2020 bahwa kerugian makro yang dihitung berdasarkan eksternalitas negatif (dampak negatif) yang ditimbulkan oleh tembakau dan produk turunannya di Indonesia tercatat sekitar Rp 727,7 triliun. Kerugian ini terdiri dari kerugian total kehilangan tahun produktif – Rp. 374,06 triliun, belanja kesehatan untuk rawat inap Rp. 13,67 triliun, belanja kesehatan untuk rawat jalan Rp. 208,83 triliun, serta biaya konsumsi rokok Rp. 131,14 triliun.

    “Dan dapat dipastikan, bahwa kerugian makro ini akan terus meningkat di saat pandemi Covid 19 seperti sekarang ini,” kata Roosita.

    Roosita juga mengatakan bahwa pertimbangan dampak kenaikan cukai terhadap buruh, petani, serta maraknya rokok ilegal yang selalu menjadi alasan klasik perlu ditinjau ulang dengan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah daerah secara jelas dan terukur.

    “Pertimbangan dari sisi industri secara mikro tidak mencerminkan keberpihakan keadilan terhadap penyelamatan generasi muda dan rakyat golongan miskin dari terpaparnya zat adiktif,” terang Roosita.

    Hipotesis Kementrian Keuangan sendiri menyebutkan bahwa dengan kenaikan cukai hasil tembakau rata-rata 12,5% yang akan menurunkan prevalensi perokok dewasa sebesar 32,3% – 32,4% . Dan turunnya perokok anak sebesar 8,8% – 8,9%. Sementara itu, Riset Bappenas (2019) menghasilkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau minimal sebesar 25% pada tahun 2020 dapat menjadi tolak ukur mengurangi kerugian makro yang ditimbulkan secara bertahap yaitu dengan menurunkan prevalensi perokok anak menjadi 8,6% pada tahun 2024 sesuai target pencapaian Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berbeda dengan Bappenas.

    “Hipotesis Kemenkeu ini perlu dibuktikan agar dapat diterima pada tahun target capaian. Mengingat data historis kenaikan cukai hasil tembakau rata-rata 10% per tahun tidak dapat menurunkan prevalensi perokok anak dan dewasa,” kata Roosita.(BNN/PBN)

  • Hidupkan Budaya Literasi, LPM Dialektika STISIP Banten Raya Gelar Diskusi Mingguan

    Hidupkan Budaya Literasi, LPM Dialektika STISIP Banten Raya Gelar Diskusi Mingguan

    PANDEGLANG, BANPOS – Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dialektika STISIP Banten Raya, Pandeglang, Sabtu (12/12) siang menggelar diskusi mingguan. Kali ini tema yang diangkat yakni mengenai “Teknik Dasar Menulis Karya Ilmiah dan Mengenal Jauh Pers.”

    Ketua LPM Dialektika, Yulis Tiawati mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk menghidupkan budaya literasi dan mencetak pengurus dan anggota LPM Dialektika yang mahir menulis, baik berita, esai, artikel ataupun karya tulis lainnya.

    “Budaya membaca akan menambah wawasan yang luas yang lebih luas dan untuk membangun skill. Oleh Karena itu buku adalah jendela dunia,” kata dia kepada BANPOS.

    Narasumber dalam diskusi, Ari Supriyadi mengatakan, penting bagi mahasiswa untuk mampu menulis. Sebab, dengan menulis akan melatih daya nalar dan juga sikap kritis mahasiswa terhadap fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

    “Namun tentu sebelum menulis, yang utama adalah membaca. Jika ingin mahir menulis, harus mau membaca, perbanyak referensi, dan diskusi. Insyaallah rekan-rakan akan mampu menulis,” ujar Ari.

    Dosen mata kuliah E-Government STISIP Banten Raya ini mengingatkan, mahasiswa jangan terjebak pada teori saat akan menulis. Menurutnya, jika bisa lepaskan semua teori dan mulai menulis.

    “Terkadang kalau kita terpaku pada teori, kita akan terpasung. Maka lebih baik langsung menulis, setelah baru lihat teorinya. Lebih baik satu kali praktik, dari pada puluhan kali belajar teori,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai wartawan di media lokal di Banten ini.

    Menurutnya, dengan sering menulis akan terlatih daya nalar dan juga keindahan tulisan. Namun tentu sekali lagi, tulisan yang bagus itu dituangkan dari hasil daya nalar bersumber referensi yang bermutu.

    “Tulis saja, jangan tunggu besok. Karena waktu terbaik menulis adalah hari ini. Saya harap teman-teman bisa membuat rilis setiap kegiatan di kampus dan ini penting sebagai media promosi kampus,” tandasnya.

    Mengenai karya ilmiah, sambung Ari, tentunya sudah asa kaidah yang mengaturnya. Karya ilmiah harus berdasarkan fakta, bukan opini penulis. Kemudian tidak bersifat ambigu, objektif, menggunakan bahasa baku, kalimat yang sudah dipahami pembaca dan lainnya.

    “Soal teknis penulisan seperti skripsi tentu setiap kampus memiliki pakem masing-masing. Maka, nanti saat teman-teman menulis skripsi sebagai tugas akhir, harus mengacu pada pedoman penulisan yang terbitkan oleh kampus,” imbuhnya.

    Sementara pembina LPM Dialektika, Defi Nuryadin mengungkapkan, bahwa LPM Dialektika harus menjadi tempat untuk menampung inspirasi sebagai aktivis kampus untuk membawa nama baik kampus melalui tulisannya.(CR-02/PBN)

  • Himakom Unma Gelar Pengukuhan Anggota Baru

    Himakom Unma Gelar Pengukuhan Anggota Baru

    BAKSEL, BANPOS – Selepas gelar Latihan Kepemimpinan (LK) pada (28/11) lalu, Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Unma Banten melangsungkan acara pengukuhan kader baru selama dua hari. Sabtu-Minggu, (12-13/12).

    Pengukuhan tersebut dibuka Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Unma Banten M Holil, Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu Komunikasi Agus D Kencana, sejumlah staf pengajar dan perwakilan alumni Himakom.

    Kegiatan digelar di dua tempat berbeda, yakni Villa Yunis Sawarna, Bayah dan Pesantren Attoriqul Ulum, Sumberwaras Malingping pimpinan Kiayi Usep Saefulloh.

    Ketua Umum Himakom Unma Banten, Rojai menyampaikan bahwa setiap kader ilmu komunikasi belum bisa dikatakan sah menjadi anggota sebelum mengikuti tahap-tahap kegiatan yang tentunya sudah jadi aturan organisasi. Salah satunya adalah kegiatan pengukuhan.

    “Ini merupakan kegiatan tahap kedua setelah minggu-minggu kemarin kita melaksanakan LK. Kegiatan pengukuhan ini juga hal yang sangat penting harus diikuti oleh calon kader Himakom, karena selain untuk mendapat nomor keanggotaan, tapi juga untuk melatih mental calon anggota,” jelas Rojai.

    Menurutnya, pengukuhan ini bertujuan agar kader Himakom memilki kualitas dan kepekaan diri sehingga mampu melihat kondisi sosial yang terjadi. Dengan mengikuti kegiatan yang sudah sakral dilakukan itu.

    Pihaknya pun berharap kegiatan ini bisa berpengaruh terhadap pengembangan keilmuan, spirit mental, kreatifitas serta untuk kehidupan dimasyarakat,

    “Kegiatan ini rutin dilakukan setiap ada calon baru masuk ke Himakom, tujuannya untuk menciptakan kader Himakom yang memiliki moral, integritas dan kualitas,” katanya.

    Sementara Dekan FHS Unma Banten M Holil didampingi Kajur Ilmu Komunikasi Agus D Kencana, berpesan agar kegiatan yang sedang dilakukan bisa diikuti dengan serius oleh seluruh peserta.

    “Mahasiswa harus menjalankan tridharma, ya kuliah, meneliti dan mengabdi. Dan jangan lupa kepekaan sosial sebagai calon agen perubahan. Dan tetap jaga kesehatan, terus kompak, semangat, karena kegiatan ini sangat penting maka harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan ikuti aturan yang sudah dibuat,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Bawaslu Rekomendasikan PSU di Pilkada Pandeglang

    Bawaslu Rekomendasikan PSU di Pilkada Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 yang berlokasi di Desa Pasirmae, Kacamatan Cipeucang.

    Rekomendasi itu diketahui dari surat Panitia Pemilihan Kecamatan Cipuecang, tanggal 11 Desember 2020, dengan Nomor: 37/PPK-Cpc/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPU Pandeglang.

    Dalam rekomendasi tersebut dijelaskan, sehubungan dengan laporan hasil penelitian dan pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipeucang, terhadap laporan hasil pengawasan Pengawas TPS terkait keadaan di TPS 02 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang. Maka, berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 5 peraturan Bawalsu Nomor 16 tahun 2020, Bawaslu Pandeglang, telah melakukan rapat pleno dengan hasil penguatan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang sebagai berikut;

    Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang, terbukti terdapat satu atau lebih keadaan yang menyebabkan pemungutan suara di TPS 02 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang dapat diulang.

    Bahwa satu atau lebih keadaan dimaksud, telah memenuhi unsur pasal 112 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 jo pasal 59 ayat 2 huruf a jo pasal 60 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut.

    Huruf (d), lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 02 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang, terdapat pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan suara lebih dari satu kali oleh anggota KPPS.

    Koordinator Divisi Pengawasan pada Bawaslu Pandeglang, Karsono membenarkan adanya rekomendasi PSU di TPS 02 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipecang. Menurutnya, hal itu merupakan hasil temuan Bawaslu yang mana pada TPS tersebut diketahui ada pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali.

    “Karena rekomendasi Bawaslu ada terjadi pelanggaran, yang menyebabkan PSU di TPS itu. Ia betul penyebabnya klausul dan di Undang-Undang 1 tahun 2015 dilaksanakan karena ada pemilih yang memilih dua kali di TPS yang sama,” ucapnya saat dihubungi melalui seluler, Jum’at malam (12/12).

    Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima surat dari PPK Cipeucang berkaitan dengan adanya rekomendasi PSU dari Bawaslu Pandeglang. Ia mengakui, PSU itu benar akan dilakukan pada tanggal 13 Desember nanti.

    “Kami juga sudah melakukan pleno penetapan PSU di TPS 02 Desa Pasirmae, Kecamatan Cipeucang, dan hal itu sudah kami sampaikan ke PPK dan PPS,” jelas Suja’i.

    Suaji menambahkan, jika logistik surat suara untu PSU itu sudah ada, karena sesuai ketentuan surat suara dicetak sesuai DPT ditambah sebanyak 2000 surat suara cadangan PSU. Adapun kebutuhan surat suara untuk PSU di TPS 02 sebanyak 466 lembar.

    “Surat suara sudah ada di kotak suara dan besok malam akan kami antarkan ke lokasi. Karena kami memiliki surat suara untuk PSU sebanyak 2000 lembar,” katanya.

    Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun, di TPS tersebut terdapat 454 pemilih, terdiri atas pemilih laki-laki 228 jiwa dan perempuan 226. Dari hasil penghitungan suara pada 9 Desember kemarin, Paslon 01 mendapat 305 suara dan Paslon 02 meraup 61 suara.(CR-02/PBN)

  • Lampu PJU Jalan Nasional Malingping – Wanasalam Rusak

    Lampu PJU Jalan Nasional Malingping – Wanasalam Rusak

    BAKSEL, BANPOS – Lampu penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya untuk penerangan Jalan Nasional di wilayah Lebak bagian selatan (Baksel) tepatnya di sepanjang Jalan Nasional mulai dari Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping hingga Wanasalam, semua nyaris tidak berfungsi dan ini sudah berlangsung lama.

    Disebutkan, kerusakan PJU di jalur sepanjang 12 Kilometer itu umumnya terjadi pada bagikan baterai atau aki. Bahkan sebagian baterai PJU diduga hilang entah kemana. Keadaan ini membuat keluhan karena jalan jadi rawan.

    Dengan kerusakan PJU tenaga surya tersebut membuat jalanan yang menghubungkan Kecamatan Malingping dengan Wanasalam menjadi gelap gulita saat malam. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan. Sempat juga terjadi kecelakaan lalu lintas karena kurangnya penerangan.

    Seorang pengguna jalan kepada BANPOS, Hasanudin menyesalkan gelapnya jalan akibat banyak mati fungsinya PJU. “Jalan dari Simpang Malingping ke Wanasalam itu sekitar 12 kilometer, sekarang selalu gelap, banyak lampu PJU tak berfungsi, ini sangat membahayakan para pengguna jalan,” ujarnya.

    Menurutnya, fungsi PJU itu sangat penting bagi pengguna jalan, karena berkaitan dengan keamanan, baik kendaraan yang melintas maupun lingkungan setempat. “Keberadaan PJU itu sangat penting karena, yang berkaitan dengan kuat penerangan dan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan dan kecepatan kendaraan yang melaluinya. Apalagi saya tiap suka malam bolak balik lewat jalur itu,” kata Hasanudin warga Wanasalam, Rabu malam (9/12).

    Senada, Raheli pedagang tempe asal Malingping pun mengeluhkan hal yang sama. “Saya tiap menjelang subuh suka ngirim dagangan ke Wanasalam, jalanan gelap dan membahayakan, kadang distribusi tempe saya lambat datang. Padahal ada lampu PJU nya. Itu sudah rusak tapi tak pernah diperbaiki, jelas membahayakan pengguna jalan,” ungkapnya.

    Pemerhati sosial di Baksel, AD Kencana, menyebut, keberadaan PJU juga sebenarnya bisa mendukung pada sektor pertumbuhan ekonomi, karena dengan kelancaran distribusi barang maka arus transportasi bisa lancar dan pengangkutan barang dapat dilakukan lebih cepat.

    “Jika lampu jalan terang, para pengangkut barang-barang untuk diperjual belikan akan lebih cepat, tapi lihat sekarang, kondisi PJU di jalan nasional itu lebih banyak yang tidak berfungsi dari pada yang berfungsi. Ini sebenarnya wewenang siapa? Mungkin Dishub,” tandas AD Kencana.

    Ditambahkannya, keberadaan PJU juga sangat berpengaruh pada peningkatan nilai estetika atau keindahan lingkungan jalan. Akan tetapi, kata dia, yang harus lebih menjadi perhatian, penerangan jalan itu sangat membantu sebagai alat navigasi pengguna jalan.

    “Dapat menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan, estetika jalan jadi nagus juga sebagai alat bantu mengetahui objek saat berkendara. Serta bisa memberikan rasa aman dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dapat mendukung keamanan suatu daerah. sebab mengingat banyaknya kasus kecelakaan di jalan nasional sana,” paparnya.(WDO/PBN)